Gara-Gara Warga Papua Ikut Nyoblos, TPS di Kulonprogo Gelar Coblosan Ulang

Warga sedang melihat daftar caleg yang dipasang di papan pengumuman pada Minggu (21/4) di TPS 2, Desa Mergosari, Kecamatan Pengasih, Kulonprogo. - Harian Jogja/Fahmi Ahmad Burhan

Dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu di TPS 31 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, dan TPS 2, Desa Mergosari, Kecamatan Pengasih menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Bawaslu Kulonprogo.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo, Ibah Muthiah mengatakan, kedua TPS tersebut menggelar PSU pada Minggu (21/4/2019) setelah sebelumnya pihaknya sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi DIY.

"Semua pemilih di dua TPS itu mencoblos ulang tapi hanya pada jenis surat suara tertentu," ujar Ibah pada Minggu (21/4/2019).

Ia mengatakan, kedua TPS tersebut dianggap melakukan kesalahan tata cara pemungutan suara setelah ada temuan dari Bawaslu Kulonprogo. Menurutnya, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kurang memahami aturan dan melakukan kesalahan.

Untuk TPS 31, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, petugas KPPS melakukan kesalahan karena memberikan surat suara pada dua orang dengan KTP Papua padahal kedua orang tersebut tidak tercatat sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS tersebut.

Sementara untuk TPS 2, Desa Mergosari, Kecamatan Pengasih, terdapat tiga orang pemilih masuk pada DPTb, yang harusnya ketiga orang tersebut mendapat empat jenis surat suara, tapi KPPS malah memberikan lima jenis surat suara.

Di TPS 31 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates terdapat 274 warga masuk DPT, sementara di TPS 2 Desa Mergosari, Kecamatan Pengasih, ada 289 warga yang masuk DPT.

Ibah mengatakan, di TPS 31, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, digelar pencoblosan ulang untuk jenis surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, di TPS 2, Desa Mergosari, Kecamatan Pengasih pencoblosan hanya dilakukan pada surat suara DPRD Kabupaten.

Harianjogja.com
 

Read more »

Ke Papua, Presiden Jokowi Akan Resmikan Monumen Kapsul Waktu

KOMPAS/ALIF ICHWAN Presiden Joko Widodo didampingi Ny Iriana Joko Widodo memasuki pesawat kepresidenan untuk bertolak ke Amerika Serikat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (14/2/2016).

SINGAPURA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo bertolak ke Papua dalam rangka kunjungan kerja, Jumat (16/11/2018.

Mengawali kunjungan kerjanya, Presiden Jokowi akan meresmikan Monumen Kapsul Waktu di Kabupaten Merauke.

Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo diagendakan menyaksikan peletakan kapsul waktu ke dalam cangkang oleh 36 orang anak-anak.

Setelah itu, Presiden akan menuju Masjid Raya di Merauke untuk menunaikan shalat Jumat yang kemudian dilanjutkan dengan santap siang di salah satu rumah makan.

Selepas itu, Kepala Negara dijadwalkan menuju ruas Jalan Merauke-Sota Kilometer 23, Kabupaten Merauke, untuk meninjau pembangunan drainase/culvert box.

Pada sore harinya, Presiden akan meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Sota. Setelahnya, Presiden akan kembali ke hotel tempatnya beristirahat untuk bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Diketahui, Presiden akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Port Morresby, Papua Niugini, pada Sabtu (17/11/2018).

Kompas TV Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menggelar pertemuan mendadak dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di sela-sela KTT Asean di Singapura. Dari pertemuan itu Amerika Serikat dan Indonesia sepakat untuk mempererat kerja sama.

Penulis Fabian Januarius Kuwado

Editor   Krisiandi

Kompas.com - 16/11/2018

Read more »

7 Kasus Pelanggaran HAM Bisa Jadi Ancaman Jokowi di Pilpres 2019?

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai

JAKARTA, NNC - Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menyatakan, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki catatan kelam atau catatan buram sebagai seorang yang dapat diindikasikan sebagai pelaku pelanggar HAM berat selama 3 tahun kepemimpinannya.

Catatan buram inilah menurut Natalius yang dapat menjadi batu sandungan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti.

 

Menurutnya, Jokowi terpilih sebagai Presiden karena kapitalisasi dugaan pelanggaran HAM berat oleh Prabowo yang ditunjang oleh media massa dan para aktivis HAM.

"Selain itu, persoalan HAM yang dirumuskan secara tegas oleh Jokowi dalam butir cita-cita NAWACITA telah memberi harapan animo massa untuk dongkrak elektabilitasnya," kata Natalius dalam keterangan tertulis, Kamis (4/1/2018).

Dari semua pemberitaan terkait pelanggaran HAM, Prabowo tersudut di 2014 karena memang memiliki catatan hasil penyelidikan Komnas HAM meskipun belum pernah dinyatakan dalam putusan peradilan Hak Asasi Manusia.

Sementara jika dilihat dari kebijakan dan tindakannya dalam memimpin negeri ini selama 3 tahun, apakah Jokowi bisa diduga sebagai pelaku pelanggar HAM jika dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM atau penyelidik Internasional?

Berikut adalah sederet kasus pelanggaran yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan Jokowi jika dilihat dari perspektif hukum HAM:

1. Kasus Paniai tercatat sebagai kejahatan kemanusiaan (gross violation of human right) termasuk  dalam kategori pelanggaran HAM berat yang berkasnya sedang diproses dan terhenti di Komnas HAM. Kasus Paniai adalah salah satu hasil produk rezim kepemimpinan Joko Widodo. Jokowi menitipkan peristiwa kelam baru bagi bangsa ini. Sebagai kepala negara, Jokowi tidak bisa lepas tanggung jawab (commander resposibilities). Bagaimana pun juga Jokowi menambah 1 berkas pelanggaran HAM berat di Komnas HAM.

2. Adanya penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan/penganiayaan (torture) dan pembunuhan (kilings) terhadap lebih dari 6 ribu orang Papua selama 3 tahun merupakan catatan negatif rezim Jokowi. Jokowi tidak bisa menghindari sebagai kepala negara/kepala pemerintahan sebagai penanggungjawab komando (commander resposibilities).

3. Dugaan terjadinya genocida secara perlahan melalui berbagai kebijakan (slow motion genocide) di Papua berdasarkan hasil penyelidikan beberapa lembaga internasional, menguatkan dugaan Jokowi sebagai kepala negara, dengan sadar atau sengaja (by commision) melakukan pembiaran (by ommision).

Tindakan 1 dan 3 ini mengancam integritas nasional karena itu selain bertanggungjawab melalui proses penyelidikan, Jokowi harus bertanggungjawab juga secara politis dengan mengurungkan niatnya untuk maju sebagai capres di 2019.

4. Pernyataan Penolakan grasi dan eksekusi mati kasus narkoba awal tahun 2015. Ini kasus paling serius dibanding eksekusi tahap-tahap berikutnya. Jika dilakukan penyelidikan, Jokowi tidak hanya diduga sebagai commander responsibilities tetapi juga pelaku (mens rea). Harus bertanggungjawab melalui proses penyelidikan hukum HAM.

