Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X (FOTO ANTARA/Noveradika) |
"Saya pikir itu pernyataan kepedulian dari seorang warga negara keturunan raja, terhadap saudaranya yang berada di timur Indonesia," kata Ruben Maay warga Arso, Kabupaten Keerom saat berada di kota Jayapura, Papua, Kamis.
Menurut dia, pernyataan seorang Sultan atau salah satu raja di Indonesia itu pada suatu diskusi merupakan suatu bentuk kepedulian bagi warga atau orang Papua yang patut diapresiasikan.
Thobias Kobogau dari Asosiasi Mahasiswa Papua Pegunungan Se-Indonesia (AMPTPI) di Jayapura mengatakan, apakah pernyataan orang nomor satu di Yogyakarta itu benar dari hati nurani atau ada dorongan lainnya.
"Pernyataan Sultan ini memiliki makna yang mendalam, apa benar dari hati nurani atau ada kepentingan lain? Sebaiknya kita mencermati baik-baik pernyataan ini. Jika baik, mengapa tidak?" kata mahasiswa asal Paniai itu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Presidium Dewan Papua (PDP), Taha Alhamid ketika dimintai tanggapanya menilai, pernyataan Sultan itu merupakan dinamika politik di Indonesia terkait masalah di Papua.
Sehingga yang perlu dilakukan adala menyambut baik pernyataan tersebut, karena pernyataan itu secara tidak langsung merupakan gambaran baik dari warga Yogyakarta terhadap kepedulian berbagai persoalan yang tengah dihadapi orang Papua.
"Saya kira ini perkembangan politik yang sangat baik. Ini merupakan buah pikiran yang dikemukakan seorang warga negara yang juga seorang Sultan," katanya.
Seperti yang diberitakan sejumlah media cetak dan elektronik nasional pada Rabu (20/6), Sri Sultan Hamengku Bowono X menyatakan siap menjadi mediator ataupun fasilitastor terkait penyelesaian berbagai persoalan yang tengah dihadapi warga di provinsi paling timur Indonesia, Papua.
Orang nomor satu di Yogyakarta itu, mengatakan hal ini bukanlah yang pertama kali, sebelumnya masalah Ambon pernah diselesaikan didaerahnya bersama sejumlah pihak yang berkompeten.
Sultan juga menilai permasalahan di Papua cukup konmpleks, bukan saja masalah/konflik horozontal antar warga atau suku tetapi juga yang terjadi adalah konflik vertikal, antar warga dan pemerintah.
Belakangan ini di Papua, seperti di Kota Jayapura telah terjadi aksi teror kekerasan berupa penembakan, sedangkan di Timika, Kabupaten Mimika perang antarkampung telah terjadi sejak bulan lalu. Belum lagi masalah Pilkada dan Otsus yang dinilai gagal mensejahterahkan orang Papua.
(ANTARA News)
0 komentar:
Post a Comment