Showing posts with label Pasific Focus. Show all posts
Showing posts with label Pasific Focus. Show all posts

Uskup Vanuatu Pembela Nasib Rakyat Papua Meninggal Mendadak

Uskup Gereja Anglikan Vanuatu dan Kaledonia Baru, James Ligo (Foto: Anglican Aid)

PORT VILA - Uskup James Ligo, pemimpin Gereja Anglikan di Vanuatu dan Kaledonia Baru, dilaporkan meninggal secara tiba-tiba pada akhir pekan lalu di Luganville, Vanuatu, saat melakukan perjalanan ke Provinsi Penama.

Vanuatu Daily Post melaporkan jenazah disemayamkan di Gereja Anglikan Tagabe, Port Vila, ibukota Vanuatu setelah diterbangkan dari Luganville. Pada hari Selasa (26/12) pagi, presiden, perdana menteri, sejumlah menteri Vanuatu beserta perwakilan tetua adat melayat jenazah memberikan penghormatan. Pada hari itu juga James Ligo dimakamkan di Lembah Teuma, di Efate.
Penyebab meninggalnya uskup yang dikenal sangat kritis terhadap Indonesia menyangkut persoalan Papua, belum diketahui. Sejumlah sumber independen mengatakan Uskup Ligo melakukan perjalanan ke gereja-gereja Anglikan di Provinsi Penama dan meneruskan perjalanan ke Luganville. Di tempat yang disebut terakhir ini beliau menghembuskan nafas penghabisan.

Kritis terhadap Indonesia
Uskup Ligo ditahbiskan dan diangkat sebagai Uskup Vanuatu dan Kaledonia Baru pada tanggal 15 Oktober 2006. Keuskupan Vanuatu dan Kaledonia Baru adalah satu dari delapan keuskupan Gereja Anglikan Melanesia (Anglican Church of Melanesia).

James Ligo juga adalah ketua Dewan Kristiani Vanuatu (Vanuatu Christian Council).
Sebagai pemimpin gereja Vanuatu, James Ligo memberi perhatian serius pada nasib rakyat Papua, yang dia pandang sebagai sesama rumpun Melanesia. Sebaliknya, ia sangat kritis terhadap Indonesia yang menurut dia bukan berada dalam rumpun yang sama.

Ketika United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) berjuang untuk diterima sebagai anggota penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) dua tahun lalu, Ligo bersuara kencang memberikan dukungan.

Ia meminta pemerintah Vanuatu membantu agar permohonan keanggotaan penuh ULMWP di MSG diterima. Sampai sejauh ini, Vanuatu adalah salah satu negara yang paling keras memberi dukungan kepada kelompok pro-kemerdekaan Papua.

Uskup Ligo juga menemui sejumlah pemimpin MSG di Honiara, Solomon Islands dan mengungkapkan pandangan Dewan Kristiani Vanuatu dan semua gereja di Vanuatu yang mendukung perwakilan rakyat Papua diterima menjadi anggota MSG pada KTT MSG ke-20 di kota tersebut pada tahun 2015..

"Rakyat Papua memiliki tempat yang sah di MSG dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka diberi keanggotaan penuh di MSG pada KTT MSG 2015 ke-20 di Honiara," kata dia ketika itu.

"Bagaimana mungkin pemimpin MSG menilai patut memberikan status peninjau kepada Indonesia yang bukan negara Melanesia, dan tidak memberikannya kepada rakyat Melanesia yang sesungguhnya, rakyat Papua  memiliki tempat yang sah di MSG namun dijauhkan dari Blok MSG, " kata dia, seperti disiarkan oleh Vanuatu Daily Post.

"Harus jelas bagi semua Pemimpin MSG bahwa MSG hanya milik para pemimpin dan orang-orang Melanesia dan bukan kepada orang asing yang bukan negara Melanesia, seperti Indonesia," lanjut dia.

"Mengapa, karena kita tidak ingin para pemimpin Melanesia dipengaruhi oleh pemikiran dan ideologi asing di Nasara suci Melanesia," kata Uskup James Ligo.

Dia kemudian menyatakan bahwa pernyataan yang dia buat sama sekali tidak bermaksud diskriminatif, tapi fakta bahwa "Nasara suci" MSG hanya untuk para pemimpin dan orang-orang Melanesia dan bukan untuk orang asing.

"Bahkan kita perlu tahu bagaimana dan mengapa para pemimpin MSG dapat memberikan kepada Indonesia yang bukan negara Melanesia status peninjau di MSG dan terus menunda pemberian (keangotaan) kepada rakyat Papua  yang memiliki tempat yang sah di 'Nasara suci' MSG," ia mengatakan.

Ia menyerukan agar seluruh pemimpin MSG tidak mengkompromikan posisi mereka tas status permohonan rakyat Papua.

"Saya memastikan dukungan dari Dewan Kristen Vanuatu dan seluruh gereja di Vanuatu untuk pemimpin dan rakyat Papua, agar diberikan keanggotaan pada pertemuan MSG 2015," kata dia ketika itu.

Sampai saat ini permohonan keanggotaan ULMWP belum dikabulkan.

SATUHARAPAN.COM
Penulis: Wim Goissler
Editor : Eben E. Siadari


Calon PM PNG Perjuangkan Hak Rakyat Papua bila Terpilih

Calon PM Papua Nugini, Ben Micah (Foto: Pacific Energy Summit)
PORT MORESBY - Salah seorang calon perdana menteri Papua Nugini, Ben Micah dari Partai Rakyat Progresif (PPP), memastikan akan menjadikan isu Papua sebagai prioritasnya bila terpilih jadi perdana menteri.

Ia mengatakan akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang pertama ia kunjungi dan akan duduk empat mata dengan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan apa yang diinginkan oleh rakyat Papua.

"Saya akan duduk dengan presiden Indonesia dan saya akan berusaha mencapai kesepakatan bersama untuk mendapatkan konsensus tentang apa isu yang paling penting bagi rakyat di bagian barat pulau besar kita," kata Micah, dikutip dari postcourir.com.pg.

"Saya akan duduk dengan presiden Indonesia berhadap-hadapan. Negara pertama yang saya kunjungi bila saya jadi perdana menteri adalah Indonesia, bukan Australia, karena isu ini," kata Micah, yang merupakan anggota parlemen mewakili daerah Kavieng.

"Kita harus memecahkan masalah ini dengan cara dimana kedua negara senang untuk mencapai kesepakatan bersama tentang hak rakyat kita yang hidup di bagian barat pulau kita, membicarakan apa yang mereka inginkan," kata mantan menteri perusahaan publik Papua Nugini tersebut.

Micah menolak mengungkapkan apa agenda yang akan dia bicarakan, tetapi menegaskan bahwa ia memiliki beberapa sikap yang kuat.

"Saya tidak akan memberitahu apa yang mereka (rakyat Papua) inginkan. Terserah kepada mereka untuk mengatakannya dan pemerintah Indonesia dan Papua Nugini harus mendengarkan mereka dan mencapai kesepakatan bersama ke depan."