5. Pengekangan kebebasan sipil (civil liberties) dan hak untuk menjalankan agama dan kepercayaan khususnya bagi umat Islam melalui Perppu Ormas. Membiarkan adanya labilitas integrasi sosial dan politik sejak Jokowi berkuasa merupakan perusakan terhadap tatanan dan upaya destruktif terhadap pilar demokrasi, hak asasi dan perdamaian.

6. Ketidakmampuan melaksanakan proses penyelesaian persoalan pelanggaran HAM berat oleh Jokowi bertentangan dan menunjukkan inkonsistensi Jokowi terhadap cita-cita NAWACITA yang justru ditulis dengan tangannya sendiri. Apabila sampai tahun 2019 Jokowi tidak bisa melaksanakan NAWACITA, maka Jokowi telah melakukan kebohongan publik dan harus dipertangungjawabkan. Penunjukan pejabat kabinet yang berindikasi melanggar HAM adalah secara sadar menenggelamkan asa (ketajaman) untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Disitulah Jokowi terlihat tidak memiliki sensivitas kemanusiaan dan keadilan.

7. Belum adanya tindakan pengungkapan keberadaan Wiji Tukul dan pengungkakan kasus Munir sesuai janji Jokowi dan ekspektasi keluarga korban telah menjadi memori buruk (memoria passionis). Sangat disayangkan bahwa selama kepemimpinan Jokowi, jangankan soal penyelesaian, memulai proses saja sama sekali tidak ada.

Tujuh persoalan tersebutlah yang membingkai Jokowi berada dalam pusaran pelanggaran HAM. Apalagi, dari ketujuh kasus itu, jika dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM atau lembaga penyelidik internaional, Jokowi patut diduga tidak hanya sebagai penanggungjawab komando (commander resposibilities), tetapi pelaku (mens rea) sebagai pelanggar HAM Berat.

Dengan demikian, pada tahun 2019, saya yakin persoalan HAM akan mengganjal karier politik Jokowi. Selain tidak mendapat dukungan dari keluarga korban, juga aktivis kemanusiaan, NGO kemanusiaan dan juga Komnas HAM, Jokowi juga tidak akan mendapat dukungan dan simpati internasional juga rakyat Indonesia.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo

Editor : Nazaruli

www.netralnews.com

Read more »

Asrama Mahasiswa Tidak Layak Huni, Alumni Papua Bandung Desak Pemerintah!

Usai Kunjungan Alumni Bandung didampingi Sekjen IMASEPA JABAR
Leonardus O. Magai di Cilaki No. 59 Cihapit Kota Bandung (Foto: William J. Sondakh)

Bandung - Usai Perayaan Natal dan Reuni Akbar Alumni Bandung meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk segera merenovasi Asrama Mahasiswa Papua Kamasan II yang terletak di Jalan Cilaki No. 59 Cihapit, Kota Bandung.
 
Perasaan prihatin membekas di hati para Alumni Papua Bandung melihat kondisi asrama mahasiswa yang telah menjadikan mereka manusia namun dibiarkan terlantar.

“Kami menangis ketika melihat tempat tinggal dan belajar saat kami menempuh perkuliahan di Bandung,” lirih Yehuda Majar, Senin (01/12/2018)

Dalam kunjungan ke asrama mahasiswa tersebut, para Alumni Bandung menyepakati untuk mendesak Pemerintah Provinsi Papua supaya fokus pada pemeliharaan gedungnya.
Selain itu pihaknya juga mendesak Pemerintah Provinsi Papua untuk segera merenovasi asrama tersebut.

Ikatan Alumni Bandung sepakat untuk menyurati Pemerintah Provinsi Papua Barat, Wali Kota Bandung, Kementerian Ristek dan Dikti serta Presiden Republik Indonesia.
“Dalam mensukseskan rencana tersebut kami akan membentuk tim internal untuk mengawal rehabilitasi asrama,” ujar Johana.

Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Papua se-Tanah Papua Jawa Barat, Leonardus O Magai berharap, agar asrama segera direnovasi. “Supaya kami, pihak mahasiswa dapat mengembangkan potensi kami,” ungkapnya.

Leonardus O Magai mengatakan, pihaknya punya banyak kegiatan seakan mati tanpa program kerja. Berkaitan tempat perkumpulan yang tidak layak huni dalam melaksanakan rapat pun dalam kondisi gelap dan hanya menggunakan penerangan seadanya.

“Saya ucapkan terimakasih kepada alumni yang berkenan mengunjungi sekretariat kami.  Dan terimakasih atas kepeduliannya untuk melakukan aksi sosial dengan membuka Dompet Cilaki 59 Bandung,” pungkas Leonarsus O Magai.

Pewarta: Barnabas Subagio/wartapriangan.com

Read more »

Natal IMASEPA JABAR Dan Reuni Akbar Dilaksanakan Bersama Ridwan Kamil

 Bandung, "Bandung Panggil Pulang" menjadi tema Reuni dan Natal Akbar alumni Bandung asal Papua dan Papua Barat bagi para mahasiswa dan alumninya bersama keluarga berbondong-bondong menuju Paris Van Java untuk bernostalgia bersama Walikota Bandung di Pendopo Walikota, Alun-Alun Bandung.

Natal dan Reuni Akbar alumni Bandung Papua tahun 2017 berbeda dengan Reuni dan Natal tahun-tahun sebelumnya yang biasanya digelar di tiap kota di Tanah Papua. Tahun 2017 atas undangan Walikota Bandung Ridwan Kamil, Natal dan Reuni Akbar alumni Bandung dilaksanakan dari 29 Desember 2017 hingga 1 Januari 2018 di Kota Bandung.     

Ketua Panitia Jesaya Ch. Waromi menjelaskan perjalanan Natal IMASEPA JABAR dan Alumni Bandung pertama digelar di Kota Jayapura tahun 2014 dan tahun berikutnya dilanjutkan ke Kota Sorong, pada perayaan ke tiga diadakan di Timika yang dihadiri oleh Bapak Walikota Bandung Ridwan Kamil. "katanya.     

Ia melanjutkan, Saat itu Ridwan Kamil secara resmi meminta untuk Natal dan Reuni Akbar tahun 2017 dilaksanakan di Kota Bandung tempat dimana para alumni pernah mengenyam pendidikan. "ungkapnya. Senin, 1 Januari 2018 di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan II Jl. Cilaki No. 59 Cihapit, Kota Bandung.     

Lebih lanjut, Jesaya menyampaikan bahwa Sejak tanggal 27 dan 28 Desember 2017 para alumni beserta keluarga telah berdatangan dengan pesawat maupun kapal laut melalui Jakarta dan Surabaya dengan mengenakan pakaian "Bandung Panggil Pulang" yang berwarna Merah abu-abu. "paparnya.     

