Wilayah Prancis, Kaledonia Baru, akan mengadakan referendum untuk
pemerintahan sendiri pada tahun 2018, yang diharapkan dapat membuka
jalan menuju kemerdekaan penuh bagi gugusan pulau Pasifik tersebut.
Paris, Jubi – Wilayah Prancis, Kaledonia Baru, akan
mengadakan referendum untuk pemerintahan sendiri pada tahun 2018, yang
diharapkan dapat membuka jalan menuju kemerdekaan penuh bagi gugusan
pulau Pasifik tersebut.
Sebuah kesepakatan dicapai setelah pemimpin negara kepulauan tersebut, yang terletak 750 mil timur Australia, mengadakan pembicaraan selama sembilan jam dengan pejabat-pejabat negara di Paris.
Jika mayoritas penduduk Kaledonia Baru yang berjumlah 275.000 jiwa - 45% diantaranya penduduk pribumi Kanaks - memilih kemerdekaan, ini akan menjadi wilayah pertama Prancis yang memisahkan diri sejak Vanuatu pada tahun 1980.
Perdana Menteri Prancis, Édouard Philippe, mengatakan bahwa perundingan itu “menghasilkan sebuah kesepakatan politik dan, mungkin lebih dari itu, kami memiliki rasa saling percaya, yang sama pentingnya”.
Dia akan mengunjungi Kaledonia Baru akhir bulan ini.
Pada bulan Mei, Presiden Emmanuel Macron mengatakan dia berharap wilayah tersebut, yang sedang memerangi berbagai isu pengangguran, tingkat kecanduan alkohol yang tinggi, dan kenakalan remaja, dan kegagalan sistem pendidikan, akan tetap menjadi bagian dari Prancis.
Kehadiran Prancis “diperlukan untuk menjamin perdamaian dan pembangunan”, kata Presiden Macron.
Pada tahun 1988, milisi pro-kemerdekaan membunuh empat gendarmeries (anggota kepolisian Prancis) di Ouvéa, salah satu pulau di Kaledonia Baru, dan menyandera dua puluh tujuh gendarmeries, seorang jaksa penuntut umum, dan tujuh tentara. Prancis lalu mengirim pasukan militer dan para sandera melarikan diri tanpa cedera.
Kesepakatan Nouméa, sebuah perjanjian 20 tahun antara Paris dan Kaledonia Baru yang ditandatangani pada tahun 1998 dan dinamai sesuai dengan ibukota wilayah tersebut, merencanakan penarikan (pasukan) Prancis secara bertahap dari wilayahnya yang berjarak 10.000 mil jauhnya, dan sebuah referendum mengenai pemerintahan sendiri paling lambat tahun 2018.
Namun, referendum ini ditakutkan dapat menyebabkan bentrokan antara Kanaks dan etnis Eropa nasionalistik yang 30% diantaranya memilih kandidat nasonalis di putaran pertama pemilihan presiden tahun ini. (Jubi)
 |
| Presiden Prancis, Emmanuel Macron, berharap Kaledonia Baru akan tetap menjadi bagian dari Prancis – The Guardian/Melanie Marriott / EyeEm / Getty Images / EyeEm |
Sebuah kesepakatan dicapai setelah pemimpin negara kepulauan tersebut, yang terletak 750 mil timur Australia, mengadakan pembicaraan selama sembilan jam dengan pejabat-pejabat negara di Paris.
Jika mayoritas penduduk Kaledonia Baru yang berjumlah 275.000 jiwa - 45% diantaranya penduduk pribumi Kanaks - memilih kemerdekaan, ini akan menjadi wilayah pertama Prancis yang memisahkan diri sejak Vanuatu pada tahun 1980.
Perdana Menteri Prancis, Édouard Philippe, mengatakan bahwa perundingan itu “menghasilkan sebuah kesepakatan politik dan, mungkin lebih dari itu, kami memiliki rasa saling percaya, yang sama pentingnya”.
Dia akan mengunjungi Kaledonia Baru akhir bulan ini.
Pada bulan Mei, Presiden Emmanuel Macron mengatakan dia berharap wilayah tersebut, yang sedang memerangi berbagai isu pengangguran, tingkat kecanduan alkohol yang tinggi, dan kenakalan remaja, dan kegagalan sistem pendidikan, akan tetap menjadi bagian dari Prancis.
Kehadiran Prancis “diperlukan untuk menjamin perdamaian dan pembangunan”, kata Presiden Macron.
Pada tahun 1988, milisi pro-kemerdekaan membunuh empat gendarmeries (anggota kepolisian Prancis) di Ouvéa, salah satu pulau di Kaledonia Baru, dan menyandera dua puluh tujuh gendarmeries, seorang jaksa penuntut umum, dan tujuh tentara. Prancis lalu mengirim pasukan militer dan para sandera melarikan diri tanpa cedera.
Kesepakatan Nouméa, sebuah perjanjian 20 tahun antara Paris dan Kaledonia Baru yang ditandatangani pada tahun 1998 dan dinamai sesuai dengan ibukota wilayah tersebut, merencanakan penarikan (pasukan) Prancis secara bertahap dari wilayahnya yang berjarak 10.000 mil jauhnya, dan sebuah referendum mengenai pemerintahan sendiri paling lambat tahun 2018.
Namun, referendum ini ditakutkan dapat menyebabkan bentrokan antara Kanaks dan etnis Eropa nasionalistik yang 30% diantaranya memilih kandidat nasonalis di putaran pertama pemilihan presiden tahun ini. (Jubi)
0 komentar:
Post a Comment