LP3BH Telah Mengirim Laporan Jatuhnya Korban Sipil di Manokwari ke PBB

Aparat kepolisian dan Brimob membersihkan blokade Jalan Yos Sudarso pasca bentrok warga dengan aparat yang dipicu insiden penikaman Rabu malam.

LP3BH Kirim Laporan Bentrok Manokwari ke PBB

MANOKWARI, —  LP3BH Manokwari menyatakan telah mengirim laporan jatuhnya korban sipil yang tertembak polisi dalam bentrok Sanggeng, Rabu malam (26/10), ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy Kamis (27/10) mengatakan laporan tersebut dikirim melalui jaringan advokasi HAM internasional untuk Papua Barat di Jenewa – Swiss dan London – Inggris Raya.

“Kami mengirim laporan lengkap dengan kronologis kejadian dan data foto para korban yang mengalami luka tembak,” kata Warinussy dalam siaran pers yang diterima Cahaya Papua Kamis.

Dalam laporan itu LP3BH mendesak investigasi independen oleh KOMNAS HAM dengan pantauan pihak internasional termasuk mendesak kehadiran pelapor khusus Sekjen PBB urusan anti penyiksaan untuk masuk ke Manokwari.

Selain itu, LP3BH juga mendesak KOMNAS HAM meminta keterangan langsung dari Kapolres Manokwari (AKBP Christian Roni Putra) beserta Kasat Brimob Polda Papua Barat (Kombes Desman Tarigan) maupun Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Royke Lumowa.
 
Menurut Warinussy, para pihak tersebut diduga bertanggungjawab atas peristiwa kekerasan tersebut.
LP3BH juga mencatat peristiwa ini yang paling terburuk pasca Manokwari Berdarah September 1999 yang menewaskan John Wamafma dan belum pernah diselesaikan secara hukum hingga saat ini.
“LP3BH juga mendesak Kapolri segera memberhentikan dengan tidak hormat ketiga petinggi polisi di Papua Barat tersebut dari jabatannya dan menyerahkannya untuk mempertanggung-jawabkan tindakannya secara hukum hak asasi manusia yang adil, independen dan imparsial,” tandasnya.
Bentrok ini meletus akibat ditikamnya seorang warga Manokwari Vijay Paus Paus disebuah warung makan pada Rabu (27/10) malam sekitar pukul 22.00 WIT. Peristiwa itu memicu bentrok antar warga. Pos polisi Sanggeng menjadi sasaran amukan massa, dibakar.

Belakangan polisi yang tiba di lapangan untuk melerai bentrok melepaskan gas air mata dan sejumlah tembakan. 9 warga dilaporkan terluka, satu diantaranya meninggal dunia setelah terkena peluru.
Berikut adalah sembilan warga yang diduga menjadi korban tembak dan pemukulan yang dirilis LP3BH: Agus Wakum (17), Ruben Eppa (32), Antonius Rumbruren (25), Orgenes Asaribab (25), Paskal Mayor Sroyer (19), Martinus Urbinas (44), Kiki Suabey (35), Erikson Inggabouw-Yomaki yang identitas pastinya masih ditelusuri. Seorang lagi bernama Onesimus Rumayom (40) yang diduga meninggal setelah terkena peluru.

“9 (sembilan) warga sipil ini diduga keras telah mengalami luka tembak dari senjata api milik aparat keamanan Polda Papua Barat, Polres Manokwari dan Satuan Brimob Polda Papua Barat,” kata Warinussy.

Secara terpisah Kapolres Manokwari, AKBP Christian Roni Putra mengatakan, bentrokan antar polisi dan warga terjadi dipicu perlawanan warga. Menurut dia karena alasan itu aparat terpaksa memberikan tembakan peringatan. Kapolres mengaku, saat tiba di TKP bentrokan sudah reda dan korban kena tembak sudah dievakuasi ke rumah sakit.

“Pos polisi hancur dan terbakar, enam unit sepeda motor dinas juga ikut terbakar. Anggota juga melarikan diri karena terkepung. Kalau tidak lari mungkin jadi debu karena mereka menggunakan bom Molotov. Situasi ini, kami meminta bantuan brimob,” katanya. (ALF)

Sumber: CAHAYAPAPUA.com

 

Read more »

Kerusuhan Mereda Kota Manokwari Mencekam

 Manokwari, ON: Situasi Kota Manokwari, Papua Barat mencekam, meski bentrokan warga dan polisi sudah mereda. Namun, ratusan massa masih bertahan di sejumlah titik di jalan-jalan utama di Kota Manokwari.

