JAKARTA -- Anggota Komisi
III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva
Kusuma Sundari menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya
memberikan teguran kepada Polri yang menghalang-halangi penggeledahan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi
pengadaan simulator kemudi motor dan mobil di kantor Korlantas Mabes
Polri pada Senin (30/7).
Menurutnya, hal itu dapat menjadi sesuatu yang memprihatinkan karena aparat penegak hukum justru tidak bisa mematuhi hukum itu sendiri.
"Sepatutnya Presiden mengingatkan kepolisian untuk berlaku patut dan menghormati wewenang KPK," tegas Eva.
Eva mengatakan sepatutnya Polri menunjukkan kedewasaan dengan tidak menghalangi penegakkan hukum KPK hingga menahan penyidik beserta dokumen-dokumen yang sudah ditemukan. Menurutnya antarpenegakan hukum harus seirama dalam pemberantasan korupsi.
"Persaingan antar penyidik hanya akan dimaknai sebagai lemahnya koordinasi Presiden dalam upaya pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengingatkan agar Kapolri justru dapat memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pembenahan kewibawaan setelah selama ini kinerjanya dinilai tidak memuaskan. Eva mengatakan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo sebagai pimpinan tertinggi harus membuktikan kalau institusinya tidak melakuka hal tersebut.
"Tunjukkan sikap kooperatif dan serahkan semua pada proses hukum," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kantor Korlantas Mabes Polri di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan sempat tertahan selama beberapa saat.
Penggeledahan baru bisa diteruskan hingga akhirnya tiga pimpinan KPK Abraham Samad, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto serta Kabareskrim Komjen Pol Sutarman harus datang ke lokasi dan berunding.
Terkait insiden itu sendiri, juru bicara KPK Johan Budi hanya menyatakan itu terjadi karena kesalahpahaman semata. KPK tidak melihat adanya kesengajaan atau rencana dari pihak Polri untuk menghalangi penyidikan. (*/OL-12)
Menurutnya, hal itu dapat menjadi sesuatu yang memprihatinkan karena aparat penegak hukum justru tidak bisa mematuhi hukum itu sendiri.
"Sepatutnya Presiden mengingatkan kepolisian untuk berlaku patut dan menghormati wewenang KPK," tegas Eva.
Eva mengatakan sepatutnya Polri menunjukkan kedewasaan dengan tidak menghalangi penegakkan hukum KPK hingga menahan penyidik beserta dokumen-dokumen yang sudah ditemukan. Menurutnya antarpenegakan hukum harus seirama dalam pemberantasan korupsi.
"Persaingan antar penyidik hanya akan dimaknai sebagai lemahnya koordinasi Presiden dalam upaya pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengingatkan agar Kapolri justru dapat memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pembenahan kewibawaan setelah selama ini kinerjanya dinilai tidak memuaskan. Eva mengatakan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo sebagai pimpinan tertinggi harus membuktikan kalau institusinya tidak melakuka hal tersebut.
"Tunjukkan sikap kooperatif dan serahkan semua pada proses hukum," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kantor Korlantas Mabes Polri di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan sempat tertahan selama beberapa saat.
Penggeledahan baru bisa diteruskan hingga akhirnya tiga pimpinan KPK Abraham Samad, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto serta Kabareskrim Komjen Pol Sutarman harus datang ke lokasi dan berunding.
Terkait insiden itu sendiri, juru bicara KPK Johan Budi hanya menyatakan itu terjadi karena kesalahpahaman semata. KPK tidak melihat adanya kesengajaan atau rencana dari pihak Polri untuk menghalangi penyidikan. (*/OL-12)
MICOM
0 komentar:
Post a Comment