Showing posts with label Merauke. Show all posts
Showing posts with label Merauke. Show all posts

Nelayan Merugi, Bupati Merauke Larang Menteri Susi Datang

Merauke -- Moratorium kapal eks asing, yakni larangan beroperasi sementara bagi kapal-kapal produksi luar negeri di Indonesia, membuat industri perikanan di Papua lesu. Sejumlah perusahaan berhenti beroperasi, menyebabkan perekonomian warga setempat merosot drastis.

Pemerintah Merauke berharap agar kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait moratorium kapal eks asing itu bisa ditinjau ulang demi mengembalikan kesejahteraan nelayan.

Bupati Merauke Frederikus Gebze bahkan menyatakan tanah Merauke terlarang untuk diinjak Menteri Susi sebelum kehidupan nelayan di sana membaik.

"Saya minta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang namanya Susi untuk mengerti kehidupan kami di tanah Papua. Dia tidak boleh datang ke Merauke sebelum masyarakat kami sejahtera. Itu pesan saya sebagai Bupati Merauke," kata Frederikus.

Mabuk Bukan Budaya Asli Papua

MERAUKE — Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Laut Merauke, Provinsi Papua, Yohanes Puer, mengajak pemuda setempat menjauhkan diri dari minuman beralkohol. Minuman tersebut disebutnya menimbulkan banyak hal negatif.

"Sebagai orang asli Papua, saya mengajak tinggalkan minuman beralkohol karena kita sendiri yang menjadi korban jika terus-menerus mengonsumsinya," kata Yohanes di Merauke, Senin (10/10).

Mengonsumsi minuman beralkohol dan mabuk di tempat-tempat umum, seperti yang terjadi sekarang, tidak mencirikan budaya orang asli Papua. Dia mengatakan, harga diri sebagai orang Papua diinjak bukan oleh orang lain. Dia menasihati, bagaimana akan maju kalau hanya mabuk - mabukan.

Persoalan lain yang muncul jika menjadi orang yang sering sekali mengonsumi minuman beralkohol adalah suka menunda pekerjaan, termasuk menghabiskan uang hanya untuk membeli minuman tersebut. Kalau terus mabuk-mabukan, untuk makan keluarga atau membangun rumah tangga saja tidak bisa dilakukan karena uang sudah habis.    antara, ed: Erdy Nasrul

Bupati Merauke Adakan Pertemuan Dengan Pedagang Asli Papua

Merauke  – Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT di Ruang Rapat Bappeda Merauke kembali melakukan pertemuan dengan masyarakat pedagang asli Papua di Pasar Wamanggu, Senin  (28/4), guna membahas berbagai permasalahan yang tak kunjung berakhir, seperti  penempatan los dan kios yang masih kurang pas atau tidak cocok dengan barang atau dagangan yang akan dijual, dan penarikan retribusi yang biasanya dilakukan setiap enam bulan sekali dinilai cukup membebankan pedagang.
Menanggapi masukan dan keluhan dari pedagang ini, Buapti Merauke menyampaikan, penarikan retribusi akan diupayakan dilakukan setiap bulan, sehingga tidak memberatkan pedagang, los dan kios yang masih kosong akan diserahkan  bagi yang lebih membutuhkan dan penempatan los dan kios antara pedagang pakaian dan sayuran atau kios akan ditata sesuai kebutuhan. 
Terkait bantuan permodalan, Buapti Merauke meminta waktu selama dua bulan untuk pembangunan terminal, karena penyerahan modal akan dilakukan setelah terminal selesai dibangun.
“Setelah terminal pindah, semua taxi akan digeser dan akan dilanjutnkan dengan penyerahan modal. Penyerahan bantuan modal akan dilengkapi dengan pernyataan bantuan modal kepada pemilik kios dan los khusus yang asli Papua dan pernyataan pedagang mengunakan modal yang diberikan untuk bergulir,” terangnya
Bupati juga meminta kalau ada asosiasi dari pedagang asli Papua segera dimanfaatkan dan segera melaporkan ke Bupati untuk memberikan masukan serta penguatan modal terhadap asosiasi tersebut.
“Saya akan memberikan modal 300-500-an juta rupiah sebagai modal awal. Tetapi harus diatur dengan baik, Ketua asosiasinya siapa, akan saya ikuti, kapasitasnya atau pemahamannya tentang bagaimana modal bisa bergulir. Kalau tidak saya akan siapkan orang dari luar untuk membantu membangun,” pungkasnya. (rsdfm/mcmerauke/Kus/ InfoPublik)

Kehadiran Perusahaan dalam Pandangan Perempuan Malind di Kampung Baad, Distrik Animha, Merauke.

