Wakil Ketua DPRD Mimika Tak Percaya TNI dan Polri

Karel Gwijangge, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Mimika Foto: cyriakus_kiik

Timika - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Mimika, Karel Gwijangge, mengutuk keras anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian di Kabupaten Mimika, Propinsi Papua. 

“Jumlah anggota TNI dan Kepolisian di daerah itu terlalu banyak, namun banyak pula persoalan yang terjadi tetapi tidak mampu diselesaikan,” ungkap Karel, kepada Jurnaline.com disela-sela aksi pendudukan Kantor DPRD Mimika, Kamis (13/9) kemarin.

Kantor DPRD Mimika diduduki massa Suku Amungme, salah satu suku besar dari tujuh suku yang saat ini menghuni Kabupaten Mimika.

Menurut Karel, banyak warga Kabupaten Mimika khususnya anak Suku Amungme yang mati terbunuh sia-sia tetapi sampai saat ini tidak ada proses hukum terhadap para pelaku.

“Polisi selalu beralasan bahwa para pelaku adalah orang tidak dikenal sehingga menyulitkan penyelidikan,” kata Karel.

Karel mengatakan, apabila pemerintah dan aparat kepolisian yang ada di daerah itu mampu menyelesaikan semua masalah termasuk berbagai bentuk pertikaian dalam berbagai modus, tentu keadaannya tidak seperti sekarang.

“Yang terjadi, polisi justru tangkap orang tetapi kemudian dilepas kembali, lalu dibilang sudah jatuh tempo untuk dipulangkan. Memangnya pelaku kriminal dilepas begitu saja atau diproses sesuai hukum positif yang ada,” tanya Karel.

Karel mengaku sudah tidak percaya polisi dan tentara. Sebab, polisi dan tentara di tanah Amungme terlalu banyak tetapi mereka tidak menjaga rakyat.

“Polisi dan tentara hanya jaga PT Freeport Indonesia. Masyarakat dibunuh pelaku terang-terangan malah dibilang pelakunya orang tidak dikenal. Ini sangat menyedihkan dan menyesatkan,” ucap Karel.

Karel juga mengingatkan masyarakat Suku Amungme untuk selalu berhati-hati keluar rumah. Sebab, bisa saja saat keluar rumah langsung ditikam atau dibunuh.

“Kita tidak punya tempat mengadu saat ini,” tutup Karel. [cyriakus_kiik]

 Jurnaline.com