JAKARTA – (Kamis, 21/03/13) Gagasan Gubernur Papua Barat Abraham O
Atururi agar bumi Papua dimekarkan lagi menjadi delapan provinsi, langsung
ditentang Gubernur Papua terpilih, Lukas Enembe.
Lukas Enembe meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk tidak merespon aspirasi pemekaran tersebut. Sikap Lukas itu disampaikan ke Gamawan melalui layanan pesan singkat (sms).
Kepada wartawan di gedung Kemendagri, Rabu (20/3), Gamawan menunjukkan dan membacakan isi sms dari Lukas itu, yang diterima Selasa (19/3).
"Ini sms gubernur Papua ke saya kemarin," ujar Gamawan sembari membuka layar ponselnya. Lantas, dia membacakan. Namun, dilihat dari kalimat di sms itu, terlihat sms tersebut juga dikirim ke sejumlah anggota DPR.
Bunyi sms itu intinya, meminta agar para anggota DPR membantu para buati yang menghendaki pemekaran kabupaten/kota. "Terhadap upaya-upaya rencana pemekaran Provinsi Papua, harus mendapatkan persetujuan dari DPRP dan MRP," ujar Gamawan membacakan bunyi sms dari Lukas.
Gamawan sendiri berpendapat, gagasan pemekaran Papua menjadi delapan provinsi itu masih sebatas wacana. "Boleh-boleh saja, tidak dilarang, tapi juga harus sesuai prosedur," kata Gamawan.
Dikatakan, pihaknya juga belum melakukan kajian terhadap gagasan itu. "Itu kan baru usulan, apakah memenuhi syarat atau tidak, kita belum kaji," imbuh mantan gubernur Sumbar itu.
Namun, Gamawan memberi isyarat menolak gagasan tersebut. Dikatakan, dari 217 daerah baru hasil pemekaran yang sudah disahkan, 31 diantaranya ada di wilayah Papua. "Itu sudah mencapai 12 persen dari jumlah daerah pemekaran," ucapnya. "Tapi kita tak menghalang-halangi asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuhnya.
Gagasan pemekaran Papua menjadi delapan provinsi muncul dalam rapat antara Komisi II DPR dan sejumlah pimpinan daerah di Papua, di Senayan, Selasa (19/3).
Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo menyebutkan, dalam rapat itu diusulkan oleh gubernur Papua Barat untuk penambahan delapan provinsi dan 40 kabupaten/kota untuk menambah jumlah daerah otonom di wilayah paling timur Indonesia itu.
"Gubernur Papua Barat mengusulkan delapan provinsi. Enam provinsi daratan dan dua provinsi kelautan," ujar Arif setelah rapat di gedung parlemen Selasa (19/3). Dua gubernur di Papua, sejumlah bupati, dan sejumlah tim pemekaran dari Papua hadir dalam pertemuan itu.
Arif menyatakan tidak hafal secara perinci nama-nama provinsi baru yang diusulkan dalam pertemuan tersebut. Sebab, semua disampaikan secara lisan, tanpa bahan tertulis.
Beberapa di antara yang disebutkan adalah Provinsi Papua Tenggara, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. "Provinsi kepulauan, antara lain, Provinsi Kepulauan Cenderawasih dan Raja Ampat," ujar Arif. (sam/jpnn)
Lukas Enembe meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk tidak merespon aspirasi pemekaran tersebut. Sikap Lukas itu disampaikan ke Gamawan melalui layanan pesan singkat (sms).
Kepada wartawan di gedung Kemendagri, Rabu (20/3), Gamawan menunjukkan dan membacakan isi sms dari Lukas itu, yang diterima Selasa (19/3).
"Ini sms gubernur Papua ke saya kemarin," ujar Gamawan sembari membuka layar ponselnya. Lantas, dia membacakan. Namun, dilihat dari kalimat di sms itu, terlihat sms tersebut juga dikirim ke sejumlah anggota DPR.
Bunyi sms itu intinya, meminta agar para anggota DPR membantu para buati yang menghendaki pemekaran kabupaten/kota. "Terhadap upaya-upaya rencana pemekaran Provinsi Papua, harus mendapatkan persetujuan dari DPRP dan MRP," ujar Gamawan membacakan bunyi sms dari Lukas.
Gamawan sendiri berpendapat, gagasan pemekaran Papua menjadi delapan provinsi itu masih sebatas wacana. "Boleh-boleh saja, tidak dilarang, tapi juga harus sesuai prosedur," kata Gamawan.
Dikatakan, pihaknya juga belum melakukan kajian terhadap gagasan itu. "Itu kan baru usulan, apakah memenuhi syarat atau tidak, kita belum kaji," imbuh mantan gubernur Sumbar itu.
Namun, Gamawan memberi isyarat menolak gagasan tersebut. Dikatakan, dari 217 daerah baru hasil pemekaran yang sudah disahkan, 31 diantaranya ada di wilayah Papua. "Itu sudah mencapai 12 persen dari jumlah daerah pemekaran," ucapnya. "Tapi kita tak menghalang-halangi asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuhnya.
Gagasan pemekaran Papua menjadi delapan provinsi muncul dalam rapat antara Komisi II DPR dan sejumlah pimpinan daerah di Papua, di Senayan, Selasa (19/3).
Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo menyebutkan, dalam rapat itu diusulkan oleh gubernur Papua Barat untuk penambahan delapan provinsi dan 40 kabupaten/kota untuk menambah jumlah daerah otonom di wilayah paling timur Indonesia itu.
"Gubernur Papua Barat mengusulkan delapan provinsi. Enam provinsi daratan dan dua provinsi kelautan," ujar Arif setelah rapat di gedung parlemen Selasa (19/3). Dua gubernur di Papua, sejumlah bupati, dan sejumlah tim pemekaran dari Papua hadir dalam pertemuan itu.
Arif menyatakan tidak hafal secara perinci nama-nama provinsi baru yang diusulkan dalam pertemuan tersebut. Sebab, semua disampaikan secara lisan, tanpa bahan tertulis.
Beberapa di antara yang disebutkan adalah Provinsi Papua Tenggara, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. "Provinsi kepulauan, antara lain, Provinsi Kepulauan Cenderawasih dan Raja Ampat," ujar Arif. (sam/jpnn)
0 komentar:
Post a Comment