Semenjak tahun 2011, ada tiga perusahaan perkebunan tebu, yang bolak balik sosialisasi dan mendekati tokoh masyarakat di Kampung Baad, Distrik Animha dan Kampung Tambat, Distrik Tanah Miring.

Perusahaan tersebut, yakni: PT. Anugerah Rezeki Nusantara (ARN) milik Wilmar International Group, PT. Papua Daya Bio Energi dan PT. Tebu Wahana Kreasi, milik Medcoagro Group.

Ketiga perusahaan tersebut menawarkan berbagai macam janji dan pendekatan dilakukan untuk mendapatkan tanah kawasan hutan dan lahan berawa yang ada diantara Kali Kumb hingga Kali Maro yang keseluruhan luas lahan sekitar 73.000 ha. Sebagian besar lahan tersebut berada di Kampung Baad, Distrik Animha dan Kampung Tabat, Distrik Tanah Miring, yang mana keduanya didiami oleh Orang Malind dari Suku Baad.

Tokoh-tokoh adat dari Kampung Baad sudah pernah dibawa oleh perusahaan ARN untuk berkeliling ke Lampung dan Sumatera Barat, katanya untuk studi banding mengunjungi areal perkebunan tebu dan kelapa sawit. Tapi tetap saja warga belum goyah.

Kaum perempuan “mama-mama” dari Kampung Baad yang terkadang hanya menjadi penonton dan pendengar dalam proses sosialisasi dan negosiasi lahan juga ikut “buang suara” berpendapat. Berikut petikan singkat diskusi kelompok bersama mama Christina Gebze dan mama-mama di Kampung Baad.
 
Bagaimana jika perusahaan menggunakan tanah?

“Kita ini mau dikemanakan. Sekarang kita mesti berpikir, dahulu kita bisa contohkan seperti ikan, rusa, kangguru, kasuari, semua foll (banyak) di dapat, tetapi karena masyarakat gunakan untuk keperluan, sudah habis. Apalagi  kalau tanah kita jual, lebih habis lagi. Kita mau makan dimana dan mau berkebun dimana? Kita hanya punya tanah, hasil lain sudah tidak ada, ini akan membuat kita susah sekali”.

Perusahaan mengatakan akan sewa tanah dan berikan uang kompensasi, bagaimana pendapat mama?

“Saya dengar mereka bilang begitu, tapi tidak tahu berapa yang mereka minta, berapa hektar, berapa kilo, tapi tidak ada surat. Perempuan tidak pernah terlibat. Secara adat, mereka laki-laki yang biasanya ikut dalam pertemuan. Perempuan juga tidak bisa tanya kepada suami yang ikut pertemuan. Tugas perempuan biasanya memasak, memangkur sagu, mancing ikan, berkebun tanam kasbi (singkong), kelapa dan keladi.”
“Tanah tidak bisa dijual. Saya takut makan uang tanah, karena tanah ini siapa yang buat, bukan saya yang punya tangan. Kalau kita melahirkan atas persetujuan dalam dua orang, tetapi tanah siapa? Sebaiknya tidak jual tanah.”

Perempuan punya hak karena perempuan juga berperang untuk membantu saudaranya. Ada dusun disitu dengan batas tanah.

Perusahan akan sewa tanah selama 35 tahun?

“Lama sekali. Kita mungkin tidak mau jual lagi, bisa kita contohkan babi sudah habis, rusa habis, kangguru habis. Kalau tanah sudah dijual lalu kami tanam dimana. Perusahaan kami tidak terima. Contohnya, di Zanegi hutan sudah tidak ada.”

“Adat Orang Malind tidak bisa merusak alam, sekarang ini banyak yang merusak, tetapi bagi kami itu penghinaan, tetapi sekarang ini karena ada uang, padahal dilarang keras merusak. Orang Malind tidak boleh membunuh, kecuali dengan suanggi, itu lain lagi.

Apakah adat masih bisa berlangsung?

“Kita mau duduk (menyelenggarakan adat, pen) dimana, Kita lebih suka tanah itu begini saja, tidak perlu jual. Kita bisa panen ikan dan bisa menanam. Kalau sudah jual tanah, kami sedang bingung, dimana anak cucu. Kalau orang Baad ini kaya sekali pohon-pohon dari Kali Maro hingga Kampung, lalu ini sudah jual dan masyarakat tidak mempunyai apa-apa.  Masyarakat berpikir mau lari kemana, siapa yang membantu”.

Apa yang dipikirkan mama untuk anak-anak?

