Aliansi Mahasiswa Papua Desak Indonesia Dan PBB Berikan Kemerdekaan Papua

JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar Peringatan 46 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 1971 di Sekretariat AMP bilangan Tebet, Jakarta Selatanm, Sabtu (1/7/2017).

OPM.[Dok/hanter]

Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jakarta, Frans Nawipa sebelum sesi diskusi digelar mengatakan bahwa dirinya selaku bumiputera 'penduduk asli' Papua menilai bahwa gejolak perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua, awalnya dimulai setelah 'aneksasi' wilayah Papua.

Bahkan, sambung Frans Nawipa yang akrab dengan panggilan James itu mengemukakan,  sejauh ini upaya pembungkaman ruang demokrasi acapkali dilakukan aparat negara Indonesia dengan melarang kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua di depan umum, ditambah pula penangkapan disertai penganiayaan aktivis-aktivis pro-kemerdekaan Papua.

"Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh Indonesia tahun 1969 tidak dilakukan sesuai prinsip prinsip Internasional, New York Agreement, padahal telah jelas diatur dalam amanah Internasional. Namun tidak disesuaikan dengan prinsip prinsip dan norma sebelumnya," ungkapnya.

Dalam proses pemilihan bebas, tambah James, semestinya satu (1) orang 1 suara, akan tetapi dalam Perpera 1969 pemilihan dengan sejumlah 1025 orang, dimana hanya 175 orang yang lakukan pemlihan.

Padahal, lanjut James, praktek tradisi dan praktek penjajahan telah dilakukan semenjak itu, wilayah Papua dimasukan secara paksa lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh Indonesia tahun 1969, wilayah Papua dijadikan wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah Papua dengan berbagai operasi sapu bersih terhadap gerakan perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.

Atas dasar inilah, jelasnya, pada tanggal 1 Juli 1971 bertempat di Desa Waris, Numbay - Papua, dekat perbatasan PNG dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem selaku Presiden Papua Barat disebabkan karena berada dibawah bayang-bayang teror dan operasi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia di Papua.

Brigjen Zeth Jafet Rumkorem, menurutnya merupakan tokoh adat dan politik Papua yang medeklarasikan Papua Barat."Saat itu deklarasi sebagai sebuah 'Bangsa'. Namun Papua, ditetapkan sesuai dengan konstitusi, lalu kemudian dalam pilkada, dan bahkan dalam praktek pemekaran dan segala bentuk macamnya," paparnya.

"Tahun 1971 merupakan tonggak dasar untuk membentuk sebuah bangsa. Namun setelah terjadi rentetan peristiwa politik yang acap kali semacam invasi militerisme di masa rezim Orde Baru konteksnya saat itu masyarakat Papua masih selalu dalam bayang bayang terasingkan," tukasnya.

Pasca keruntuhan Soeharto, lanjutnya, masih berlangsung bentuk praktek penjajah, bahkan oknum yang memang menyulutkan kekerasan terhadap masyarakat, seperti rentetan peristiwa politik baik itu 'Biak Berdarah', 'Wasir Berdarah', ada indikasinya terkaitan dengan operasa mapenduma dan segala macam kala itu.

Selaku ketua AMP yang juga seorang putera pribumi Papua asli Wamena itu, James menilai, sejauh ini masih dalam perdebatan sengit polemik status politik papua, dikarenakan bentuk kekerasan baik di tingkat pendidikan, ekonomi, sosial tepatnya masih berlangsung.

"Sejumlah 16 negara yang ada di kawasan pasifik telah mendukung untuk 'penentuan nasib sendiri' Papua. Yakni Papua Niugini, Salomon Island, Fanuato, Fiji, Neokolonia, Kanaki, Tongga, Tufalo, Kribati kemudian negar\a negara kawasan Eropa untuk di tingkatan kampanye beberapa negara sudah mengkampanyekan pula," tukasn James.

Selang delapan (8) tahun ini semenjak 2009, kata James, Inggris, Belanda, Australia, NZ, Afrika Selatan, Uruguai, Ghana, Denmark, Timor Leste, Amerika Serikat (AS) tulah yang sudah terlihat jelas, mewakili unsur benua sudah dalam tahapan kampanye, kemudian di setingkat parlemen, maupun lembaga lembaga lainnya bahkan lembaga agama sudah jelas.

"Watak kolonialisnya terhadap rakyat Papua berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi di Papua, hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis," paparnya

Maka itulah, sambung Frans Nawipa, bertepatan dengan momentum ke-46 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut dan mendesak Rezim Penguasa Republik Indonesia, Joko Widodo -JK dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera memberikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua.

"Menutup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua. Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua," kemukanya.

Stop klaim Papua Bagian Dari NKRI, dan kemudian Indonesia, Amerika Serikat dan PBB segera akui Kedaulatan West Papua. Berbagai operasi militer dilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua.

"Kami mengharapkan adanya demokratisasi di Papua," Imbuh Frans Nawipa.[Nicholas]

RADARINDONESIANEWS.COM