.
» » » Dewan Adat Papua Curigai Pusat Punya Agenda Terselubung

Dewan Adat Papua Curigai Pusat Punya Agenda Terselubung

Penulis By on Saturday, 14 July 2012 | No comments

Ajakan Dialog Kemenkopolhukam Ditolak
MANOKWARI - Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Kepala Burung menolak  dialog yang digelar Deputi I Poldagri, Kementrian Koordinator Bidang  Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), yang digelar di Aston Niu Hotel, Kamis (12/7) lalu. DAP mencurigai ajakan dialog Kemenpolhukam punya agenda terselubung.
 
Sesuai dengan undangan, dialog tersebut untuk mencari akar  permasalahan strategis pembangunan di Papua Barat dalam bentuk kegiatan  brainstorming. Selain DAP, kegiatan tersebut juga ditolak  oleh LP3BH Manokwari dan Tokoh Perempuan Papua.
  
Ketua DAP wilayah III Kepala Burung, Barnabas Mandacan dalam  keterangan pers di kantor DAP Manokwari, Jalan Pahlawan bersama tokoh perempuan Papua, Ferdinanda Ibo Yatipai, ketua LP3BH Yan Christian Warinussy dan tokoh intelektual muda Papua Makarius Bajari, SE, MM memperlihatkan surat undangan menghadiri kegiatan Brainstorming  yang digelar Kemenkopolhukam.
 
Dalam surat  tertanggal 9 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Deputi I bidang Poldagri (Politik Dalam Negeri) Kemenkopolhukam Judy Harianto atasnama Menkopolhukam, tertulis topik kegiatan adalah Mencari Akar  Permasalahan Strategis Pembangunan di Papua Barat yang berdampak
kepada Politik, Hukum dan Keamanan.
   
DAP bersama sejumlah tokoh tersebut menilai kegiatan seperti itu hanyalah wadah untuk bertukar pandangan terkait kondisi di Papua.  Sehingga tidak bisa disebut sebuah dialog terbuka Jakarta-Papua. Sebaliknya,  dari topik tersebut, para tokoh Papua mencurigai ada  agenda terselubung sedang dimainkan Kemenpolhukam.

Barnabas menegaskan, pihaknya tidak menginginkan dialog yang tidak melibatkan semua komponen orang Papua. Menurutnya, bila pemerintah  pusat menggelar dialog harus mengundang semua perwakilan 257 suku dan komponen perjuangan lainnya.

Selain itu, para tokoh pro pergerakan Papua ini juga menolak hadir  karena undangan terlambat diterima.  Parahnya lagi, undangan tersebut  salah alamat karena bukan tertulis DAP. Tetapi tertulis ditujukan kepada Ketua LMA Provinsi Papua Barat.

Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy yang juga menolak  menghadiri kegiatan itu menyayangkan cara yang dibangun Menkopolhukam  untuk  mencari akar permasalahan pembangunan di Papua. “Kalau model   seperti itu, pasti akan membelokkan inti dari keinginan yang selama ini diharapkan orang Papua, “sebut Warinussy.
   
Tokoh perempuan Papua, Ferdinanda Ibo Yatipai menambahkan apa yang  dilakukan Kemenkopolhukam sudah jauh menyimpang dari format dialog yang diinginkan orang Papua. “Yang dibicarakan dalam kegiatan itu  adalah tentang Papua, tetapi yang diundang malah lebih banyak tokoh yang bukan Papua, ini ada apa, kalau bicara Papua, harus orang Papua yang diundang,“tuturnya.(sr/JPNN)
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya