TAHANAN POLITIK PAPUA TOLAK TAWARAN AMNESTY DARI PEMERINTAH RI

Filep Karma, salah satu tahanan politik Papua (Dok. Tapol)

Jayapura, 25/05 – Tawaran Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM yang akan memberikan amnesti kepada sejumlah tahanan politik (Tapol) di Papua ditolak oleh para tapol di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura.

“Kami menolak rencana pemberian grasi oleh Presiden Republik Indonesia.” demikian rilis Tapol Papua yang ditandatangani oleh 25 orang Tapol yang sedang menjalani hukuman di LP Abepura.

Rilis yang diterima Jubi, Jumat (24/05) ini menegaskan bahwa para Tapol ini tidak butuh dibebaskan dari penjara, tetapi menuntut pembebasan bangsa Papua dari penjajahan negera kolonial Republik Indonesia.

Beberapa jam sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar di Gedung DPR, Jakarta menyampaikan pada wartawan, akan ada pemberian Amnesty pada Tapol di Papua.
“Kita sedang mempelajari terhadap tahanan politik untuk diberikan amnesti, karena latar belakang politik terutama di Papua,” kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Lanjut Patrialis, dari hasil kunjungannya ke Papua dan Maluku, banyak ditemukan adanya tahanan politik (tapol) yang diputuskan oleh pengadilan karena ikut-ikutan saja.

25 tanahan politik yang menolak pemberian amnesty pemerintah Indonesia tersebut adalah :

1. Filep J.S. Karma
2. Victor F Yeimo
3. Selpius Bobii
4. A. Makbrawen Sananay Krasar
5. Dominikus Sarabut
6. Beni Teno
7. Alex Makabori
8. Nico  D. Sosomar
9. Petrus Nerotou
10. Denny I Hisage
11. Dago Ronald Gobai
12. Jefry Wandikbo
13. Mathan Klembiab
14. Rendy W. Wetipo
15. Boas Gombo
16. Jhon Pekei
17. Oliken giyai
18. Panus Kogoya
19. Warsel Asso
20. Yunias Itlay
21. Timur Waker
22. Kondison Jikibalom
23. Serko Itlay
24. Japrai Murib
25. Yulianus Wenda

Di Papua, hingga bulan April lalu, menurut data LSM Tapol di Inggris, ada sekitar 40 tahanan politik yang tersebar di beberapa LP di Papua dan Papua Barat. (Jubi/Benny Mawel)

Sumber: JUBI