Jakarta
– Dewan Perwakilan Rakyat menilai konflik kekerasan di Papua membuat
dana otonomi khusus sulit disalurkan ke masyarakat.
Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, konflik
tersebut mengalihkan perhatian masyarakat Papua. Padahal, menurutnya,
di saat bersamaan konflik, dana otonomi khusus disimpan di rekening
pribadi milik pemimpin daerah Papua.
KBR68H
“Adanya kegagalan otsus, otsus itu turun
sekian triliun itu hanya masuk ke trapesium bagian atas elit-elitenya
dan mengendap di sana. Tidak kemudian turun dan masuk ke masyarakat.
Tahun 2010 saja BPK menemukan sekitar empat koma sekian triliun uang itu
tidak jelas bahkan ditempatkan di atm-atm pribadi”
Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR
Tubagus Hasanuddin menambahkan, selain masalah kesenjangan ekonomi,
konflik kekerasan berkepanjangan di Papua karena campur tangan militer.
Kata dia, militer di Papua tidak bisa dikendalikan oleh pemimpin daerah
sehingga sering menyebabkan konflik dan dendam bersenjata dari
masyarakat Papua.
0 komentar:
Post a Comment