Demo Di KPK Sarat Kepentingan Politik

JAYAPURA – Demo di kantor KPK Jakarta beberapa waktu lalu yang meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Gubernur Provinsi Papua Lucas Enembe atas dugaan keterlibatan Korupsi pembangunana jalan Kemiri – Depapre, dianggap sarat kepentingan politik.

Albertho G Wanimbo Forum Peduli Demokrasi Rakyat Papua, kepada awak media menuding jika aksi  demo segelintir orang di kantor KPK tersebut aktornya adalah lawan politik dalam Pilkada Gubernur 2018.
“Kami sangat menyayangkan aksi demo di kantor KPK Jakarta, dan kami menilai ada indikasi ada aktor dibalik ini yang ingin mengacaukan Papua, terlebih jelang Pilkada 2018,”kata Wanimbo di salah satu Hotel di Kotaraja Abepura Jayapura, Minggu (4/6/2017).

Menurutnya ada pihak-pihak lawan politik yang sengaja menggiring kasus yang menjerat kepala dinas PU Provinsi Papua Maikel Kambuaya atas proyek jalan Kemiri -Depapre Kabupaten Jayapura untuk di sangkutkan keterlibatan Gubernur Papua.

“Ini serangkaian, dan kawan-kawan ini mau menggiring kasus Ini dengan keterlibatan Gubernur,”katanya.
Ditanya apakah aktor tersebut adalah orang dari Papua, Wanimbo mengaku bisa saja aktor demo tersebut dari Papua, namun bisa juganda dari luar Papua.

“Aktornya bisa jadi orang Papua bisa juga dari luar Papua, dan yang jelas lawan politik. Dan yang jelas pelaku demo itu bukan orang Papua, mereka hanya dibayar dengan sebungkus nasi dan uang sedikit untuk demo,”ucapnya.

Meski begitu, pihaknya mengaku akan mencari pelaku demo tersebut, dan jika nantinya setelah dilakukan pengecekan ternyata hanya demo atas opini, maka pihaknya akan melaporkan kepada yang berwajib.

“Kita juga akan mencari tahu siapa siapa yang demo di jakarta, dan akan menanyakan materi materi demo itu, apakah mereka hanya main di opini atau ada alat bukti yang kuat,karena ini menyangkut pencemaran nama baik dan pemerintahan yang sah,”katanya.

Selain itu, pihaknya dalam waktu dekat juga akan melakukan mobilisasi masa dan penandatanganan petisi dukungan terhadap pemerintahan yang sah saat ini.

“Kami dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi dan mobilisasi massa di Papua untuk membuat petisi yang mendukung pemerintah yang sah, dan ini sampai Pilkada dimulai nanti, Karena kalau kita tidak lakukan maka akan ada bola liar yang bergulir, dan menyurutkan pemerintahan, “pungkasnya. (Ed/Papua).

Caption foto : Albertho G Wanimbo Forum Peduli Demokrasi Rakyat Papua.