Ottis Simopiaref dalam www.rz-berlin.mpg.de menulis bahwa Sukarno,
presiden pertama RI, menggunakan beberapa alasan untuk untuk melakukan
invasi militer pada awal tahun 1960-an di West Papua . Alasan-alasan
berikut digunakan untuk mengklaim dan menjajah West Papua sebagai
bagian dari Indonesia hingga saat. Ini adalah pelajaran pertama yang
bisa diambil (bukan untuk komersil) dan dipelajari oleh orang West Papua
(generasi muda) untuk kepentingan masa depan Papua tanpa Indonesia.
Alasan pertama, West Papua dianggap sebagai bagian dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit (1293 - ca. 1520) lahir di Jawa Timur dan memperoleh kejayaannya di bawah raja Hayam Wuruk Rajasanagara (1350-1389). Ensiklopedi-ensiklopedi di negeri Belanda memuat ringkasan sejarah Majapahit, bahwa "Batas kerajaan Majapahit pada jaman Gajah Mada mencakup sebagian besar daerah Indonesia". Sejarawan Indonesia mengklaim bahwa batas wilayah Majapahit terbentang dari Madagaskar hingga ke pulau Pas (Chili).
Hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti sejarah berupa cerita tertulis maupun lisan atau benda-benda sejarah lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan ilmiah untuk membuat suatu analisa dengan definisi yang tepat bahwa West Papua pernah merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit.
Mengklaim West Papua sebagai bagian dari kerajaan Majapahit tentunya sangat meragukan, karena Sukarno tidak memenuhi prinsip-prinsip membuat analisa dan definisi sejarah yang tepat, khususnya sejarah tertulis. Jelas, Sukarno telah memanipulasikan sejarah.
Alasan kedua, Kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, West Papua , oleh sultan Tidore dan Sukarno diklaim sebagai bagian dari Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore diklaim oleh Sukarno sebagai bagian dari daerah "Indonesia Bagian Timur".
Di dalam suatu pernyataan yang di lakukan antara sultan Tidore dengan VOC pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya merupakan daerah kesultanan Tidore. Sukarno mengklaim bahwa kesultanan Tidore merupakan "Indonesia Bagian Timur", maka West Papua merupakan bagian daripadanya.
Di samping itu, Sukarno mengklaim bahwa raja-raja di kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, West Papua , pernah mengadakan hubungan dengan sultan Tidore.
Apakah kedua klaim dari sultan Tidore dan Sukarno dapat dibuktikan secara ilmiah? Gubernur kepulauan Banda, Keyts melaporkan pada tahun 1678 bahwa dia tidak menemukan bukti adanya kekuasaan Tidore di West Papua . Pada tahun 1679 Keyts menulis lagi bahwa sultan Tidore tidak usah dihiraukan di dalam hal West Papua .
Menurut laporan dari kapten Thomas Forrest (1775) dan dari Gubernur Ternate (1778) terbukti bahwa kekuasaan sultan Tidore di West Papua betul-betul tidak kelihatan. Pada tanggal 27 Oktober 1814 dibuat sebuah kontrak antara sultan Ternate dan Tidore yang disaksikan oleh residen Inggris, bahwa seluruh kepulauan Papua dan distrik-distrik Mansary, Karandefur, Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir New Guinea (daerah sekitar Kepala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan Tidore.
Kontrak ini dibuat di luar ketahuan dan keinginan rakyat West Papua . Berbagai penulis melaporkan, bahwa yang diklaim oleh sultan Tidore dengan nama Papua adalah pulau Misol. Bukan daratan Papua seluruhnya. Ketika sultan Tidore mengadakan perjalanan keliling ke West Papua pada bulan Maret 1949, rakyat West Papua tidak menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kesultanan Tidore.
Adanya raja-raja di West Papua bagian barat, sama sekali tidak dapat dibuktikan dengan teori yang benar. Lahirnya sebutan 'Raja Ampat' berasal dari mitos. Raja Ampat berasal dari telur burung Maleo (ayam hutan). Dari telur-telur itu lahirlah anak-anak manusia yang kemudian menjadi raja.
Mitos ini memberikan bukti, bahwa tidak pernah terdapat raja-raja di kepulauan Raja Ampat menurut kenyataan yang sebenarnya. Rakyat West Papua pernah mengenal seorang pemimpin armada laut asal Biak: Kurabesi, yang menurut F.C. Kamma, pernah mengadakan penjelajahan sampai ke ujung barat West Papua .
