SBY Angkat Isu HAM di Papua Saat Bertemu PM Selandia Baru

PM Selandia Baru, John Key bersama SBY (rri.co.id)

John Key, PM Selandia Baru kepada media Selandia Baru (Rabu/18/04) mengatakan 

bahwa isu Papua Barat juga dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Indonesia, 

Soesilo Bambang Yoedhoyono (SBY) di Jakarta, kemarin (Selasa 17/04).

Dalam pertemuan tersebut, SBY mengangkat isu Hak Asasi Manusia (HAM) 

sebagai kata kunci untuk masalah Papua. <br>"Dia sangat terbuka dan jujur tentang

situasi di sana." kata Key tentang SBY.

Meskipun telah ada keprihatinan internasional tentang pelanggaran hak asasi manusia di

Papua Barat, Presiden Yudhoyono mengatakan kepada perdana menteri Selandia 

Baru tersebut bahwa setiap pelanggaran tersebut akan diselidiki dan pelakunya 

dibawa ke pengadilan.

Dia (SBY) mengakui ada berbagai pandangan mengenai tanah Papua tetapi pada 

akhirnya, seperti bagian lain dari Indonesia, mereka ingin berhasil dan sukses dan

memiliki masa depan yang mereka yakini." kata Key tentang pertemuannya dengan

SBY.

Saya menegaskan kembali posisi Pemerintah (Selandia Baru) yang menghormati 

integritas teritorial Indonesia ketika datang ke Papua Barat." kata Key.

Dalam pertemuan itu juga, Wakil Presiden Boediono mengucapkan terima kasih 

kepada Selandia Baru yang telah bekerja di wilayah yang bermasalah, terutama 

dengan sektor kebijakan masyarakat.

Seperti diketahui sebelumnya, rencana pertemuan antara John Key dan SBY yang 

hanya berselang beberapa hari sejak Inggris mengumumkan akan memperbaharui 

rencana penjualan senjata mereka ke Indonesia, membuat Partai Hijau di Selandia

Baru mendesak John Key untuk membicarakan masalah Papua dalam pertemuannya

itu. 

Selain Partai Hijau, Komite HAM untuk Indonesia di Selandia Baru juga meminta 

Key agar menempatkan Papua dalam agenda pembicaraannya dengan SBY.

Selandia Baru memiliki tanggung jawab khusus untuk tidak melupakan tetangga 

Melanesia kami di Papua Barat. Kita tidak boleh mengabaikan masalah HAM yang s

edang berlangsung, dalam terburu-buru untuk mengakui perubahan positif yang

terjadi di Indonesia pasca Soeharto." kata Maire Leadbeater, juru bicara Komite ini.

Masih menurut komite yang dikenal dengan sebutan Indonesia Human Rights 

Committee (IHRC) ini, Indonesia mempertahankan kehadiran militer dengan sangat 

tidak proporsional di Papua Barat - termasuk Pasukan Khusus (Kopassus) dan 

membatasi akses luar terhadap informasi dari Papua. (Jubi/Victor Mambor) 

JUBI