"Saya akan mengumumkan bersama-sama dengan presiden (Indonesia) apa yang kami capai dan saya memiliki beberapa sikap yang saat ini tidak dapat saya beritahu," kata Micah.

Penulis: Wim Goissler - Editor : Eben E. Siadari. SATUHARAPAN.COM

Tentang HAM Papua di PBB : Indonesia “diterjang” arus laut Pasifik

Delegasi Vanuatu dalam Sidang Dewan HAM Sesi ke-34, 1 Maret 2017 lalu
di Jenewa, Swiss - Jubi/Victor Mambor
Jayapura - Pemerintah Indonesia mendapat kritikan keras dalam Sidang Dewan HAM Sesi ke-34, 1 Maret 2017 lalu di Jenewa.  Kritikan ini datang dari tujuh negara Pasifik yang menyampaikan pernyataan bersama di hadapan sidang Dewan HAM PBB itu.

Luas tujuh negara Pasifik ini jika digabungkan tidak seluas Indonesia. Begitupun jumlah penduduknya yang sangat tidak sebanding dengan Indonesia. Namun orang-orang Pasifik ini bisa menunjukkan pada dunia, jika di salah satu belahan dunia ini ada bangsa yang perlu diselamatkan dari pelangaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus menerus dilakukan oleh sebuah negara.

Derasnya arus laut Pasifik

Vanuatu mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, the Marshall Islands, and the Solomon Islands di hadapan negara-negara anggota PBB menyampaikan dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Indonesia Hak Asasi Manusia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia yang terjadi di Wasior, Wamena, dan Paniai. Namun belum ada satu dari tiga kasus ini yang sampai ke pengadilan. Selain itu, kebijakan migrasi penududk non-Papua ke Papua yang dijalankan pemerintah Indonesia selama beberapa dekade sampai saat ini semakin mengarah pada penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua.

“Pemerintah Indonesia telah, bagaimanapun, tidak bisa membatasi atau menghentikan berbagai dan luas pelanggaran. Baik dalam kemampuan memberikan keadilan bagi para korban, tindakan nyata untuk mengatasi pelanggaran ini serta tanggung jawab langsung dan akuntabilitas dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM,” sebut Ronald Warsal, Menteri Keadilan dan Pembangunan Masyarakat Republik Vanuatu saat menyampaikan pernyataan bersama tersebut.

Ketujuh negara ini menyinggung temuan terbaru dari prosedur khusus PBB seperti Pelapor Khusus untuk Hak Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat, Maina Kiai.

Pada tahun 2016, dalam sesi sidang ke 32 Dewan HAM, Kiai melaporkan apa yang terjadi di Papua adalah fenomena yang memiliki hubungan dengan fundamentalisme budaya dan nasionalisme. Ia menegaskan ada dominasi budaya tertentu, bahasa tertentu dan bahkan tradisi tertentu yang diklaim lebih unggul daripada yang lain.

Berita Selengkapnya Baca  KILIK DISINI



PNG Opposition Leader says that West Papuan calls for self-determination process cannot be ignored

Papua New Guinea’s Opposition Leader, Hon. Don Polye (From Radio New Zealand, supplied)
Papua New Guinea’s Opposition Leader Hon. Don Polye says that West Papuan calls for a legitimate self-determination process could no longer be ignored and that his country and Australia need to play a greater role in responding to human rights abuses in neighbouring West Papua.

Speaking just after thousands of West Papuan people rallied on Human Rights Day to call for a referendum on self-determination, Hon. Polye said the example of France in granting a self-determination referendum to its Melanesian territory of New Caledonia shows that the Papua question could be solved peacefully.

He said the problem had a set of direct consequences for PNG, yet its government continued to turn a blind eye to what was going on.

Radio New Zealand reports Hon. Polye as saying that basic human rights of West Papuans continue to be repressed by Indonesian authorities and security forces, requiring a more “honest” approach from neighbouring countries. A need for meaningful dialogue at both international and bilateral level, he said, also required leadership from the Melanesian Spearhead Group.

Mr Polye said recent remarks by Australia’s Foreign Minister Julie Bishop playing down reports of rights abuses in Papua were unfortunate.

“She said that there is not enough justification or evidence to show if there is any human rights abuse along the border between Papua New Guinea and Indonesia. I believe that Australia should assess the situation more closely, in partnership with Indonesia as well as with Papua New Guinea, to be honest about it and to look at the issues more carefully,” he said.

Growing momentum of support for West Papua from Papua New Guinea

Hon. Don Polye’s supportive statement comes amid a growing surge of support and Melanesian solidarity from across Papua New Guinea for their wantoks on the other side of the border in occupied West Papua.

On 1st December, the Free West Papua music collective Rize of the Morning Star released a breathtaking new music video, “Sorong Samarai” by PNG artists Airileke and Twintribe. The song calls for PNG and West Papua solidarity as ONE PEOPLE, ONE SOUL with ONE DESTINY. It’s having a profound impact across Papua New Guinea and heralds the strong, growing and unstoppable momentum from the young generation of Papua New Guinea and West Papua to actively campaign for a Free West Papua.

 nformation and the photo in this post come from an original article published by Radio New Zealand and freewestpapua.org

Pacific women call for investigation of women's rights in West Papua

Pacific women are calling for an independent mission to investigate violence against women in Indonesia's Papua region.

West Papuan human rights activist Rode Wanimbo address the 7th Pacific Women's Network Against Violence Against Women, while Bernadetha Mahuse looks on. Photo: Pacific Women's Network Against Violence Against Women
The call comes from the Pacific Women's Network Against Violence Against Women which represents policy makers and front line workers from 13 Pacific countries.

Representatives of women from West Papua attended the networks 7th meeting in Fiji last week and raised some critical issues and gaps in service delivery for victims of gender violence in West Papua.

West Papuan human rights activists Rode Wanimbo (centre with headdress), Bernadetha Mahuse (second from right) and Ivana Yohana (right) seen with Merilyn Tahi (left, Vanuatu), Shamima Ali (second from left, Fiji) and Ofa Likiliki (Tonga). Photo: Pacific Women's Network Against Violence Against Women
The director of Tonga's Women and Children Crisis Centre, Ofa Guttenbeil-Likiliki said the network stands in solidarity with women from West Papua.

"Members of the network in the outcomes resolution are calling for a fact-finding mission to be undertaken in West Papua to look into the status of women and girls and the impact of the conflict and political tensions on women and girls as a result, " said Ofa Guttenbeil-Likiliki.
radionz.co.nz


West Papua activists in Solomons ahead of MSG summit

Members of the United Liberation Movement for West Papua have arrived in Solomon Islands ahead of the expected Melanesian Spearhead Group leaders' summit next week.
United Liberation Movement for West Papua members Mama Yosepha Alomang,
Edison Waromi, Andy Ayamiseba and Jacob Rumbiak with the Solomon Islands prime
minister Manasseh Sogavare (centre),
Photo: MSG

The Solomon Star reports the West Papua campaigners arrived in Honiara on separate flights.
The MSG summit was originally scheduled for Port Vila in Vanuatu at the start of May, but moved to Port Moresby towards end of June.

