Dua Orang Ini Dianiaya Aparat Pada Aksi 19 Desember 2016

Eddy Yalak (22) Korban kekerasan aparat yang mengakibatkan tangan kanan patah saat aksi pada 19 Desember 2016. (Arnold Belau - SP))

JAYAPURA — Edy Yalak (22) dan Jack Mote (24), aktivis KNPB Pusat mengalami luka serius akibat dipukul aparat keamanan Indonesia, Senin (19/12/2016) di Waena, Kota Jayapura, Papua.

Edy Yalak mengalami patah tulang, tangan bagian kanan. Sedangkan, Jack Mote luka serius di uluh hati dan kepala bagian belakang bocor karena dipukul dan ditarik dengan kasar gabungan polisi dan TNI pada 19 Desember 2016.

Keduanya ditangkap aparat keamanan pada pagi hari sekitar pukul 09:30 WP. Mulanya Edy bersama rekan lainnya ditangkap di jembatan Ekspo Waena. Sementara, Jack Mote ditangkap di depan jalan masuk sekretariat KNPB pusat di Vietnam, Perumnas 3 Waena.

Usai keduanya dianiaya hingga luka yang serius, pihak aparat keamanan tak segera melarikan ke rumah saki terdekat. Edy dan Jack bersama rekan-rekan lainnya malah dibawa ke Polresta Jayapura.

Mendekam di ruang tahanan selama beberapa jam dengan harus menahan derita, selanjutnya keduanya dikawal ketat pihak aparat, berobat di RSUD Dok 2 Jayapura. Pada tengah malam, kedua korban dipulangkan atas permintaan pengurus KNPB Pusat.

Edy dan Jack kepada wartawan mengaku mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari aparat keamanan.

“Tangan saya patah karena saya tadah karet mati yang digunakan oleh polisi saat memukul massa aksi, termasuk saya,” kata Edy ketika diwawancarai di sekretariat KNPB pusat, Selasa (20/12/2016).

Di tempat yang sama, Jack Mote juga mengaku mendapat perlakuan buruk dari aparat gabungan. Ia saat itu mengamankan massa aksi yang rencananya akan menuju ke kantor DPR Papua.

Karena masih menderita, keduanya harus menjalani perawatan di sekretariat KNPB Pusat.

Perlakuan sama juga dialami sejumlah massa dari berbagai kabupaten/kota saat aksi damai. Tindakan intimidasi, penangkapan hingga penyiksaan terjadi pada aksi gugat Trikora 55 tahun silam dan mendukung ULMWP menjadi anggota full member di MSG, Senin (19/12/2016).

Setidaknya 511 orang ditangkap di berbagai daerah.

Ones Suhuniap, sekretaris umum KNPB Pusat, dalam keterangannya menjelaskan, di hari itu banyak aktivis yang ditangkap dan dipulangkan. Namun dua orang anggota KNPB atas nama Hosea Yeimo dan Mael Alua ditetapkan sebagai tersangka.

Alasan penahanan kedua aktivis itu, menurut Ones, belum jelas.

“Pihak kepolisian menetapkan keduanya sebagai tersangka karena menolak menandatangani BAP yang diminta penyidik,” katanya.

Ones klaim keduanya tak bersalah karena aksi tersebut tak anarkis. “Mereka dua dikenakan pasal makar dan pasal penghasutan. Bahkan sampai saat ini masih ditahan di Polresta Jayapura.”

Ironisnya, beber dia, di Wamena, beberapa anak kecil dibawah umur juga ditangkap aparat gabungan. Anak-anak kecil itu menjalani proses penahanan di Polres Jayawijaya.

Pewarta: Mary Monireng/ SUARAPAPUA.com

Read more »

Ratusan PNS Papua Aksi Dukung Pengembalian Dana Otsus ke Pemerintah Pusat

Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAYAPURA - Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melakukan aksi penandatanganan dukungan terhadap wacana Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mengembalikan dana Otonomi Khusus (Otsus) ke pemerintah pusat. Sebab dana tersebut dinilai tidak adil.

Aksi dukungan PNS ini dilaksanakan seusai apel gabungan di lapangan Kantor Gubernur Papua, Senin (7/3/2016), dengan menandatangi sebuah spanduk kosong.

Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan PNS ini meminta agar pemerintah pusat menarik kembali dana otsus karena dianggap tidak adil pembagiannya.

Ratusan pegawai yang tergabung dalam Solidaritas PNS Provinsi Papua ini mengancam akan mogok kerja jika permintaannya tidak digubris oleh pemerintah pusat.

Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya menolak dana otsus di wilayahnya dikarenakan tidak adilnya pembagian anggaran tersebut.

"Tingkat kesulitan di Papua sangatlah tinggi, namun mengapa dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat hanya mendapat Rp7 triliun per tahun, tetapi Aceh mendapat jumlah yang sama per tahunnya," katanya, dikutip laman Antara. 

Sebelumnya, Lukas Enembe mengancam akan mengembalikan dana otsus kepada pemerintah pusat, lantaran pemerintah pusat selalu mencurigai kepala daerah di Papua.

"Jadi daripada menjadi isu politik yang mendiskreditkan pejabat di Papua, bisa-bisa semua masuk penjara, lebih bagus kita kembalikan saja dana otsus itu, pikiran saya seperti itu," katanya. (iy)

 (TEROPONGSENAYAN)

Read more »

Banyak Penduduk Gelap, Papua Adakan Razia e-KTP

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Provinsi Papua,Yan Piet Rawar (Ist)

JAYAPURA - Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Provinsi Papua, menghimbau kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi ini untuk melakukan razia e-KTP, mengingat hingga kini masih ada penduduk yang belum memiliki e-KTP bahkan ada yang belum melakukan perekaman e-KTP.

“Kami menghimbau kepada Dinas Kependudukan kabupaten/kota untuk melakukan razia e-KTP, hal ini penting dilakukan karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak penduduk masuk ke Papua, dengan agenda yang tidak jelas,” tegasnya kepada Bergelora.com di Kantor Gubernur Papua, Kamis (11/3).

Sebab hingga kini baru 20 persen penduduk di Provinsi Papua yang melakukan perekaman e-KTP. Padahal sosialisasi untuk e-KTP telah dilakukan berulang kali.

Hal ini diharapkan menjadi perhatian Dinas Kependudukan kabupaten/kota untuk mendorong warganya untuk melakukan perekaman e-KTP.

“e-KTP ini kan sangat penting bagi setiap penduduk, termasuk kita di Papua, oleh sebab itu kita sudah menginstruksikan untuk kabupaten/kota untuk melakukan pengecekan kepada masyarakat yang belum memiliki e-KTP,”tukasnya.

Sebab terkait tentang regulasi tentang pengendalian penduduk di Papua, Rawar menegaskan merujuk pada regulasi tentang kependudukan yakni Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Pengendalian Penduduk serta Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Penduduk diharapkan diimplementasikan di kabupaten/kota mengingat setiap penduduk yang masuk maupun keluar harus didata secara efektif.

“Memang kita harus akui, bahwa implementasi perdasi maupun pergub ini belum dilakukan secara baik, sehingga dalam waktu dekat kami perlu melakukan pemanduan kepada aparatur sehingga kita mempunyai satu persepsi dalam rangka implementasi pergub tersebut,”tutupnya. (Yohana)

 bergelora.com

Read more »

LP3BH Minta Tekanan Internasional Atas Kapolres Sorong yang Mengintimidasi Pengacara dan Kliennya

JAYAPURA, rasudofm -  Di tengah sorotan dunia internasional atas tuntutan kemerdekaan Papua, aparat kepolisian justru membuat tindakan yang tidak terpuji dan melanggar hukum.


Penasihat hukum tersangka Isal  Klaibin yang dtahan karena tuduhan makar,  Jumat (10/5) melayangkan protes keras terhadap Kapolres Sorong  akibat ulah beberapa anggota Polres Sorong yang telah melanggar hak dan kebebasan para pengacara saat berbicara dengan klien.

 Tindakan aparat kepolisian itu telah melanggar ketentuan Pasal 54, 55, 56, 57, 69, dan 70 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana [KUHAP], karena saat tim penasihat hukumnya sedang berbicara dengan tersangka Isak Klaibin, ada oknum anggota reskrim Polres Sorong yang mengambil rekaman dengan manggunakan camera video (handy cam) dan alat bantu rekam (voice recorder).

Advokat Yanti Gasperz merasa tidak nyaman dan terintimidasi dengan perbuatan anggota itu, sehingga dia melayangkan protes ke Kasat Reskrim Polres Sorong Menurut Yanti, Kasat Reskrim Polres Sorong menerima protes tersebut.

Tetapi ketika dirinya hendak berbicara dengan kliennya lagi,  ada 2 orang anggota polisi berpakaian preman kembali masuk. 

Yenti kecewa, marah, dan memprotes tindakan aparat kepolisian itu. Yenti pun memutuskan menghentikan pembicaraan dengan kliennnya tersebut.   

Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), Yan Cristian Warinusy  di Papua, sabtu (11/5), mengatakan,  LP3BH Manokwari  adalah organisasi yang menugaskan Yanti dan Semuel bersama para advokat lain untuk mendampingi 6  orang tersangka makar di Polres Sorong.

Pihaknya sangat berkeberatan dan  memprotes keras tindakan Kapolres Sorong dan jajarannya yang sangat tidak menghormati hukum acara pidana yang berlaku.

Terutama berkenenaan dengan hak-hak tersangka dan penasihat hukumnya tersebut.  

“LP3BH karena itu meminta dukungan dan tekanan semua pihak yang berkompeten di Indonesia terhadap Kapolres Sorong tersebut, dan juga tekanan internasional sangat diperlukan dalam kasus ini agar hukum benar-benar ditegakkan untuk membuktikan siapa sebenarnya yang ada di balik skenario poltik dari kasus Distrik Aimas-Sorong, Papua Barat, ” kata Yan, yang juga Sekretaris Komisi HAM, Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan BP Klasis GKI Manokwari. [154/suarapembaruan.com]

Read more »

IRT Ditemukan Tewas di Abepura, Jayapura

Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAYAPURA - (Kamis, 28/3/13) Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) dengan identitas, Frederika Bonay (39) ditemukan tewas dibunuh secara sadis, Kamis (28/3) pagi pukul 08.00 WIT di mata air jalan, tepatnya belakang Asrama Kampus STIE, Vuria-Kotaraja Dalam, Distrik Abepura, Jayapura.

Dalam tubuh korban di tenmukan beberapa luka, diantaranya, luka bacok dibagian dahi hingga daging keluar, luka bacok dibagian leher belakang serta beberapa luka memar dibagian tubuh.

Korban ditemukan tewas, ketika salah seorang warga bernama Albert Baransano hendak kerja ke kebun namun melihat korban dalam keadaan terbaring di bawah pohon.

Penasaran melihat korban sehingga secara pelan-pelan didekati dan ternyata korban sudah meninggal dalam keadaan luka bacok. Saat itupula, saksi langsung melaporkan kejadian itu ke Mapolsek Abepura.

Data yang diperoleh media, diduga sebelum pelaku membunuh korban terlebih dahulu diperkosa dibawah pohon dan ketika melampiaskan hasratnya langsung dibunuh secara sadis.

Bahkan, lokasi kejadian sempat gempar ketika warga menyaksikan langsung meninggalnya korban, dan kini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP serta memanggil saksi-saksi.

Kapolsek Abepura, Kompol Decky Hursepuny ketika dikonfirmasi, melalui Kanit Reskrim, Ipda Jerry Koagow membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. "Saat dilokasi, melihat korban dibunuh dan kita masih kembangkan," ujarnya singkat.


(Herawati/Sindo TV/hol)

Read more »

Dinkes Jayapura: Perempuan Paling Rentan Tertular HIV/AIDS

Perawat melakukan perawatan terhadap
pasien penderita HIV di Rumah Sakit
Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.
FOTO: AFP PHOTO / ROMEO GACAD

Kian bertambahnya kasus penularan HIV/AIDS melalui hubungan heteroseksual berakibat pada meningkatnya kerentanan kaum perempuan tertular penyakit tersebut.

Kepala Dinas kesehatan (Dinkes) Kota Jayapura, Dolarina De Breving, menyebutkan bahwa kalangan perempuan paling rentan tertular HIV/AIDS.

"Perubahan penularan HIV/AIDS dari semula didominasi jarum suntik secara bersama-sama, berubah menjadi heteroseksual berakibat pada meningkatnya kerentanan kaum perempuan tertular penyakit tersebut," katanya di Jayapura, Sabtu (8/12).

Dolarina menambahkan, saat ini perempuan harus diberi hak untuk melindungi diri. Untuk itu, Dinkes Kota Jayapura terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang telah berkeluarga untuk menghormati kaum perempauan.

"Kami berharap dengan sosialisasi itu dapat mampu menghapus stigma dan diskriminasi, serta meningkatkan partisipasi laki-laki atau suami dalam pemenuhan hak reproduksi perempuan," jelasnya.

Ketika ditanya jumlah temuan penderita baru, dia mengatakan, hal tersebut merupakan yang tampak dipermukaan, namun yang belum di ketahui masih banyak.

"HIV/AIDS itu seperti gunung es. Yang tampak belum seberapa. Tetapi yang belum kita ketahui lebih banyak," katanya.

Untuk itu, pihaknya terus gencar melakukan penyuluhan di setiap kesempatan baik sekolah maupun tempat ibadah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memeriksakan diri.

