Pelapor Khusus PBB Cek Pelayanan Kesehatan di Papua

Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Husyen Abdillah)

Jakarta -- Pelapor Khusus PBB di bidang kesehatan Dainius Puras menyambangi Indonesia untuk mengecek bagaimana tingkat kesehatan negara yang berada di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo tersebut. Provinsi Papua pun dipilih sebagai lokasi penelitian kesehatan untuk kemudian dijadikan sebagai perbandingan dengan provinsi lain.

Puras melakukan penelitian di Indonesia selama kurang lebih dua pekan, yakni sejak 22 Maret 2017 hingga kemarin. Khusus di Papua, dia menghabiskan waktu selama 30 jam untuk mengecek pemenuhan hak kesehatan bagi warga.

"Pelapor khusus sangat tertarik dalam mengamati berbagai tema selama kunjungan, terutama dalam kerangka kerja kesehatan yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar Puras saat membacakan hasil laporannya di United Nation Information Center, kemarin (3/4).

 Masalah kesehatan yang cukup meresahkan di Papua adalah soal kasus HIV/AIDS yang diidap oleh masyarakat. Belum tersedianya pelayanan kesehatan yang mumpuni juga dipengaruhi oleh jumlah tenaga medis yang tidak seimbang dengan jumlah masyarakat yang mengidap penyakit.

Sebagai laporan awal dari kunjungan ke Papua, Puras belum membeberkan secara rinci temuannya selamadi Papua. Dia hanya menjelaskan bahwa beberapa hal yang diteliti di sana mencakup juga pada kesehatan ibu dan anak, karena angka kematian ibu dan anak di Papua cukup tinggi, kesehatan seksual, hingga kesehatan mental.

Angka kematian ibu dan anak yang cukup tinggi pun membuat dia turut mengamati situasi kelompok atau populasi tertentu yang ada di Papua, terutama mereka yang berada di situasi rentan.

 Untuk mendapatkan perbandingan fasilitas kesehatan di Papua dan kota lain, khususnya DKI Jakarta selaku Ibukota Indonesia, Puras pun menyempatkan diri mengecek fasilitas kesehatan di ibu kota.

"Selama kunjungan pelapor khusus juga melakukan kunjungan ke pusat kesehatan primer, serta menghabiskan waktu di luar ibu kota untuk memahami pemenuhan hak atas kesehatan di seluruh negeri," ujar Puras.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian dan pengecekan tersebut, Puras akan menyerahkan laporan lengkapnya ke Dewan HAM pada 2018 mendatang. Nantinya, laporan tersebut akan ditetapkan hingga akhirnya dibuat rekomendasi bagi Indonesia khusus untuk membenahi sektor kesehatan. (gil/ CNN Indonesia)