Kurabesi kemudian kawin dengan putri sultan Tidore. Adanya armada Kurabesi dapat memberikan kesangsian terhadap kehadiran kekuasaan asing di West Papua .
Pada tahun 1848 dilakukan suatu kontrak rahasia antara Pemerintah Hindia Belanda (Indonesia jaman Belanda) dengan Sultan Tidore di mana pesisir barat-laut dan barat-daya West Papua merupakan daerah teritorial kesultanan Tidore. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mencegah digunakannya West Papua sebagai papan-loncat penetrasi Inggris ke kepulauan Maluku.
Di dalam hal ini Tidore sesungguhnya hanya merupakan vassal proportion (hubungan antara seorang yang menduduki tanah dengan janji memberikan pelayanan militer kepada tuan tanah) terhadap kedaulatan kekuasaan Belanda, tulis C.S.I.J. Lagerberg. Sultan Tidore diberikan mandate oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1861 untuk mengurus perjalanan hongi (hongi-tochten, di dalam bahasa Belanda). Ketika itu banyak pelaut asal Biak yang berhongi (berlayar) sampai ke Tidore.
Menurut C.S.I.J. Lagerberg hongi asal Biak merupakan pembajakan laut, tapi menurut bekas-bekas pelaut Biak, hongi ketika itu merupakan usaha mengalau penjelajah asing. Pengejaran terhadap penjelajah asing itu dilakukan hingga ke Tidore. Untuk menghadapi para penghalau dari Biak, sultan Tidore diberi mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Jadi, justru yang terjadi ketika itu bukan suatu kekuasaan pemerintahan atas teritorial West Papua . Setelah pada tahun 1880-an Jerman dan Inggris secara nyata menjajah Papua New Guinea, maka Belanda juga secara nyata memulai penjajahannya di West Papua pada tahun 1898 dengan membentuk dua bagian tertentu di dalam pemerintahan otonomi (zelfbestuursgebied) Tidore, yaitu bagian utara dengan ibukota Manokwari dan bagian selatan dengan ibukota Fakfak. Jadi, ketika itu daerah pemerintahan Manokwari dan Fakfak berada di bawah keresidenan Tidore.
Dari rangkaian beberapa bahan di atas, dapat saya simpulkan bahwa Sukarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok West Papua .
Alasan ketiga, West Papua diklaim sebagai bagian dari negara bekas Hindia Belanda. Pada tahun 1949 pemerintahan otonom (neo-zelfbestuursgezag) di West Papua dilengkapi dengan satu bentuk pemerintahan di bawah kepemimpinan seorang residen.
Ketika ratu Belanda menyerahkan kekuasaan Hindia Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, wilayah negara Indonesia yang ditetapkan pada waktu itu adalah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Kepulauan Sunda Kecil.
Jadi, tidak termasuk West Papua . Perlu dicatat pula, bahwa ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebuah kelompok kecil politik pada zaman revolusi kemerdekaan RI, tidak ingin memasukkan West Papua ke dalam daerah teritorial RI. Almarhum Mohammed Hatta, wakil presiden pertama RI, pada tahun 1948 ikut menyatakan bahwa West Papua tidak boleh dimasukkan ke dalam wilayah RI.
Saat tertanam dan tercabutnya kaki penjajahan Belanda di West Papua tidak bertepatan waktu dengan yang terjadi di Indonesia. Kurun waktunya berbeda, di mana Indonesia dijajah selama tiga setengah abad sedangkan West Papua hanya 64 tahun (1898 - 1962).
Tanggal 24 Agustus 1828, ratu Belanda mengeluarkan pernyataan unilateral bahwa West Papua merupakan daerah kekuasaan Belanda. Secara politik praktis, Belanda memulai penjajahannya pada tahun 1898 dengan menanamkan pos pemerintahan pertama di Manokwari (untuk daerah barat West Papua ) dan di Fakfak (untuk daerah selatan West Papua . Tahun 1902, pos pemerintahan lainnya dibuka di Merauke di mana daerah tersebut terlepas dari lingkungan teritorial Fakfak. Tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan West Papua ke dalam PBB.