Masa dan Polis telibat bentrok

Dari pantauan obornews.com, di sekitar Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Manokwari Selatan, Rabu (05/12/12) siang masih mencekam, sejumlah orang yang sempat melakukan pembakaran pos-pos polisi terlihat masih bertahan di sekitar jambatan Suhaba atau hanya berjarak 200 meter dari rumah duka keluarga korban penembakan oleh anggota Polres Manokwari.

Sementara itu, di sepanjang jalan Yos Sudarso sampai ke perempatan MErdeka, ratusan apara kepolisian juga masih berjaga-jaga. Saat in, jumlah aparat kepolisian di lokasi tidak sebanyak saat kerusuhan terjadi. Polres Manokwari telah menarikm mundur personilnya untuk mengamankan kantor Polres Manokwari.

Arus lalu lintas di bekas lokasi kerusuhan juga berangsur normal, kendaraan sudah dapat melitas di lokasi meski harus melaju perlahan karena di lokasi masih terdapat banyak material-material padat sisa-sisa pelemparan oleh massa ke petugas kepolisian.

Kobaran api yang membakar dua pos polisi di Jalan Yos Sudarso dan Jalan Panjeng serta kantor Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) di Jalan Siliwangijuga sudah dipadamkan.

BAW / Tri / Gunawan/ http://obornews.com

Read more »

Papua Masih Menghadapi Kebuntuan Politik

Muridan Satrio Widjojo, Koordinator Jaringan Damai Papua (photo Tim)

Manokwari - Muridan Satrio Widjojo, salah satu Koordinator Jaringan Damai Papua mengatakan, Papua masih menghadapi sebuah kebuntuan politik. Ada ketidakpercayaan antara pemerintah dan orang Papua, begitu sebaliknya.

Kebuntuan ini, terjadi pada tiap kejadian buruk. Kerap timbul pemahaman bahwa pemerintah sengaja mau hancurkan orang Papua. Misalnya penyakit babi di Lembah Baliem. Warga Wamena percaya, pemerintah sengaja masukan penyakit babi dan setelah itu, mau merampas tanah Orang Papua.

“Bahasa ini kuat sekali, orang juga percaya, HIV AIDS itu kerja intelejen, saya mau katakan, bahwa ini ada semacam tembok besar yang menghalangi pemerintah dan masyarakat,” kata Muridan pada Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai di Manokwari, Papua Barat, Sabtu lalu.

Menurut dia, mengatasi masalah Papua, pemerintah telah beritikad baik. Pemerintah mengutus Farid Husein yang telah bertemu banyak tokoh. Husein sukses dalam proses perdamaian di Aceh.

Pemerintah juga membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. “Dari proses-proses ini, kami sebetulnya ingin mendorong agar pemerintah melihat masalah Papua secara sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa, yang mengolah Papua itu ada banyak jajaran, sehingga untuk mensinergikan itu, butuh kerja besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, karena begitu banyak jajaran, kebijakan menjadi tidak jelas. “Disini kita semua mencoba memperbaiki, bahwa ada kebijakan yang jelas untuk Papua, hanya belum mengarah dan efektif,” ujarnya lagi.

Muridan berpendapat, tembok yang memisahkan Jakarta dan Papua bukan hanya orang Papua, juga antara keduanya sebagai masyarakat sipil. “Untuk itu kita buat Jaringan Damai Papua yang koordinatornya ada dua, yaitu di Jakarta dan Papua,” katanya.

Proses semacam ini, lanjutnya, baik untuk dimulai, meski ada resiko-resiko yang harus dihadapi. “Untuk itu kita ajak pemerintah melihat persoalan Papua secara positif, tidak hanya dengan mengirim tentara dan keamanan ke Papua, tapi ada sisi lain yang harus diajak bicara, itulah perlu dialog,” pungkasnya.(Tim/Manokwari) aldp-papua.com

Read more »

Tokoh Papua Bentuk Negara Federasi

MANOKWARI - Sekretaris Umum Dewan Adat Papua (DAP), Zeth Rumbobiar menyayangkan sikap Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang enggan menerima Tim Tujuh yang merupakan perwakilan 7 wilayah di tanah Papua. Padahal 7 tokoh Papua tersebut sudah jauh-jauh datang dan mengharapkan bertemu dengan orang nomor satu di Pemerintahan Republik Indonesia ini.  “Tim Tujuh mewakili wilayah atau tujuh negara bagian Negara Federasi Papua Barat, ada yang dari Jayapura,Serui,Manokwari dan lain-lain. Tapi kedatangan kami ditolak Presiden Indonesia,” kata Rumbobiar kepada wartawan di kantor DAP wilayah Manokwari, kemarin (11/10).