Then it was postponed again because the leaders could not find time to meet during the Asia Caribbean Pacific meeting in Port Moresby.

It was understood the MSG Leaders' Summit will now be held back to back with the Pacific Islands Development Forum which is also scheduled to be held in Honiara next week.

The paper reports that peaceful demonstrations are expected during the MSG Leaders' Summit with West Papuan supporters denouncing human rights violations by by Indonesia in Papua.

radionz.co.nz

Sekjen PBB Ban Ki-moon Terima Laporan Pelanggaran HAM Papua

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menerima laporan pelanggaran HAM Papua dari Ketua Asosiasi LSM Kepulauan Pasifik Emele Duituturaga di Istanbul, Turki

Istanbul - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menerima laporan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Laporan West Papua Fact Finding Mission Report yang berjudul "We Will Lose Everything" diserahkan Ketua Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Association for Non-Governmental Organisations/PIANGO) Emele Duituturaga di Istanbul, Turki, Selasa, 25 Mei 2016.

Duituturaga mempresentasikan laporan tersebut kepada Ban Ki-moon pada hari kedua KTT Kemanusiaan Dunia (WHS). Laporan itu kemudian diserahkan dan diterima asisten Sekretaris Jenderal PBB.

Di akhir KTT, Duituturaga sempat melakukan percakapan singkat dengan Ban Ki-moon. Penyerahan laporan tersebut dilakukan setelah pada pleno hari pertama WHS Duituturaga diizinkan meminta intervensi PBB tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua. "PIANGO memuji penutupan kamp Manus Pengungsi di Papua New Guinea. Kita prihatin tentang konflik di pusat penahanan Nauru, dan kami meminta intervensi PBB untuk pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat," ucap Duituturaga, seperti dilansir laman berita Pina pada 25 Mei 2016.

Duituturaga menambahkan, PIANGO mewakili 21 LSM dari seluruh Pasifik yang telah berkomitmen menuntaskan masalah kemanusiaan.

WHS yang berlangsung pada Senin-Rabu, 23-25 Mei 2016, diikuti 9.000 peserta dari 173 negara, terdiri atas 55 kepala negara, ratusan perwakilan sektor swasta, serta ribuan orang dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah.

PINA | YON DEMA
sumber: https://m.tempo.co
 via : http://www.anginselatan.com/2016/05/sekjen-pbb-ban-ki-moon-terima-laporan.html

Solomon dan Vanuatu Dukung Gerakan Pembebasan Papua Jadi Anggota Penuh MSG

PM Manasseh Sogavare (kanan) bertemu dengan delegasi ULMWP.
(Foto: Kantor Perdana Menteri Kepulauan Solomon)
Negara Kepulauan Solomon dan Vanuatu menyatakan akan mendukung upaya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG). Dukungan itu akan mereka berikan dalam pertemuan MSG di Papua Nugini bulan depan.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare hari Kamis (12/5/2016) mengatakan dia "mengakui adanya keinginan Perdana Menteri Vanuatu untuk mengajukan mosi dalam pertemuan MSG untuk meningkatkan status keanggotaan ULMWP dari status peninjau menjadi status anggota penuh."

"Keputusan anda (PM Vanuatu) untuk mengajukan mosi semacam itu menyentuh hati saya dan mendapat dukungan penuh dari saya," kata PM Manasseh Sogavare dalam pernyataannya.
"Saya berharap anggota (MSG) lainnya akan turut memberikan dukungan atas agenda penting ini," tambahnya.

Indonesia telah menjadi associate member dari kelompok MSG pada Juni 2015, sementara ULMWP diberikan status peninjau.

ABC melaporkan bahwa sejumlah pengamat telah memperingatkan tindakan kedua negara Pasifik ini dalam mendukung keanggotaan penuh ULMWP mungkin akan menghadapi tantangan dari Indonesia.
Dalam pernyataan susulan pada Hari Jumat (13/5/2016) PM Sogavare mengatakan, "Indonesia telah diberikan status keanggotaan associate member pada MSG untuk memungkinkan terjadinya dialog antara Jakarta dengan pemimpin negara-negara MSG terkait isu Papua Barat".

PM Kepulauan Solomon menambahkan bahwa, "Penolakan Indonesia atas permintaan (Sogavare) untuk berdialog telah memberinya alasan yang cukup untuk membawa masalah ini ke MSG, dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia telah melanggar sehingga perlu diambil tindakan tegas".
(radioaustralia.net.au)

PM Kepulauan Solomon Dukung Dialog Indonesia-Papua Merdeka

Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Kep. Solomon. www.parliament.gov.sb
Honiara - Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan akan terbang ke Jakarta untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah Indonesia dan para aktivis pendukung kemerdekaan Papua.

Sogavare, yang saat ini menjabat ketua kelompok negara-negara Pasifik, Melanesian Spearhead Group (MSG), berusaha mempertemukan pemerintah Indonesia dengan kelompok gerakan prokemerdekaan Papua, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP).

ULMWP, seperti dijelaskan Abc.net.au, 25 Januari 2016, telah diberikan status pengamat (observer) di MSG pada tahun lalu.

Menurut Sogavare, selain Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Kaledonia Baru mendukung upaya dialog pemerintah Indonesia dengan ULMWP. Adapun Papua Nugini dan Fiji kurang tertarik membahas dialog itu dengan Jakarta.

Sebelumnya, koordinator Jaringan Papua Damai, Neles Tebay, kepada Tempo pada pertengahan Desember lalu menuturkan ia mendorong pemerintah melakukan dialog dengan semua elemen masyarakat di Papua, termasuk mereka yang mendukung kemerdekaan Papua. Jadi semua pihak mendengarkan langsung apa yang menjadi tuntutan dan alasan, kemudian bersama-sama mencari solusi terbaik.

ABC.NET | MARIA RITA

PERDANA MENTERI VANUATU BARU DIHARAPKAN TERUSKAN RENCANA REKONSILIASI WEST PAPUA

Andy  Ayamaisaba (kiri) Moana  Coscasses (duduk) dan Joha Onawame berdidi (kanan) (ist)
Suva,29/5 (Jubi) – 24 jam setelah pemilihan perdana meteri Vanuatu yang baru, Natuma Joe, rakyat West Papua melallui organisasi perwakilan rakyat Papua di Vanuatu, West Papua National Coalitions for Liberation (WPNCL) telah mengirim pesan ucapan selamat kepada sang perdana menteri
Navutau terpilih.

“Kepentingan WPNCL dan seluruh rakyat West Papua, kita, wakil pemimpin WPCL dan organisasi reprentatif di Vanuatu menyampaikan selamat atas terpilihnya Right Hon Joe Natuman sebagai perdana
menteri Republik Vanuatu, kami juga sungguh menyampaikan terima kasih dan
apresiasi yang tulus kepada perdana menteri Right Hon Moana Carcasses dan
pemerintahnnya yang telah berkomitmen mendukung saudara dan saudari di West Papua,” tutur Dr. John Ondawame, pemimpin WPNCL di Port Vila, Vanuatu. 
Pihaknya berharap, pemerintahan yang baru meneruskan rencana pejabat
pemerintahan sebelumnya demi mengahiri penderitaan panjang orang di West Papua.

