Rakyat Papua sudah tidak percaya Jakarta

Pendeta Socrates Sofyan Yoman.(akrockefeller.com)

Meski otonomi khusus telah berjalan lebih dari sepuluh tahun, kehidupan rakyat Papua belum juga meningkat. Kesenjangan sosial masih tinggi di provinsi paling timur Indonesia itu.

Mestinya penerapan otonomi khusus berlandaskan Undang-undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Papua mampu menciptakan Papua lebih sejahtera sekaligus aman. Padahal pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah buat mempercepat pembangunan di sana.

Berikut penjelasan salah satu tokoh agama Papua, Pendeta Socrates Sofyan Yoman, saat dihubungi Islahuddin dari merdeka.com, Selasa (12/6):

Apakah ada dampak penerapan otonomi khusus terhadap Papua?

Otonomi Khusus telah berjalan sepuluh tahun lebih, gagal total. Masih banyak ketimpangan sosial. Belum lagi penembakan dan kekerasan terus meningkat tajam. Pemberlakuan otonomi khusus itu malapetaka, selimut pembungkus kejahatan kemanusiaan. Kami dengar dari media, dana otonomi khusus Papua jumlahnya hingga triliun. Dananya ke mana, saya tidak tahu.

Dana sebanyak itu tidak ada bentuk dan hasilnya?

Setelah penerapan otonomi khusus, saya lihat pos-pos militer makin bagus. Bahkan, pos-pos penjagaannya sudah masuk ke kampung-kampung. Mungkin saja, jika ada masalah mereka cepat mencari orang dicurigai.

Apakah masih ada kesenjangan sosial di Papua dan seperti apa?

Kesenjangan sosial di sini sangat tinggi. Sumber ekonomi untuk masyarakat tidak ada, mereka terpinggirkan di kampungnya sendiri. Sedangkan dalam acara-acara tertentu, para pejabat datang langsung ke masyarakat membagi-bagikan uang dan membawa serta para wartawan agar kegiatannya diberitakan lewat media. Cara itu tidak mendidik masyarakat, pejabatnya hanya cari sensasi saja. Mestinya pejabat memperbaiki pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat Papua.

Apakah masyarakat Papua puas dengan otonomi khusus?

Otonomi Khusus di Papua tidak ada sangkutnya puas atau tidak puas. Namun, pelaksanaan otonomi khusus itu tidak bisa dinikmati oleh seluruh warga Papua. Meski sudah berjalan sepuluh tahun lebih, kekerasan masih saja terjadi.

Apakah Anda masih percaya kepada pemerintah?

Pemerintah telah gagal melindungi rakyat di Papua. Kami sudah tidak percaya. Masalah Papua kini sudah bukan lagi menjadi perhatian pemerintah Indonesia, isu Papua sudah menjadi perhatian Internasional. Kami meminta dialog jujur, damai, dan bermartabat, serta mengikutsertakan pihak ketiga. Harus ada pihak ketiga mengawasi tiap hasil kesepakatan.

{merdeka.com)