Meski secara umum menyalahi prinsip pemilu, tetapi Mahkamah Konstitusi sudah menguatkan praktik itu sebagai bagian dari adat.
Tak terkecuali Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyoroti praktik ini. Apalagi, praktik tersebut dinilai rentan memunculkan kerawanan dalam pemilu, termasuk sengketa hasil pemilu.
"(Praktik) itu dikenal sebagai noken di Papua (dan Papua Barat) atau ikat di Bali," kata anggota Komnas HAM Natalius Pigai, Senin (10/2/2014). Menurut dia, praktik tersebut marak paling tidak lima tahun terakhir.
Untuk menggambarkan potensi konflik, Pigai mencontohkan sebuah pemilihan yang diikuti oleh lima calon kepala daerah. Dari lima kandidat tersebut, kata dia, ternyata tiga di antaranya sama sekali tidak memperoleh suara, dan suara pemilih hanya fokus pada salah satu calon.
"Logikanya kan tidak mungkin. Setiap kandidat pasti punya tim sukses, ke mana suara mereka?" papar Pigai dari contoh itu. Menurut dia, situasi serupa dapat terjadi ketika praktik pemilihan dilakukan dengan mewakilkannya kepada orang lain, termasuk titip suara kepada ketua adat.
Padahal, ujar Pigai, praktik mewakilkan pemilihan itu pun sudah jelas menyalahi prinsip one man, one vote, one value system dalam pemilu. Menurut dia, sistem noken dan ikat tidak dibenarkan dipakai dalam pemilu di negara mana pun.
Potensi kerawanan
"Potensi kerawanan itu terjadi khususnya saat perhitungan suara," kata Pigai. Pada situasi inilah, ujar dia, Komnas HAM meminta Polri mengantisipasi jangan sampai terjadi kericuhan gara-gara praktik titip suara tersebut.
Pigai mengatakan, Komnas HAM sudah bertemu Kapolri Jendral Sutarman untuk membicarakan masalah ini. Kedua institusi, ujar dia, sama-sama punya peran penting mengawal pemilu agar berjalan secara tertib dan damai. Pada saat yang sama, imbuh dia, Komisi Pemilihan Umum juga punya tugas mengantisipasi praktik noken dan ikat terjadi.
KPU, kata Pigai, diharapkan tak hanya secara implisit mengatakan pemilu harus berlangsung bersih, jujur, dan adil. Menurut dia, KPU juga harus menegaskan kepada KPU di daerah bahwa praktik noken dan ikat adalah ilegal. "Harus ada kesamaan visi antara KPU dengan KPU di daerah," tegas dia.
Sebelumnya, Komnas HAM juga pernah membicarakan masalah noken dan ikat ini dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu. Komnas HAM meminta kedua lembaga penyelenggara pemilu ini menolak sistem noken.
Menurut Komnas HAM, tidak ada aturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum sistem noken. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Papua, lanjutnya, justru memakan lebih banyak korban seperti Pilkada Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Akibat sistem noken, bahkan konflik terjadi di antara suami dan istri.
Inkonstitusional, tetapi...
Pengamat politik Refly Harun mengatakan praktik noken dan ikat jelas tidak sesuai dengan prinsip pemilu dan tentu saja karenanya menyalahi ketentuan peraturan-perundangan. "(Namun), MK sudah menyatakan noken dan ikat konstitusional, sebagai bagian dari praktik adat yang harus diakomodasi," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (11/2/2014).
Meski demikian, Refly berpendapat pemerintah dan penyelenggara pemilu tetap harus berupaya secara gradual untuk mengarahkan praktik noken dan ikat tersebut pada sistem pemilu yang seharusnya. "Karena dalam praktiknya, banyak yang kemudian bias kepentingan politik praktis," ujar dia.
Refly berpendapat, praktik noken dan ikat seharusnya menjadi praktik "eksepsional" yang berlaku di daerah tertentu karena memang tradisi tersebut berlangsung sejak jauh-jauh hari. Jangan sampai, ujar dia, di suatu daerah yang sebelumnya tak jamak ada praktik adat tersebut tetapi mendadak "diada-adakan" belakangan.
Menurut Refly, pada kondisi saat ini posisi strategis untuk meminimalkan ancaman kerawanan akibat praktik noken dan ikat yang "disalahgunakan" untuk kepentingan praktis ada pada penyelenggara pemilu yang benar-benar netral. Tak dimungkiri, beragam kesepakatan yang terjadi di antara sekian banyak orang yang mengaku sebagai ketua adat, sangat rawan memunculkan konflik dalam pemilu.
"Nah, problemnya, di Papua ini semua kan punya hubungan kekerabatan. Kalaupun ada yang netral, belum tentu juga diterima oleh masyarakat setempat," ujar Refly. Menurut dia, masalah praktik adat yang kemudian rawan disalahgunakan dan diada-adakan untuk kepentingan kelompok tertentu semacam noken dan ikat ini merupakan pekerjaan rumah bersama bagi demokrasi Indonesia untuk dicarikan solusi terbaik.
Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu pun sudah menyoroti praktik noken di Papua dan Papua Barat. Menurut Bawaslu, praktik tersebut tak demokratis dan rawan dimanipulasi. Indikator paling sederhana, tak ada identitas penitip suara pada ketua suku tertentu.
KOMPAS.com
0 komentar:
Post a Comment