MANIPULASI SEJARAH.

MANIPULASI SEJARAH

ilustrasi (by - google)

Sukarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang presiden yang

sangat anti imperialisme barat dan pro blok Timor menjadi:

Sukarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang presiden yang

sangat anti imperialisme barat dan pro blok Timur.

--------------------------

Pada tahun 1972 AS menandatangani konsesi dengan Indonesia untuk

membuka pertambangan Freeport di Pegunungan Bintang, Papua Barat.

menjadi:

Pada tahun 1967 Freeport-McMoRan (sebuah perusahaan AS) menan-

datangani Kontrak Kerja dengan pemerintah Indonesia untuk membuka

pertambangan copper dan emas di Pegunungan Bintang, Papua Barat.

Freeport memulai operasinya pada tahun 1971. Kontrak Kerja kedua

ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991. Kepentingan AS di

Papua Barat, yang ditandai dengan adanya penandatangan Kontrak

Kerja antara Freeport dengan pemerintah RI, menjadi realitas. Ini

terjadi 2 tahun sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan di Papua Barat. Di

sini terjadi kejanggalan juridis, karena Papua Barat dari tahun

1962 hingga 1969 dapat dikategorikan sebagai daerah sengketa.

--------------------------

Kerajaan Majapahit (1293 - q 1520) lahir di Jawa Timur dan mempero-

leh kejayaannya di bawah raja Hayam Wuruk Rajasanagara (1350-1389).

menjadi:

Kerajaan Majapahit (1293 - ca. 1520) lahir di Jawa Timur dan

memperoleh kejayaannya di bawah raja Hayam Wuruk Rajasanagara

(1350-1389).

--------------------------

Sebelum Belanda mengangkat kaki dari Papua Barat, proses dekoloni-

sasi: untuk mendirikan sebuah negara /Papua Barat merdeka. telah

berlangsung. 

menjadi:

Sebelum Belanda mengangkat kaki dari Papua Barat, proses dekoloni-

sasi: untuk mendirikan sebuah negara -Papua Barat merdeka- telah

berlangsung.

--------------------------

Sukarno menyebut negara Papua Barat sebagai "negara boneka Belan-

da". Padahal perjuangan politik rakyat Papua Barat yang mulai ber-

langsung sejak 1940-an (sejak Gerakan Koreri) tidak memimpikan

suatu negara boneka. Sukarno kemudian merombak dan menghancurkan

apa yang disebutnya negara boneka itu berdasarkan faham anti kolo-

nialismenya. Dia berhasil, dan sekaligus menggiring rakyat Papua

Barat ke dalam penjajahan baru di bawah kekuasaannya yang berlang-

sung hingga kini.

menjadi:

Padahal perjuangan politik rakyat Papua Barat yang berlangsung

sejak 1940-an (sejak Gerakan Koreri di sekitar daerah Teluk Cendra-

wasih) melawan Belanda kemudian Jepang tidak memimpikan suatu ne-

gara boneka. Sukarno kemudian merombak dan menghancurkan apa yang

disebutnya negara boneka itu berdasarkan faham anti kolonialis-

menya. Dia berhasil, dan sekaligus menggiring rakyat Papua Barat ke

dalam penjajahan baru di bawah kekuasaannya yang kemudian dilang-

sungkan oleh Suharto hingga kini.

--------------------------

Ada baiknya saya memuat kembali seluruh tulisannya. Berikut adalah

tulisan yang telah saya ralat:

MANIPULASI SEJARAH

oleh: Ottis Simopiaref

Alasan-alasan yang digunakan oleh Sukarno, presiden pertama RI,

untuk melakukan invasi militer pada awal tahun 1960-an di mana

Papua Barat hingga kini dijajah oleh pemerintah RI, adalah:

Pertama:

Papua Barat dianggap sebagai bagian dari kerajaan Majapahit.(1)

Kedua:

Kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, oleh

sultan Tidore dan Sukarno diklaim sebagai bagian dari Kesultanan

Tidore. Kesultanan Tidore diklaim oleh Sukarno sebagai bagian dari

daerah "Indonesia Bagian Timur".(2)

Ketiga:

Papua Barat diklaim sebagai bagian dari negara bekas Hindia Belanda.(3)

Keempat:

Sukarno yang anti barat ingin menghalau pengaruh imperialisme barat

di Asia Tenggara. Di samping itu, Sukarno memiliki ambisi hegemoni

untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit (ingat: "Ganyang

Malaysia"), termasuk Papua Barat yang ketika itu masih dijajah oleh

Belanda. Mungkin juga Sukarno memiliki perasaan curiga, bahwa

pemerintah Nederlands Nieuw Guinea di Papua Barat akan merupakan

benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menghancurkan negara

Indonesia. Hal ini dihubungkan dengan aksi militer Belanda yang

kedua (tweede politionele aktie) pada 19-12-1948 untuk menghan-

curkan negara RI.

