Mahasiswa Ungkap Mandegnya Berbagai Sektor Pembangunan di Boven Digoel

Jayapura, Bintang Papua – Kalau sebelumnya Dewan Adat Daerah atas nama Tim Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel mendesak Penjabat Gubernur Papua untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Boven Digoel, kini giliran Mahasiswa menyoroti masalah jabatan Sekda serta keterpurukan pembangunan di Boven Digoel.

 

Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Rakyat Papua Boven Digoel (FORPA-BD) saat menggelar jumpa pers di Kafe Muze Kompleks Museum Waena, Jumat (27/07) mendesak Pemerintah setempat, juga Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat untuk segera mereformasi birokrasi dan mengusut dugaan korupsi di Boven Digoel.

“Persoalan Boven Digoel merupakan sebuah persoalan kronis dan kompleks karena melibatkan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Pusat, semua pemangku kepentingan dan masyarakat Boven Digoel,” ungkap Koordinator FORPA-BD Agustinus Binjap, didampingi Sekretarisnya Everistus Kayep dan sejumlah rekannya.

Dikatakan, persoalannya berawal dari konflik politik setelah Pemilukada Boven Digoel tahun 2010, yang mana Bupati terpilih Yusak Yaluwo harus mendekam di LP Cipinang atas kasus korupsi. Berlanjut hingga kini, yakni macetnya pelayanan publik, penyalahgunaan wewenang dan berujung pada korupsi massal.

“Atas masalah kronis tersebut, terjadi pembiaran oleh Pemkab Boven Digoel, Pemprov Papua dan Pemerintah Pusat,” ungkapnya. Pihaknya pun menduga adanya mafia birokrasi yang terstruktur rapih mulai dari jajaran Pemkab Boven Digoel, Pemprov Papua hingga Pemerintah Pusat yang menyumbat aspirasi masyarakat dan setiap upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan di Boven Digoel.

Tentang keterpurukan pembangunan, menurutnya terjadi di berbagai sektor, baik di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, infrastrusktur, keuangan daerah dan birokrasi.

Dalam pernyataan sikapnya, diungkapkan bahwa FORPA-BD mendesak Pemerintah Provinsi Papua untuk segera ambil tindakan konkrit untuk memperbaiki situasi Boven Digoel dengan mengeksekusi SK Plt Sekda Boven Digoel yang prosesnya masih tersumbat di Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Papua.

Selain itu juga mendesak Pemkab Boven Digoel untuk segera mengatasi keterpurukan yang terjadi di berbagai sektor yang ada. Juga menghimbau kepada segenap komponen masyarakat Boven Digoel untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah terprovokasi dengan berbagai upaya adu domba yang sedang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk menciptakan konflik antar suku di Boven Digoel. (Sumber : Koran Bintang Papua Edisi Cetak, Sabtu, 28 Juli 2012 Hal. 11)