DPR Papua Minta Jatah Penerimaan CPNS Di Papua Menjadi 1000 Orang

Kuota penerimaan CPNS 2013 dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua sekitar 230 orang,  Jumlah tersebut dianggap sangat sedikit dan tidak akan mampu mengakomodir sebagian dari pelamar yang cukup membludak khususnya orang Asli Papua. Menyikapinya, DPR Papua menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, meminta kenaikan kuota menjadi 1000 orang.

“DPRP sudah menyurati secara resmi Menpan beberapa hari lalu, untuk meminta penambahan kuota penerimaan CPNS di Pemerintah Provinsi Papua, karena jumlah yang diberikan tahun ini sangat minim dan jauh dari harapan masyarakat Papua khususnya bagi yang memiliki kesempatan melamar CPNS,’’ tandas Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda, Kamis 3 Oktober usai menggelar rapat Banmus

Menurut Yunus Wonda, masyarakat Papua sangat bersyukur dengan dibukanya lowongan kerja CPNS, namun kuota yang sangat sedikit yakni hanya sekitar 230 orang. ‘’Kita bangga dan bersyukur, pemerintah membuka lapangan kerja CPNS, tapi hanya 200an itu sangat kecil, tidak akan bisa mengakomidir secara signifikan jumlah pelamar,’’tegasnya.

Jumlah yang sangat kecil itu, lanjutnya, hanya akan mampu mengakomodir para honore yang sudah terdaftar dalam data base, sedangkan pelamar umum, sama sekali tidak akan tertampung. ‘’Jumlah honorer  saja sudah ratusan orang, lalu bagaimana dengan pelamar umum, kan mereka juga harus diberi kesempatan,’’tukasnya.

Pemerintah pusat, kata dia, mestinya lebih akomodatif dalam membuka lowongan penerimaan CPNS di Papua, dengan memberikan kesempatan kepada orang asli Papua dengan kuota penerimaan yang besar. ‘’Pemerintah harus serius melihat persoalan Papua, jangan sampai nanti Papua  menjadi gudangnya para pengangguran, apalagi lulusan perguruan tinggi di Papua seperti Uncen, setiap tahun bisa mencapai ribuan orang,’’ketusnya.

Memang, sambung Yunus Wonda, pemerintah juga membuka lowongan penerimaan CPNS di tingkat kabupaten/kota, namun untuk tingkat provinsi kuota yang diberikan saat ini sangat kecil, sehingga kurang aspiratif. ‘’Sekali lagi saya katakan, jumlah itu sangat minim, jadi kami berharap pemerintah pusat merealisasikan permintaan kami yakni menjadi 1000 orang,’’tegasnya.

Politis Partai Demokrat itu mengatakan, pihaknya masih menunggu jawaban dari Menpan terkait permintaan penambahaan kuota menjadi 1000 orang. ‘’Sekarang ini kan sudah masuk tahap pendaftaran, sehingga Kemen PAN diharapkan segera merealisasikan permintaan masyarakat Papua tersebut,’’imbuhnya.

Sementara itu puluhan pegawai honorer Dinas tenaga Kerja Provinsi Papua mendatangi DPRP guna meminta kejelasan nasib mereka. Pasalnya, mereka belum masuk dalam data base untuk ikut seleksi penerimaan CPNS.  Hal itu diungkapkan Anggota Komisi B DPRP Thomas Sandigau.

“Puluhan pegawai honorer Disnaker Provinsi itu datang mengadukan nasib mereka yang hingga kini belum jelas. Mereka meminta DPRP mendatangi Disnaker guna menanyakan, kenapa mereka tidak diikutkan dalam seleksi CPNS,’’ungkap Thomas.

Lanjut Thomas, dari pertemuan itu, para honorer Disnaker menyatakan keinginan mereka untuk ikut tes seleksi penerimaan CPNS.  ”Mereka yang ingin ikut tes, karena ada yang sudah mengabdi sejak 2003 lalu, tapi hingga kini belum diangkat-angkat,’’pungkasnya.

Thomas mengakui, banyak tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dilingkungan pemerintah, baik  provinsi maupun kabupaten/kota, tapi hingga kini tidak pernah jelas nasibnya. ‘’Wajar saja mereka mempertanyakan nasibnya, sudah lama mengabdi tapi statusnya belum jelas,’’tandasnya.

Pemerintah seyogyanya memperhatikan nasib para tenaga honorer ini, dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengikuti tes seleksi CPNS.  “Kami akan panggil Disnaker guna mempertanyakan nasib puluhan CPNS ini, terutama kenapa mereka tidak diikutkan menjadi peserta tes seleksi CPNS,’’imbuhnya.

Bahkan, tambahnya, dalam 1 atau 2 hari kedepan, DPRP akan mengadakan pertemuan dengan Disnaker. 

‘’DPRP akan panggil Disnaker untuk rapat dengar pendapat mengenai nasib mereka, jika memang kuota penerimaan yang terbatas, DPRP akan berupaya memperjuangkannya ke pemerintah pusat, agar mereka bisa diakomodir,’’tandasnya.

(Sumber : BintangPapua)