 |
Pada peringatan hari Bumi 22 April 2013 ini, ditandai dengan kondisi bumi yang semakin kritis. Hal ini dikarekana terus meningkatnya kenaikan suhu bumi, selain banyaknya kehancuran ekologis di berbagai wilayah di Indonesia. Krisis ini menjadi bagian krisis besar ekologi di berbagai belahan dunia khususnya dunia ketiga yang kaya sumberdaya alam. Namun semua hal tersebut tidak dapat dinikmati oleh rakyat ini sebagai pemilik sah negeri ini. Kekayaan alam ini hanya dinikmati oleh segelintir elit kuasa dan modal, baik dalam negeri maupun asing.
Setelah merasakan nikmatnya mendominasi tambang minyak, gas dan mineral Indonesia selama puluhan tahun yang dilakukan Freeport, Shell, Newmont dan lain sebagainya. Amerika Serikat memiliki ambisi sangat besar untuk menguasai seluruh pertambangan panas bumi melalui perusahaan seperti Chevron Pasific dan General Electric. Eksplorasi dan penggunaan energi panas bumi di Indonesia dibungkus sedemikian rupa dengan kedok penyelamatan bumi atas krisis energy fosil, padahal data menunjukan Amerika Serikat adalah konsumen terbesar di dunia atas energy fosil. Serta dalam rangka membangun sumber energi terbarukan dan berkelanjutan. Melalui program ini Amerika Serikat telah memastikan keuntungan awal setidaknya US $ 433 juta hanya dari mengekspor peralatan dan jasa belum termasuk tenaga kerja, keuntungan pra-operasi. Dari pertambangan panas bumi ini, Amerika Serikat dapat menggerakkan industri dan menjual peralatan pembangkit dan berbagai peralatan listrik baru “pro-lingkungan” ke Indonesia. Usaha ini dioperasikan secara sistematis melalui USTDA’s Geothermal Development Initiative. Proyek Geothermal di Jawa Barat dan Halmahera adalah pilot utama dari proyek pembangkit panas bumi yang akan dijual ke bangsa dan rakyat Indonesia kembali dengan harga sangat mahal.
Lebih dari separuh dana US $ 600 juta dari Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact dipergunakan untuk proyek AS di Indonesia dengan judul Green Prosperity Project untuk membangun sumber energi alternatif terbarukan dan manajemen sumber daya alam. Pasca pertemuan Rio sebagai pertemuan global pasca komitmen pro lingkungan 20 tahun yang lalu atau biasa dikenal dengan Rio+21. Amerika Serikat sudah menemukan desain besar skema baru-nya ini dengan nama yang sangat ilusif “green economy”. Dan berhasil memaksakan dunia untuk mengkampanye kan green economy. Sebuah bungkus yang rapi untuk menutupi skema ekploitasi sumber daya alam yang telah mereka lakukan di negara berkembang.
Kebijakan global tersebut merupakan bentuk depedensi negara maju pimpinan AS ke negara berkembang dan bergantung lainnya di negeri dunia ketiga. Mempertahankan predasi sejak Perang Dunia II hingga hari ini dijalankan ke berbagai skema agenda global seperti APEC dan WTO yang akan berlangsung di Indonesia. Melalui APEC, Mega Proyek MP3EI akan terus berjalan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis hanya akan menjadi green washing karena secara nyata 6 Koridor tersebut terus akan menhancurkan ruang hidup dan merampas tanah rakyat.
Pemantauan WALHI hingga Desember 2012, konflik SDA dan perkebunan di Indonesia sudah mencapai 613 konflik yang tersebar di 29 provinsi Indonesia. WALHI sendiri menerima pengaduan dan melakukan advokasi terhadap 149 kasus yang terdiri dari kasus perkebunan kelapa sawit 51 kasus, tambang 31 kasus, kehutanan 33 kasus, agrarian 14 kasus dan pencemaran 15 kasus. Dari semua kasus ini tercatat 188 warga ditahan, 102 mengalami kekerasan dan 12 orang meninggal. Dan saat ini, Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadad, serta staf Dede Chaniago menjalani proses hukum karena berupaya memperjuangkan hak petani yang dirampas oleh PTPN VII Cinta Manis.