“ Kita tahu betul bahwa pemerintah akan meneruskan rencana rekonsiliasi dan
persatuan nasional, sebagai batu loncatan mencapai objek perjuangan di West Papua dan masa depan pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, kedua hal itu sangat dibutuhkan untuk mempromosikan isu hak
asasi manusia di Papua Barat yang sudah berlangsung lama.

Ondawame mengaku yakin dan percaya, Perdana menteri yang baru, tahu hukum dan sejarah perjuangan rakyat West Papua untuk merdeka dari Indonesia.
Ondowame menambahkan WPNCL percaya perdana menteri yan baru akan melanjutkan jalan penegakan kemerdekaan West Papua. (Jubi/Mawel/Vanuatu Daily

Sumber :
Jubi
 

Sidang Dewan HAM PBB, PM Vanuatu Soroti Masalah HAM di Papua

Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Katokai Kalosil [google]
JAYAPURA - Pidato Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Katokai Kalosil pada Sidang Tingkat Tinggi ke 25, Dewan Hak Azasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, 4 Maret lalu menyorot permasalahan yang ada di Papua.

Menanggapi pidato tersebut, Koordinator juru runding Papua, Octavianus Motte mengucapkan terimakasih atas dukungan dari pimpinan negara kepulauan di Pasifik selatan itu. “Mewakili rakyat  Papua saya ucapkan terimakasih,  terimakasih, dan perjalanan masih panjang. Kami butuh dan dukungan doa rakyat Papua,”kata Octovianus Motte, dari Swiss  dalam perbincangan  via telepon dengan  SP, Jumat (7/3) dini hari.

Octovianus Motte terpilih sebagi juru runding di luar negeri  dalam Konferensi Perdamaian Tanah Papua (KPP) 2011 yang  diselenggarakan pada tanggal 5-7 Juli di Jayapura. 

Menurut dia,  PM Vanuatu langsung to the point dalam pidatonya.   “Kita sebagai negara-negara demokrasi tidak boleh mengabaikan suara kesakitan bangsa Papua Barat,”kata Oktovianus mengutip pernyataan PM Vanuatu.

Kata ini  merupakan salah satu kata kata yang menarik dan menggugah dalam pidato tersebut.   Naskah pidato PM Pidato Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Katokai Kalosil, yang diterima SP,  Jumat dini hari via surat elektronik dalam  berbahasa Inggris juga diselingi bahasa Vanuatu dikirim dari   juru runding  Papua di luar negeri yang menghadiri   Sidang Tingkat Tinggi ke 25, Dewan Hak Azasi Manusia PBB di Jenewa.  

Dalam pidato PM Vanuatu  sebanyak 5 halaman tersebut dikatakan diataranya,   persoalan hak asasi manusia yang sudah berdampak serius kepada masyarakat pribumi melanesia di Papua Barat sejak 1969. “Saya lakukan ini dengan rasa hormat dan kerendahan hati. Negara saya melalui sidang ini mau ungkapkan apa yang menjadi keprihatinan terkait situasi hak asasi manusia di Papua Barat. Kami sangat prihatin atas cara dan sikap dunia internasional yang mengabaikan keinginan orang Papua, yang hak asasinya telah diinjak-injak dan tertekan sejak tahun 1969.

”isi dari pidato tersebut   Pak Presiden, apa yang kita buat saat hak-hak bangsa Melanesia di Papua Barat tertindas atas keikutsertaan dan kehadiran militer? Sejak Pepera tahun 1969 yang kontroversial itu, Papua Barat menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi dan dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia.   Komisi nasional Hak Azasi Manuasi menyimpulkan bahwa tindakan itu tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan, menurut UU Nomor: 26/2000.  

“Tuan Presiden, sebagai warga Melanesia, saya disini untuk mendorong agar segera dilakukan tindakan. Ketidakadilan di Papua Barat adalah ancaman terhadap prinsip keadilan di dunia. Saya tidak bisa tidur saat tahu bahwa di tahun 2010 Yawan Wayeni, yang dikenal sebagai seorang pemberontak, direkam oleh aparat keamanan saat terbaring tak berdaya bersimbah darah dengan usus terburai  dari perutnya. Saya prihatin pada tahun 2010,  Telengga Gire dan Anggen Pugu Kiwo diikat TNI dan disiksa secara kejam”.  

“Sungguh memprihatinkan ketika saya saksikan video sekelompok laki-laki Papua diikat dan ditendang oleh prajurit TNI tidak berseragam yang seharusnya melindungi mereka. Saya merasa gelisah karena antara Maret 2011 hingga Oktober 2013, terdapat 25 orang Papua Barat dibunuh, dan tanpa tindakan untuk membawa pelakunya ke pengadilan. Teramat memalukan bagi saya sebagai warga Melanesia, mengetahui sekitar 10 persen dari populasi orang Papua Barat telah dibunuh oleh aparat Indonesia sejak 1963. Walaupun proses reformasi di Indonesia sudah berlangsung 15 tahun, tetapi mencemaskan karena bangsa Melanesia segera menjadi kaum minoritas di tanah mereka sendiri,”ujarnya.  

Tuan Presiden, seluruh dunia kini dapat terhubung dengan teknologi baru, harusnya tidak ada lagi alasan kurangnya informasi terkait situasi hak asasi manusia yang dialami orang Papua Barat selama lebih dari 45 tahun.   Melalui internet dan riset kaum akademisi dan LSM-LSM internasional, anda akan temukan fakta dasar yang menunjukkan pelanggaran hak-hak orang Melanesia di Papua Barat secara brutal. Tapi kenapa kita tidak membahasnya di Sidang ini? kenapa kita palingkan muka dari mereka dan menutup telinga kita dari suara-suara orang Papua yang kebanyakan telah menumpahkan darah demi keadilan dan kebebasan yang mereka dambakan.  

“Saya bersemangat karena persoalan ini sekarang sampai di Komite Hak Asasi Manusia Parlemen Eropa, dan kami berharap tindakan-tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia bagi saudara dan saudari kami di Papua Barat. Selanjutnya saya menyerukan pemerintah negara-negara maju, khususnya negara-negara Afrika dan negara di Kepulauan Karibia dan Pasifik agar mengutuk keras tindakan pelanggaran hak asasi manusia ini. Saya mau suarakan lagi kata-kata Martin Luther King Jr., dalam pidatonya tahun 1963 bahwa, “Tidak ada hal di dunia ini yang lebih berbahaya daripada sikap pengabaian yang polos dan ketololan yang disengaja”. Kita sebagai negara-negara demokrasi tidak boleh mengabaikan suara kesakitan bangsa Papua Barat,”kata Moana Carcasses Katokai Kalosil  

"Tuan Presiden, rasa prihatin yang kami angkat ini lebih dari sekedar persoalan menjaga 70 persen kekayaan minyak dan gas di Papua Barat. Ini adalah persoalan status politis. Rasa prihatin kami ini lebih dari sekedar persoalan ekonomi, dimana 80 persen kekayaan hutan, laut dan tambang tetap menjadi milik Papua Barat. Ini adalah persoalan penghormatan atas hak asasi dan eksistensi bangsa Melanesia. Tuan Presiden, akses harus diberikan kepada pakar hak asasi manusia PBB, wartawan internasional dan LSM internasional untuk berkunjung ke Papua.   Dari berbagai sumber sejarah, jelaslah bahwa bangsa Melanesia di Papua Barat sebagai kambing hitam perang dingin dan menjadi tumbal untuk memenuhi selera kekayaan sumber alam Papua Barat. Tuan Presiden, jika utusan Sekjen PBB saat itu, Ortiz Sanz, mengibaratkan Papua Barat sebagai kanker".  

