BK Jangan Dibuat Seperti Mainan

BK Jangan Dibuat Seperti Mainan
 1 Mei, KNPB Jamin Tak Ada Pengibaran BK

Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buktar Tabuni dan Juru Bicara (Jubir) Internasional KNPB, Viktor Yeimo.

JAYAPURA - Tidak hanya Koalisi BEM Papua akan menyikapi momen 1 Mei dengan akan turun jalan,  hal serupa juga bakal dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB)  dengan rencana demo besar-besaran. 

Seperti diketahui  momentum 1 Mei ini,  disatu sisi dinyatakan sebagai Hari Integrasi Papua (Irian Jaya Barat, red) ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun di sisi lain dinyatakan juga sebagai Hari Aneksasi “Bangsa Papua” ke dalam pangkuan NKRI.

Terkait momen 1 Mei tersebut KNPB  akan memediasi rakyat Bangsa Papua Barat untuk melakukan aksi demo damai secara besar-besaran, sebagai wujud dan sikap menentang proses aneksasi Bangsa Papua Barat ke dalam pangkuan NKRI. Yang akan dilakukan di Taman Imbi pada medio 1 Mei mendatang.

Demikian kata Ketua Umum KNPB, Buktar Tabuni saat ditemui wartawan, di sekitar wilayah Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kamis (26/4), kemarin siang.

Menurutnya, intinya KNPB tetap akan memediasi rakyat Bangsa Papua Barat untuk menentang aneksasi Bangsa Papua Barat ke dalam pangkuan NKRI. “ Jadi dalam menentang proses aneksasi tersebut, kami akan melakukan aksi demo,  dalam aksi demo tersebut  KNPB akan menggunakan perangkat aksi diantaranya menggunakan pakaian budaya dari masing-masing suku di Papua Barat, serta akan membawa senjata tradisional seperti panah atau jubi, tombak, kapak, dan parang maupun rumbai-rumbai,”katanya. Selain itu, dikatakan Buktar bahwa dalam aksi demo damai tersebut tidak ada pengibaran bendera Bintang Kejora (BK), tapi akan melakukan aksi coret-coret badan serta membawa spanduk maupun pamflet  yang isinya menentang aneksasi Papua Barat ke dalam pangkuan NKRI. 

Walaupun ada yang mengibarkan bendera BK pada saat aksi demo damai tersebut, itu artinya bukan dari massa KNPB.

“Dikarenakan rakyat Bangsa Papua Barat sudah paham dan sadar bahwa bendera BK itu merupakan  simbol kedaulatan dari Negara Papua Barat, dimana bendera BK ini tidak bisa digunakan sembarangan atau dijadikan barang mainan seperti handuk yang dikibarkan atau dibentangkan seenaknya. Dalam peringatan 1 Mei wajib meliburkan dan diliburkan baik itu karyawan, PNS, TNI-Polri maupun pejabat yang merupakan rakyat Papau Barat,” ungkap pria yang pernah mendekam di LP Abepura.

Lanjutnya, rakyat Bangsa Papua Barat sudah sangat sadar akan artinya bendera BK sebagai suatu simbol kedaulatan dari Negara Papua Barat atau merupakan suatu ideologi dari rakyat Bangsa Papua Barat.

“Dan saya yakin kalau rakyat yang sunguh-sunguh ingin merdeka dari NKRI,  tidak akan dengan mudahnya mempermainkan lambang kedaulatan Negara Papua Barat tersebut. Kalau ada rakyat Papua yang mengibarkan atau membentangkan bendera BK, itu menjadi pertanyaan besar dan siapa yang ada di belakangnya untuk mengibarkan atau membentangkan bendera BK tersebut, jadi kita akan bersama-sama mengamankan orang yang akan nekad melakukan hal itu dan langsung menyerahkannya kepada pihak yang berwajib,” tutur Buktar.

Dikatakannya, sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 itu, dimana dalam PP Nomor 7 tersebut ada suatu larangan untuk mengibarkan maupun membentangkan bendera BK tersebut. “Contoh kasus yang terjadi di Serui bahwa itu memang benar-benar sudah melanggar karena melakukan pengibaran bendera BK, tapi kenapa dari aparat kepolisian disana tidak melakukan penangkapan atau memberhentikan aksi tersebut, justru kami melihat adanya dari pihak kepolisian yang menfasilitasi aksi itu, namun kalau kami yang berada di dalam KNPB setiap usai melakukan aksi demo selalu di panggil oleh pihak kepolisian dan diproses secara hukum atau langsung dipenjarakan selama tiga (3) tahun,” ujarnya yang mana ini menjadi pertanyaan besar apakah aksi tersebut dapat dibenarkan.
Jadi intinya disini tidak ada pengibaran bendera BK, karena kami menghargai bendera BK sebagai sebuah lambang atau simbol Negara Papua Barat, dimana ada hari tertentu akan dikibarkan untuk sebagai wujud menghargai bendera BK tersebut.

Buktar menegaskan, pada peringatan 1 Mei mendatang, itu jelas kami menentang karena proses masuknya Papua Barat ke dalam pangkuan NKRI semacam dipaksakan dan itu sebenarnya bukan kemauan dari rakyat Bangsa Papua Barat, kami berpikiran semua proses aneksasi Papua Barat ke dalam pangkuan NKRI itu tidak benar dan sah. “Kami (KNPB) selalu menjelaskan pendidikan politik kepada rakyat Papua Barat bahwa bendera BK, itu merupakan suatu lambang kedaulatan Negara Papua Barat, contohnya rakyat Indonesia yang sangat menghargai bendera Merah Putih, dimana saat pengibaran bendera Merah Putih itu harus serius atau tidak bisa digunakan sebagai barang mainan serta 

pengibarannya dilakukan pada saat tertentu, kami sadar dan paham sehingga kami akan menghargai bendera BK sebagai lambang Negara dan ideologi kami dari rakyat Bangsa Papua Barat,” tegasnya.
Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Internasional KNPB, Viktor Yeimo menyatakan, informasi adanya peluncuran ILWP di Amerika itu tidak ada hingga saat ini, dan kalau ada pihak yang mengatasnamakan ILWP di Amerika itu juga tidak benar. Karena semenjak terbentuknya KNPB selalu memantau agenda-agenda yang terjadi di luar negeri karena kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan di luar negeri, KNPB selalu menjadi kontributornya di dalam. “Jadi, kami ingin sampaikan kepada rakyat Papua Barat bahwa ILWP yang ada di Amerika itu sama sekali tidak benar, dan kalaupun itu ada kemungkinan itu di luar dari ILWP. Sedangkan institusi dari ILWP itu sendiri tidak pernah melakukan peluncuran ILWP di Amerika, rakyat harus pandai untuk melihat hal ini dan sesuatu yang benar layak kami sampaikan kepada rakyat Bangsa Papua Barat,” tegasnya.

Terkait dengan adanya aksi yang akan dilakukan dari kelompok-kelompok lain, Menurut Viktor, maka KNPB tetap menganggap mereka itu merupakan bagian dari rakyat Papua Barat dan bukan dari aksi tandingan, karena KNPB sebagai alat media untuk memediasi perjuangan rakyat Papua Barat, sehingga KNPB tetap akan mengakomodir dan menghargai kelompok-kelompok baik itu dari SH2DRP, BEM FH Uncen maupun dari KRP3, karena mereka semua itu merupakan bagian dari rakyat Papua Barat, namun tugas KNPB adalah tetap mengawasi dan menjaga gerakan-gerakan perjuangan yang ada diatas Tanah Papua. (mir/donl03)

Sumber:

BINPA