Natal IMASEPA JABAR dan Alumni diadakan pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat di GOR Pajajaran selanjutnya keesokan harinya dilaksanakan Reuni Akbar bersama mahasiswa, pelajar dan keluarga besar Papua di seluruh Jawa Barat di Pendopo Kota Bandung. "ujarnya, sambil menunjukkan tempat kegiatan.     

Pantauan dari Media ini, Reuni Akbar dilaksanakan atas Dukungan penuh Bapak Walikota Bandung Ridwan Kamil sebagai Tuan Rumah di Pendopo Kota Bandung pada tanggal 30 Desember 2017 dari Pukul, 12:00-15:00 WIB, yang juga dihadiri Bupati Kabupaten Sorong sebagai alumni Bandung.   

Ketua IMASEPA JABAR, Jack Peyon yang dalam sambutannya memuji Kang Emil yang telah menciptakan sejarah telah mengumpulkan alumni dan mahasiwa  Papua Bandung dalam Reuni Akbar di Bandung merasa bahagia karena telah berbagi sukacita Natal bersama senior dan alumni serta seluruh masyarakat Papua. "ungkapnya.     

"Reuni Akbar ini juga lebih mengakrabkan mahasiswa dan alumni, yang tadinya tidak kenal menjadi kenal". Jelasnya, dengan penuh haru.     

Lebih lanjut, Jack Peyon selaku Presiden Mahasiswa ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Alumni Bandung yang hadir dari berbagai elemen diantaranya Aparat Sipil Negara, pengusaha, legislatif dan bekerja di sektor lainnya memanfaatkan Natal dan Reuni Akbar ini untuk berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Kota Bandung bersama keluarga       

Ridwan Kamil dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dalam bahasa sunda "Wilujeng Sumping" kepada para alumni dan warga Papua dengan tema "Bandung Panggil Pulang" menarik perhatian Walikota Bandung ini, yang katanya dapat menjadi judul sinetron dan disambut gelak tawa dan applause yang meriah.      

Kang Emil menangkap suasana bahagia di hati setiap alumni yang hadir karena pada saat masyarakat Bandung sedang berbahagia menyambut Tahun Baru namun lebih dari itu, semua alumni sedang bernostalgia di Bandung dengan mengenang masa-masa kuliah yakni masih ada utang angkot yang belum dibayar atau cinta lama yang belum kelar. katanya, dengan senyum serta tawa.       

Sebagai Walikota Bandung, Kang Emil mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Bandung sebagai Kota Studi oleh setiap alumni. kata Kang Emil, sambil berpesan agar setiap alumni jadilah individu yang bermanfaat setelah menimba ilmu di Bandung dan sumbangkanlah energi yang baik bagi sisi kemanusiaan.     

Walikota yang sangat cinta Papua ini, memaparkan bahwa kemjauan Kota Bandung yang menjadi nomor 1 di Indonesia dalam berbagai aspek, terutama berfokus pada sisi kemanusiaan. "ungkapnya.      

"kami memiliki 400 software yang siap menyumbangkan kepada Papua secara cuma-cuma". Kata, Kang Emil.     

Hal ini, telah ditangkap oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam pembangunan Alun-Alun Aimas yang sudah di Design oleh Kang Emil atas permintaan Bupati Kabupaten Sorong wujud karya nyatanya saya sumbangkan untuk Papua umumnya maka bagi Pemerintah Daerah dari Papua kami akan utamakan karena kami punya Ilmu, SDM dan lainnya. "pintanya, sambil menutup sambutannya.      

Reuni Akbar bersama Walikota Bandung diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari Ikatan Mahasiswa Se-Tanah Papua Jawa Barat yang diserahkan oleh Sekjen IMASEPA JABAR Leonardus O. Magai berupa Noken yang dikenakan langsung kepada Ridwan Kamil sebagai simbol Jembatan kami Warga Papua Jawa Barat kepada Bapak secara person maupun komunitas. "kata, Leonardus.     

Lebih lanjut, Leonardus O. Magai menjelaskan secara adat dan filosofis Orang Papua, Noken bukan tas namun Noken mempunyai manfaat yang multifungsi untuk dapat dipergunakan sebagai mengisi hasil kebun, binatang peliharaan, bahkan manusia. "katanya, sambil senyum.     

Tak hanya memberikan Noken kosong, organisasi mahasiswa Se-Tanah Papua Jawa Barat menitipkan sebuah pesan tertulis di dalam Noken kepada Walikota Bandung untuk mengunjungi Asrama mahasiswa Papua Kamasan II Kota Bandung dan mempermudah pengurusan KTP sebagai warga Kota Bandung. "ungkap magai, saat dimintai keterangan oleh para awak media.      

Ketika ditanya, mengapa harus diutamakan? Ia mengatakan bahwa saya sebagai Pengurus Warga Papua di Jawa Barat sudah ketahui persis apa yang menjadi masalah utama selama ini maka saya sampaikan kedua aspek diatas kepada Bapak walikota untuk dipertimbangkan. "tutupnya. (*)

Pewarta: Barnabas Subagio/kabarindonesia,com

Read more »

IPW Desak Polri Umumkan Siapa Pemilik 97 Butir Peluru Tajam Selundupan

Penyelundupan 97 peluru tajam di Bandara
Sultan Hasanuddin Makassar ke Jayapura Papua berhasil
digagalkan. Foto: Ilustrasi/Istimewa

Jakarta – Kabar disitanya 97 butir peluru yang hendak diselundupkan ke Jayapura, Papua dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar mengiri penutupan tahun 2017.

Dari informasi yang diperoleh, paket peluru tajam itu ditemukan Sabtu 30 Desember 2017 ini pukul 11.00 Wita di X-Ray RA Cargo Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Rencananya peluru tajam itu akan dikirim dengan pesawat Lion Air JT-798 tujuan Jayapura.

Peluru tajam itu dimasukkan ke dalam tujuh koli barang barang berisi obat-obatan makanan, pakaian dan mainan. Sementara ini Peluru Tajam yang sudah ditemukan sebanyak 97 butir. Dari data yang ada penerima peluru tersebut bernama Ibu Kartini/Mama Taufik di Jayapura, Papua.

Taka da pilihan lain bagi pelaku penyelundupan ini kecuali ditangkap. Ind Police Watch (IPW) mendesak Polri segera mengumumkan, siapa pemilik peluru tajam itu sesungguhnya dan untuk apa warga sipil mengirimkannya ke Papua? Sebab bukan mustahil peluru tajam itu akan disalah-gunakan untuk mengganggu keamanan dan ketertiban menjelang pergantian tahun atau untuk mengganggu proses Pilkada 2018. Hal inilah perlu diantisipasi dan diusut Polri, mengingat Papua memiliki tingkat kerawanan tersendiri,” ujar ketua presidium IPW, Neta S Pane, Jakarta, Minggu (31/12/2017).

