Seorang mantan Perdana Menteri Vanuatu mengatakan, langkah untuk membawa Indonesia ke dalam Grup ujung tombak Melanesia tidak dapat diterima karena Fiji, sebagai ketua MSG saat ini, tidak memiliki pemerintahan yang demokratis.
Di bawah pimpinan Menteri interim Fiji Perdana Komodor Frank Bainimarama, MSG diberikan status pengamat Indonesia tahun lalu.
Ini terjadi walaupun Papua Barat adat di Indonesia, wilayah Papua berhasil melobi untuk status pengamat MSG selama bertahun-tahun.
Barak Sope mengatakan Indonesia memanipulasi hubungan diplomatik dengan pemerintah daerah untuk membungkam kekhawatiran tentang pelanggaran HAM di Papua.
"Kami sangat khawatir bahwa Indonesia berada di MSG. Fiji tidak memiliki mandat untuk mengambil tindakan tersebut. Ini adalah kediktatoran militer. Jadi aku khawatir bahwa diktator datang dan membawa Indonesia ke dalam organisasi ini. Semua dari kita adalah negara demokrasi, kita semua mendapatkan diri kita terpilih, kecuali Bainimarama. Keputusan itu tidak dapat diterima. "
Barak Sope
Berita Content © Radio Selandia Baru Internasional
0 komentar:
Post a Comment