"Kami berharap, melalui tema ini mampu menghapus stigma dan diskriminasi serta meningkatkan partisipasi laki-laki atau suami dalam pemenuhan hak reproduksi perempuan," tukasnya.

Berdasarkan data Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Papua, triwulan kedua atau per 30 September 2012 tercatat penderita HIV/AIDS di daerah tersebut mencapai 13.196 kasus.

Terdiri dari laki-laki sebanyak 2.384 dan AIDS sebanyak 4.323 kasus, sedangkan di kaum perempuan HIV sebanyak 2.857 kasus dan AIDS sebanyal 3.521 kasus. Dan 111 kasus tidak diketahui.

Sementara jika dilihat dari kelompok umur, usia 25 - 49 tahun yang menderita HIV/AIDS terbanyak, yang mana HIV berjumlah 3.015 kasus dan AIDS 4.701 kasus. Usia 20 - 24 tahun yang menderita HIV/AIDS sebanyak 2.996 kasus dengan HIV 1.238 kasus, dan AIDS 1.758 kasus.

Kemudian untuk kelompok umur dibawah 1 tahun sebanyak 53 kasus HIV/AIDS, kelompok umur 1 -4 tahun 296 kasus HIV/AIDS, kelompok umur 15 - 19 tahun 1.300 kasus HIV/AIDS dan untuk kelompok umur 50 tahun keatas sebanyak 422 kasus, sisanya sebanyak 413 kasus tidak diketahui.

Sedangkan untuk sumber penularan HIV/AIDS, heteroseksual sebanyak 12.814 kasus, penularan dari ibu kepada bayi (perinatal) yakni sebanyak 241 kasus, biseksual sebanyak 19 kasus, IDU sebanyak 7 kasus, transfusi daerah sebanyak 4 kasus, dan yang tidak diketahui 94 kasus.

Jumlah penderita tertinggi masih berada di Kabupaten Mimika sebanyak 2.823 kasus dan disusul Kota Jayapura sebanyak 2.666 kasus.

Penulis: Antara/Ririn Indriani

Read more »

Pemkab Jayapura Akan Cabut Ijin Miras

Jayapura - Untuk mewujudkan Kabupaten Jayapura aman dan nyaman, pemerintah setempat akan mencabut ijin minuman keras yang masih beroperasi di Sentani dan sekitarnya.

Pemerintah Kabupaten Jayapura tengah mencanangkan program pencabutan ijin miras di Wilayah Sentani dan sekitarnya.

Bahkan Pemkab setempat memberikan waktu kepada pemilik toko maupun kios miras segera mungkin mengurus pencabutan ijin penjualan minuman keras di instansi terkait.

Menurut Wakil Bupati Jayapura, Robert Djoenso, pihaknya mencabut ijin penjualan miras agar angka kriminalitas yang terjadi akibat minuman keras dapat ditekan.

Pencabutan ijin miras ini bukan dilakukan secara total, namun pada tahun 2013, Pemkab Jayapura akan menyeleksi tempat mana yang layak menjual minuman keras.

Kapolres Jayapura, AKBP Royce Langie mengatakan bagi anggota Polri yang terbukti menjualn minuman keras, terpaksa akan ditindak sesuai hukum berlaku.

Pemkab Jayapura akan melakukan koordinasi bersama Disperindagkop, Polres Jayapura dan elemen masyarakat sebelum melakukan pencabutan ijin miras.(Daniel Eluay/ toptvpapua.com)

Read more »

Survey: Sekolah di Jayapura Masih Lakukan Pungli

Jayapura - Mayoritas atau sekitar 90 persen sekolah negeri  di Jayapura, Papua masih memungut biaya pendidikan.
Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga kajian CSIS bersama ICS Papua di sepuluh sekolah di Kota Jayapura. Koordinator Program CSIS Vidhyandika Perkasa mengatakan seharusnya  biaya pendidikan untuk tingkat SD sampai SMA di Kota Jayapura tidak dipungut biaya alias gratis.

“Dan misalnya dari aspek uang masuk atau uang bulanan, seragam, buku, semua harus bayar. Ini negeri dan 90% bayar dan harus bayar. Dan misalnya untuk uang masuk dari 10 sekolah itu 91,8% harus membayar. Hanya 8,2 yang gratis. Misalnya untuk buku pelajaran mereka rata-rata orang tua murid harus bayar kira-kira Rp 10-50 ribu. Misalnya untuk seragam juga hal yang sama, rata-rata membayar Rp 100 ribu-an. Tapi tetap kan kalau sekolah itu gratis ya harus gratis semuanya harus gratis tidak ada elemen penarikan uang dari masyarakat,” jelasnya.