“Anak-anak kalau sekolah mungkin bisa mengangkat kehidupan masyarakat. Kalau kami lihat disini sekolah belum jalan, belum ada satu orang pun di Kali Kumb yang jadi sarjana, mungkin juga ada tapi hanya satu dua orang saja. Padahal sekolah sudah buka sejak 1930 an, tapi terhitung betul orang yang sarjana. Kalau sudah ada sarjana mungkin mereka bisa tahu jalur-jalur untuk membantu masyarakat.”
“Anak-anak disekolahkan, supaya mereka bisa membela tempat ini, supaya tanah tidak dijual-jual. Kalau tidak (tidak sekolah, pen) tanah habis dijual.

Perusahaan akan berikan bantuan pendidikan?

Saya tidak percaya, katanya mereka akan berikan bantuan, mereka minta kita buka rekening, tetapi tidak pernah terjadi.

ANK, Juli 2013

 Sumber: http://pusaka.or.id/

Wali Kota Minta Jangan Samakan Papua dengan Jawa

MERAUKE – (Sabtu, 16/03/13) Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM meminta kepada pemerintah pusat agar sistem pemeriksaan atau audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jangan menyamakan antara Pulau Jawa dengan Papua, karena kesulitan di Papua jauh lebih tinggi tingkatannya dibanding Pulau Jawa.

“Audit keuangan pun, jangan disamakan Papua dengan Pulau Jawa karena ada perbedaan. Bupati pedalaman misalnya, pagi-pagi tokoh masyarakat sudah antri di rumah. Mereka butuh uang. Demikian juga kalau berangkat, bupati di pedalaman bukan beli tiket tetapi timbang berat badan. Ini kan mempersulit mereka,” ujar Tommy Mano dalam penyampaiannya di Raker Bupati se-Papua, Kamis (14/3) kemarin.
Ia sangat menyayangkan aturan dan prinsip pemeriksaan BPK, yang harus diberlakukan juga di Papua seperti bukti lengkap, ada kuitansi dan foto saat memberikan dana. “Apakah mau kasih Rp100-200 ribu harus foto dan tandatangan kuitansi? Ini kan namanya pelecehan. Tetapi kita berusaha perbaiki dalam segi pengawasan kepada masyarakat,” ujar BTM, sapaan akrab Wali Kota.

Dengan perbaiki sistem pengawasan ini, ia berharap Papua dari yang biasa dikenall Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dari Kota Jayapura sendiri, yang diusulkan dalam Raker, kalau boleh, katanya yang pertama Jembatan Hamadi Holtekamp rampung karena ini berada pada kawasan strategis nasional juga etalasenya kawasan pasifik. Ini yang perlu diperjuangkan.

“Wajah Papua ada di sini karena ini ibu kota provinsi Papua. Dari mana saja tamu datang, wajah harus baik sebagai ibu kota. Tetapi ini sering dilupakan oleh para gubernur. Sehingga ketika banjir, tidak ada yang dilakukan. Hanya kota sendiri yang berusaha. Ada dana khusus untuk wilayah kota, itu yang kita harapkan,” lanjutnya.

Pada wartawan usai Raker Kamis malam, ia juga mengemukakan keprihatinannya melihat ada Bupati-bupati yang terlambat dalam pembahasan APBD karena hambatan dari pihak legislatif sendiri. Maka dari itu, ia mengajak para pimpinan daerah harus satu kata dengan anggota DPRD, karena kalau dewan kurang mendukung Bupati maka APBD terlambat.

“Ini kan mempengaruhi kita untuk ke provinsi dan ke pusat sehingga dana dipotong. Dengan demikian kita harus seirama karena DPRD dipilih oleh rakyat, kepala daerah juga dipilih oleh rakyat sehingga harus sama-sama mendukung proses pembahasan RAPBD menjadi APBD,” tukasnya.

Ia berharap harus ada sinergi. Karena yang terjadi ketika ada yang menahan mempengaruhi sampai pelaksanaan pembangunan kepada rakyat. “Yang seharusnya program berjalan, jadi tertahan 3 bulan. Ini kan menyalahi aturan dalam anggaran,” tandasnya. [ida/Papuapos]


LMA Merauke Usulkan Jaminan Sosial Papua


MERAUKE -- Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malind Anim Kabupaten Merauke mengusulkan konsep Jaminan Sosial Papua. Jaminan sosial Papua diperuntukkan bagi masyarakat asli Papua.
Ketua LMA Malind Anim Merauke Ignasius Mb Ndiken mengungkapkan, konsep jaminan sosial Papua memberi jaminan layaknya jaminan sosial tenaga kerja yang dikombinasikan dengan jaminan pendidikan, jaminan kesehatan dan asuransi bagi masyarakat asli Papua.

