Mahasiswa Bicara Kisruh Pilkada Di Dogiyai Papua

Kisruh Pilkada dan Konflik Horizontal  Mahasiswa Bicara Kisruh Pilkada Di Dogiyai Papua  ditulis oleh Frans Tomoki di Jakarta
Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat, sehingga peran yang diembankan harus pro terhadap kepentingan rakyat. Salah satunya dengan mengangkat dan menyuwarakan persoalan sosial masyarakat yang ada. Posisi mahasiswa sebagai agen perubahan dan motor penggerak pembangunan harus mampu menopang untuk melakukan perubahan di lingkungan masyarakat dan daerah. Mahasiswa harus peka dalam menanggapi persoalan sosial masyarakat yang ada, serta memberikan kontribusi baik pikiran, ide maupun gagasan sebagai solusi yang solutif terhadap permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah dengan adanya kisruh Pemilukada di Papua. Pemilukada Dogiyai mulai berlangsung sejak 2011 tahun lalu, dan sampai saat ini belum juga selesai. Keperihatinan datang dari mahasiswa asal Dogiyai yang kuliah di Jawa dan Bali, melalui Tim Peduli telah mengadakan seminar dan diskusi, untuk membahas kisruh pemilukada, sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Ambros Yobe Ketua Tim Peduli mengaku kuatir bila Dogiyai juga terjadi konflik yang sama seperti Puncak Papua dan Toligara yang telah memakan korban jiwa. Untuk itu, kami menghimbau kepada semua pihak, agar dengan lapan dada harus menerima keputusan apapun dari Mahkama Konstitusi, ungkapnya. Selain itu, Mahasiswa juga berharap melalui Team Peduli Dogiyai Dou Enaa dapat memberikan solusi dalam penyelesaian kisruh Pemilukada. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik horizontal di masrakat mahasiswa Dogiyai melalui Tim Peduli menyampaikan beberapa sikap, sebagai desakan maupun himbauan kepada pihak-pihak terkait dalam pemilukada Kabupaten Dogiyai.  1. Mendesak kepada Mahkama Konstitusi untuk segera memutuskan sesuai prosedur hukum dan UU yang berlaku, agar tidak menjadi panjang kisruh pemilukada di Dogiyai. 2. Semua pihak harus menerima keputusan akhir yang akan diambil dan diputuskan oleh Mahkama Konstitusi. 4. Apa bila pada akhir keputusan terjadi konflik horizontal di masyarakat Dogiyai, maka ketiga kandidat beserta KPU Daerah Dogiyai harus bertanggung jawab. 3. Jangan jadikan sarang Daerah Operasi Militer (DOM) di Kabupaten Dogiyai dengan alasan kisruh Pemilukada. 4. DPR harus mengkaji dan meminta laporan pertanggunjawaban (LPJ) pemakaian dana kampanye kepada calon kandidat sesuai dengan undang-undang . 5. Siapapun yang akan terpilih Kepalah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengedepankan pembangunan di segala bidang, sesuai dengan Motto Dogiyai Dou Enaa. Sebagai tindak lanjut seperti yang diharapkan mahasiswa, supaya kisruh pemilukada berakhir dengan aman dan damai, Ambros Yobe mengatakan sedang mengawal proses berjalannya sidang di Mahkama Konstitusi. Sementara itu, sidang kisruh pemilukada kabupaten Dogiyai untuk mendengarkan saksi berlangsung tadi siang pukul 11.00 WIB. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali pada Senin 14 Mei 2012 mendatang.