Perlawanan rakyat mempertahankan ruang hidup tersebut dibungkam oleh regulasi yang memperkuat represifitas negara kepada rakyat hanya untuk menjaga kepetingan kapitalis monopoli di dalam negeri. Sedikitnya ada sekitar 13 (tiga belas) undang-undang dan traktat yang telah disyahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang tahun 2012. Walhi memandang setidaknya ada 2 (dua) Undang-Undang yang berdampak penting terhadap keberlangsungan gerakan sipil dan lingkungan. Dua undang-undang yang telah disyahkan oleh DPR yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang disyahkan pada Pada tanggal 16 Desember 2011, dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang syahkan pada 10 mei 2012. Dan saat ini ada RUU Ormas, RUU KAMNAS mendapatkan penolakan besar dari rakyat Indonesia.
Untuk itu kami yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Selamatkan Bumi menyatakan sikap :
1. Hentikan Kriminalisasi terhadap Rakyat dan Pejuang Lingkungan
2. Segera bentuk Pansus AGRARIA di semua daerah untuk penyelesaian Konflik Agraria secara nasional
3. Hentikan segala bentuk exploitasi dan eksplorasi Migas dan Tambang untuk kepentingan Kapitalis Monopoli dan bukan untuk Rakyat- Energi untuk kepentingan Nasional
4. Pulihkan Hak Hidup Rakyat Korban Lapindo bukan sekedar Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
5. Hentikan Pengrusakan Wilayah Pesisir oleh industry migas, tambang pasir dan reklamasi pantai
6. Tolak RUU Represif ( RUU Ormas, RUU Kamnas) dan cabut UU Pengadaan Tanah dan UU Pengadaan Tanah
7. Jalankan Reforma Agraria Sejati
8. Tolak APEC dan Bubarkan WTO
Kami juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia ;
1. Terus menerus dan tiada henti untuk melakukan perlawan dalam mempertahankan sumber-sumber kehidupan
2. Terus menerus dan tiada henti melakukan aksi-aksi reclaiming untuk merebut tanah rakyat yang telah dirampas
3. Terus memperluas konsolidasi dan aliansi di berbagai wilayah dengan berbagai sektor gerakan rakyat untuk memperkuat persatuan rakyat
4. Rakyat melakukan audit / pembersihan terhadap calon-calon penguasa baik nasional maupun local dalam pemilukada dan pemilu 2014
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan!!
Hidup Rakyat !!
Pulihkan Indonesia !!
Aliansi Rakyat Selamatkan Bumi
Walhi, KOBAR, KONTRAS Surabaya, FMPS, FMN, PPRM, KPPD, Komunitas Seni Rupa Unesa
Contak Person
1. Irhash Ahmady ( 081572222066)
2. Ony Mahardika ( 085289916770)
Aliansi Rakyat Selamatkan Bumi
Setelah merasakan nikmatnya mendominasi tambang minyak, gas dan mineral Indonesia selama puluhan tahun yang dilakukan Freeport, Shell, Newmont dan lain sebagainya. Amerika Serikat memiliki ambisi sangat besar untuk menguasai seluruh pertambangan panas bumi melalui perusahaan seperti Chevron Pasific dan General Electric. Eksplorasi dan penggunaan energi panas bumi di Indonesia dibungkus sedemikian rupa dengan kedok penyelamatan bumi atas krisis energy fosil, padahal data menunjukan Amerika Serikat adalah konsumen terbesar di dunia atas energy fosil. Serta dalam rangka membangun sumber energi terbarukan dan berkelanjutan. Melalui program ini Amerika Serikat telah memastikan keuntungan awal setidaknya US $ 433 juta hanya dari mengekspor peralatan dan jasa belum termasuk tenaga kerja, keuntungan pra-operasi. Dari pertambangan panas bumi ini, Amerika Serikat dapat menggerakkan industri dan menjual peralatan pembangkit dan berbagai peralatan listrik baru “pro-lingkungan” ke Indonesia. Usaha ini dioperasikan secara sistematis melalui USTDA’s Geothermal Development Initiative. Proyek Geothermal di Jawa Barat dan Halmahera adalah pilot utama dari proyek pembangkit panas bumi yang akan dijual ke bangsa dan rakyat Indonesia kembali dengan harga sangat mahal.
Lebih dari separuh dana US $ 600 juta dari Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact dipergunakan untuk proyek AS di Indonesia dengan judul Green Prosperity Project untuk membangun sumber energi alternatif terbarukan dan manajemen sumber daya alam. Pasca pertemuan Rio sebagai pertemuan global pasca komitmen pro lingkungan 20 tahun yang lalu atau biasa dikenal dengan Rio+21. Amerika Serikat sudah menemukan desain besar skema baru-nya ini dengan nama yang sangat ilusif “green economy”. Dan berhasil memaksakan dunia untuk mengkampanye kan green economy. Sebuah bungkus yang rapi untuk menutupi skema ekploitasi sumber daya alam yang telah mereka lakukan di negara berkembang.