Menurut Ignasius, meskipun selama ini sudah ada program-program jaminan kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa), namun masyarakat Papua di pedalaman tidak merasakannya. Konsep Jaminan Sosial Papua diusulkan kepada pemerintah pusat sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat asli Papua.

Sekretaris LMA Malind Anim Merauke Alberth Moyuend Gebze mengatakan, jaminan sosial Papua dirancang memberi jaminan lengkap dari kesehatan, pendidikan, sosial dan ketenagakerjaan. Dia memberi contoh, bila warga Papua mengalami kecelakaan kerja di kebun atau di hutan akan mendapatkan santunan layaknya tenaga kerja yang mendapat santunan Jamsostek.

Menurut Alberth, LMA-LMA di seluruh Papua bakal bertemu di Merauke untuk menggodok dan mematangkan konsep itu. 

Editor :
Nasru Alam Aziz

Sumber:
Kompas.com


 

Penderita HIV/AIDS di Merauke Capai 1.501 Orang

ilustrasi (google)
Merauke - Jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Merauke berdasarkan data resmi yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke per Oktober 2012 kini mencapai angka 1.501 orang.
Menurut Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke, Sunarjo, jumlah penderita HIV/AIDS di Merauke sudah sangat mengkhawatirkan karena penderita terus bertambah.
Jika pada tahun-tahun sebelumnya, Merauke menempati urutan nomor satu di Papua, kini   Kabupaten Merauke sudah berada di urutan kelima. Namun penderita terus bertambah, kata dia.
Kendati demikian, upaya penanggulangan HIV/AIDS di Merauke tengah berjalan baik. Bahkan sekarang ini Merauke menjadi rujukan Provinsi Papua dalam hal penanggulangan HIV/AIDS.
 “Hanya ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Karena kenyataannya masih banyak kasus yang muncul,” kata Sunarjo kepada wartawan,  terkait peringatan Hari AIDS Sedunia, Sabtu (1/12).
Menurut Wabup Sunarjo, berbagai langkah telah dilakukan Pemkab Merauke dalam mempertajam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Merauke. Salah satunya, setiap pekerja beresiko yang datang ke Merauke harus terlebih dahulu menjalani tes kesehatan.
Jika hasilnya positif HIV/AIDS, maka yang bersangkutan tidak boleh kerja dan harus dikembalikan ke daerah aslanya. Langkah lainnya, dengan melakukan tes bagi PNS di lingkungan Pemkab Merauke.
Meski belum seluruhnya mengikuti tes tersebut, menurut Sunarjo, tes HIV/AIDS bagi PNS ini merupakan langkah maju untuk mengetahui status kesehatannya.  
Langkah lainnya, tandas dia, adalah kembali mengkaji perda terkait pencengahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Merauke. Dari hasil evaluasi  dan kajian, perda tersebut masih banyak kekurangan dan kelemahannya.
“Sekarang ini, Raperda baru sedang dalam uji publik untuk mendapatkan penguatan dari masyarakat sehingga nantinya diharapkan lebih efektif dan efisien,” tandasnya.
Adapun peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2012, dengan tema ‘Lindungan Perempuan dan Anak dari HIV/AIDS’ Wabup Sunarjo menilai perempuan, dalam hal ini ibu-ibu yang sedang hamil sangat  rentan tertular dari HIV/AIDS, jika suaminya kerap berbuat buruk tanpa melindungi dirinya.
“Jujur kita katakan bahwa di Merauke terjadi degradasi nilai dan moral, terutama di kalangan remaja. Kita sudah ada modul Daku Papua di sekolah-sekolah, apakah ini efektif atau tidak tapi kenyataannya memang masih cukup tinggi. Berarti ini menyangkut kesadaran yang memang belum maksimal,” tambahnya. (MC Merauke/02 Kus)
 
 Sumber: radarmerauke.com
 
 
 
 