Alasan keempat, Sukarno yang anti barat ingin menghalau pengaruh imperialisme barat di Asia Tenggara. Di samping itu, Sukarno memiliki ambisi hegemoni untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit (ingat: "Ganyang Malaysia"), termasuk West Papua yang ketika itu masih dijajah oleh Belanda. Mungkin juga Sukarno memiliki perasaan curiga, bahwa pemerintah Nederlands Nieuw Guinea di West Papua akan merupakan benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menghancurkan Negara Indonesia.
Hal ini dihubungkan dengan aksi militer Belanda yang kedua (tweede politionele aktie) pada 19-12-1948 untuk menghancurkan negara RI. Pemerintah RI di bawah Suharto lebih cenderung mendasarkan argumentasinya pada Resolusi PBB 2504 yang menerima laporan Sekjen PBB(A/7723 Musyawarah ke 24) yang memenuhi Resolusi 1752 tahun 1962 yang mensahkan pelaksanaan Act of Free Choice (Pernyataan Bebas Memilih).
Ancaman Sukarno
Sukarno mengancam akan memohon dukungan dari pemerintah bekas Uni Sovyet untuk menganeksasi West Papua jika pemerintah Belanda tidak bersedia menyerahkan West Papua ke tangan RI. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada waktu itu sangat takut akan jatuhnya negara Indonesia ke dalam blok komunis. Sukarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang presiden yang sangat anti imperialisme barat dan pro blok Timur. Pemerintah AS ingin mencegah kemungkinan terjadinya perang fisik antara Belanda dan Indonesia.
Maka Amerika Serikat (AS) memaksa pemerintah Belanda untuk menyerahkan West Papua ke tangan RI. Di samping menekan pemerintah Belanda, pemerintah AS berusaha mendekati presiden Sukarno. Sukarno diundang untuk berkunjung ke Washington (AS) pada tahun 1961. Tahun 1962 utusan pribadi presiden John Kennedy yaitu Jaksa Agung Robert Kennedy mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia untuk membuktikan keinginan AS tentang dukungan kepada Sukarno di dalam usaha menganeksasi West Papua .
Untuk mengelabuhi mata dunia, maka proses pengambil-alihan kekuasaan di West Papua dilakukan melalui jalur hukum internasional secara sah dengan dimasukkannya masalah West Papua ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962.
Dalam Majelis Umum PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung "Act of Free Choice" (Pernyataan Bebas Memilih). Act of Free Choice kemudian diterjemahkan oleh pemerintah RI sebagai PEPERA (Pernyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tahun 1969.
Menurut Perjanjian New York, rakyat West Papua berhak menentukan secara bebas tentang masa depan status politik West Papua . Apakah West Papua merupakan bagian dari negara Indonesia. Berhasilnya lobby Indonesia mengakibatkan hak penentuan nasib sendiri (right to self-determination) bagi rakyat West Papua sama sekali tidak ditetapkan di dalam New York Agreement.
Pada tanggal 1 Oktober 1962, UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) mengambil alih kekuasaan di West Papua dari pemerintah Belanda. Pelaksanaan PEPERA 1969 di bawah todongan senjata mengukuhkan penganeksasiaan West Papua oleh pemerintah RI.
Dengan demikian, pemerintah AS yang takut kehilangan Indonesia ke dalam tangan bekas Uni Sovyet telah memenangkan rangkaian catur politik internasionalnya di mana Sukarno berhasil dirangkul dan perang antara Belanda dan Indonesia akibat masalah West Papua dapat dicegah. Kelesuan perang (setelah perang Korea) membuat pemerintah AS tak bersedia mendukung Belanda di dalam sebuah perang baru di Asia antara Belanda dan Indonesia.
Sementara itu, AS telah menanamkan kakinya dengan kuat di bumi Indonesia. Ketika terjadi perang saudara di Indonesia pada tahun 1965 antara PKI (Partai Komunis Indonesia) dan pihak fasisme pimpinan jederal Suharto (presiden RI), CIA (badan intelijen AS) berhasil mendukung Suharto.
Pada tahun 1967 Freeport-McMoRan (sebuah perusahaan AS) menandatangani Kontrak Kerja dengan pemerintah Indonesia untuk membuka pertambangan copper dan emas di West Papua . Freeport memulai operasinya pada tahun 1971. Kontrak Kerja kedua ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991.
Kepentingan AS di West Papua , yang ditandai dengan adanya penandatangan Kontrak Kerja antara Freeport dengan pemerintah RI, menjadi realitas. Ini terjadi 2 tahun sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan di West Papua . Di sini terjadi kejanggalan juridis, karena West Papua dari tahun 1962 hingga 1969 dapat dikategorikan sebagai daerah sengketa.