Menurut Neta, kasus penyelundupan peluru tajam ke Papua ini adalah kasus serius yang harus dituntaskan Polri. Sebab, pelakunya bisa dikenakan Undang-undang darurat dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

“Terlepas dari hal itu Polri perlu mengusut apakah kasus ini ada kaitannya dengan berbagai aksi penembakan gelap yang sering terjadi Papua selama ini,” tandasnya. (red)

Editor: Eriec Dieda/nusantaranews.co

Read more »

Isu SDM dan HAM di Papua, Jadi Sorotan 3 Tahun Pemerintahan Jokowi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar pada Papua. Sejak menjabat 20 Oktober 2014, sudah delapan kali Jokowiberkunjung ke pulau di ujung timur Indonesia itu. Salah satu targetnya adalah membangun jalan yang menghubungkan semua kabupaten di Papua.

Jokowi juga mengambil kebijakan berani dengan menetapkan harga BBM di Papua sama dengan harga yang berlaku di pulau Jawa.

Meskipun demikian pembangunan sumber daya manusia di Papua, terutama di bidang kesehatan serta pendidikan, dan penyelesaian beragam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), masih menjadi sorotan dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi.

Ketua Kelompok Kerja Papua Universitas Gadjah Mada, Bambang Purwoko, mengatakan cukup banyak masalah muncul di Papua, terutama pada 2008 karena berbagai aksi kekerasan. Meski kekerasan itu mulai berkurang dibandingkan pada masa Orde Baru,tetapi kesan bahwa aksi kekerasan masih terus terjadi menyulitkan tumbuhnya kepercayaan warga pada pemerintah.

Bambang mengusulkan desain pembangunan Papua baru berbasis lokalitas.

“Salah satunya juga karena tidak kompatibelnya desentralisasi pemerintahan dengan desentralisasi politik. Contoh kongkretnya, mengapa di Papua harus pilkada langsung seperti di Jakarta, Yogya, yang tingkat kedewasaan politiknya jelas berbeda,” kata Bambang dalam diskusi bertajuk “Papua dalam Sorotan : Pendekatan Holistik untuk Papua” yang dilangsungkan di Jakarta, Kamis (28/12).

Bambang menekankan salah satu dampak pemilihan kepala daerah secara langsung adalah rusaknya pemerintahan daerah. Ia mencontohkan konflik berdarah di Tolikara, Puncak Jaya, dan Intan Jaya sehabis putusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil pilkada.

Bambang juga menyoroti pembangunan ekonomi berbasis lokal yang sedianya menciptakan keamanan, keadilan, dan harus berkelanjutan. Ini dimulai dengan membangun kapasitas sumber daya manusianya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ifdhal Kasim, mengatakan target menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua sebenarnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Aturan hukum mengenai otonomi khususitu merupakan konsensus baru untuk menjawab beragam persoalan di Papua. Di dalam undang-undang tersebut ada tiga jalan untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua.

“Yang pertama, jalan pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaranHAM. Yang kedua,melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Untuk memperkuat perbaikan ke depan situasi HAM di Papua, maka diamanatkan untuk membentuk Komisi Hak Asasi Manusia Daerah di Papua,” ujar Ifdhal.

Ifdhal menjelaskan ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan, ia telah membentuk sebuah tim untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaranHAM di Papua. Tim ini kemudian menyepakati ada sebelas perkara yangperlu segera dituntaskan, ada yang melalui pengadilan pidana dan lewat pengadilan HAM.

Menurut Ifdhal, yang akan diselesaikan melalui pengadilan hak asasi manusia HAM ada tiga kasus, yakni Wasior, Wamena, dan Paniai. Sejauh ini kasus Wasior dan Wamena masih dalam tahap penyelidikanoleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta pendalaman di Kejaksaan Agung. Jika kedua perkara ini sudah sampai tahap penyidikan di Kejaksaan Agung, Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengeluarkan kepres pembentukan pengadilan HAM bagi kedua kasus itu.

Sementara untuk kasus Paniai, menurut Ifdhal, proses penyelidikan oleh Komisi Nasional HAM belum rampung dan masih berjalan sehingga belum bisa diputuskan apakah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus Paniai.

Mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, lanjut Ifdhal, belum mengalami kemajuan karena sampai sekarang belum ada peraturan daerah di Papua yang mengamanatkan pembentukan komisi tersebut. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan upaya penyelesaian seluruh kasus pelanggaranHAM di Papua pada masa lalu.

George Sea dari Lingkar Studi Papua di Inggris mengatakan ada tiga tantangan terkait dengan generasi muda Papua. Pertama, mereka kritis terhadap narasi sejarah tentang Papua. Kedua, ada stigma buruk tentang anak-anak muda Papua. Ketiga, besarnya arus migrasi orang non-Papua ke Papua yang membuat generasi muda Papua khawatir akan masa depan mereka.

“Kita membutuhkan bagaimana kita harusmenyiapkan pemuda Papua ini sehingga mereka bisa berkompetisi. Betul-betul disiapkan mampu berkompetisi,” kata George Sea.

Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden, mengatakan Presiden Joko Widodo dalam Instruksi Presiden Nomor 17 yang dikeluarkan pekan lalu menegaskan perlunya percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan, ekonomi lokal, infrastruktur.

“Presiden sudah meletakkan pondasi. Justru yang paling penting bagi kami adalah bagaimana kita mengisi pondasi yang sudah ada ini di mana kita sudah tahu bahwa presiden ini sebenarnya sudah pas hatinya untuk Papua,” kata Jaleswari.

Sementara Profesor Bambang Shergi Laksmono dari Papua Center FISIP Universitas Indonesia mengatakan warga negara Indonesia harus memiliki kepedulian terhadap nasib rakyat Papua karena tidak ada Indonesia tanpa Papua.(Gencil News/Adi)

Read more »

TNI dinilai abaikan HAM, legislator tak ingin warga sipil korban

"Ini yang saya khawatirkan. Saya setuju penegakan hukum, tapi saya tidak sependapat kalau mengesampingkan HAM,"

Ilustrasi Prajurit TNI - Jubi. Dok 

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengkritik pernyataan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit yang mengesampingkan HAM dalam menindak kelompok bersenjata di Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Legislator dari daerah pemilihan Mimika, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya dan Nabire itu khawatir, sikap aparat ini akan menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan aksi penembakan di Tembagapura belakang ini.

"Ini yang saya khawatirkan. Saya setuju penegakan hukum, tapi saya tidak sependapat kalau mengesampingkan HAM," kata Kadepa kepada Jubi, Rabu (8/11/2017).

Menurutnya, selama ini salah satu hal yang selalu disoroti di Papua adalah ketika aparat keamanan menindak pihak yang dianggap mengganggu keamanan, karena terkadang pengejaran tidak sesuai prosedur dan mengorbankan warga sipil.

"Kepolisian, TNI dan pihak yang mengklaim bertanggung jawab dalam aksi penembakan di Tembagapura segera mencari solusi. Ini untuk keselamatan warga sipil," ujarnya.