Perkasa menambahkan masyarakat bisa melaporkan kualitas pendidikan dan kesehatan kepada lembaga tersebut. Caranya dengan mengisi kartu pelaporan warga yang telah disebar CSIS dan ICS Papua. Laporan itu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pendanaan daerah. Kartu tersebut juga sebagai pengawasan terhadap Pemerintah Kota Jayapura.

KBR68H

Read more »

GOR Dirusak, Pemkab Jayapura Lapor Ke Polisi

Sentani – Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua melaporkan aksi pengerusakan Gedung Olah Raga (GOR) Toware ke kepolisian setempat. Perusakan Gor diduga dilakukan oleh masyarakat setempat. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Edison Muabuay menduga aksi ini dilakukan akibat masalah sengketa tanah GOR yang sampai saat ini belum dibayarkan pemerintah. Kata dia akibat pengerusakan tersebut sejumlah kaca GOR Toware pecah.

“ iya ada terjadi kerusakan, terjadi kerusakan di bagian belakang terutama kaca. jadi datanya sudah ada dan kebetulan ada nama-nama warga yang bisa di panggil awal untuk di mintai keterangan, selanjutnya akan diketahui duduk persoalannya tentang mengapa mereka melakukan itu terus kemudian berapa besar kerusakannya."jelasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Edison Muabuay mengaku saat ini kepolisian Jayapura masih menyelidiki kasus tersebut. Masyarakat adat suku Tungkoye sempat memalang Gedung Olah Raga (GOR) Toware. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk membayar ganti rugi lokasi tersebut. namun Pemerintah Kabupaten Jayapura mengklaim lokasi tersebut sudah dibayar lunas.

 KBR68H

Read more »

Pemda Paniai Serahkan Bantuan Kepada Mahasiswa

Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai memberikan bantuan studi kepada mahasiswa Paniai di Kota Jayapura (Foto: Arnold Belau/SP)

PAPUAN, Jayapura,(Suarapapua.com)., -Kamis (08/11) kemarin, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai, melalui  dinas kesejahteraan sosial telah menyerahkan bantuan studi kepada ratusan mahasiswa asal kabupaten Paniai, yang sedang mengenyam studi Kota Jayapura, Papua.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Paniai, Eddie Rante, ketika ditemui suarapapua.com, kemarin di Café Prima Garden mengatakan bahwa pemerintah daerah Paniai serius dan terus bertekad untuk membantu mahasiswa asal Paniai di berbagai kota studi, termasuk di Jayapura.


“Bantuan yang kami berikan antara lain alat-alat elektronik, alat-alat perabot asrama dan dapur, dan termasuk bantuan berupa uang untuk menunjang studi mereka,” kata Eddie kepada media ini.
Menurut Eddie, sebenarnya program tersebut sudah lama direncakana, namun baru kali ini bisa terlaksan karena berbagai kesibukan, termasuk agar dapat memacu mahasiswa belajar agar kemudian hari bisa kembali untuk membangun Paniai.

Disampaikan juga, Tahun 2007 hingga tahun 2011, pemda sudah berhasil membangun beberapa asrama permanen, di Jayapura ada 3 lokasi, Manokwari ada 2 lokasi, Nabire ada 2 lokasi, dan Jogja 1 lokasi.
“Kami pemda Paniai melayani mahasiswa yang tersebar di 18 kota study di seluruh Indonesia, 4 kota studi sudah memiliki asrama permanen, dan sisanya belum, kedepannya kami akan terus usahakan,” kata Eddie.
Ketka disinggung soal sumber dana, Eddie menyatakan dana tersebut bersumber dari dana bantuan Otonomi Khusus, dan jika di totalkan kurang lebih 1 milyard rupiah yang telah dihabiskan pemda.

Kepala Dinas yang telah puluhan tahun mengabdi di Paniai ini juga berharap mahasiswa asal Paniai dapat belajar dan menimbah ilmu dengan sungguh-sungguh, agar dapat kembali membangun Paniai di kemudian hari.

Sementara itu, Sekertaris Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai, Alex Pigome, menyampaikan ucapan terima kasih mewakli mahasiswa di kota studi Jayapura atas perhatian pemda terhadap mereka.
“Kami juga masih berharap di tahun-tahun mendatang pemda bisa terus memperhatikan segala kebutuhan kami,” tutupnya.
ARNOLD BELAU

 Sumber:http://suarapapua.com/pemda-paniai-serahkan-bantuan-kepada-mahasiswa/

Read more »