Kontras : "DPR Harus Bentuk Tim Evaluasi Polri di Papua"

logo Kontras

Jakarta - Tim Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Crisbiantoro meminta Komisi III DPR membentuk tim khusus terkait evaluasi kinerja Polri di Papua, dan kejelasan nasib para tahanan politik di Bumi Cenderawasih itu.

Ada dugaan pelanggaran hak asasi yang dilakukan aparat keamanan di Papua. Pada 2012, ada 34 kasus kekerasan menyangkut para tahanan politik di Papua. Kontras meminta agar diberikan amnesti terhadap mereka.

"Banyak tahanan politik di Papua yang mendapatkan penyiksaan-penyiksaan," ujarnya di gedung DPR, Jakarta (10/7/2012).

Harus ada evaluasi kinerja terhadap TNI/Polri di Papua. DPR juga diharapkan membentuk tim khusus agar melihat secara langsung bagaimana kondisi di Papua saat ini.

Selain itu, Koordinator Komunitas Masyarakat Adat Papua anti Korupsi dan Kekerasan, Dorus, menguatkan pernyataan Kontras dengan mendorong komisi III untuk menggunakan haknya agar mengaudit peristiwa-peristiwa yang terjadi di Papua yang berhubungan dengan TNI/Polri.

Dia juga meminta untuk menghentikan pembunuhan-pembunuhan terhadap warga Papua, karena mereka manusia juga. Mengatasi Papua harus mengedepankan dialog agar perdamaian tercipta.

Sudah sekian banyak warga dan aparat terbunuh dan itu semua hanya semakin memperburuk keadaan.

"Saat ini kami meminta Komisi III DPR untuk melakukan langkah konkret terkait permasalahan yang terjadi. Dan meminta agar komisi III juga berkomunikasi dengan presiden untuk rencana penyelesaian dialog antara Papua dengan Jakarta," ujarnya. [yeh ]INILAH.COM