Pemerintah RI di bawah Suharto lebih cenderung mendasarkan argumen-

tasinya pada Resolusi PBB 2504 yang menerima laporan Sekjen PBB

(A/7723 Musyawarah ke 24) yang memenuhi Resolusi 1752 tahun 1962

yang mensahkan pelaksanaan Act of Free Choice (Pernyataan Bebas

Memilih).(4)

Ancaman Sukarno

Sukarno mengancam akan memohon dukungan dari pemerintah bekas Uni

Sovyet untuk menganeksasi Papua Barat jika pemerintah Belanda tidak

bersedia menyerahkan Papua Barat ke tangan RI.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada waktu itu sangat takut akan

jatuhnya negara Indonesia ke dalam blok komunis. Sukarno dikenal

oleh dunia barat sebagai seorang presiden yang sangat anti impe-

rialisme barat dan pro blok Timur. Pemerintah AS ingin mencegah ke-

mungkinan terjadinya perang fisik antara Belanda dan Indonesia.

Maka Amerika Serikat (AS) memaksa pemerintah Belanda untuk menyer-

ahkan Papua Barat ke tangan RI.(5)

   Di samping menekan pemerintah Belanda, pemerintah AS berusaha

mendekati presiden Sukarno. Sukarno diundang untuk berkunjung ke

Washington (AS) pada tahun 1961. Tahun 1962 utusan pribadi presiden

John Kennedy yaitu Jaksa Agung Robert Kennedy mengadakan kunjungan

balasan ke Indonesia untuk membuktikan keinginan AS tentang dukun-

gan kepada Sukarno di dalam usaha menganeksasi Papua Barat.

   Untuk mengelabuhi mata dunia, maka proses pengambil-alihan

kekuasaan di Papua Barat dilakukan melalui jalur hukum internasio-

nal secara sah dengan dimasukkannya masalah Papua Barat ke dalam

agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962. Dari dalam Majelis Umum

PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung

"Act of Free Choice" (Pernyataan Bebas Memilih). Act of Free Choice

kemudian diterjemahkan oleh pemerintah RI sebagai PEPERA (Per-

nyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tahun 1969.

Menurut Perjanjian New York, rakyat Papua Barat berhak menentukan

secara bebas tentang masa depan status politik Papua Barat. Apakah

Papua Barat merupakan bagian dari negara Indonesia. Berhasilnya

lobby Indonesia mengakibatkan hak penentuan nasib sendiri (right to

self-determination) bagi rakyat Papua Barat sama sekali tidak

ditetapkan di dalam New York Agreement.

   Pada tanggal 1 Oktober 1962, UNTEA (United Nations Temporary

Executive Authority) mengambil alih kekuasaan di Papua Barat dari

pemerintah Belanda.

   Pelaksanaan PEPERA 1969 di bawah todongan senjata mengukuhkan

penganeksasiaan Papua Barat oleh pemerintah RI.

   Dengan demikian, pemerintah AS yang takut kehilangan Indonesia

ke dalam tangan bekas Uni Sovyet telah memenangkan rangkaian catur

politik internasionalnya di mana Sukarno berhasil dirangkul dan

perang antara Belanda dan Indonesia akibat masalah Papua Barat

dapat dicegah. Kelesuan perang (setelah perang Korea) membuat

pemerintah AS tak bersedia mendukung Belanda di dalam sebuah perang

baru di Asia antara Belanda dan Indonesia.

   Sementara itu, AS telah menanamkan kakinya dengan kuat di bumi

Indonesia. Ketika terjadi perang saudara di Indonesia pada tahun

1965 antara PKI (Partai Komunis Indonesia) dan pihak fasisme

pimpinan jederal Suharto (presiden RI), CIA (badan intelijen AS)

berhasil mendukung Suharto.

   Pada tahun 1967 Freeport-McMoRan (sebuah perusahaan AS) menan-

datangani Kontrak Kerja dengan pemerintah Indonesia untuk membuka

pertambangan copper dan emas di Pegunungan Bintang, Papua Barat.