Sumber:
http://www.yerifile.co.cc/2011/11/pelajaran-2-manipulasi-sejarah-west.html
Alasan pertama, West Papua dianggap sebagai bagian dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit (1293 - ca. 1520) lahir di Jawa Timur dan memperoleh kejayaannya di bawah raja Hayam Wuruk Rajasanagara (1350-1389). Ensiklopedi-ensiklopedi di negeri Belanda memuat ringkasan sejarah Majapahit, bahwa "Batas kerajaan Majapahit pada jaman Gajah Mada mencakup sebagian besar daerah Indonesia". Sejarawan Indonesia mengklaim bahwa batas wilayah Majapahit terbentang dari Madagaskar hingga ke pulau Pas (Chili).
Hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti sejarah berupa cerita tertulis maupun lisan atau benda-benda sejarah lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan ilmiah untuk membuat suatu analisa dengan definisi yang tepat bahwa West Papua pernah merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit.
Mengklaim West Papua sebagai bagian dari kerajaan Majapahit tentunya sangat meragukan, karena Sukarno tidak memenuhi prinsip-prinsip membuat analisa dan definisi sejarah yang tepat, khususnya sejarah tertulis. Jelas, Sukarno telah memanipulasikan sejarah.
Alasan kedua, Kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, West Papua , oleh sultan Tidore dan Sukarno diklaim sebagai bagian dari Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore diklaim oleh Sukarno sebagai bagian dari daerah "Indonesia Bagian Timur".
Di dalam suatu pernyataan yang di lakukan antara sultan Tidore dengan VOC pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya merupakan daerah kesultanan Tidore. Sukarno mengklaim bahwa kesultanan Tidore merupakan "Indonesia Bagian Timur", maka West Papua merupakan bagian daripadanya.
Di samping itu, Sukarno mengklaim bahwa raja-raja di kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, West Papua , pernah mengadakan hubungan dengan sultan Tidore.
Apakah kedua klaim dari sultan Tidore dan Sukarno dapat dibuktikan secara ilmiah? Gubernur kepulauan Banda, Keyts melaporkan pada tahun 1678 bahwa dia tidak menemukan bukti adanya kekuasaan Tidore di West Papua . Pada tahun 1679 Keyts menulis lagi bahwa sultan Tidore tidak usah dihiraukan di dalam hal West Papua .
Menurut laporan dari kapten Thomas Forrest (1775) dan dari Gubernur Ternate (1778) terbukti bahwa kekuasaan sultan Tidore di West Papua betul-betul tidak kelihatan. Pada tanggal 27 Oktober 1814 dibuat sebuah kontrak antara sultan Ternate dan Tidore yang disaksikan oleh residen Inggris, bahwa seluruh kepulauan Papua dan distrik-distrik Mansary, Karandefur, Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir New Guinea (daerah sekitar Kepala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan Tidore.
Kontrak ini dibuat di luar ketahuan dan keinginan rakyat West Papua . Berbagai penulis melaporkan, bahwa yang diklaim oleh sultan Tidore dengan nama Papua adalah pulau Misol. Bukan daratan Papua seluruhnya. Ketika sultan Tidore mengadakan perjalanan keliling ke West Papua pada bulan Maret 1949, rakyat West Papua tidak menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kesultanan Tidore.
Adanya raja-raja di West Papua bagian barat, sama sekali tidak dapat dibuktikan dengan teori yang benar. Lahirnya sebutan 'Raja Ampat' berasal dari mitos. Raja Ampat berasal dari telur burung Maleo (ayam hutan). Dari telur-telur itu lahirlah anak-anak manusia yang kemudian menjadi raja.
Mitos ini memberikan bukti, bahwa tidak pernah terdapat raja-raja di kepulauan Raja Ampat menurut kenyataan yang sebenarnya. Rakyat West Papua pernah mengenal seorang pemimpin armada laut asal Biak: Kurabesi, yang menurut F.C. Kamma, pernah mengadakan penjelajahan sampai ke ujung barat West Papua .
Kurabesi kemudian kawin dengan putri sultan Tidore. Adanya armada Kurabesi dapat memberikan kesangsian terhadap kehadiran kekuasaan asing di West Papua .