Menurut Rumbobiar, maksud pihaknya ingin bertemu dengan presiden SBY untuk menyampaikan surat dari Presiden Negara Federal Repulik Papua Barat (FRPB), Foskorus Yaboisembut agar dapat menindaklanjuti pembicaraan dialog atau negosiasi. “Kita diutus ke sana (Jakarta,red) untuk membicarakan hal itu. Tapi setelah di sana, kami Tim Tujuh tidak diterima,kami ditolak,” tandasnya.

Dengan perasaan kecewa, Tim Tujuh kembali ke Papua. Meski demikian lanjut Rumbobiar, mereka menyerahkan surat ke Istana Negera di Jakarta perihal Pelaksanaan  Pra Negosiasi Tahap Kedua. Dalam surat tersebut, diminta kepada Indonesia utuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan tindak lanjut pra negosiasi antara NFRPB dan NKRI.  “Pra negosiasi tahap pertama kami telah lakukan pada tanggal 14 Agustus 2012 dengan mengirim tim khusus ke secretariat negara Indonesia di Jakarta. Tidak melakukan tatap muka,hanya lewat surat,” terangnya.

Ditambahkannya, pada 19 Oktober mendatang, akan ada perayaan 1 tahun pemulihan Kemerdekaan Bangsa  Papua. Pada kesempatan tersebut, akan dikibarkan bendera Papua bersama-sama bendera Merah Putih. “Kita juga akan mengundang pemerintah Indonesia dalam perayaan. Kita juga sedang memperjuangkan pengalihan pemerintahan dari Indonesia ke Negara Federasi Papua Barat. Surat-surat sudah kami sampaikan ke Presiden,kementerian-kementeri an,Panglima dan kepolisian,” imbuhnya.

Sumber: .jambiekspres.co.id

Read more »

Bendera Bintang Kejora Berkibar di Kantor DAP Manokwari

Sejumlah bendera Bintang Kejora yang dibentangkan oleh ratusan massa di halaman kantor DAP wilayah II Manokwari dalam memperingati Hari Pribumi Sedunia, Kamis (9/8)

MANOKWARI -- Puluhan bendera Bintang Kejora (BK) dibentangkan di halaman kantor Dewan Adat Papua wilayah II Manokwari oleh ratusan massa dalam memperingati Hari Pribumi Sedunia, Kamis (9/8).

Bendera Bintang Kejora berbagai ukuran itu, akan diarak massa saat melakukan aksi longmarch memperingati Hari Pribumi yang jatuh pada Kamis, tanggal 9 Agustus 2012.

Namun keinginan massa untuk membawa bendera tersebut, dihalangi petugas dari Polres Manokwari dan Brimob Detasemen C Polda Papua di Manokwari yang berjaga di depan pintu gerbang kantor DAP.

Awalnya, massa bersikeras untuk tetap membawa bendera tersebut, tetapi aparat keamanan tidak mengizinkan massa keluar halaman kantor. Setelah muncul kesepakatan antara massa dan aparat kepolisian, bendera Bintang Kejora akhirnya diturunkan.

Sementara itu, longmarch yang dilakukan oleh ratusan masyarakat yang tergabung dalam Dewan Adat Papua ini, sempat diwarnai kericuhan, setelah aparat kepolisian kembali melarang massa pendemo menggunakan alat pengeras suara. Nyaris terjadi saling lempar batu antara massa dan polisi, namun hal itu segera dicegah sebagian pendemo lainnya.

Longmarch kemudian dilanjutkan melalui jalan-jalan di dalam kota Manokwari, dan berakhir di Gereja Elim Kwawi. Dalam memperingati Hari Peribumi Sedunia tahun ini, para pendemo meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk tidak melakukan genoside atau pemusanahan etnis terhadap orang Papua. 

Editor :Farid Assifa

 

KOMPAS.com

 

 

Read more »

Perempuan Papua Pamer Kerajinan

Menteri Negera Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar disambut tarian adat Papua saat akan membuka pameran kerajinan perempuan Papua di Manokwari, Kamis (26/7).

MANOKWARI -- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP dan PA) Linda Amalia Sari Gumelar membuka Pameran Kerajinan Perempuan Asli Papua, Kamis (26/7) di Manokwari, Papua Barat.

Dalam kesempatan itu Linda mengatakan, lewat pameran yang dilaksanakan secara rutin diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan perempuan asli Papua dalam perannya meningkatkan kesejahteraan.

