Bandung
- Perwakilan masyarakat Papua yang tergabung dalam Nasional Papua
Solidaritas (NAPAS) menyatakan pemerintah lebih memilih mengurus
penuntasan konflik Palestina daripada konflik di Papua. Padahal Papua
merupakan salah satu provinsi di Indonesia.
Hal itu dibuktikan dengan digelarnya
Konferensi Internasional Untuk Kemerdekaan Al Quds dan Palestina (4-5
Juli) di Hotel Savoy Homann, jalan Asia Afrika, Bandung. Menurut juru
bicara NAPAS Frans Tomoki, pemerintah saat ini tidak mengakui maraknya
penindasan, pembantaian dan pembunuhan warga setempat oleh militer.
Tetapi malah mengurus konflik negara lain.
“Inti kami adalah itu, pemerintahan
jangan bohonglah menyatakan ada krisis kemanusiaan di Papua dan harus
diagendakan juga dibicarakan dalam dalam delegasi konferensi yang akan
dilakukan di sana, di gedung sini (Savoy Homann),” katanya usai unjuk
rasa di depan Gedung Merdeka, jalan Asia Afrika, Bandung.
Juru bicara NAPAS Frans Tomoki
mengatakan selama 50 tahun rakyat Papua mengalami intimidasi demi
kepentingan ekonomi, politik imperialis dan kloniasi antara Indonesia
dengan Amerika.
Dia menambahkan akibat intimidasi yang
berlangsung puluhan tahun itu jumlah penduduk asli Papua mengalami
penurunan menjadi dari tujuh ribuan menjadi seribuan orang. Nasional
Papua Solidaritas menuntut penarikan militer organik dan non organik
oleh pemerintah agar konflik kemanusiaan berhenti.
Sumber: http://kbr68h.com/berita/
0 komentar:
Post a Comment