KNPB Merauke Lakukan Ibadah HUT Ke-IV KNPB

Spanduk Ibadah HUT Ke-IV KNPB  Merauke
Merauke, KNPBnews – Dalam rangka merayakan HUT KNPB ke-IV kemarin (19/11), Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Merauke melakukan kegiatan doa syukuran bersama di Sekretariat KNPB/PRD Wilayah Merauke Jalan Bupul Kelapa Lima no. 01. Kegiatan doa syukuran ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhir kegiatan. Kegiatan syukuran ini dilakukan mulai dari jam 08:30 WPB – 12:00 WPB.
Acara peringatan ini dimulai dengan pembukaan yang bibawakan oleh Sekjen KNPB Wilayah Merauke, Yoseph Novaris. Acara ini dibuka dengan menyanyikan lagu Mars KNPB yang dipandu oleh Sekjen PRD Wilayah Merauke, tuan Petrus Katem, disambung doa syukur yang bibawakan oleh tuan Linus Mbaya Rembe.
Sesuai laporan yang dirilis oleh KNPB Merauke, ditulis acara tersebut dilakukan dengan Sambutan dan Laporan Kinerja KNPB oleh Ketua KNPB Wilayah Merauke, tuan Gento Emerkus Dob. Berikut isi sambutannya:
Dalam rangka penyelesaian status politik Tanah Papua Barat menurut mekanisme hukum internasional dan menuju ke referendum yang jujur adil dan bermartabat, maka Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dilahirkan kembali guna mendorong proses – proses tersebut.
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai Media Nasional Rakyat Bangsa Papua Barat maupun sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Rakyat Bangsa Papua Barat kini genap berusia 4 tahun. KNPB telah melakukan serangkaian kegiatan – kegiatan dukungan terhadap agenda – agenda rakyat bangsa Papua Barat. Kerja – kerja atapun aksi – aksi dukungan yang dilakukan oleh KNPB adalah murni dilakukan secara damai, bermartabat, tidak menjurus ke aksi – aksi brutal dan anarkis. Adapun kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) antara lain :
  1. KNPB Wilayah Merauke dibentuk pada tanggal 16 April 2011. Setelah terbentuk kegiatan awalnya, pada tanggal 2 Agustus 2011 Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melaksanakan doa dukungan terhadap kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di Oxford, London (Inggris) dalam rangka meninjau kembali pelaksanaan Pepera 1969 dan memastikan apakah Rakyat Bangsa Papua Barat masih memiliki Hak Penentuan Nasib Sendiri atau Tidak.
  2. Pada tanggal 24 September 2011 KNPB melaksanakan kegiatan Pra Kongres Parlemen Rakyat Daerah PRD Wilayah Merauke sekaligus pembentukan Parlemen Rakyat Suku (PRS) atau dikenal dengan (Dewan Kampung).
  3. Pada tanggal 1 Oktober 2011 bertempat di sekretariat KNPB Wilayah Merauke, KNPB melaksanakan kegiatan Kongres Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Merauke sekaligus peluncuran Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Merauke.
  4. Pada tanggal 10 Desember 2011 KNPB melakukan kegiatan turun jalan (aksi demo damai) dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. 
  5. Pada tanggal 28 Februari 2012 KNPB melakukan kegiatan aksi demo (orasi di tempat) di Tugu Pepera dalam rangka mendukung peluncuran International Parlementarians for West Papua (IPWP) Australia – Pacific di Canberra, Australia.
  6. Pada tanggal 4 – 5 April 2012 bertempat di Asrama Uncen, KNPB melaksanakan Kongres Parlemen Nasional West Papua (PNWP) atau disebut juga dengan Niew Guinea Raad, dan pada tanggal 9 April 2012 KNPB melaksanakan peluncuran Parlemen Nasional West Papua (PNWP) atau dikenal dengan Niew Guinea Raad bertempat di lapangan Theys, Hollandia.    
  7. Pada tanggal 1 Mei 2012 KNPB melakukan kegiatan turun jalan (long march) dalam rangka memperingati hari aneksasi Indonesia ke Papua Barat pada tanggal 1 Mei 1963.
Perlu diketahui juga oleh rakyat bangsa Papua Barat di Wilayah Merauke bahwa masih banyak lagi kegiatan – kegiatan yang sudah dilakukan oleh KNPB dalam perannya sebagai Media Nasional maupun perannya sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Rakyat Bangsa Papua Barat namun yang dapat kami laporkan adalah sejak KNPB Wilayah Merauke dibentuk pada tanggal 16 April 2011. 
Demikian laporan ini dibuat dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
SALAM REVOLUSI “ KITA HARUS MENGAKHIRI ”
 T T D
KETUA KNPB WILAYAH MERAUKE
Selajutnya, sambutan dilanjutkan oleh Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Merauke, Ibu Panggrasia Yeem. Sambutan dibuka dengan Salam revolusi dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai sumber segala-galanya bagi manusia terutama bagi rakyat bangsa Papua Barat, lebih khusus kepada KNPB yang berulang tahun.
Inti sambutan yang diberikan oleh ketua PRD Wil. Merauke yaitu tentang sejarah terbentuknya KNPB, pengertian dan fungsi KNPB serta kerja-kerja KNPB yang telah dikerjakan dan KNPB sebagai media rakyat yang mengusung aspirasi rakyat bangsa Papua Barat yaitu referendum melalui prinsip-prinsip dan aturan hukum Internasional. Indonesia adalah Negara hukum maka kami juga akan menyelesaikan persoalan status politik Papua Barat melalui jalur hukum.
Dilanjutkan dengan penjelasan kepada masyarakat tentang upaya-upaya Pemerintah NKRI yang menggiring KNPB ke teroris, criminal, GPK dll.
Lanjutnya, menyinggung tentang kegiatan pertemuan IPWP di London – Inggris tgl 23 Okt 2012, sebelum kunjungan presiden SBY ke Inggris,  sesuai dengan salah satu hasil yaitu tentang Anggota IPWP di Inggris yang akan mengajukan pertanyaan parlemen dan FCO terhadap Keterlibatan Pemerintah Inggris dengan Densus 88, yang berbasis di Papua Barat. Ini adalah jawaban terhadap konfirmasi bahwa dana bersama AS dan Austrailian, Inggris disediakan £ 400,000 ke Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) sejak tahun 2005.
Sesuai dengan hal tersebut Ketua PRD Wil. Merauke juga menekan bahwa biaya yang diberikan oleh Inggris, Amerika, & Australia untuk Densus 88 adalah untuk penumpasan teroris bukan untuk membunuh aktifis Papua Merdeka seperti KNPB dll.  
 Ia juga menyinggung tentang pertemuan parlemen kaukus Papua pada tgl 9 & 10 Nopember 2012 yang pimpin oleh ketua  parlemen kaukus Papua. Paskalis Kosai, bersama dengan seluruh pejabat Papua dari Sorong sampai Merauke yang bertemu di Hotel Haston – jayapura, dengan hasil pembicaraan yaitu membagi pulau Papua menjadi tujuh wilayah propinsi dan mereka akan membawa hasil tersebut ke presiden SBY dengan membawah dua bendera yaitu bendera Bintang Kejora & Mera putih, jika presiden SBY tidak menerima aspirasi mereka, maka mereka akan kasih naik bendera Bintang Kejora secara serentak di tanah Papua pada tgl 01 Mei 2013.
Di pengunjung sambutan Ketua PRD Wil. Merauke menegaskan bahwa tidak ada solusi lain lagi untuk menyelesaikan persoalan di tanah Papua, baginya solusi yang terbaik bagi rakyat bangsa Papua barat adalah penentuan nasib sendiri atau referendum. Ditutup dengan salam revolusi dan yel-yel Papua Merdeka.
Acara dilanjutkan dengan Istrahan dan makan bersama yang diselingi dengan hiburan melalui sumbangan lagu-lagu perjuangan yang dinyanyikan oleh kru KNPB Wilayah Merauke. Acara syukuran ini, dihadiri oleh masyarakat sekitar 60 lebih orang, yang merupakan keterwakilan dari masing-masing Parlemen suku yang memenuhi undangan KNPB dan simpatisan KNPB beserta Anggota KNPB yang hadir.