"Ini merupakan semangat dari MRPB untuk memberdayakan perempuan asli Papua. Ini satu langkah sangat baik dan perlu diteruskan," ujar Linda ketika membuka pameran.

Pameran kerajinan perempuan asli Papua yang dilaksanakan Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) ini dirangkai dengan kegiatan Dialog Eksklusif dengan menghadirkan sejumlah pembicara diantaranya meneg PP dan PA, kepala UP4B, gubernur Papua Barat, ketua MRPB dan beberapa pembicara lainnya.

Di awal sambutannya, Meneg PP dan PA Linda Amalia Sari Gumilar menyampaikan pesan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono untuk perempuan asli Papua.

"Sebetulnya hari ini saya ada sidang kabinet, tapi karena ada acara ini (pembukaan pameran), saya diizinkan oleh Bapak Presiden untuk bertemu mama-mama tercinta dan Bapak Presiden menyampaikan pesan agar mama-mama tetap semangat," kata Linda Gumelar menyampaikan pesan Presiden.

Dikatakan Linda, dengan adanya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat telah membuka pemberdayaan termasuk perempuan asli Papua. Pemerintah sangat menaruh perhatian penuh bagi percepatan pembangunan di tanah Papua dengan hadirnya UP4B.

Menurutnya, kalau berbicara kesetaraan gender terdapat di semua sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaaan, ekonomi, perdagangan dan lainnya.

"Pembangunan akan berjalan baik bila dapat melaksanakan kesetaraan gender. Ada keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Untuk menjadikan perempuan berkualitas maka harus ditingkatkan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi," ujarnya.

Kegiatan pameran kerajinan tangan perempuan asli Papua, kata meneg PP dan PA, merupakan salah satu dari upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi. Namun demikian, yang perlu diperhatian adalah pendidikan dan kesehatan perempuan.

Kegiatan dialog dan pameran tersebut dibiaya oleh meneg PP dan PA, UP4B, PT. Freeport, Pemprov Papua Barat dan MRPB. Pameran tersebut menghadirkan wakil dari 10 kabupaten dan 1 kota serta kelompok perempuan lainnya.

Editor :

Farid Assifa

 

 

KOMPAS.com

 

 

 

 

 

Read more »

Jadi Tersangka, Anggota Dewan Kembalikan Pinjaman Rp 17 M

MANOKWARI - Pinjaman dana APBD Provinsi Papua sebesar Rp22 miliar oleh anggota DPR Papua Barat secara berangsur-angsur mulai dikembalikan oleh para anggota dewan. Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Ir.M.L.Rumadas,MSi mengatakan, hingga pertengahan 2012, uang pengembalian pinjaman telah mencapai Rp17 miliar dari total pinjaman Rp22 miliar.

‘’Sudah mengembalikan Rp17 miliar,’’ kata Rumadas kepada Radar Sorong (JPNN Group) Selasa (24/7).
 
Sekda mengatakan, uang Rp 22 miliar itu dipinjam oleh anggota DPRPB lewat BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Provinsi Papua Barat, PT Papua Doberai Mandiri (Padoma). ‘’Uang pengembalian diserahkan ke PT Padoma, bukan ke kas daerah. Mereka (anggota DPRPB) bukan pinjam ke pemerintah daerah, tapi di PT Padoma,’’ tandas Sekda lagi.
 
Walau pengembalian sudah mencapai Rp17 miliar dari total pinjaman Rp22 miliar, namun menurut Sekda, belum semua anggota Dewan membayar angsuran pinjaman. ‘’Ada yang belum mengembalikan sama sekali,’’ ujarnya.
 
Sebagaimana diketahui, karena meminjam uang Rp22 miliar itu semua anggota DPRPB berjumlah 44 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Bahkan Sekda dan pimpinan DPRPB telah dipanggil Kejati Papua untuk dimintai keterangan.
 
Penetapan 44 anggota DPRPB sebagai tersangka dugaan korupsi menjadi  perhatian luas.  Pada sejumlah kesempatan Kejati Papua, membeberkan. dugaan korupsi yang melibatkan 44 anggota dewan dan Sekda Papua Barat, merugikan negara sebesar Rp22 milliar. Kendati sudah dikembalikan sebagian, proses hukum tetap jalan.
 
Sebelumnya,  Ketua DPRPB, Yosep Johan Auri mengatakan, dana Rp22 miliar ini dipinjam oleh anggota Dewan dan akan dikembalikan, sehingga tak pantas untuk diproses secara hukum. (lm)

 

 

http://m.jpnn.com/news.php?id=134709

 

 

Read more »