Parlemen Jalanan Bisa Mendaftar ke PBB?

gambar : centraldemokrasi.com

Para aktivis Papua merdeka awal pekan lalu telah membentuk sebuah forum yang mereka sebut Dewan Nasional Papua Barat (PNPB), diketuai Buchtar Tabuni (Ketua Komite Nasional Papua Barat / KNPB). Peluncuran forum tersebut berlangsung di Makam Theys Eluay di Sentani, Papua. 

Dalam jumpa pers di Cafe Prima Garden, Abepura, Jayapura beberapa hari lalu, Mako Tabuni (Ketua I KNPB) mengatakan bahwa PNPB dibentuk dan dihidupkan kembali untuk memperjuangkan hak politik dan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua barat diatas tanah leluhurnya sesuai dengan standar hukum internasional.

“Naskah pidato pertama dan surat dari PNPB akan disampaikan ke PBB dan negara-negara anggota PBB, termasuk negara Indonesia untuk diketahui, bahwa proses aneksasi Papua kedalam NKRI secara hukum internasional adalah cacat”, kata Mako.

http://www.suarapapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177%3Apnpb-akan-perjuangkan-hak-penentuan-nasib-sendiri-bagi-papua-barat&catid=9%3Aberita-terkini&Itemid=112&lang=en

 

Menurut informasi, forum ini akan berfungsi sebagai parlemen-nya orang Papua (sama dengan DPR RI). Di setiap daerah (distrik) telah dibentuk Parlemen Rakyat Daerah (PRD) yang berisikan sejumlah orang dari berbagai elemen, seperti kelompok agama, adat, mahasiswa dan sebagainya.

Format pembentukan lembaga ini mengikuti riwayat pembentukan parlemen papua di jaman Belanda yaitu Nieuw Guinea Raad.

Parlemen Tandingan

Jika benar PNPB akan didaftarkan ke PBB, berarti sudah ada dua “produk” aktivis Papua yang nantinya akan terdaftar di PBB. Yang pertama adalah produk dari kelompok Forkorus Yaboisembut-Edison Waromi, dan kedua adalah produk dari kelompok kelompok Buchtar dan Mako Tabuni. 

Kedua kelompok sedari awal diketahui tidak saling akur. Mako dan Buchtar menolak produk Forkorus (‘negara’ Papua Barat yang diproklamirkan Forkorus cs. pada 19 Oktober 2011) yang ditudingnya tidak mewakili aspirasi orang papua, sementara PNPB yang diluncurkan oleh kelompok Buchtar dan Mako pekan lalu adalah lembaga tandingan karena Forkorus cs sebetulnya sudah lebih dahulu membentuk parlemen (Dewan Nasional Papua / DNP) yang diketuai Ely Sirwa.

http://bintangpapua.com/headline/21418-diklaim-dpr-pusat-papua-terbentuk

 

Jika kondisinya seperti itu, lantas Benny Wenda dkk yang menjadi tim kampanye free west papua di luar negeri, bekerja untuk kelompok siapa? Untuk kelompok Forkorus kah? Atau untuk kelompok Buchtar dan Mako Tabuni? Mungkin saja Benny Wenda, Herman Wanggai, Oridek AP, de-el-el itu akan mendapatkan keuntungan dari situasi ini.

Entah siapa memanfaatkan siapa, yang pasti mereka yang berkampanye di luar negeri, atas nama kepentingan ideologi papua merdeka tetap berkelimpahan dollar dan euro dari negara-negara yang memiliki agenda terselubung atas status politik Tanah Papua…….

KOMPASIANA