 |
| Aparat kepolisian sedang berjaga-jaga di sekitar
terminal Gorong-gorong PT Freeport Indonesia, Timika, Papua. |
Hal tersebut justru membuat rakyat Papua menjadi korban.
JAKARTA - Koordinator Umum Komunitas Masyarakat Papua dan Adat Papua Anti Korupsi dan Kekerasan (Kampak) Dorus Wakum, meminta SBY selaku kepala negara untuk menarik aparat militer dan Densus 88 dari ranah Papua. Menurut dia, penanganan pemerintah atas Papua berlebihan.
“Komisi III DPR harus menanyakan kapan dialog Papua dan Jakarta, dan tolong dihentikan kekerasan di sana karena kami juga manusia," kata Dorus, di ruang Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).
Kata dia, Papua bak dijadikan Daerah Operasi militer (DOM) atas nama NKRI, setelah Aceh. Namun, hal tersebut justru membuat rakyat Papua menjadi korban. Masyarakat Papua sekarang hidup dalam ketakutan, karena ada penembakan yang terjadi.
“Sampai saat ini polisi belum mampu membuktikan siapa pelaku penembakan yang disebut dengan Orang Tidak Kenal (OTK) itu," kata Dorus.
Papua sekarang, jelas Dorus, dijadikan konflik atas nama NKRI. “Tolong tarik militer dan Densus 88 Anti Teror di tanah Papua. Tidak ada teroris di sana. Terlalu banyak kekerasan di tanah Papua, kami juga manusia tolong dihargai,” tukasnya.
Dorus mengutarakan, penyelesaian kasus Papua harus bijaksana dan harus menganggap masyarakat daerah Indonesia bagian timur itu bagian dari Indonesia.
“Harus ada dialog damai, membunuh tidak dibenarkan dalam agama apapun, nilai kemanusian harus dihormati. Dialog tersebut sudah diminta, harus dibuktikan, bukan dengan kekerasan," pungkas mantan koordinator Kontras Papua ini.
(Ral / Nky/Jaringnews.com )
JAKARTA - Koordinator Umum Komunitas Masyarakat Papua dan Adat Papua Anti Korupsi dan Kekerasan (Kampak) Dorus Wakum, meminta SBY selaku kepala negara untuk menarik aparat militer dan Densus 88 dari ranah Papua. Menurut dia, penanganan pemerintah atas Papua berlebihan.
“Komisi III DPR harus menanyakan kapan dialog Papua dan Jakarta, dan tolong dihentikan kekerasan di sana karena kami juga manusia," kata Dorus, di ruang Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).
Kata dia, Papua bak dijadikan Daerah Operasi militer (DOM) atas nama NKRI, setelah Aceh. Namun, hal tersebut justru membuat rakyat Papua menjadi korban. Masyarakat Papua sekarang hidup dalam ketakutan, karena ada penembakan yang terjadi.
“Sampai saat ini polisi belum mampu membuktikan siapa pelaku penembakan yang disebut dengan Orang Tidak Kenal (OTK) itu," kata Dorus.
Papua sekarang, jelas Dorus, dijadikan konflik atas nama NKRI. “Tolong tarik militer dan Densus 88 Anti Teror di tanah Papua. Tidak ada teroris di sana. Terlalu banyak kekerasan di tanah Papua, kami juga manusia tolong dihargai,” tukasnya.
Dorus mengutarakan, penyelesaian kasus Papua harus bijaksana dan harus menganggap masyarakat daerah Indonesia bagian timur itu bagian dari Indonesia.
“Harus ada dialog damai, membunuh tidak dibenarkan dalam agama apapun, nilai kemanusian harus dihormati. Dialog tersebut sudah diminta, harus dibuktikan, bukan dengan kekerasan," pungkas mantan koordinator Kontras Papua ini.
(Ral / Nky/Jaringnews.com )
0 komentar:
Post a Comment