Spanduk Ibadah


Suasana Ibadah perayaan HUT KNPB

Pembukaan yang dipimpin sekjen KNPB merauke

Suasan perayaan

Masyarakat dan ketua PRD saat menyanyikan lagu mars KNPB

Sambutan ketua KNPB Merauke

kru KNPB nyanyikan lagu-lagu perjuangan

Sadis, Seorang Pendeta Wanita di Papua Ditembak Aparat TNI

Photo Ilustrasi penembakan
Merauke - Seorang pendeta wanita, Predika Metal Meki (38) meregang nyawa di dekat sungai Mak  Ia ditemukan dalam keadaan tewas Rabu (22/11) pagi, di Jalan Trans Asiki, Merauke. distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digole, Papua. Wanita ini tewas dengan dua luka tembak di pelipis kanan dan di bahu kanan hingga tembus ke belakang.
Menurut keterangan dari pihak keluarga, terdapat dua luka tembak di tubuh korban yakni pada bagian kepala dan bahu. Selain itu juga terdapat beberapa luka memar akibat pukulan dan sabetan benda tajam.

Korban, Frederika Metalmeti atau pendeta Rika, diduga ditembak oleh teman dekatnya yang merupakan seorang anggota TNI. Kemungkinan terlibatnya anggota TNI dalam kasus itu, juga dibenarkan oleh Komandan Korem 174, Animti Waninggap, Merauke, Brigjen Edy Rahmadi. Hal itu diperkuat dengan penemuan sejumlah alat bukti di TKP.

