 |
| Laode Ida. [Antara] |
“Kami mendukung pendekatan dialog langsung dengan mereka yang disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Selama ini Jakarta mengabaikan dialog dan aspirasi masyarakat Papua. Padahal, mereka adalah merupakan bagian dari warga negara Indonesia,” kata Wakil Ketua DPD Laode Ida di gedung DPD Jakarta, Selasa (26/2).
Ia menjelaskan pendekatan militer itu justru berbahaya bagi kedaulatan Indonesia di mata dunia internasional karena akan disebut sebagai pembersihan etnis atau etnic cleansing Papua. Menurutnya, TNI dan Polri harus melakukan koreksi terhadap manajemen militer di Papua. Sebab, dengan menurunkan banyak aparat TNI/Polri ke Papua, tanpa dibarengi dengan perbaikan manajemen militer, maka di lapangan akan terjadi pelanggaran-pelanggaran.
Pemerintah juga harus menegakkan hukum dengan mengusut tuntas asal senjata ilegal yang digunakan oleh OPM. Dia khawatir ada suplai ilegal dalam persenjataan OPM tersebut.
Anggota DPD lainnya, Bambang Soesilo mengemukakan konflik itu bisa berawal dari pembangunan infrastruktur yang tidak bergerak dan tidak dijalankan dengan baik oleh kementerian Pekerjaan Umum (PU). Demikian pula masalah perekonomian, yang juga tidak bergerak.
"Khusus untuk konflik Papua, DPD dan Komnas HAM perlu turun langsung untuk melakukan investigasi terhadap tewasnya 8 aparat TNI dan 4 warga sipil itu,” katanya.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Provinsi Papua Ferdinanda Ibo Yatipay mencurigai ada elite Jakarta, yang ‘bermain’ di Papua. Apalagi menjelang turunnya anggaran otonomi khusus (Otsus) untuk Papua, pada tahun 2012 mencapai Rp 28,445 triliun. Karena itu harus ada evaluasi terhadap Otsus berikut anggarannya, agar benar-benar untuk membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua. [R-14/suarapembaharuan.co]
0 komentar:
Post a Comment