“Di tubuh PBB dan tugas dia untuk menghilangkannya, dan dari apa yang kita lihat sejauh ini, sangat jelas bahwa kanker ini tidak pernah dihilangkan, hanya ditutup-tutupi. Suatu saat, kanker ini akan didiagnosa, kita tidak perlu takut kalau PBB telah lakukan kesalahan di masa lalu, kita harus mengakui kesalahan kita dan memperbaikinya,”ujarnya.  

Tuan Ketua, sebagai penutup, pemerintahan saya yakin bahwa persoalan hak asasi manusia di Papua harus dibawa kembali dalam agenda PBB. “Saya mendorong agar Dewan HAM PBB pertimbangkan pengesahan resolusi tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat. Akan lebih baik bila mandat meliputi penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan berikan saran untuk penyelesaian politik secara damai di Papua Barat. Hal ini juga akan membantu Presiden Yudhoyono dalam mengupayakan dialog dengan Papua,”kata PM Vanuatu dalam pidatonya yang dihadiri Hadir pada kegiatan tersebut sesuai agenda yang telah dimilikinya adalah Secretary-General H.E. Mr. Ban Ki-Moon, President of Human Rights Council H.E. Mr. Baudelaire Ndong Ella, President of General Assembly H.E. Mr. John W. Ashe, High Commissioner Ms. Navi Pillay dan Host country H.E. Mr. Didier Burkhalter, President of the Swiss Confederation [154/suarapembaruan.com]


  

PNG KOMITMEN LAKSANAKAN REFERENDUM DI BOUGAINVILLE

Perdana Menteri PNG O’Neil berjabatan tangan dengan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono saat O’Neil berkunjung ke Indonesia. (Jubi/ist)ANA
Jayapura, 19/2 (Jubi) – Pemerintah Nasional PNG telah memberikan rekomendasi untuk komite parlemen yang akan didirikan untuk memberikan pengawasan politik dan kepemimpinan dalam kaitannya dengan pelaksanaan referendum di Daerah Otonomi Bougainville .  

“ Apa yang terjadi di Bougainville adalah tragedi kemanusiaan yang amat mengerikan,” kata

Perdana Menteri Peter O’Neill dalam sebuah pernyataan kepada parlemen usai melakukan kunjungan bersejarah ke Bougainville  yang dikutip tabloidjubi.com Rabu(19/2) dari Post Curier, media cetak terbesar di Papua New Guinea.

Dikatakan sekarang saatnya untuk membangun kembali daerah Otonom Bougainville.

“Prioritas utama saya adalah untuk membangun kembali infrastruktur Bougainville sehingga ketika kita melakukan referendum , Bougainville akan dapat membuat pilihan yang berarti,” tegasnya

Ketika memilih tanggal untuk referendum  lanjut O’Neill, pertimbangan harus diberikan sebagai berikut, apakah senjata telah dibuang sesuai dengan perjanjian  dan apakah pemerintah Bougainville telah melakukan semuanya sesuai dengan standar yang diterima secara internasional dan sesuai dengan good governance .

“Apakah ABG telah memenuhi standar yang diterima secara internasional akan ditentukan oleh Badan Pengawas Bersama setelah mempertimbangkan temuan dan tinjauan independen dari semua aturan, ” tegasnya.

Dia mengatakan setiap lima tahun pemerintah nasional dan Autority Bougainville Government (ABG) memerlukan sebuah komisi peninjau independen dalam melaksanakan kesepakatan damai.

O’Neill menambahkan Pemerintah nasional telah menyadari bahwa masalah kapasitas akut yang dihadapi oleh Pemerintah Otonom Bougainville .

” Setelah bertahun-tahun kita mengabaikan jalan , pusat kesehatan dan sekolah telah memburuk ke tingkat yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Kita perlu untuk membangun kembali lembaga-lembaga ini semua,” katanya.

O’Neill mengatakan semua masalah di sana, karena  kebutuhan khusus bagi ABG memiliki pengaturan pendanaan sangat berbeda dengan Pemerintah Provinsi di Papua New Guinea .

” Pengaturan pendanaan mungkin tidak memadai dan ini perlu ditangani , ” katanya .

Dia mengatakan, pemerintah sepakat bahwa ABG akan menerima K500 juta selama lima tahun , 2011-2016 , atau K100 juta per tahun , untuk proyek-proyek berdampak besar .

Dia memberitahu parlemen bahwa proyek-proyek prioritas termasuk, pembukaan kembali Bandara Aropa ; merehabilitasi jalan lingkar di Pulau  Buka, pemulihan air dan sistem pembuangan kotoran untuk Arawa dan Buka , restorasi dermaga Kieta , rehabilitasi jembatan di Selatan West Road , dan pemulihan radio Bougainville .

” Tujuan kunjungan saya adalah untuk menunjukkan orang-orang dari Bougainville bahwa Pemerintah Nasional siap untuk membantu . Saya ingin semua Bougainville untuk dapat menyekolahkan anak mereka ke sekolah , untuk mengangkut hasil kebun  mereka ke pasar dan jika mereka sakit dapat mendapat pelayanan dari petugas kesehatan dan menerima perawatan yang tepat,” katanya . (Jubi/dominggus a mampioper)

 
 
 
 

VANUATU MENARIK DIRI DARI NEGARA KUNJUNGAN KE INDONESIA DAN AKAN FOKUS UNTUK PAPUA MERDEKA

Vanuatu yakin untuk tidak mengirim Menteri Luar Negerinya pada kunjungan ke Indonesia. Pemerintah Vanuatu yakin, kunjungan ke Indonesia tidak sesuai dengan Resolusi (Komunike) ditentukan oleh para pemimpin negara-negara Melanesia Spearhead Group ( MSG ) pada Juni tahun lalu di Noumea.

Pemerintah Vanuatu, sebelumnya mengancam akan memboikot undangan Pemerintah Indonesia ke negara-negara Melanesia untuk mengunjungi Indonesia, jika tidak termasuk kunjungan ke Papua dalam agenda. Undangan itu disampaikan oleh Pemerintah Indonesia, menurut sumber di sekretariat Jubi MSG, awalnya hanya dijadwalkan kunjungan ke Jakarta dan Bali saja tanpa Papua.

Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcases Kalosil kemudian meminta Ketua MSG, Victor Tutugoro memastikan Pemerintah Indonesia untuk memasukkan kunjungan ke Papua dalam misi Menteri Luar Negeri negara-negara MSG. Begitu ada kepastian agenda kunjungan ke Papua, Vanuatu masih tidak termasuk Menteri Luar Negeri, Eduard Natapei dalam kunjungan ini karena agenda tidak termasuk kunjungan ke pertemuan Papua dengan masyarakat sipil, termasuk tahanan politik dan kelompok-kelompok pro - kemerdekaan di Papua. Pemerintah Vanuatu mengatakan kunjungan ini karena tidak hanya mengunjungi Multilateral sesuai dengan para pemimpin MSG mandat Komunike dan ekonomi promosi dan pengembangan kerjasama yang lebih antara Pemerintah Indonesia dengan Negara-negara di wilayah Melanesia.

Vanuatu Kantor Luar Negeri mengatakan hanya mencakup Joe Natuman, Utusan Khusus Dekolonisasi di Vanuatu kunjungan ini.
"Menteri Luar Negeri Vanuatu Edward Natapei, telah menarik diri dari kunjungan karena pemerintah Vanuatu yakin program yang dijadwalkan sangat tidak mungkin untuk mencapai apa yang ingin Anda capai oleh para pemimpin MSG . Pemimpin MSG ingin bertemu dengan berbagai kelompok di Papua Barat, termasuk beberapa pemimpin pro - gerakan kemerdekaan dalam rangka meningkatkan pemahaman tawaran keanggotaan Papua Barat National Coalition for Liberation "kata siaran pers yang diterima dari Kementerian Luar Negeri Vanuatu Jubi, Sabtu ( 11/1 ) malam.

Pemerintah Vanuatu, melalui siaran pers menyatakan, program yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia hanya menyediakan kunjungan ke Papua dalam waktu yang sangat terbatas dan pertemuan yang tertutup kepada Gubernur Papua dan DPRP di samping kunjungan ke Jakarta dan Bali . Pemerintah Vanuatu mengatakan tidak ada gunanya mengunjungi Bali atau melakukan seluruh agenda kunjungan jika MSG tidak dapat bertemu dengan orang yang tepat. 

Rencana penandatanganan pernyataan bersama antara pemerintah Indonesia dan beberapa negara Melanesia saat berkunjung ke Indonesia disebutkan oleh Pemerintah Vanuatu sebagai kegagalan tujuan kunjungan sebagaimana diamanatkan dalam komunike di Noumea tahun lalu.

Sementara Pemerintah Fiji yang memimpin kunjungan Menteri Luar Negeri negara-negara Melanesia mengatakan delegasi Menteri Luar Negeri akan berada di Papua selama dua hari untuk bertemu dengan pejabat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

"Kami sangat senang untuk melakukan kunjungan atas undangan pemerintah Indonesia untuk menilai aplikasi WPNCL untuk menjadi anggota MSG. Ini inik memungkinkan kita untuk menyajikan rekomendasi kami kepada pemimpin, " kata Ratu Inoke Pemerintah Fiji melalui pers melepaskan diterima oleh Jubi , Minggu ( 12/1 ) pagi.

"Kami sepenuhnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dan kita juga tahu bahwa Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia. Kunjungan ini akan memberikan kesempatan untuk belajar secara langsung tentang situasi di Papua Barat dan memahami aspirasi saudara-saudara Melanesia di Papua berkaitan dengan representasi mereka di WPNCL menjadi anggota MSG, " kata Ratu Inoke

Kunjungan itu, menurut pemerintah Fiji juga akan memperdalam hubungan ekonomi dan kerjasama pembangunan antara negara-negara Indonesia dan Melanesia.

Anggota delegasi dalam kunjungan ini termasuk Honourable Rimbink Pato ( Menteri Luar Negeri Papua Nugini ), Yang Mulia Soalaoi Forau ( Menlu Kepulauan Solomon ), Honorable Joe Natuman ( Wakil Khusus Vanuatu ke Dekolonisasi) dan Yvon Faua, Wakil Kanak dan FLNKS.

Delegasi tersebut dijadwalkan tiba di Jayapura, Senin ( 13/1 ) pagi dan segera bertemu dengan Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP.

Sumber:AWPA Sydney News 

Critics AMP inconsistent Motivation Delegation Arrival MSG


A google translate of article in Majalahselangkah.com. Be-aware google translate can be a bit erratic.

Original bahasa link at

1) Critics AMP inconsistent Motivation Delegation Arrival MSG
 Author : Topilus B. Tebai | Friday , January 10, 2014 19:28 Read: 99 Comments : 0
Share:
Yogyakarta, STEP MAGAZINE - In a written statement received majalahselangkah.com on Friday ( 01.10.14 ) , Andy Ayamiseba explained , the visit has now been given the theme , "Promoting & ECONOMIC DEVELOPMENT COOPERATION TIES . " With the schedule listed , MSG just met the governor and regional parliament .
Andy said , " After meeting with the Government of Vanuatu represented , Hon Joe Natuman ( special envoy for decolonisation Vanuatu ) and the West Papua National Coalition for Liberation ( WPNCL ) , Otto Ondawame ( Waket ) , and Andy Ayamiseba ( Head of Mission in Vanuatu ) with adviser , Mr Barak Sope we diberitau that the visit program has been offered by Indonesia , " he said .
In connection with this , which changes the core motivation MSG arrival of reception problems for Papua WPNCL application is accepted as a member of the MSG , become a matter of business and economic cooperation , Papua Student Alliance ( AMP ) Committee Yogyakarta states do not agree and do not accept this .
MSG AMP wants to meet political leaders of the nation of Papua , and not only met with Indonesian accomplice in Papua . AMP Indonesia and several foreign minister accused of playing MSG member countries of interest, where they do not want to bring up issues that actually occurred in Papua , to the point , the application WPNCL wants to be defeated .
" It's part of the Indonesian political effort to conceal what really happened in Papua . Moreover, the ministers of the member countries should be invited RI MSG together , never individually invited , and given the money , " said Jeffrey, chairman of the committee AMP Yogyakarta to majalahselangkah.com this afternoon .
AMP did not expressly agree to schedule a meeting in Papua 's MSG , if only with hands and feet in Papua Indonesia . AMP is requested MSG visit of political leaders of the nation of Papua in Papua , for example, that while being held in Abepura Prison and other prisons , to support what is said Filep Karma .
Known , Filep Karma , Papuan political prisoners have also been asked , in his visit , the MSG should visit Papua political prisoner who is currently scattered in several prisons in Papua .
"I ask , in the MSG leaders later visit to Papua in order to visit Papua Political Prisoners , " said Filep Karma told Jubi in Prison Class IIA , Abepura , Jayapura , on Thursday ( 9/1 ) .
AMP also appealed to the people of Papua and WPNCL to protest the MSG officials , because the goal was not pure MSG arrival , unlike the original purpose , in accordance with the agreement on the MSG summit in Noumea , June 2013 .
West Papua National Committee ( KNPB ) hope , MSG also intends either to visit the political leaders of the nation of Papua , and not only to Indonesia in Papua accomplice who would talk like what Jakarta said .
" We welcome and look forward to welcoming MSG Leaders in Papua , " said the chairman of KNPB , Victor Yeimo the Jubi in Prison Class IIA Abepura , Jayapura . ( Topilus B. Tebai / MS )
--------------------------------------------------------------------------
2) Papuans Behind Bars: December 2013

At the end of December 2013, there were at least 70 political prisoners in Papuan jails. After a period of sustained demonstrations and 112 political arrests in November, this month saw fewer demonstrations and no political arrests.
 