Kebijakan global tersebut merupakan bentuk depedensi negara maju pimpinan AS ke negara berkembang dan bergantung lainnya di negeri dunia ketiga. Mempertahankan predasi sejak Perang Dunia II hingga hari ini dijalankan ke berbagai skema agenda global seperti APEC dan WTO yang akan berlangsung di Indonesia. Melalui APEC, Mega Proyek MP3EI akan terus berjalan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis hanya akan menjadi green washing karena secara nyata 6 Koridor tersebut terus akan menhancurkan ruang hidup dan merampas tanah rakyat.
Pemantauan WALHI hingga Desember 2012, konflik SDA dan perkebunan di Indonesia sudah mencapai 613 konflik yang tersebar di 29 provinsi Indonesia. WALHI sendiri menerima pengaduan dan melakukan advokasi terhadap 149 kasus yang terdiri dari kasus perkebunan kelapa sawit 51 kasus, tambang 31 kasus, kehutanan 33 kasus, agrarian 14 kasus dan pencemaran 15 kasus. Dari semua kasus ini tercatat 188 warga ditahan, 102 mengalami kekerasan dan 12 orang meninggal. Dan saat ini, Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadad, serta staf Dede Chaniago menjalani proses hukum karena berupaya memperjuangkan hak petani yang dirampas oleh PTPN VII Cinta Manis.
Perlawanan rakyat mempertahankan ruang hidup tersebut dibungkam oleh regulasi yang memperkuat represifitas negara kepada rakyat hanya untuk menjaga kepetingan kapitalis monopoli di dalam negeri. Sedikitnya ada sekitar 13 (tiga belas) undang-undang dan traktat yang telah disyahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang tahun 2012. Walhi memandang setidaknya ada 2 (dua) Undang-Undang yang berdampak penting terhadap keberlangsungan gerakan sipil dan lingkungan. Dua undang-undang yang telah disyahkan oleh DPR yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang disyahkan pada Pada tanggal 16 Desember 2011, dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang syahkan pada 10 mei 2012. Dan saat ini ada RUU Ormas, RUU KAMNAS mendapatkan penolakan besar dari rakyat Indonesia.
Untuk itu kami yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Selamatkan Bumi menyatakan sikap :
1. Hentikan Kriminalisasi terhadap Rakyat dan Pejuang Lingkungan
2. Segera bentuk Pansus AGRARIA di semua daerah untuk penyelesaian Konflik Agraria secara nasional
3. Hentikan segala bentuk exploitasi dan eksplorasi Migas dan Tambang untuk kepentingan Kapitalis Monopoli dan bukan untuk Rakyat- Energi untuk kepentingan Nasional
4. Pulihkan Hak Hidup Rakyat Korban Lapindo bukan sekedar Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
5. Hentikan Pengrusakan Wilayah Pesisir oleh industry migas, tambang pasir dan reklamasi pantai
6. Tolak RUU Represif ( RUU Ormas, RUU Kamnas) dan cabut UU Pengadaan Tanah dan UU Pengadaan Tanah
7. Jalankan Reforma Agraria Sejati
8. Tolak APEC dan Bubarkan WTO
Kami juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia ;
1. Terus menerus dan tiada henti untuk melakukan perlawan dalam mempertahankan sumber-sumber kehidupan
2. Terus menerus dan tiada henti melakukan aksi-aksi reclaiming untuk merebut tanah rakyat yang telah dirampas
3. Terus memperluas konsolidasi dan aliansi di berbagai wilayah dengan berbagai sektor gerakan rakyat untuk memperkuat persatuan rakyat
4. Rakyat melakukan audit / pembersihan terhadap calon-calon penguasa baik nasional maupun local dalam pemilukada dan pemilu 2014
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan!!
Hidup Rakyat !!
Pulihkan Indonesia !!
Aliansi Rakyat Selamatkan Bumi
Walhi, KOBAR, KONTRAS Surabaya, FMPS, FMN, PPRM, KPPD, Komunitas Seni Rupa Unesa
Contak Person
1. Irhash Ahmady ( 081572222066)
2. Ony Mahardika ( 085289916770)
Aliansi Rakyat Selamatkan Bumi
0 komentar:
Post a Comment