Pada tahun 1848 dilakukan suatu kontrak rahasia antara Pemerintah Hindia Belanda (Indonesia jaman Belanda) dengan Sultan Tidore di mana pesisir barat-laut dan barat-daya West Papua merupakan daerah teritorial kesultanan Tidore. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mencegah digunakannya West Papua sebagai papan-loncat penetrasi Inggris ke kepulauan Maluku.
Di dalam hal ini Tidore sesungguhnya hanya merupakan vassal proportion (hubungan antara seorang yang menduduki tanah dengan janji memberikan pelayanan militer kepada tuan tanah) terhadap kedaulatan kekuasaan Belanda, tulis C.S.I.J. Lagerberg. Sultan Tidore diberikan mandate oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1861 untuk mengurus perjalanan hongi (hongi-tochten, di dalam bahasa Belanda). Ketika itu banyak pelaut asal Biak yang berhongi (berlayar) sampai ke Tidore.
Menurut C.S.I.J. Lagerberg hongi asal Biak merupakan pembajakan laut, tapi menurut bekas-bekas pelaut Biak, hongi ketika itu merupakan usaha mengalau penjelajah asing. Pengejaran terhadap penjelajah asing itu dilakukan hingga ke Tidore. Untuk menghadapi para penghalau dari Biak, sultan Tidore diberi mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Jadi, justru yang terjadi ketika itu bukan suatu kekuasaan pemerintahan atas teritorial West Papua . Setelah pada tahun 1880-an Jerman dan Inggris secara nyata menjajah Papua New Guinea, maka Belanda juga secara nyata memulai penjajahannya di West Papua pada tahun 1898 dengan membentuk dua bagian tertentu di dalam pemerintahan otonomi (zelfbestuursgebied) Tidore, yaitu bagian utara dengan ibukota Manokwari dan bagian selatan dengan ibukota Fakfak. Jadi, ketika itu daerah pemerintahan Manokwari dan Fakfak berada di bawah keresidenan Tidore.
Dari rangkaian beberapa bahan di atas, dapat saya simpulkan bahwa Sukarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok West Papua .
Alasan ketiga, West Papua diklaim sebagai bagian dari negara bekas Hindia Belanda. Pada tahun 1949 pemerintahan otonom (neo-zelfbestuursgezag) di West Papua dilengkapi dengan satu bentuk pemerintahan di bawah kepemimpinan seorang residen.
Ketika ratu Belanda menyerahkan kekuasaan Hindia Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, wilayah negara Indonesia yang ditetapkan pada waktu itu adalah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Kepulauan Sunda Kecil.
Jadi, tidak termasuk West Papua . Perlu dicatat pula, bahwa ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebuah kelompok kecil politik pada zaman revolusi kemerdekaan RI, tidak ingin memasukkan West Papua ke dalam daerah teritorial RI. Almarhum Mohammed Hatta, wakil presiden pertama RI, pada tahun 1948 ikut menyatakan bahwa West Papua tidak boleh dimasukkan ke dalam wilayah RI.
Saat tertanam dan tercabutnya kaki penjajahan Belanda di West Papua tidak bertepatan waktu dengan yang terjadi di Indonesia. Kurun waktunya berbeda, di mana Indonesia dijajah selama tiga setengah abad sedangkan West Papua hanya 64 tahun (1898 - 1962).
Tanggal 24 Agustus 1828, ratu Belanda mengeluarkan pernyataan unilateral bahwa West Papua merupakan daerah kekuasaan Belanda. Secara politik praktis, Belanda memulai penjajahannya pada tahun 1898 dengan menanamkan pos pemerintahan pertama di Manokwari (untuk daerah barat West Papua ) dan di Fakfak (untuk daerah selatan West Papua . Tahun 1902, pos pemerintahan lainnya dibuka di Merauke di mana daerah tersebut terlepas dari lingkungan teritorial Fakfak. Tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan West Papua ke dalam PBB.
Alasan keempat, Sukarno yang anti barat ingin menghalau pengaruh imperialisme barat di Asia Tenggara. Di samping itu, Sukarno memiliki ambisi hegemoni untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit (ingat: "Ganyang Malaysia"), termasuk West Papua yang ketika itu masih dijajah oleh Belanda. Mungkin juga Sukarno memiliki perasaan curiga, bahwa pemerintah Nederlands Nieuw Guinea di West Papua akan merupakan benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menghancurkan Negara Indonesia.