As reported in our November update, on 1 December 2013, two Papua New Guinea nationals and one West Papuan were arrested in Port Moresby, Papua New Guinea, during a ceremony raising the Papuan Morning Star flag, held to commemorate the date which West Papuans consider to be their national day. The three men have been released on bail. The arrests show the curbing of free expression extending beyond Indonesia’s borders, and a PNG civil society group has criticised Indonesia’s alleged interference.
 
While the UN Working Group on Arbitrary Detention declared in November 2011 that detaining people for raising the Morning Star flag is a violation of international law, there has been an increase in the number of detentions relating to the Morning Star flag in 2013.
 
Six detainees in the Aimas 1 May case were sentenced to 1.5 years’ imprisonment for conspiracy to commit treason under Articles 106 and 110 of the Indonesian Criminal Code. Isak Klaibin, who the court considered to be the leader of the gathering on 30 April, was sentenced to 3.5 years’ imprisonment under the same charges and an additional charge under the Emergency Law 12/1951. Yan Christian Warinussey, the Executive Director of LP3BH (Institute for Research, Investigation and Development of Legal Aid in Manokwari, Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum), stated that the sentencing reflected poorly on the situation of human rights in Papua, particularly with regards to freedom of expression. 
                                                                                                                       
Despite attempts by the Provost and vice-Provost of Cenderawasih University (Universitas Cenderawasih, UNCEN) in November 2013 to suppress political activity on campus, students continued to protest against the detention of student leader Yason Ngelia, holding a further demonstration on 12 December.
 
West Papua attracted further international attention, with the completion of the ‘Pedalling for Papua’ campaign at Abepura prison, Jayapura, where human rights activist Jeremy Bally delivered global messages of support to the prisoners. There were concerns over distorted media coverage of his visit and Indonesian news outlets were criticised as misrepresentative. 
 
The full Update is attached – we hope you find this information useful.
 
You can read or share the update online here: http://www.papuansbehindbars.org/?p=2438
 
With best wishes for a peaceful and happy New Year,
 
Papuans Behind Bars team
 
 

Gubernur Port Moresby Kibarkan Bendera Papua Merdeka

Port Moresby - Gubernur Port Moresby, Papua Nugini, Powes Parkop, mengibarkan bendera Bintang Kejora, bendera yang merupakan lambang gerakan Papua Merdeka, di tengah peringatan Perdana Menteri Peter O’Neill untuk tidak melakukan hal tersebut.

Ratusan pengungsi Papua kini berada di Port Moresby, dan melakukan pawai 1 Desember menuntut kemerdekaan dari Indonesia.

Sebelumnya, pihak Kepolisian Port Moresby memperingatkan pengungsi Papua untuk tidak melakukan aksinya, namun peringatan itu tidak diindahkan. Pawai berlangsung di jalan-jalan kota itu, dan berakhir di Balai Kota Port Moresby, Minggu (01/12/2013). Di tempat itulah, Gubernur Powes Parkop melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora.

“Rakyat sekalian, sudah 50 tahun terakhir kita diam, buta, tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tidak mauj bicara. Namun esok hal itu harus berubah,” katanya di depan massa.

PM Peter O’Neill sudah memperingatkan agar Gubernur Powes Parkop tidak mengibarkan bendera Bintang Kejora. Tampak hadir di pawai 1 Desember itu adalah aktivis Papua Merdeka Benny Wenda dan seorang aktivis dari Australia Jennifer Robinson.

Pihak Imigrasi Papua Nugini telah mengancam warga asing di negara itu yang terlibat dalam kegiatan politik. [Liam Fox]

PM Vanuatu Minta Anggota Persemakmuran Dukung West Papua

Vanuatu – Pada Pertemuan negara anggota Persemakmuran (CHOGM) di Sri Langka, Kolombia 10-17 November 2013 lalu, Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil telah meminta anggota negara persemakmuran untuk mendengar tangisan penderitaan rakyat West Papua.

Reporter Ricky Binihi melalui Dailypost Vanuatu kemarin (21/11) melaporkan upaya Moana Carcasses yang tanpa henti terus menjadikan persoalan West Papua sebagai pusat perhatian internasional agar penderitaan sesama Melanesia di West Papua dapat didengar oleh Internasional.
Dia mengatakan rakyat Papua Barat masih terikat oleh kehendak dari imperialisme dan kolonialisme sehingga ” kita tidak bisa terus menyangkal hak-hak mereka sehingga saya sebut pada upaya kita bersama untuk mendukung perjuangan mereka.”

Pada tahun 1969 PBB mensponsori Act of Free Choice di mana 1.025 orang yang dipilih oleh Tentara Nasional Indonesia di Papua Barat dan diminta untuk memilih dengan mengangkat tangan apakah mereka ingin Papua Barat menjadi bagian “integral” dari Indonesia.
Papua Barat adalah rumah bagi jutaan Melanesia dan bukan hanya 1025 yang mengangkat tangan individu untuk Act of Free Choice tahun 1969 dan baru-baru PM Carcasses mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa itu adalah kesalahan PBB yang di Papua Barat dan beban ini ada pada PBB sehingga mereka harus meluruskan. (cia)

 ( Sumber: knpbnews.com )

Call for NZ to offer asylum to Papuans deported by Australia

The New Zealand Green Party is calling on the government to give sanctuary to seven West Papuan asylum seekers from Indonesia who Australia flew from Queensland to Papua New Guinea last week.

The West Papuans had arrived in Australia, pleading to be recognised as political refugees from Indonesia.

Canberra has been accused of denying them due process and Green’s MP, Catherine Delahunty, says she has written to the New Zealand foreign minister, Murray McCully, to ask him to take action.

She says firstly Mr McCully should ask the Australian prime minister Tony Abbott to accept these people as political refugees from a neighbouring country that they clearly are.

“Secondly if he will not respond to that, that New Zealand should be prepared to offer asylum to these people because they are in a very unsafe situation. They were being hunted by the Indonesians in their own country and they really do need to be recognised as political refugees immediately rather than sent off to Papua New Guinea which is not even very safe for them.”

New Zealand Green Party MP, Catherine Delahunty

http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=79600

Negara Vanuatu Minta PBB Invesitigasi Pelanggaran HAM di Papua

PAPUAN, Manokwari — Perdana Menteri Vanuatu, Moana Karkas Kalosil, pada 28 Agustus 2013 lalu telah menyerukan agar Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) segera mengirimkan Wakil Khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua (Propinsi Papua dan Papua Barat), termasuk soal status politik. 
 
