Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) perdana di Kabupaten Deiyai yang dilaksanakan
Kamis (12/4) lalu, ternyata tanpa Penjabat Bupati. Sebab, Penjabat Bupati, Hengki Kayame, SH, MH,
telah mengundurkan diri sejak awal Februari lalu, karena yang bersangkutan saat ini terdaftar
sebagai salah satu bakal calon Bupati Kabupaten Paniai periode 2012-2017.
Pemungutan hingga rekap suara memang sudah dilaksanakan, tapi sampai hari ini belum ada
penunjukan Penjabat Bupati Deiyai. Kami pikir, kemarin ada pelantikan di Kantor Gubernur itu
termasuk Penjabat Bupati Deiyai, ternyata tidak,” kesal salah satu pejabat di Kabupaten Deiyai,
Selasa (17/4) siang.
Sumber yang tak sudi disebutkan namanya itu menyangsikan jikalau ada masalah dalam pesta
demokrasi ini, siapa yang akan bertanggungjawab?. Tak hanya itu, hingga kini belum ada
pelimpahan wewenang kepada pejabat lain, sehingga sejumlah hal urgen menjadi terhambat.
Deiyai ini satu kabupaten resmi, tapi dalam dua bulan terakhir kita sulit karena tidak ada Penjabat
Bupati. Dampaknya itu pada keuangan, koordinasi kerja, urusan proyek pembangunan,
gaji pegawai dan lain-lain,” sebutnya.
Tokoh Intelektual Muda asal Deiyai, Yance G Mote menyesalkan adanya proses pembiaran itu.
Menurutnya, Kabupaten Deiyai saat ini sedang menggelar Pemilukada tanpa penanggungjawab
politik daerah. Ini ibarat anak kehilangan induk. Deiyai tidak punya pemimpin daerah.
Saat ini tidak ada Penjabat Bupati, berdampak pada keberlangsungan roda pemerintahan dan
pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua harus segera menyurat ke Mendagri
supaya bisa lantik Penjabat Bupati Kabupaten Deiyai yang baru,” ujarnya.
Surat pengunduran diri Hengky Kayame telah dilayangkan 2 Februari 2012 kepada Kepala Biro
Pemerintahan Provinsi Papua dan Penjabat Gubernur Papua. Selanjutnya Hengki Kayame
mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Paniai, 24 Februari 2012.
Deiyai saat ini butuh orang Deiyai untuk menjalankan roda pemerintah. Sebab sistem pemerintahan
yang berlangsung dan Pemilukada yang bergulir semakin tidak pasti. Ini harus ditolong karena
sifatnya emergency. Kami tidak mau terjadi proses pembiaran,” tegas Yance sembari menyatakan,
pelantikan Penjabat Bupati Deiyai harus dalam bulan ini.
Ketua Umum Forum Komunikasi Pelajar dan Mahasiswa Deiyai (FORKOPMADE)
Jawa-Bali, Elias Bidaugi Pigome pun menyayangkan hal itu. “Penjabat Bupati Deiyai
masih menjabat saat ini, tapi sejak beberapa waktu lalu sudah mencalonkan diri di Pemilukada
Paniai. Jadi, kami minta kepada Pemerintah Provinsi Papua segera memberhentikan dan melantik
Penjabat Bupati yang baru untuk melanjutkan roda pemerintahan di daerah ini,” ujarnya.
Beberapa Tokoh Masyarakat di Deiyai secara terpisah menilai Penjabat Bupati yang dilantik
beberapa bulan lalu dengan harapan agar bisa menyukseskan salah satu agenda penting yakni
Pemilukada perdana di Deiyai, terbukti gagal. Buktinya, pada hari pemungutan suara, jabatan
Penjabat Bupati masih lowong. Penjabat Bupati terdahulu konon kabarnya sudah melayangkan
surat pengunduran diri.
Ini satu kabupaten resmi, tapi tidak ada Penjabat Bupati. Nanti kalau ada masalah, siapa yang
akan bertanggungjawab. Karena kami menilai, ada banyak potensi konflik di Pemilukada ini,”
kata salah seorang tokoh masyarakat di Waghete.
Boleh saja mencalonkan diri di Pemilukada Paniai dengan meninggalkan tugas dan tanggungjawab
yang dibebankan yakni salah satunya adalah menyukseskan Pemilukada perdana di Kabupaten
Deiyai. Namun menurut Elias, seharusnya perlu ada kejelasan dalam hal pengunduran diri dari
jabatan di Kabupaten Deiyai sebelum maju di Pemilukada Paniai.
Sebab hal seperti itu sebenarnya sudah melanggar aturan, bahkan diduga berpeluang terjadinya
penyalahgunaan wewenang yang bisa berakibat fatal bagi Kabupaten Deiyai. Salah satunya,
dana pembangunan bisa saja tidak transparan lantaran saat bersamaan yang bersangkutan fokus
dengan urusan pencalonan di Paniai.
Sebelumnya, Koordinator Komunitas Masyarakat Independen Deiyai (KOMID), Tino Mote
mendesak Penjabat Gubernur Papua agar segera melantik salah satu pejabat asli Deiyai yang
memenuhi syarat untuk memimpin daerah itu hingga ada bupati definitif.
0 komentar:
Post a Comment