OTSUS GAGAL IMPLEMENTASIKAN, POS MILITER BERTAMBAH DI PAPUA

Militer di Papua (photo Bidaipouga Timipotu)

YOGYAKARTA. TIMIPOTU NEWS. Begitu Indonesia gagal implementasikan otonomi khusus Papua, Indonesia mulai membuka pos-pos militer di antara rumah-rumah masyarakat lebih khususnya di Papua. Militer Indonesia dengan seenaknya membuka pos-pos militernya di celah-celah pendudukan rakyat Papua. Hampir setiap daerah di Papua baik di kota maupun di kampung-kampung sudah dibuka pos-pos militer. Dampak negatif lain, militer telah menguras tanah ulayat yang dulunya tempat bertani kini dijadikan sebagai tempat latihan militer. Salah satu kenyataan seperti di Timika, dari pelabuhan Paumako sampai kota Timika sudah diisi oleh pos-pos militer pada hal tempat-tempat tersebut tempat kerahmat bagi suku Kamoro (tempat sagu).

Bersamaan dengan gagalnya otonomi khusus Papua, Indonesia juga berupaya untuk membuka pos-pos militer diantara pemukiman penduduk orang Papua seakan-akan penduduk orang Papua adalah perbatasan negara Indonesia dan Papua.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu mengatakan untuk membangun Papua perluh ditempuh melalui Damai, Kasih, dan Demokrasi. Untuk mewujudkan Damai, Kasih dan Demokrasi itu pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden SBY selalu mengirimkan militer yang benar-benar terlatih dalam hal perang untuk mengamankan keamanan Papua.

Apakah militer bisa mengamankan keamanan Papua? Dengan melihat kondisi di lapangan (Papua) begitu banyaknya militer di Papua masalah pelanggaran HAM pun semakin meningkat tanpa mengungkapkan siapa pelaku? Sehingga salah satu landasan pemikiran yang musti dikembangkan oleh Orang Asli Papua di atas tanah Papua adalah apa benar pemerintah Indonesia bersama kekuatan militer akan membangun Papua melalui Kasih, Damai dan Demokrasi?

Ligoka polos selalu mengatakan kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia yang berbangsa dan bernegara. Sama halnya dengan Papua, selama Papua dibanjiri oleh militer, Papua tidak akan mencapai pada titik yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Apapun motifnya bentuk kekerasan tidak akan membawah dan menciptakan kasih, kedamaian, dan demokrasi di Papua.

Presiden SBY selalu menginstruksi kepada militer, segera mengamankan keamanan Papua. Disampin instruksi, SBY juga selalu memberikan kepercayaan penuh kepada militer untuk mengamankan situasi Papua. Yang menjadi pertanyaan bagi orang Papua adalah sebenarnya ada apa dibalik kepercayaan itu? Apakah presiden SBY konsisten dengan perkataannya? Tindakan apa yang dilakukan sebagai kepala Negara saat militer melakukan pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua?

Dibalik instruksi dan imbauan presiden terhadap keamanan di Papua, presiden juga hanya bertepuk tangan di belakang layar settingan sistem pemerintahan.

Sudah terbukti bahwa, presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertepuk tangan dibalik instruksi, imbauan, dan perkataan “Papua harus di bangun dengan Kasih, Damai dan Demokrasi. Saat militer membunuh Kelyk Kwalik, Theys dan Mako Tabuni, bapak presiden hanya diam membisu dan bertepuk tangan dibalik imbauan dan intruksi tersebut. Tidak pernah berkomentar apapun terhadap militer Indonesia yang telah melakukan pelanggaran HAM berat di Papua Barat.

Tindakan kepala Negara sudah terbukti bahwa pemimpin Negara mendukung militer untuk mewujudkan permusuhan, kekerasan, pemerkosahan. Penganiayaan, intimidasi, teror dan pembunuhan dalam Negara Indonesia yang sudah merdeka itu.

Dengan melihat tindakan Negara bersama kekuatan militer terhadap Orang Asli Papua itu, apa benar Papua harga mati untuk keluar dari NKRI? Apa benar Papua merdeka adalah harga mati bagi Orang Papua?

Kemerdekaan adalah sesuatu hal yang sudah ada pada manusia dan kemerdekaan adalah sesuatu yang kondrat bagi manusia sebab kemerdekaan manusia adalah harapan besar Tuhan sebagai pencipta manusia. Selain itu, kemerdekaan bagi suatu bangsa adalah piagam PBB yang sudah di agendakan sebab kemerdekaan adalah hak veto segala suku bangsa.

Aristoteles mengatakan, apabila dalam satu Negara kehidupan manusia merasa tertekan, tidak dihargai harkat, dan martabat sebagai manusia berarti tentu saja manusia akan berupaya untuk menghindar diri dari segala ancaman tersebut.

Apa yang dikatakan oleh Aristoteles itu sangat benar bagi Oang Papua dan sangat tepat untuk menjawab pertanyaan “ mengapa Papua ingin merdeka sendiri?” apakah Indonesia tidak menghargai orang Papua yang mempunyai harkat dan bermartabat?

Bagi penulis, kalau Papua mau merdeka perluh juga melihat sejarah kehidupan orang Papua di atas tanah Papua selama Papua diintegrasikan dalam NKRI sampai saat ini, kalau memang Indonesia tidak menghargai harkat dan martabat sebagai manusia Papua berarti sudah jelas bahwa kemerdekaan adalah harga mati bagi Papua. Apabila harkat, martabat dan moralitas sebagai manusia Papua telah dirusak, tidak dihargai oleh Negara Indonesia, Papua merdeka adalah hak penuh bagi orang Papua.

(httr, Bidaipouga Timipotu)