Katanya, jangan sampai karena kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga ada masyarakat sipil korban. Apalagi belakang ini, masyarakat di sekitar Tembagapura mengungsi ke daerah yang dianggap aman.

"Kini masyarakat yang terkena dampaknya. Mereka sulit beraktivitas, pendidikan anak-anak mereka dikorbankan. Pelayanan kesehatan juga," katanya.

Dikatakan, ada ratusan aparat keamanan dikerahkan mengejar pelaku penembakan di Tembagapura. Berbagai kemungkinan dapat terjadi dalam situasi ini.

"Pelanggaran HAM di Papua banyak yang belum selesai. Jangan tambah lagi. Pemerintah negara ini akan semakin pusing jika ada pelanggaran HAM lagi," ucapnya.

Awal pekan ini, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit mengatakan, pihaknya mengesampingkan HAM dalam menindak kelompok bersenjata di wilayah Tembagapura, sebab aksi mereka telah memakan banyak korban, baik masyarakat sipil maupun aparat keamanan.

"Sekarang kita kesampingkan HAM, tolong sampaikan ke sana. Sudah banyak korban, baik kepolisian maupun masyarakat sipil ditembak sama mereka," katanya di Timika, Senin (6/11/2027).
 
Menurutnya, TNI mendukung penuh kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata ini. Berapa pun jumlah bantuan personel TNI yang diinginkan kepolisian, pihaknya siap memberikan. (JUBI)

Read more »

Nyala Lilin dan Suara Warga Papua untuk Ahok

Foto: Ratusan warga menyuarakan bebaskan Ahok (Wilpert-detikcom)

Jayapura - Ratusan warga kota Jayapura, Papua berkumpul di pusat kota Jayapura, tepatnya di Taman Imbi untuk menyuarakan bebaskan Ahok dan penyalaan 1.000 lilin untuk Ahok. Hingga saat ini sudah ratusan lilin berwarna merah putih yang dibakar.

"Warna merah putih ini bermakna untuk negara dan bangsa, sesuai dengan warna bendera Bangsa Indonesia," kata Sekretaris Forum Umat Kristen Papua Pdt Jimmy Koirewaoa, di Taman Imbi Jayapura, Rabu (10/5/2017).

Jimmy mengatakan, kenapa warga Papua peduli dengan Ahok, karena dia adalah tokoh teladan, pemimpin antikorupsi, membela orang miskin dan benar-benar membangun Jakarta.

"Kami orang Papua memiliki hati nurani murni untuk bangsa ini, Ahok adalah korban," katanya.

Foto: Ratusan warga menyuarakan bebaskan Ahok (Wilpert-detikcom)

"Kami ada di sini mengungkapkan isi hati nurani kami untuk minta bebaskan Ahok, sebab jika tidak akan memicu terjadinya disintegrasi bangsa," tegasnya.

Sekretaris Forum Umat Kristen Papua, Pdt. Jimmy Koirewaoa itu meminta pemerintah dan presiden Jokowi harus menegakkan azas Bhinneka tunggal ika di Indonesia, jangan ada diskriminasi di bangsa ini.

"Meski kaum minoritas tetapi kami juga punya andil dalam pembangunan bangsa ini," ujar Jimmy.

Sementara itu Pdt Jhon Baransano mengatakan, lilin ini memberikan kesan damai, di Papua adalah tanah damai.

"Kita warga Jayapura adalah pendudukan pluralisme. Di kota ini tidak pernah bedakan suku, agama tetapi kita hidup damai dan tidak pernah membedakan kelompok minoritas," ucap Jhon.

"Kami dari ujung timur Indonesia sangat simpati dengan Ahok. Dia harus di bebaskan, proses demokrasi sedang dibungkam dan pergerakan radikalisme sedang bertumbuh yang menjadikan bangsa ini tidak nyaman," tambahnya.

(rvk/try)  detikcom 

Read more »

Keragaman Bahasa Daerah Papua Harus Diselamatkan

Abdul Haris M. Ali

Waisai  –  Keragaman bahasa merupakan jati diri bangsa Indonesia yang dibangun atas berbagai etnis dan budaya. Keragaman bahasa milik suku-suku asli Papua harus diselamatkan.

Hal ini ditegaskan Kepala Subdirektorat Daerah 1A, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Arsip Nasional Republik Indonesia, Abdul Haris M. Ali, belum lama ini.

“Bahasa merupakan jati diri bangsa, makanya diatur dalam Pasal 3 huruf g, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Disitu tercantum bahasa merupakan aset yang harus diselamatkan. Salah satunya adalah bahasa suku-suku Papua, yang saya cukup yakin jumlahnya sangat banyak.

Terlebih yang di pedalaman-pedalaman atau di pelosok-pelosok Papua,” ujarnya saat berada di Raja Ampat.

Menurutnya, salah satu yang dapat dilakukan adalah menemukan dan menyimpan bukti tertulis keberadaan bahasa yang dimaksud. Dicontohkan, seperti dari tokoh adat, kepala suku, ataupun masyarakat asli yang masih menggunakannya.

“Kami masukkan dalam kategori arsip sejarah lisan. Dengan porgram kerja, Penyelamatan aset arsip nasional. Dan saat diturunkan dalam program kerja di daerah, menjadi penelusuran arsip-arsip tentang bahasa,” terangnya.

Ditambahkan, setelah disimpan dan didata dalam arsip nasional, bahasa asli suku-suku di Papua pun dapat dipublikasikan. “Keberadaan keragaman bahasa ini, dapat dijadikan aset bidang sosial budaya Papua. Bukan hanya disimpan, tapi juga harus dijadikan informasi. Ini kekayaan intelektual masyarakat Papua dalam bidang sosial budaya,” paparnya. (mp-22)

 Mediapapua.com

Read more »

Tinggalkan Divisi Humas Polri, Boy Rafli Jabat Kapolda Papua

Sertijab Kapolda Papua dari Irjen Paulus Waterpau ke Irjen Boy Rafli Amar. FOTO; JPG

JAKARTA - Jajaran elite Polri resmi berubah hari ini, setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian melantik Kepala Divisi Humas Polri dan enam kapolda baru.

Jabatan Kadiv Humas tidak lagi diemban Irjen Boy Rafli Amar, setelah diserahkan kepada Irjen Setyo Wasisto yang sebelumnya Wakil Kepala Badan Intelkam (Wakabaintelkam). Lantas Boy Rafli dipromosi sebagai Kapolda Papua menggantikan Irjen Paulus Waterpau.

Perwira tinggi lainnya yang dilantik Tito yakni, Kapolda Bengkulu dari Brigjen Yovianes Mahar kepada Brigjen Coki Manurung. Posisi Kapolda Maluku yang dulunya dijabat Brigjen Ilham Salahudin, mulai hari ini resmi dipimpin Irjen Deden Juhara. Ada juga Kapolda Jambi dari Brigjen Yazid Fanani kepada Brigjen Priyo Widyanto.

