VANUATU MENARIK DIRI DARI NEGARA KUNJUNGAN KE INDONESIA DAN AKAN FOKUS UNTUK PAPUA MERDEKA

Vanuatu yakin untuk tidak mengirim Menteri Luar Negerinya pada kunjungan ke Indonesia. Pemerintah Vanuatu yakin, kunjungan ke Indonesia tidak sesuai dengan Resolusi (Komunike) ditentukan oleh para pemimpin negara-negara Melanesia Spearhead Group ( MSG ) pada Juni tahun lalu di Noumea.

Pemerintah Vanuatu, sebelumnya mengancam akan memboikot undangan Pemerintah Indonesia ke negara-negara Melanesia untuk mengunjungi Indonesia, jika tidak termasuk kunjungan ke Papua dalam agenda. Undangan itu disampaikan oleh Pemerintah Indonesia, menurut sumber di sekretariat Jubi MSG, awalnya hanya dijadwalkan kunjungan ke Jakarta dan Bali saja tanpa Papua.

Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcases Kalosil kemudian meminta Ketua MSG, Victor Tutugoro memastikan Pemerintah Indonesia untuk memasukkan kunjungan ke Papua dalam misi Menteri Luar Negeri negara-negara MSG. Begitu ada kepastian agenda kunjungan ke Papua, Vanuatu masih tidak termasuk Menteri Luar Negeri, Eduard Natapei dalam kunjungan ini karena agenda tidak termasuk kunjungan ke pertemuan Papua dengan masyarakat sipil, termasuk tahanan politik dan kelompok-kelompok pro - kemerdekaan di Papua. Pemerintah Vanuatu mengatakan kunjungan ini karena tidak hanya mengunjungi Multilateral sesuai dengan para pemimpin MSG mandat Komunike dan ekonomi promosi dan pengembangan kerjasama yang lebih antara Pemerintah Indonesia dengan Negara-negara di wilayah Melanesia.

Vanuatu Kantor Luar Negeri mengatakan hanya mencakup Joe Natuman, Utusan Khusus Dekolonisasi di Vanuatu kunjungan ini.

"Menteri Luar Negeri Vanuatu Edward Natapei, telah menarik diri dari kunjungan karena pemerintah Vanuatu yakin program yang dijadwalkan sangat tidak mungkin untuk mencapai apa yang ingin Anda capai oleh para pemimpin MSG . Pemimpin MSG ingin bertemu dengan berbagai kelompok di Papua Barat, termasuk beberapa pemimpin pro - gerakan kemerdekaan dalam rangka meningkatkan pemahaman tawaran keanggotaan Papua Barat National Coalition for Liberation "kata siaran pers yang diterima dari Kementerian Luar Negeri Vanuatu Jubi, Sabtu ( 11/1 ) malam.

Pemerintah Vanuatu, melalui siaran pers menyatakan, program yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia hanya menyediakan kunjungan ke Papua dalam waktu yang sangat terbatas dan pertemuan yang tertutup kepada Gubernur Papua dan DPRP di samping kunjungan ke Jakarta dan Bali . Pemerintah Vanuatu mengatakan tidak ada gunanya mengunjungi Bali atau melakukan seluruh agenda kunjungan jika MSG tidak dapat bertemu dengan orang yang tepat. 

Rencana penandatanganan pernyataan bersama antara pemerintah Indonesia dan beberapa negara Melanesia saat berkunjung ke Indonesia disebutkan oleh Pemerintah Vanuatu sebagai kegagalan tujuan kunjungan sebagaimana diamanatkan dalam komunike di Noumea tahun lalu.

Sementara Pemerintah Fiji yang memimpin kunjungan Menteri Luar Negeri negara-negara Melanesia mengatakan delegasi Menteri Luar Negeri akan berada di Papua selama dua hari untuk bertemu dengan pejabat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

"Kami sangat senang untuk melakukan kunjungan atas undangan pemerintah Indonesia untuk menilai aplikasi WPNCL untuk menjadi anggota MSG. Ini inik memungkinkan kita untuk menyajikan rekomendasi kami kepada pemimpin, " kata Ratu Inoke Pemerintah Fiji melalui pers melepaskan diterima oleh Jubi , Minggu ( 12/1 ) pagi.

"Kami sepenuhnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dan kita juga tahu bahwa Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia. Kunjungan ini akan memberikan kesempatan untuk belajar secara langsung tentang situasi di Papua Barat dan memahami aspirasi saudara-saudara Melanesia di Papua berkaitan dengan representasi mereka di WPNCL menjadi anggota MSG, " kata Ratu Inoke

Kunjungan itu, menurut pemerintah Fiji juga akan memperdalam hubungan ekonomi dan kerjasama pembangunan antara negara-negara Indonesia dan Melanesia.

Anggota delegasi dalam kunjungan ini termasuk Honourable Rimbink Pato ( Menteri Luar Negeri Papua Nugini ), Yang Mulia Soalaoi Forau ( Menlu Kepulauan Solomon ), Honorable Joe Natuman ( Wakil Khusus Vanuatu ke Dekolonisasi) dan Yvon Faua, Wakil Kanak dan FLNKS.

Delegasi tersebut dijadwalkan tiba di Jayapura, Senin ( 13/1 ) pagi dan segera bertemu dengan Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP.

Sumber:AWPA Sydney News