Kesedihan pun menyelimuti keluarga yang tengah menunggu kedatangan jenazah Pendeta Frederika Metalmeti, yang sudah bertugas di Gereja Betlehem Pantekosta, Boven Digul, sejak sepuluh tahun lalu. Saat ini jenazah korban sudah diberangkatkan menuju Merauke, dengan menempuh perjalanan darat sejauh lebih dari 400 kilometer.(TNT/suarabaptis.blogspot.com)


Petugas Lapas Merauke Diperiksa di Kantor Wilayah Jayapura Akibat Kaburnya Dua Napi

Merauke - Kaburnya dua napi dari Lapas Klas II B Merauke beberapa waktu lalu, menyeret satu petugas Lapas untuk diperiksa di kantor wilayah Jayapura. Kepala Lapas, Aris Munandar menilai, satu petugas Lapas yang diperiksa karena dinilai lalai saat melakukan tugas pengawalan ke dua napi pada saat kejadian.
Pemeriksaaan hingga hari ini masih berlanjut, dan belum diketahui sanksi yang akan diterima anggotanya itu. Ka Lapas mengaku akan tegas terhadap jajarannya yang lalai dan tidak disiplin bertugas. Kaburnya 2 napi selama tiga hari (4-7 /11), lalu mereka menyerahkan diri di SKP Kame Keuskupan Agung Merauke, membuat Lapas merasa perlu melakukan peningkatan pengamanan bagi Napi.
“Memang sarana prasana yang ada di Lapas Merauke masih sangat terbatas. Tapi yang utama, harus dilakukan penguatan bagi petugas Lapas. Karena secangih dan selengkap apapun peralatan yang ada, kalau tidak diimbangi profesionalisme petugas, akan percuma saja, “kata Ka Lapas Merauke, Aris Munandar.  
Meski dengan keterbatasan sarana prasarana, Kepala Lapas berharap seluruh personilnya tetap dapat menjalankan tugas dengan maksimal, agar kejadian kaburnya tahanan di Lapas Merauke diharapkan tidak terulang kembali. (09/ Media Center)

 Sumber: Radarmerauke.com

 

Potensi SDM Olahraga Papua Belum Optimal Diolah

MERAUKE - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua meminta pengurus KONI kabupaten/ kota dan pengurus cabang-cabang olahraga di Papua, meningkatkan pembinaan olahraga di setiap daerah. Papua memiliki potensi besar sumber daya manusia pada bidang olahraga yang belum dioptimalkan.  

Ketua Harian KONI Papua, HE Mackbon, di Merauke, Selasa (20/11/2012), mengatakan, "Potensi ini bisa dioptimalkan agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional." Ia mengemukakan itu pada acara Pengukuhan dan Pembekalan Penguru s KONI Kabupaten Merauke Tahun 2012-216 di Merauke, Selasa (20/11/2012).

Mackbon mencontohkan, pada gelaran Pekan Olahraga Nasional di Riau 2012, atlet Merauke menyumbangkan tiga medali emas untuk Papua yakni cabang tinju wanita, binaraga, dan lempar lembing.
Karena itu, pengurus KONI kabupaten/kota di seluruh Papua diminta meningkatkan pembinaan olahraga di masing-masing wilayah tugas untuk mencapai prestasi pada berbagai cabang olahraga.

Mackbon menyatakan, ada sejumlah KONI kabupaten lain di Papua saat ini cenderung tidak serius melakukan reorganisasi sehingga menghambat pembinaan olahraga. "Kita mengharapkan pembinaan olahr aga akan terus ditingatkan," katanya.

Wakil Bupati Merauke, Sunarjo, mengatakan, putra-putri Marind (masyarakat asli Papua di Merauke), memiliki potensi olahraga yang sangat besar khususnya di bidang atletik. Selama ini, diakuinya, potensi itu belum diolah dengan baik.

Karena itu, Surnarjo meminta pengurus baru KONI Merauke dan pengurus cabang-cabang olahraga turun ke kampung-kampung, untuk manjaring bibit-bibit unggul dan meningkatkan pembinaan atlet.