Jabatan Kapolda Kalimantan Barat yang dulunya dipimpin Irjen Musyafak, mulai hari ini akan dijabat Brigjen Erwin Triwanto dan Kapolda Kalimantan Selatan dari Brigjen Erwin Triwanto kepada Brigjen Rachmat Mulyana.

Pelantikan para kapolda dan kadiv humas tersebut juga dihadiri Wakapolri Komjen Syarfuddin dan Irwasum Komjen Dwi Prayitno, serta para pejabat teras Mabes Polri lainnya.

Para pejabat yang dilantik ini lantas melakukan penandatanganan integritas di hadapan Kapolri. Mereka juga telah diambil sumpah jabatan. Sertijab ini diketahui untuk menindaklanjuti mutasi yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor: ST/1034/IV/2017 ter tanggal 18 April 2017. (JPG)

Editor    : Ali Rahman

Sumber : INDOPOS.CO.ID 

 

 

 

Read more »

Waspada, Papua Lepas Karena Freeport

(Ki-ka) Yusri Usman, Yuli Bintoro, Khomaidi Notonegoro
Sumber foto : Syamsul Bachtiar/TeropongSenayan

JAKARTA - Faktor geopolitik harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyikapi kisruh dengan perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat yaitu Freeport.

Sebab, faktor tersebut bukan tidak mungkin bisa jadi pemantik adanya gejolak politik khususnya di Papua. Bisa saja kasus Timor Timur kini Timor Leste terulang kembali di Papua.

"Kita lihat siapa dibelakang Freeport, pasti AS. Geopolitik ini penting, jangan sampai seperti kasus Timor Leste lepas, apakah Indonesia sudah siap jika Papua lepas. Saya kira ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah," kata Direktur eksekutif Reforminer Institute Khomaidi Notonegoro dalam diskusi bertema "Maju Terus Pantang Mundur, Implementasi UU Minerba untuk Kepentingan Bangsa dan Negara" di Jakarta Senin (13/03/2017).

Tak tertutup kemungkinan, lanjut Khomaidi, akar permasalahan ini bisa terkait dengan politik.

Oleh karena itu, kata dia, jangan sampai hal terburuk akan terjadi. Makanya kalkulasi harus matang.

"Meski ini masalah bisnis to bisnis (B to B), tapi kita harus siap. Karena ada berpengaruh pada penerimaan negara, APBN, ketenagakerjaaan dan lain-lainnya. Intinya, pemerintah harus bisa mengatur strategi. Kalau memang AS turun tangan, bisa juga bawa China dan Rusia sebagai tandingan," ujarnya.

Adapun terkait wacana konsorsium BUMN nantinya bisa ambil alih Freeport, kata dia, dirinya setuju menggunakan konsorsium BUMN, tapi tetap harus waspada dan hati-hati.

"Jangan tergesa-gesa ke arah itu. Karena saya khawatir nantinya ada korupsi," tandasnya.

Sementara itu Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral Kementerian ESDM Yuli Bintoro menyambut baik gagasan konsorsium BUMN ambil alih Freeport meski harus dilakukan secera hati-hati.

Dia bahkan menyatakan tidak hanya untuk membangun smelter, konsorsium tersebut juga bisa membeli saham PT Freeport seiring dengan divestasi yang akan dilakukan nantinya.

Menurutnya, pada 2016 Kementerian BUMN pernah menyatakan akan membentuk konsorsium, akan tetapi hingga kini belum jelas kelanjutannya.

"Kami menyambut baik pembentukan konsorsium itu tidak saja untuk membangun smelter tapi juga untuk membeli saham divestasi Freeport," ujar Yuli.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengatakan sejauh ini PT Freeport tidak punya niat baik menyesuaikan dirinya dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

"Buktinya, hingga kini perusahaan asing tidak mau membangun smelter dengan alasan tidak cocok secara skala keekonomian," ungkap dia.

Menurut Yusri, konsorsium perusahaan BUMN tambang seperti PT Timah, PT Aneka Tambang dan PT Inalum seharusnya bisa secara bersama-sama membangun smelter tersebut dengan pola saling menguntungkan.

Dia menyebutkan dengan dimilikinya smelter oleh konsorsium tersebut akan ketahuan berapa sebenarnya nilai konsentrat yang selama ini diekspor langsung oleh Freeport.

"Selama ini Freeport menyembunyikan kandungan mineral dari konsentrat tersebut, namun berlindung dengan alasan membangun smelter tidak menguntungkan secara keekonomian," pungkasnya. (icl)


Editor : Redaktur | teropongsenayan.com

Read more »

Jokowi: Banyak yang tak senang bensin Papua murah

JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengakui bahwa tidak mudah untuk mengubah harga bahan bakar minyak di Papua untuk setara dengan daerah lainnya di Indonesia.

Pemerintah sudah mulai berupaya untuk menurunkan harga BBM di Papua ke sejak awal pemerintahan, atau satu setengah tahun yang lalu. Namun upaya pemerintah baru terwujud pada Oktober 2016 lalu.
Harga BBM di sejumlah kabupaten terpencil di Papua yang semula mencapai Rp 60.000 - Rp 100.000, kini bisa sama dengan Pulau Jawa, yakni Rp 6.450 rupiah.

"Karena banyak yang enggak senang juga harga bensin ini murah. Karena sudah banyak yang menikmati enaknya hidup bertahun-tahun. Tidak mudah," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura, di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Rabu (21/12).

Salah satu cara pemerintah menurunkan harga BBM di Papua adalah dengan membeli sejumlah pesawat angkut BBM. Dengan begitu, BBM yang selama ini sulit disalurkan lewat jalur darat dan laut, bisa disalurkan melalui udara.

Pertamina menghabiskan dana Rp 800 Miliar untuk membeli pesawat angkut BBM itu. Namun Jokowi memastikan Pertamina tidak akan merugi.

"Tahun ini justru saya perkiraan untungnya berlipat, lebih dari Rp 40 triliun," ucap Jokowi.
Setelah BBM, lanjut Jokowi, pemerintah juga akan berupaya menurunkan harga semen. Satu sak semen di Pulau Jawa saat ini hanya Rp 70.000 per sak. Namun di daerah terpencil di Papua bisa mencapai Rp 700.000 hingga Rp 2,5 Juta. 
"Nanti kita selesaikan urusan semen," ucap Jokowi. (Ihsanuddin)
 

Editor : Sanny Cicilia

Sumber : Kompas.com

Read more »

Jokowi didesak lindungi hak-hak demonstran, aktivis, dan jurnalis di Papua

“Saya sangat menyayangkan insiden ini. Wens tidak dikasih kesempatan bicara, Polisi terus tarik dan gelandang dia,” ujar Marrisan kepada Jubi melalui pernyataan pers bersama ELSAM Jakarta, Senin (19/12/2016) malam.