Di depan podium Debat Umum Majelis Umum PBB tersebut Kalosil berkata,  “Bahkan karena act of free choice (PEPERA, Red) yang kontroversial, rakyat Papua Barat hingga hari ini selalu ditolak untuk diakui secara sosial oleh PBB.”
 
Menurut Kalosil hal ini disebabkan karena PBB telah secara konsisten membantah pengakuan untuk Papua Barat (West Papua) selama ini, bahkan dia meminta agar negara-negara anggota PBB untuk tidak terlalu kuatir dengan kesalahan sejarah yang menghasilkan act of free choice pada rakyat Papua Barat.
Menurutnya sekaranglah saatnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut, karena dengan memperbaiki kesalahan, maka solidaritas PBB akan semakin kuat.
 
Menurut Direktur Eksekutif LP3BH, Yan CH Warinussy, pernyataan dan penegasan PM Vanuatui tersebut telah menjadi sebuah langkah penting dalam konteks penegakan hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia di Tanah Papua yang terus memburuk sejak tahun 1969 hingga kini.
 
“Saya kira berbagai bentuk tindakan brutal dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku universal sudah terjadi secara sistematis dan struktural oleh negara atas rakyat Papua selama ini, sehingga saya sebagai Pembela HAM sangat sependapat, apabila PBB bisa memainkan peran aktifnya dalam menghentikan itu semua di Bumi Cenderawasih tercinta ini,” ujar Warinussy.
 
Sebagai salah satu Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM, “Saya ingin mendesak PBB juga untuk sudah saatnya mau melihat posisi dan kedudukan hukum dari rakyat Papua sebagai salah satu komunitas manusia adat sebagaimana diatur di dalam Deklarasi Internasional tentang masyarakat adat dan bangsa pribumi di negara-negara merdeka.”
 
“Dimana rakyat Papua sebagai umat manusia di dunia juga merupakan sebuah komunitas yang berasal dari rumpun Ras Melanesia yang patut dilindungi, karena tanah kelahirannya memiliki sumber daya alam yang kaya dan bisa dimanfaatkan secara baik, adil dan berkesinambungan bagi masa depan mereka dan dunia internasional umumnya,” ujarnya.
 
Soal status politik Papua adalah implikasi politik dari tinjauan kembali atas status dan hasil serta akibat dari penyelenggaraan tindakan pilihan bebas (act of free choice) yang tentu memerlukan kajian berdasarkan standar dan mekanisme  PBB sendiri.
 
“Tetapi soal pelanggaran HAM yang terus berlangsung dari waktu ke waktu di Tanah Papua oleh pemerintahan yang berkuasa saat ini adalah merupakan  hal yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun dan mesti dihentikan segera,” ujar pengacara senior di tanah Papua ini.
 
OKTOVIANUS POGAU/Suarapapua.com

Solomon Islands Prime Minister Makes First Visit to Indonesia

The Indonesian government is hoping that the current visit by Solomon Islands Prime Minister Gordon Darcy Lilo will strengthen ties between the two island nations, a presidential staffer said on Monday.

Lilo, who arrived in Indonesia on Sunday, is the first Prime Minister of the Solomon Islands to visit Indonesia. He is expected to meet with President Susilo Bambang Yudhoyono at the Bogor Palace today, according to Teuku Faizasyah, a presidential spokesperson for foreign affairs.

“[We] hope that the visit by Prime Minister Gordon Darcy Lilo will be able to strengthen bilateral relations between Indonesia and the Solomon Islands. The visit also reflects the determination of the two nations to build their friendship based on the respect of their respective sovereignty,” Faizasyah said.
He added that dealings between the Solomon Islands and Indonesia have been productive over the last five years.

“Our trade relations even registered an average annual increase of 17.28 percent,” he said.
Bilateral trade volume was at $15.88 million in 2012, with Indonesia posting a $9.1 million surplus.
“The Solomon Islands also works with Indonesia in the fields of energy, fishing, development, media and culture,” Faizasyah said.

He said that the two leaders would also discuss economic cooperation and development programs in the Asia-Pacific and Southeast Asian regions.
Darcy will end his visit on Wednesday.


 http://www.thejakartaglobe.com/news/solomon-islands-prime-minister-makes-first-visit-to-indonesia/

Komandan OPM Serukan Lanjutkan Perjuangan Kemerdekaan Papua

Danny Kogoya mengatakan kakinya
tentara Indonesia diamputasi tanpa seijinnya.
(foto: abcnews.com)
PAPUA - Danny Kogoya, komandan sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerukan semua tokoh gerakan OPM berkumpul untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan dari Indonesia. Seperti dilansir dari situs Radio Australia.

Salah satu kakinya diamputasi karena luka tembak ketika dia meringkuk di penjara atas tuduhan pembunuhan tahun lalu. Menurutnya, kakinya diamputasi tanpa seijinnya. Tetapi dia telah bersumpah kembali ke hutan untuk melawan pemerintahan Indonesia.

"Ini kaki diamputasi untuk Gerakan Papua Merdeka. Saya meminta kemerdekaan ... Saya meminta Papua Barat untuk keluar dari Republik Indonesia," katanya.

Selama hampir 50 tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah berjuang melawan kontrol Indonesia atas Papua.



Danny Kogoya menyusup  ke Papua Nugini tahun lalu dan sekarang berada di tempat persembunyian yang disebut sebagai Kamp Victoria. Lokasi kamp berdekatan dengan perbatasan Papua Nugini dan Papua.

“Saya ingin Jacob Prai di Swedia, John Ondawame di Australia, Semua orang pemimpin di luar negeri untuk kembali ke kamp ini, kamp Victoria, untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan,” katanya.

Dia menyusup ke Papua Nugini setelah diancam akan ditangkap kembali walaupun sudah dibebaskan.

Kaki Danny Kogoya diamputasi polisi pada tahun lalu saat dalam tahanan. Dia bersumpah akan terus melakukan perlawanan meski berada di dalam hutan.

Danny Kogoya mengklaim telah memerintahkan pasukan 7000 pasukan untuk bersiaga dengan sekitar 200 pejuang aktif tetapi jumlah itu tidak dapat diverifikasi.

Pada bulan lalu, Papua Nugini dan Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi. Perjanjian itu dapat digunakan untuk mentargetkan mengekstradisi aktivis OPM Papua Barat yang kini berada di Papua Nugini.

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, mengatakan perjanjian ekstradisi akan digunakan untuk penjahat dan bukan aktivis politik. Mereka yang bisa dianggap mengganggu itu masih harus diuji.

"Kami berpendapat kebijakan dan masalah Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia. Kami telah secara konsisten mempertahankan itu," katanya.

Editor : Yan Chrisna
 
Copyright © 2013. RASUDO FM DOGIYAI - All Rights Reserved

Distributed By Free Blogger Templates | Lyrics | Songs.pk | Download Ringtones | HD Wallpapers For Mobile

Proudly powered by Blogger