Hal ini dihubungkan dengan aksi militer Belanda yang kedua (tweede politionele aktie) pada 19-12-1948 untuk menghancurkan negara RI. Pemerintah RI di bawah Suharto lebih cenderung mendasarkan argumentasinya pada Resolusi PBB 2504 yang menerima laporan Sekjen PBB(A/7723 Musyawarah ke 24) yang memenuhi Resolusi 1752 tahun 1962 yang mensahkan pelaksanaan Act of Free Choice (Pernyataan Bebas Memilih).
Ancaman Sukarno
Sukarno mengancam akan memohon dukungan dari pemerintah bekas Uni Sovyet untuk menganeksasi West Papua jika pemerintah Belanda tidak bersedia menyerahkan West Papua ke tangan RI. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada waktu itu sangat takut akan jatuhnya negara Indonesia ke dalam blok komunis. Sukarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang presiden yang sangat anti imperialisme barat dan pro blok Timur. Pemerintah AS ingin mencegah kemungkinan terjadinya perang fisik antara Belanda dan Indonesia.
Maka Amerika Serikat (AS) memaksa pemerintah Belanda untuk menyerahkan West Papua ke tangan RI. Di samping menekan pemerintah Belanda, pemerintah AS berusaha mendekati presiden Sukarno. Sukarno diundang untuk berkunjung ke Washington (AS) pada tahun 1961. Tahun 1962 utusan pribadi presiden John Kennedy yaitu Jaksa Agung Robert Kennedy mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia untuk membuktikan keinginan AS tentang dukungan kepada Sukarno di dalam usaha menganeksasi West Papua .
Untuk mengelabuhi mata dunia, maka proses pengambil-alihan kekuasaan di West Papua dilakukan melalui jalur hukum internasional secara sah dengan dimasukkannya masalah West Papua ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962.
Dalam Majelis Umum PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung "Act of Free Choice" (Pernyataan Bebas Memilih). Act of Free Choice kemudian diterjemahkan oleh pemerintah RI sebagai PEPERA (Pernyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tahun 1969.
Menurut Perjanjian New York, rakyat West Papua berhak menentukan secara bebas tentang masa depan status politik West Papua . Apakah West Papua merupakan bagian dari negara Indonesia. Berhasilnya lobby Indonesia mengakibatkan hak penentuan nasib sendiri (right to self-determination) bagi rakyat West Papua sama sekali tidak ditetapkan di dalam New York Agreement.
Pada tanggal 1 Oktober 1962, UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) mengambil alih kekuasaan di West Papua dari pemerintah Belanda. Pelaksanaan PEPERA 1969 di bawah todongan senjata mengukuhkan penganeksasiaan West Papua oleh pemerintah RI.
Dengan demikian, pemerintah AS yang takut kehilangan Indonesia ke dalam tangan bekas Uni Sovyet telah memenangkan rangkaian catur politik internasionalnya di mana Sukarno berhasil dirangkul dan perang antara Belanda dan Indonesia akibat masalah West Papua dapat dicegah. Kelesuan perang (setelah perang Korea) membuat pemerintah AS tak bersedia mendukung Belanda di dalam sebuah perang baru di Asia antara Belanda dan Indonesia.
Sementara itu, AS telah menanamkan kakinya dengan kuat di bumi Indonesia. Ketika terjadi perang saudara di Indonesia pada tahun 1965 antara PKI (Partai Komunis Indonesia) dan pihak fasisme pimpinan jederal Suharto (presiden RI), CIA (badan intelijen AS) berhasil mendukung Suharto.
Pada tahun 1967 Freeport-McMoRan (sebuah perusahaan AS) menandatangani Kontrak Kerja dengan pemerintah Indonesia untuk membuka pertambangan copper dan emas di West Papua . Freeport memulai operasinya pada tahun 1971. Kontrak Kerja kedua ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991.
Kepentingan AS di West Papua , yang ditandai dengan adanya penandatangan Kontrak Kerja antara Freeport dengan pemerintah RI, menjadi realitas. Ini terjadi 2 tahun sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan di West Papua . Di sini terjadi kejanggalan juridis, karena West Papua dari tahun 1962 hingga 1969 dapat dikategorikan sebagai daerah sengketa.
Sumber:
http://www.yerifile.co.cc/2011/11/pelajaran-2-manipulasi-sejarah-west.html
0 komentar:
Post a Comment