Ilustrasi - IST

Jayapura, Jubi – Otoritas ELSAM Jakarta dan ELSHAM Papua angkat bicara terkait pemukulan dan penahanan  Wens Tebay di Jayapura (19/12) yang sedang melakukan monitoring aksi demonstrasi rakyat Papua memrotes Trikora 19 Desember 2016 di Expo Waena, Kota Jayapura. Wens Tebay adalah aktivis ELSHAM (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia) Papua di Jayapura sekaligus mitra peneliti dan kontributor majalah Asasi yang diterbitkan ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) Jakarta.

Ferdinand Marrisan, Direktur ELSHAM Papua di Jayapura mengatakan pihaknya telah membuatkan surat tugas kepada Wens guna melakukan pemantauan situasi aksi demo di lokasi Ekspo.

“Saya sangat menyayangkan insiden ini. Wens tidak dikasih kesempatan bicara, Polisi terus tarik dan gelandang dia,” ujar Marrisan kepada Jubi melalui pernyataan pers bersama ELSAM Jakarta, Senin (19/12/2016) malam.

Pernyataan senada disampaikan Adiani Viviana, Peneliti ELSAM yang menekankan bahwa tugas tiap anggota polisi seharusnya menggunakan pendekatan persuasif dan tidak melakukan kekerasan.

Anggota Kepolisian, lanjutnya, harus menjadikan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pedoman dalam menangani aksi-aksi demonstrasi, khususnya Pasal 11 yang menyatakan ‘setiap petugas/ anggota Polri dilarang menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan’.

“Sayang sekali dalam peristiwa ini, Satuan Polisi Polresta Jayapura telah mengingkari aturan tugas profesionalitasnya sebagai penegak hukum yang memiliki fungsi ganda (Penyidik dan Pengayom).
Meskipun ini telah menjadi persitiwa yang mungkin keseribu kali terhadap aktivis Papua, namun setidaknya Polisi dapat menahan nafsu ‘keanarkisannya’, seperti yang menimpa Wens: merampas kamera dan menghapus semua foto serta bertindak kekerasan fisik lainnya”, ungkap Adiani Viviana.

Demi penghargaan dan perlindungan terhadap demonstran, aktivis dan jurnalis, ELSHAM Papua  dan ELSAM Jakarta mendesak presiden Jokowi mengintruksikan aparat keamanan di Papua agar memperhatikan hal-hal ini:

Pertama, Presiden Jokowi memberikan instruksi kepada Menkopolhukam untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam pengamanan aksi-aksi demonstrasi di Papua maupun di kota-kota lain yang mendukung Papua damai;

Kedua, Presiden Jokowi menginstruksikan Kapolri agar memerintahkan seluruh jajarannya, khususnya di wilayah hukum Polda Papua dan Papua Barat, untuk menghormati dan melindungi hak-hak para demonstran, aktivis, dan jurnalis;

Ketiga, Kapolri memerintahkan seluruh anggotanya untuk menggunakan cara-cara persuasif dalam penanganan aksi-aksi demonstrasi;

Keempat, kapolda Papua dan Papua Barat menginstruksikan seluruh jajarannya di wilayah hukum Papua dan Papua Barat untuk taat pada kode etik POLRI, tak terkecuali dalam mengemban tugasnya wajib menghormati nilai-nilai hak asasi manusia tiap orang Papua.(*)

http://tabloidjubi.com/

Benny Mawel

frans@tabloidjubi.com

Editor : Zely Ariane

Read more »

Kejati Telusuri Penyalahgunaan Dana Program Kartu Papua Sehat

Kartu Papua Sehat (KPS) (tabloidjubi.com)

JAYAPURA - Kejaksaan Tinggi Papua menelusuri laporan warga terkait dugaan penyalahgunaan dana program Kartu Papua Sehat (KPS) dari tahun 2013 hinga 2014. Program tersebut merupakan kebijakan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua.


Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Fachruddin Siregar ketika dikonfirmasi terkait temuan dugaan penyalahgunaan dana KPS di Jayapura, Kamis (31/8/2016).

Fachruddin mengungkapkan, pihaknya mendapatkan laporan dari sejumlah warga secara tertulis terkait penyalahgunaan dana KPS sejak sebulan yang lalu.

“Dalam laporan warga, ada penyalahgunaan dana KPS pada tahun anggaran 2013 senilai Rp 15 miliar dan tahun 2014 sebesar Rp 14 miliar,” ungkap Fachruddin.

Ia pun menuturkan, sejumlah warga dalam laporannya menyatakan ada dugaan pembayaran premi KPS kepada pasien tertentu tak sesuai dengan peruntukannya.

“KPS merupakan program yang alokasi dananya bersumber dari dana otonomi khusus. Tentunya penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutur Fachruddin.

Ia pun menambahkan, penyidik Kejaksaan Tinggi Papua belum memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana KPS hingga kini.

“Saat ini kami masih fokus untuk mengumpulkan data-data yang sesuai dengan laporan warga. Karena itu, kami merasa belum saatnya untuk memeriksa saksi-saksi yang mengurus pengelolaan dana KPS,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giai ketika dikonfirmasi menyatakan, pihaknya belum menemukan adanya penyalahgunaan KPS selama beberapa tahun terakhir.

“Selama ini kami tak menemukan adanya penyalahgunaan dalam laporan pertanggungjawaban dana KPS. Selain itu, dana KPS tersalurkan dengan baik ke seluruh rumah sakit pemerintah di Papua dan empat rumah sakit swasta,” kata Aloysius.

Ia pun menuturkan, alokasi anggaran untuk KPS tahun 2016 sebesar Rp 300 miliar.

“Dana ini untuk pelayanan warga Papua yang tak mampu di rumah sakit setempat dan biaya untuk sejumlah maskapai penerbangan apabila ada warga yang harus dirujuk ke rumah sakit di luar Papua. Terakhir, biaya pelayanan rumah sakit di luar Papua seperti Makassar dan Jakarta,” papar Aloysius.

Read more »

Kapolda: Warga, Mohon Jangan Kibarkan Bintang Kejora

Sebentar lagi 1 Juli yang disebut-sebut sebagai hari lahir Organisasi Papua Merdeka (OPM). Karena itu Polda Papua memberikan peringatan keras kepada masyarakat.

Warga setempat dilarang mengibarkan bendera Bintang Kejora pada hari itu. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan, akan ada sanksi hukum apabila ada yang mengibarkan bendera Bintang Kejora. Dia meminta masyarakat sadar sehingga tidak ada yang dirugikan, baik masyarakat maupun aparat.

''Kami sudah tegaskan akan menindak siapa pun yang mengibarkan bendera Bintang Kejora,'' kata Waterpauw, sapaan karib Paulus Waterpauw, di Jayapura.

Selain pengibaran bendera Bintang Kejora, dia melarang aktivitas atau kegiatan memperingati HUT OPM.

''Namun, kami memberikan toleransi jika 1 Juli diperingati dengan kegiatan ibadah syukur,'' ucapnya.

Waterpauw menambahkan, akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Tujuannya, polisi bisa mengambil langkah cipta kondisi agar masyarakat lebih mengerti dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Selain itu, dia mengimbau kepada masyarakat agar tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak terprovokasi isu-isu yang berkembang di masyarakat.