Freeport memulai operasinya pada tahun 1971. Kontrak Kerja kedua

ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991. Kepentingan AS di

Papua Barat, yang ditandai dengan adanya penandatangan Kontrak

Kerja antara Freeport dengan pemerintah RI, menjadi realitas. Ini

terjadi 2 tahun sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan di Papua Barat. Di

sini terjadi kejanggalan juridis, karena Papua Barat dari tahun

1962 hingga 1969 dapat dikategorikan sebagai daerah sengketa.

KRITIK TERHADAP MANIPULASI SEJARAH

Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit (1293 - ca. 1520) lahir di Jawa Timur dan

memperoleh kejayaannya di bawah raja Hayam Wuruk Rajasanagara

(1350-1389). Ensiklopedi-ensiklopedi di negeri Belanda memuat

ringkasan sejarah Majapahit, bahwa "batas kerajaan Majapahit pada

jaman Gajah Mada mencakup sebagian besar daerah Indonesia". Sejara-

wan Indonesia mengklaim bahwa batas wilayah Majapahit terbentang

dari Madagaskar hingga ke pulau Pas (Chili).

   Hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti sejarah berupa

ceritera tertulis maupun lisan atau benda-benda sejarah lainnya

yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan ilmiah untuk membuat suatu

analisa dengan definisi yang tepat bahwa Papua Barat pernah merupa-

kan bagian dari Kerajaan Majapahit.

   Mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari kerajaan Majapahit

tentunya sangat meragukan, karena Sukarno tidak memenuhi prinsip-

prinsip membuat analisa dan definisi sejarah yang tepat, khususnya

sejarah tertulis.

 Jelas, Sukarno telah memanipulasikan sejarah.

Kesultanan Tidore

   Di dalam suatu pernyataan yang di lakukan antara sultan Tidore

dengan VOC pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim

bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya

merupakan daerah kesultanan Tidore.(6)

Sukarno mengklaim bahwa kesultanan Tidore merupakan "Indonesia

Bagian Timur", maka Papua Barat merupakan bagian daripadanya. Di

samping itu, Sukarno mengklaim bahwa raja-raja di kepulauan Raja

Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, pernah mengadakan

hubungan dengan sultan Tidore.(7)

   Apakah kedua klaim dari sultan Tidore dan Sukarno dapat dibukti-

kan secara ilmiah? Gubernur kepulauan Banda, Keyts melaporkan pada

tahun 1678 bahwa dia tidak menemukan bukti adanya kekuasaan Tidore

di Papua Barat. Pada tahun 1679 Keyts menulis lagi bahwa sultan

Tidore tidak usah dihiraukan di dalam hal Papua Barat.(8)

   Menurut laporan dari kapten Thomas Forrest (1775) dan dari

Gubernur Ternate (1778) terbukti bahwa kekuasaan sultan Tidore di

Papua Barat betul-betul tidak kelihatan.(9)

   Pada tanggal 27 Oktober 1814 dibuat sebuah kontrak antara sultan

Ternate dan Tidore yang disaksikan oleh residen Inggris, bahwa

seluruh kepulauan Papua dan distrik-distrik Mansary, Karandefur,

Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir New Guinea (daerah sekitar Ke-

pala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan

Tidore.(10)

Kontrak ini dibuat di luar ketahuan dan keinginan rakyat Papua

Barat.

   Berbagai penulis melaporkan, bahwa yang diklaim oleh sultan

Tidore dengan nama Papua adalah pulau Misol. Bukan daratan Papua

seluruhnya.

   Ketika sultan Tidore mengadakan perjalanan keliling ke Papua

Barat pada bulan Maret 1949, rakyat Papua Barat tidak menunjukkan

keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kesultanan Tidore.(11)

   Adanya raja-raja di Papua Barat bagian barat, sama sekali tidak

dapat dibuktikan dengan teori yang benar. Lahirnya sebutan 'Raja

Ampat' berasal dari mitos. Raja Ampat berasal dari telur burung

Maleo (ayam hutan). Dari telur-telur itu lahirlah anak-anak manusia

yang kemudian menjadi raja.(12)

Mitos ini memberikan bukti, bahwa tidak pernah terdapat raja-raja

di kepulauan Raja Ampat menurut kenyataan yang sebenarnya.

   Rakyat Papua Barat pernah mengenal seorang pemimpin armada laut

asal Biak: Kurabesi, yang menurut F.C. Kamma, pernah mengadakan

penjelajahan sampai ke ujung barat Papua Barat. Kurabesi kemudian

kawin dengan putri sultan Tidore. Adanya armada Kurabesi dapat mem-

berikan kesangsian terhadap kehadiran kekuasaan asing di Papua

Barat.

