.
» » Sultan Jadi Mediator, Sah-sah Saja

Sultan Jadi Mediator, Sah-sah Saja

Penulis By on Sunday, 24 June 2012 | No comments

Bonefasius:  Ada Misinterpretasi Soal Sejarah Integrasi Papua ke NKRI
JAYAPURA - Kesediaan Sri Sultan Hamengkubuwono X  menjadi mediator atau fasilitator dialog Jakarta-Papua, sah-sah saja.  Pasalnya,  Sultan HB X dinilai sosok yang memahami Sejarah PolitiK Papua dan memilki rasa kemanusiaan dalam menyelesaikan semua persoalan.

Namun  demikian harus dilihat bahwa Dialog Jakarta Papua yang sedang digagas bersama semua komponen masyarakat,  termasuk  Jaringan Damai Papua harus dilihat kembali bahwa sejarah Politik Papua dan salah satu penyebab konflik Politik berkepanjangan di Papua adalah misinterpretasi tentang sejarah integrasi Papua ke NKRI. Pendapat itu diungkapkan staf  Pengajar  Fakultas Sosopol USTJ Jayapura Bonefasius Bao, Minggu (24/6/2012).

Menurut Bao, konflik ini  yang awalnya hanya pada ranah latent akhirnya berubah manifest dengan eskalasi kekerasan yang terus meningkat. Hal ini diperparah oleh tidak adanya komunikasi Politik yang elegant antara Papua dan Jakarta terkait kemauan baik (good will) dan kemauan politik( political will) untuk menyelesaikannya. Pada sisi lain  kelompok- kelompok kepentingan di Papua menginginkan referendum, disisi lain pemerintah menginginkan dialog. Parahnya adalah, dialog ini tidak lebih sekedar wacana dan retorika tanpa ada kemauan baik untk mengimplementasikannya. Secara pribadi, Bonefasius Bao yakin, kenapa dialog  Jakarta- Papua yang tengah digagas ini, sulit dilakukan, pasti punya alasan alasan politis. Munculnya figur Sultan HB XI sebagai fasilitator dialog Jakarta Papua, menurutnya, sah sah saja. Sultan punya kharisma, punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.  Yang terpenting  adalah fasilitator/ mediator itu harus netral, objektif dapat diterima oleh semua golongan.  Dialog itu sendiri nantinya tidak hanya menggema di level elite tetapi harus juga membooming di level akar rumput, sehingga proses komunikasi politik itu menjadi syarat  makna, bernilai demokratis apabila tidak diawali dengan saling  mencurigai, ada keterbukaan, ada kemauan, ada pula kerelaan untuk rekonsiliasi. Ia mengajak semua kelompok masyarakat lintas agama, suku maupun budaya yang ada di Tanah Papua untuk dukung Dialog Papua Tanah Damai.( Ven/don/l03 )


BINPA
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya