![]() |
| Klemen Tinal |
Kegiatan di Rumah Negara Bupati Mimika, Karang Senang (SP-3) itu dihadiri oleh perwakilan beberapa kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya dan Kabupaten Nduga. “Kita menyambut program-program besar yang terfokus dan mempunyai dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat Papua,” ungkap Tinal, Jumat (17/2) lalu.
Selain Pemkab sekitar wilayah Mimika, peresmian Musrenbang UP4B juga dihadiri Deputi III Bidang Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat UP4B (Agus Santoso), Asisten Deputi IV (Heri Gerson Saflembolo) dan Asisten Muda Deputi I (Asep Hendy Sopyandi).
“Melalui payung hukum perubahan UU Otsus tahun 2001, yaitu UU nomor 35 tahun 2008, Provinsi Papua dan Papua Barat dan rakyat memiliki kewenangan lebih untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dan menyelenggarakan pemerintahan sekaligus mengatur kekayaan alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesi,” tekan Deputi III dalam acara tersebut.
Hingga kini, hampir kalangan pemerintah, pejabat dan sejumlah pegawai di tingkat kelima kabupaten tetangga Mimika menyatakan ikut mendukung UP4B yang dipaksakan pemerintah pusat sebagai jawaban atas dialog Jakarta-Papua. Sementara di sisi lain, UP4B masih ditolak oleh sebagian besar rakyat Papua sebagai dampak obyeksasi pembangunan pemerintah Indonesia di Papua.
| Sumber |

0 komentar:
Post a Comment