Nirdin Muhamad - Judul artikel diatas merupakan kutipan dari statement
yang dikemukakan oleh juru bicara(jubir)Komite Nasional Papua
Barat(KNPB),Mako Tabuni terkait pertemuan antara Kepala UP4B Bambang
Darmono,hari Kamis 12 januari 2012 di kota Manokwari.
Dalam pertemuan yang dimaksudkan untuk mensosialisasikan Unit Percepatan
Pembangunan Papua dan Papua Barat( UP4 B)yang dilakukan oleh Bambang
Darmono di Monsinan Beach Hotel Manokwari,Kamis 12 januari 2012 yang
berakhir ricuh tersebut.Bahkan Bambang Darmono harus meloloskan diri
lewat pintu belakang karena amukan sebagian kelompok warga Papua.
Pertemuan yang di hadiri juga oleh deputi UP4B,Irjenpol(purn)Bagus
Ekodanto,serta beberapa anggotanya seperti Prof.Iswahyudi ,Dr.Feriyanto
jais dan Dr.Sudiamar tersebut tidak mendapat sambutan dari warga
Papua.Mereka mengamuk menuntut pembubaran UP4 B tersebut,karena
dianggapnya tidak menyuarakan aspirasi rakyat Papua.Bahkan Jubir
KNPB,Mako Tambuni mengatakan,bahwa masalah Papua bukan hanya soal
kesejahteraan,tetapi soal aneksasi yang sudah lama oleh Indonesia.
Dalam konteks ini pemimpin dari sekitar puluhan orang yang mengamuk
tersebut yaitu Ketua DAP(Dewan Adat Papua)wilayah 3 Kepala
Burung,Barnabas Mandocon menuntut pembubaran UP4B yang di ketuai
Bambang Darmono tersebut.Mereka kelihatannya sudah bosan dengan
berbagai janji pemerintah di jakarta yang tidak pernah terealisasikan
dengan baik,padahal daerah Papua dan papua barat merupakan daerah yang
berotonomi khusus .
Meskipun pemerintah pusat telah mengucurkan trilyunan rupiah untuk
mendukung pembangunan berbagai aspek sosial kehidupan rakyat bumi
Cenderawasih melalui UP4B itu,namun kelihatannya kucuran dana tersebut
belum mencapai target yang diharapkan karena masih kurang menyentuh
berbagai aspek sossial warga Papua.Inilah yang menyebabkan mereka yang
sudah bergabung kedalam NKRI sejak tahun 1969 lewat referendum dibawah
pengawasan UNTEA,masih belum merasa puas karena merasa keadilan belum
menyentuh mereka secara utuh.
Padahal bumi Cenderawasih sangat kaya ,tetapi hasilnya justeru tidak
mereka dapatkan sebagaimana mestinya.Perusahaan pertambangan Freeport
misalnya ,meskipun merupakan pertambangan tembaga, emas terbesar dan
kononnya disinyalir terdapat juga uranium dikuasai oleh Paman Sam sejak
tahun 1961 yang diperpanjang lagi kontraknya oleh Jakarta sampai tahun
2022 .Dalam konteks ini pula mereka merasa menjadi penonton di rumahnya
sendiri,dan jikapun mereka diterima di Freeport namun karena keadaan
topografinya demikian rupa yang kurang sarana jalan raya dan prasarana
lainnya hingga sebesar apapun gaji mereka tidak bisa mendongkrak
kesejahteran mereka.
Beberapa waktu terjadi pemogokan hampir dua bulan lamanya,berbagai
kerusuhan di puncak muliya ,jalur Freeport-di blokir,penembakan di
Adipura ,serta kekerasan dalam Kongres Rakyat papua ke 3 ,penembakan
terhadap kapolsek Muliya ,serta sekarang terjadi lagi kasus serupa di
Bandara Mulia.Sekelompok orang tidak dikenal menembaki pesawat Trigana
yang menewaskan penumpangnya,serta melukai lainnya.Anehnya lagi berbagai
penembakan tersebut sampai sekarang belum bisa diungkapkan siapa
pelakunya yang berada di balik penembakan brutal itu.
Upaya pemerintah belum cukup dengan hanya membentuk UP4B tersebut jika
tidak mengikut sertakan seluruh komponen warga Papua,karena di wilayah
Papua itu terdapat berbagai organisasi masyarakat yang belum seluruhnya
di libatkan dalam upaya untuk mengentaskan masalah tersebut.Menurut Yan
Christian Waronussi , DirekturLembaga Bantuan Hukum(BH)LP3BH
Manokwari,bahwa Jakarta perlu melibatkan juga Organisasi Papua
Merdeka(OPM), dan TPNPB(Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat).
Selain itu terdapat komponen lainnya yang juga perlu diikut sertakan
dalam proses pengentasan masalah Papua.Komponen-komponen tersebut antara
lain adalah,Presidium Dewan Papua(PDP),Dewan Adat Papua (DAP),Aliansi
Mahasiswa Papua(AMPTP),West Papua Nartional Authority(WPNA),West Papua
Croalition for Liberation (WPNCL),Komite Nasional Pemuda
Papua(KNPP),Komite Nasional Papua barat(KNPB) bersama Parlemen daerahnya
masing-masing.
Jan Christian Waronussi peraiah penghargaan HAM internasional dari John
Humphrey Freedom Award tahun 2005 di Canada itu mengatakan pula,bahwa
pemerintah di Jakarta perlu juga melibatkan juga unsur-unsur tokoh
masyarakat seperti tokoh pemuka agama dan juga tokoh tokoh adat yang
sangat berpengaruh terhadap warga Papua .Dalam konteks ini pemerintah
Indonesia tidak perlu alergi terhadap berbagai unsur dan komponen sosial
yang ada di Papua,karena merekalah yang sangat memahamai diri mereka
sendiri.
Sekiranya konflik Papua semakin berlarut-larut,dikhawatirkan masalah itu
akan di bawa ke forum-forum internasional sebagaimana pernah dilakukan
di London tahun 2011 lalu,serta juga di Australia.Pemerintah jangan
hanya mengandalkan pengakuan Paman Sam dan sekutunya,bahwa mereka
mengakui kedaulatan Indonesia di Papua.Namun hal serupa juga terjadi
terhadap Timor Timur.mereka juga mengakui kedaulatan NKRI di TimTim
.tetapi akhirnya apa yang terjadi ? Hal serupa juga akan bisa saja
terulang kembali di Papua ,sekiranya pemerintah masih saja mengandalkan
pendekatan keamanan.
kompasiana.com
0 komentar:
Post a Comment