Penulis: Agus Mulyadi
Sumber: Kompas.com


Raperda Minuman Beralkohol Mulai Diusulkan di DPRD Merauke

Merauke, InfoPublik - Menyimak laporan ketua badan legeslasi DPRD Merauke atas inisiatif, Raperda Minuman Beralkohol antara Pimpinan DPRD dan Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka menandatangi 18 Rancangan Peraturan Daerah masuk dalam Program Legeslasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Merauke 2013.
Menurut Ketua  Badan Legeslasi DPRD Merauke Jorgen Betaubun, S.Sos, kehidupan masyarakat Kabupaten Merauke dimana perubahan sosial yang ada ternyata membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang selama ini selalu didahului pengaruh minuman keras.
‘’Dampak dari minuman  beralkohol juga terjadi tindak pidana mengganggu ketertiban umum dimana sering terjadi dalam masyarakat saat ini,’’ katanya. Data Polres Merauke pada pada bulan Agustus  2012 saja, tercatat 37  orang mabuk yang diamankan polisi.
‘’Dari data yang ada itu,  menunjukan minuman beralkohol yang sering diminum dan membawa akibat tindak pidana adalah Sopi dan Sagero. Berdasarkan data itu pula, yang paling banyak minum alkohol adalah orang asli Papua, dalam hal ini Malind Anim,’’ katanya.
Dikatakan, terjadi perubahan pola hidup  dari masyarakat, tidak ada tatanan sosial yang menata kehidupan agar lebih baik kedepan. Sopi dan sagero dihasilkan dari kelapa dan enau.  Kelapa ternyata kehilangan makna dalam masyarakat hukum adat Malind Anim, yaitu sebagai Totem.
‘’Kelapa disewakan kepada orang non Papua untuk dibuatkan sopi karena nilai ekonominya rendah dan pemasarannya juga tidak memungkinkan untuk usaha gula merah, maka sopi dan sagero adalah alternatif yang cepat untuk menghasilkan uang. Sopi dan sagero diperjualbelikan dengan bebas tanpa ada pengawasan  dan pengendaliannya dari penjualan dan peredarannya,’’ jelasnya.
Diakui  Jorgen, Perda tentang minuman beralkohol di beberapa daerah telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, dimana dianggap bertentangan dengan Paraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah yang dievaluasi itu adalah yang mempunyai materi muatannya adalah pendistribusian minuman beralkohol golongan A, B dan C.
Padahal merupakan kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan keppres Nomor 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Serta bertentangan dengan PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pusat, provinsi dan Kabupaten/kota.
‘’Berdasarkan itu dan  fakta yang ada, maka pengaturan sebaiknya dilakukan terhadap minuman beralkohol atau tradisional  yang memang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Kepres nomor 3 tahun 1997,’’ katanya.  (02/media center/toeb)

Dermaga Pelabuhan Merauke Rusak Lagi

Ilustrasi: Papua.
MERAUKE - Kondisi pasang surut yang ekstrem di sungai Maro, Merauke, kembali menjadi penyebab tidak langsung kerusakan dermaga Pelabuhan Merauke, Papua.

General Manajer PT Pelindo IV (perseor) Cabang Merauke, Iwan Syarifudin, di Merauke, Jumat (27/7/2012), menuturkan kronologi rusaknya bolder dan dolphin dermaga Pelabuhan Merauke.

Iwan menuturkan, peristiwa terjadi Rabu lalu sekitar 15.40 WIT. Saat itu arus sungai Maro cukup kuat, akibat terpengaruh pasang laut Arafuru.

Arus kuat tersebut mengakibatkan kapal Armada Senada yang tengah tambat di dermaga bara, mengalami putus tali pengikat. " Kapal hanyut terseret arus dan menabrak buritan kiri KRI Banjarmasin (yang sedang sandar di dermaga)," ujar iwan.

Akibat hentakan kapal Armada Senada, salah satu tali pengikat KRI Banjarmasin juga ikut putus dan mengakibatkan bolder (tempat pengait tali di dermaga) patah.

Sundulan itu, ujar Iwan, membuat haluan KRI Banjarmasin menabrak dolph in (bangunan dermaga untuk mengikat tali kapal). " Ini memang murni musibah karena faktor alam,? katanya.

Menurut Iwan, akibat peristiwa yang mengakibatkan patahnya bolder dan rusaknya dolphin, ditaksir kerugian fisik mencapai Rp 2 miliar.

Iwan mengatakan, kejadian seperti ini merupakan yang ketiga pada tahun ini akibat kuatnya arus pasang Sungai Maro. " Kondisi alam di sini cukup akstrem karena perbedaan pasang surut hingga mencapai 5-6 meter ", ujarnya.

Hingga Jumat ini, KRI Banjarmasin yang mengangkut pasukan satuan tugas pengamanan perbatasan masih tampak sandar di Pelabuhan Merauke.

 
Editor :
Agus Mulyadi
KOMPAS.com
 
Copyright © 2013. RASUDO FM DOGIYAI - All Rights Reserved

Distributed By Free Blogger Templates | Lyrics | Songs.pk | Download Ringtones | HD Wallpapers For Mobile

Proudly powered by Blogger