   Pada tahun 1848 dilakukan suatu kontrak rahasia antara Pemerin-

tah Hindia Belanda (Indonesia jaman Belanda) dengan Sultan Tidore

di mana pesisir barat-laut dan barat-daya Papua Barat merupakan

daerah teritorial kesultanan Tidore. Hal ini dilakukan dengan

harapan untuk mencegah digunakannya Papua Barat sebagai papan-

loncat penetrasi Inggris ke kepulauan Maluku. Di dalam hal ini

Tidore sesungguhnya hanya merupakan vassal proportion (hubungan

antara seorang yang menduduki tanah dengan janji memberikan pelaya-

nan militer kepada tuan tanah) terhadap kedaulatan kekuasaan

Belanda, tulis C.S.I.J. Lagerberg. Sultan Tidore diberikan mandat

oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1861 untuk mengurus perjalanan

hongi (hongi-tochten, di dalam bahasa Belanda). Ketika itu banyak

pelaut asal Biak yang berhongi (berlayar) sampai ke Tidore. Menurut

C.S.I.J. Lagerberg hongi asal Biak merupakan pembajakan laut, tapi

menurut bekas-bekas pelaut Biak, hongi ketika itu merupakan usaha

mengalau penjelajah asing. Pengejaran terhadap penjelajah asing itu

dilakukan hingga ke Tidore. Untuk menghadapi para penghalau dari

Biak, sultan Tidore diberi mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Jadi, justru yang terjadi ketika itu bukan suatu kekuasaan pemerin-

tahan atas teritorial Papua Barat. Setelah pada tahun 1880-an

Jerman dan Inggris secara nyata menjajah Papua New Guinea, maka

Belanda juga secara nyata memulai penjajahannya di Papua Barat pada

tahun 1898 dengan membentuk dua bagian tertentu di dalam pemerinta-

han otonomi (zelfbestuursgebied) Tidore, yaitu bagian utara dengan

ibukota Manokwari dan bagian selatan dengan ibukota Fakfak. Jadi,

ketika itu daerah pemerintahan Manokwari dan Fakfak berada di bawah

keresidenan Tidore.

   Dari rangkaian beberapa bahan yang saya sodorkan di atas, dapat

saya simpulkan bahwa Sukarno telah terbukti memanipulasikan sejarah

untuk mencaplok Papua Barat.

Hindia Belanda

   Pada tahun 1949 pemerintahan otonom (neo-zelfbestuursgezag) di

Papua Barat dilengkapi dengan satu bentuk pemerintahan di bawah

kepemimpinan seorang residen.(13)

   Ketika ratu Belanda menyerahkan kekuasaan Hindia Belanda kepada

Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, wilayah negara Indonesia

yang ditetapkan pada waktu itu adalah: Jawa Barat, Jawa Tengah,

Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Kepulauan

Sunda Kecil. Jadi, tidak termasuk Papua Barat.

Perlu dicatat pula, bahwa ketika kemerdekaan Indonesia diprok-

lamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebuah kelompok kecil politik

pada jaman revolusi kemerdekaan RI, tidak ingin memasukkan Papua

Barat ke dalam daerah teritorial RI. Almarhum Mohammed Hatta, wakil

presiden pertama RI, pada tahun 1948 ikut menyatakan bahwa Papua

Barat tidak boleh dimasukkan ke dalam wilayah RI.(14)

   Saat tertanam dan tercabutnya kaki penjajahan Belanda di Papua

Barat tidak bertepatan waktu dengan yang terjadi di Indonesia.

Kurun waktunya berbeda, di mana Indonesia dijajah selama tiga

setengah abad sedangkan Papua Barat hanya 64 tahun (1898 - 1962).

Tanggal 24 Agustus 1828, ratu Belanda mengeluarkan pernyataan

unilateral bahwa Papua Barat merupakan daerah kekuasaan Belanda.

Secara politik praktis, Belanda memulai penjajahannya pada tahun

1898 dengan menanamkan pos pemerintahan pertama di Manokwari (untuk

daerah barat Papua Barat) dan di Fakfak (untuk daerah selatan Papua

Barat. Tahun 1902, pos pemerintahan lainnya dibuka di Merauke di

mana daerah tersebut terlepas dari lingkungan teritorial Fakfak.

Tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Papua Barat ke dalam

PBB. 

DOC : Rasudo fm