Ini adalah 94 dalam serangkaian laporan bulanan yang fokus pada perkembangan yang mempengaruhi orang Papua. Seri ini diproduksi oleh Tim nirlaba Advokasi Papua Barat (WPAT) menggambar pada laporan media, penilaian LSM lain, dan analisis dan pelaporan dari sumber di Papua Barat. Laporan ini adalah co-diterbitkan dengan Timor Timur dan Indonesia Action Network (ETAN). Kembali masalah yang diposting online di http://www.etan.org/issues/wpapua/default.htm Pertanyaan tentang laporan ini dapat ditujukan kepada Edmund McWilliams di edmcw@msn.com. Jika Anda ingin menerima laporan melalui e-mail, mengirim catatan ke etan@etan.org~~V.
Ringkasan: menyidangkan lima orang Papua yang memimpin demonstrasi damai pada bulan Oktober 2011 menuntut hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri telah dimulai. Belum ada penuntutan pasukan keamanan yang diserang secara brutal demonstrasi itu, menewaskan sedikitnya tiga demonstran damai dan mengalahkan nilai lebih. Departemen Luar Negeri AS meminta pihak berwenang Indonesia untuk menjamin proses hukum bagi mereka yang didakwa dan mendesak bahwa Indonesia menghormati kewajiban internasional hukum yang terkait dengan persidangan. Human Rights Watch, untuk sebagian, menyerukan pembebasan dari lima orang Papua yang sedang diadili di bawah ketentuan kuno "subversi" dari kode kriminal. WPAT menyajikan laporan eksklusif pada upaya oleh pasukan khusus Indonesia, Kopassus, untuk mengatur kampanye propaganda di Papua Barat. Kampanye ini menargetkan pemerintah AS dan lainnya untuk konon usaha mempengaruhi di sana. Dalam laporan tahunannya, Human Rights Watch menggambarkan lingkungan yang memburuk hak asasi manusia di Papua Barat. Wartawan tanpa Perbatasan, di lain mengulas secara global, mencatat peningkatan ancaman kepada wartawan di Papua Barat. Asian laporan Komisi Hak Asasi Manusia pada baru penyiksaan pasukan keamanan Indonesia terhadap warga sipil Papua. Pemerintah Indonesia sedang bekerja sama dengan Interpol dalam upaya menangkap menonjol Papua pembangkang Benny Wenda. Bahasa Indonesia bergabung sejumlah rezim represif mencoba menggunakan Interpol untuk membungkam kritik. Jakarta telah mengumumkan rencana untuk skema pembangunan jalan besar-besaran di Papua Barat yang akan memudahkan pengembang akses ke kawasan hutan perawan. Sebuah laporan mengungkapkan oleh The Jakarta Globe mengeksplorasi prevalensi buta huruf di kalangan anak-anak Papua, bahkan di daerah perkotaan, dan mencatat kegagalan gigih pemerintah pusat untuk menyediakan layanan pendidikan untuk orang Papua. Pemerintah telah mengumumkan rencana lagi untuk membuat provinsi baru Papua, langkah yang selanjutnya akan mengalihkan dana dari layanan penting bagi orang Papua.
[scoop.co.nz]
0 komentar:
Post a Comment