 |
| Ilustrasi: perang panah di Papua |
JAKARTA - Komite Masyarakat Adat Papua (Kampak Papua) menuding Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto telah melakukan pembohongan publik terkait kondisi pendekatan militer yang dilakukan TNI/Polri di Papua. Pemerintah tidak pernah beritikad baik dalam membangun suasana damai dan kondusif di Papua karena penegakan hukum seperti yang diutarakan olehnya adalah bentuk pemalsuan atas sesungguhnya yang terjadi di Papua.
"Djoko Suyanto jangan lagi berbohong pada publik terkait dengan pendekatan militer di Papua. Pendekatan militer di Papua adalah jelas-jelas ada. Buktinya adalah penembakan Mako Tabuni, pembubaran paksa demonstrasi dan penyiksaan sipatisan KNKB hingga tewas (Yesa Mirin) dan Penyerangan Batalyon Infantri 756 Wamena terhadap warga Kampung Honay Lama Wamena," ujar Dorus Wakum, Koordinator Umum Kampak Papua di Jakarta, Kamis (05/07/2012).
Dirinya turut mencatat bahwa jumlah TNI dan Polri di Papua jika dihitung lebih dari 25.000. Hal itu sangat tidak wajar mengingat Presiden berkomitmen membangun damai di Papua dengan hati. Jumlah pasukan militer yang besar di Papua tersebut menurutnya malah menambah banyak masalah. Pasukan TNI dan Polri yang dikirim ke Papua menurutnya tidak memahami Papua sehingga hal tersebut justru akan memperburuk keadaan.
Penumpukan pasukan TNI dan Polri di Papua yang merupakan pendekatan Militeristik membuat pendekatan damai dalam jalur apresiasi budaya Papua jalan di tempat. Dia menandaskan bahwa penyelesaian kekerasan dengan jalan pengiriman anggota TNI dan Polri adalah kebijakan yang tidak dapat dibiarkan karena anggota TNI dan Polri yang berasal dari luar Papua tersebut tidak paham akan adat, budaya dan kebiasaan masyarakat Papua.
"Dia (Djoko Suyanto) harus jujur karena presiden sendiri menyatakan untuk bangun Papua dengan hati. Jika pejabat Indonesia terus berbohong kepada media massa dengan mengatakan tidak ada pendekatan militeristik yang sebenarnya ada maka perdamaian di Papua tidak akan kunjung terwujud," imbuhnya.
Editor : Pepih Nugraha (KOMPAS.com)
"Djoko Suyanto jangan lagi berbohong pada publik terkait dengan pendekatan militer di Papua. Pendekatan militer di Papua adalah jelas-jelas ada. Buktinya adalah penembakan Mako Tabuni, pembubaran paksa demonstrasi dan penyiksaan sipatisan KNKB hingga tewas (Yesa Mirin) dan Penyerangan Batalyon Infantri 756 Wamena terhadap warga Kampung Honay Lama Wamena," ujar Dorus Wakum, Koordinator Umum Kampak Papua di Jakarta, Kamis (05/07/2012).
Dirinya turut mencatat bahwa jumlah TNI dan Polri di Papua jika dihitung lebih dari 25.000. Hal itu sangat tidak wajar mengingat Presiden berkomitmen membangun damai di Papua dengan hati. Jumlah pasukan militer yang besar di Papua tersebut menurutnya malah menambah banyak masalah. Pasukan TNI dan Polri yang dikirim ke Papua menurutnya tidak memahami Papua sehingga hal tersebut justru akan memperburuk keadaan.
Penumpukan pasukan TNI dan Polri di Papua yang merupakan pendekatan Militeristik membuat pendekatan damai dalam jalur apresiasi budaya Papua jalan di tempat. Dia menandaskan bahwa penyelesaian kekerasan dengan jalan pengiriman anggota TNI dan Polri adalah kebijakan yang tidak dapat dibiarkan karena anggota TNI dan Polri yang berasal dari luar Papua tersebut tidak paham akan adat, budaya dan kebiasaan masyarakat Papua.
"Dia (Djoko Suyanto) harus jujur karena presiden sendiri menyatakan untuk bangun Papua dengan hati. Jika pejabat Indonesia terus berbohong kepada media massa dengan mengatakan tidak ada pendekatan militeristik yang sebenarnya ada maka perdamaian di Papua tidak akan kunjung terwujud," imbuhnya.
Editor : Pepih Nugraha (KOMPAS.com)
0 komentar:
Post a Comment