KEJAHATAN KEMANUSIAAN: AS diminta 'masuk' ke Papua

JAKARTA: National Papua Solidarity (Napas) meminta Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengintervensi kejahatan kemanusiaan di Papua sebagai bentuk tanggung jawab pernah terbitnya New York Agreement pada 15 Agustus 1962 yang melahirkan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969.

 

Koordinator Napas Marthen Goo mengatakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua tidak terlepas dari New York Agreement di mana pemerintah AS ikut terlibat dalam dugaan kejahatan. Menurutnya, peristiwa pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan telah berlangsung sejak Pepera dilakukan.

 

"Pemerintah AS diam saja ketika demokrasi diinjak-injak di Papua," kata Marthen dalam orasinya di depan Kedutaan Besar AS, Jakarta, Rabu (15/08/2012). "Pemerintah AS harus mengambil peranan aktif untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Papua."

 

New York Agreement (NYA) pada 15 Agustus 1962 yang memuat tentang Act of Free Choice kala itu yang akhirnya melahirkan Penentuan Pendapat Rakyat pada Agustus 1969. Pepera berlangsung secara tidak demokratis karena berada di bawah todongan senjata dan suap kepada sejumlah kepala suku yang akhirnya memilih Papua tetap jadi bagian dari Indonesia.

 

Oleh karena itu, Marthen mengungkapkan pihaknya meminta AS berperan aktif untuk menyeret para pelaku pelanggaran HAM di Papua serta mendorong perundingan antara Papua dan Jakarta. Dia menuturkan negara itu juga diminta melakukan investigasi terhadap perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM oleh Freeport Indonesia.

 

Dia menuturkan Pemerintah AS dan pemerintah Indonesia sudah terlalu banyak mengambil keuntungan dari Tanah Air Papua, namun sedikit sekali kontribusinya kepada bangsa Papua. Napas juga meminta izin untuk menyampaikan pernyataannya ke dalam gedung Kedubes AS, namun tidak mendapatkan izin dari kepolisian.(msb)

Sumber:  bisnis.com