''Masyarakat tetap beraktivitas. Sebab, kami (polisi, Red) selalu siap untuk melindungi masyarakat dari semua ancaman,'' sambung Waterpauw.

Beberapa kali bendera Bintang Kejora pernah ditemukan atau berkibar selama 2016. Seperti yang terjadi di lahan kosong berseberangan dengan Asrama Serui, ruas jalan Manunggal - Amban, pada 5 April lalu.

Bahkan, pada Maret lalu sempat membuat heboh. Ini dikarenakan Bintang Kejora ada di Bali, bukan di Papua. (jo/nat/JPG/c5/diq/flo/jpnn)

Sumber: www.jpnn.com

 Ada apa dengan 1 July ? 

selain HUT OPM juga HUT Proklamasi Papua : Proklamasi-papua-barat

Baca: Manifesto-1961-dan-proklamasi-1971 

Ada juga : Foto Sejarah 1 July 

Juga :Menjelang-45-tahun-proklamasi-negara-Papua

#PapuaTetapMerdeka

Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/06/kapolda-warga-mohon-jangan-kibarkan.html#ixzz4CyX3XYtZ

Read more »

Dogiyai : Mendag RI Berjanji Akan Memberikan Dana Hibah Kepada Pelaku Dan Petani Kopi

Dogiyai,rsdofm-- Robongan Menteri Perdagangan RI, Thomas Lembong ,dan Staff Khusus Presiden Republik Indonesia, Lennis Kogoya, dengan menggunakan Pesawat Susi Air, Tiba di Bandara Moanemani, Dogiyai, Pukul, 12,34, Wit, sementara Pemerintah Dan Masyarakat, serta Pelaku Kopi dan Petani Kopi Kabupaten Dogiyai, menunggu kunjungan kerja menteri dengan tarian busana adat, sejak  pukul 10,00 Wit, namun dengan kondisi cuaca dogiyai yang bersahabat, dengan pesawat Susi Air yang ditumpangi Bapak Menteri Perdagagan dan Staf Khusus Presiden, Lennis Kogoya, mendarat dengan mulus di Lapangan Terbang Moanemani, 

Selanjutnya, disambut dengan tarian dari masyarakat adat Kabupaten Dogiyai dengan busana tradisional dari Kabupaten Dogiyai, serta dirangkaikan dengan penggalungan Noken Anggrek sebagai pengganti penggalungan bunga, 

Semnetara itu, Seluruh Pegawai Negeri, dengan Pakaian Keki, diarak sepanjang jalan airport Moanemani, yang diselingi dengan tarian hingga terminal parkiran bandara Moanemani, Sabtu 11/06/2016 kemarin.

Rombongan Mendag Republik Indonesia yang disambut oleh Bupati Dogiyai Herman Auwe S.Sos, Plt. Sekda Natalis Degei.S.sos, Plt. Asisten I, II, III Setda Kabupaten Dogiyai, dan seluruh Kepala Dinas  Lingkungan Pemerintah Daerah Dogiyai, dengan pengawalan ketat dari pihak Keamanan TNI,Porli, yang bertugas di Kabupaten Dogiyai

Selanjutnya, Rombongan Menteri Perdangan Rebpulik Indonesia dan Plt. Bupati Dogiyai langsung mengunjungi  Pasar Sentral, Di kampung Ekemanida, Distrik Kamuu, setiba di pasar setral Dogiyai, Menteri berdialog dengan mama mama orang asli dogiyai yang sedang berjualan, 

Usai berdialog, Bapak Menteri belanja Kacang Tanah, beberapa Buah Buahan yang sedang berjualan di pasar baru,

Selanjutnya, Rombongan Menteri dan Bupati Kabupaten Dogiyai meninggalkan pasar baru, hingga dilanjutkan perjalanan ke Pabrik Kopi P.5, dan juga berdialog dengan pencetus Kopi Murni Moanemani, Ir.Didimus Tebay, saat itu sedang menunggu Kedatangan Rombongan Menteri Perdagagan Republik Indonesia, usai mengunjungi Pabrik Kopi P.5, Rombongan Menteri diarak di aula pemda dogiyai.

setelah tiba di aula Pemda Dogiyai melanjutkan acara dialog dan peluncuran program dengan bangga menyeduh Kopi Papua sebagai bagian dari “Gerakan Papua Bekerja dan Unggul. Ny Judith JN Dipoputra tentang bangga menyeduh Kopi Moanemani di Dogiyai Papua sebagai bagian dari gerakan Papua bekerja dan unggul yang disertai dengan penyerahan buku panduan bagi cara bertani kopi didogiyai serta bantuan studi banding bagi petani kopi dari GM Bank Mandiri Provinsi Papua, oleh R Erwan yang secara simbolis diterima Plt. Bupati Dogiyai, Herman Auwe,S.Sos, yang disaksikan Menteri Perdangan RI dan rombongan serta masyarakat Dogiyai, 

Sementara itu, sebelum menyampikan sambutan Menteri Perdagagan Indonesia, Bupati Kabupaten Dogiyai, Herman Auwe, dalam sambutanya menjelaskan Bahwa Para pelaku Produksi Kopi dan Petani Kopi merasa bangga karena Kehadiran Bapak Menteri membawa angin segar bagi pelaku kopi dalam pengembangan usaha kedepan,

 

“karena Kabupaten Dogiyai yang baru berumur delapan Tahun, sehingga Pemerintah belum menggali Potensi Kopi, tetapi pengembangan usaha Kopi sudah ada di dalam program kerja Pemerintah Kabupaten Dogiyai, seperti Tahun 2015 Lalu, Pemerintah Kabupaten Dogiyai telah membangikan 115 Kopi Kepada rakyat Kabupaten Dogiyai,” Ujar Herman

.

Akhir Sambutannya, Herman Auwe, meminta Kepada Menteri Perdagagan Republik Indonesia, bahwa setelah melihat potensi Kabupaten Dogiyai dengan pengembangan Usaha Kopi ini, banyak mengalami kemerosotan, sehingga kiranya kunjungan Kerja Bapak Menteri dapat memberikan dana stimulant kepada Pelaku Usaha dan Petani, yang di salurkan langsung Kepada Pelaku Usaha Kopi dan Petani Kopi yang bersangkutan, Karena melalui Pemerintah Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat tertentu, dana hibah akan dihilangkan,” Ujar Auwe.

“bantuan jangan disalurkan lewat Pemerintah tetapi langsung petugas kementerian datang kepada Pelaku Kopi, dan diberikan bantuan kopi tersebut secara langsung kepada pelaku Usaha Kopi  dan Petani Kopi di Dogiyai, “  Kata Herman.

Akhir Sambutan, Herman Auwe, Meminta Kepada Menteri Perdagagan Republik Indonesia, Untuk menyampaikan Pesan Kepada Presiden Republik Indonesia, agar berkunjung ke Kabupaten Dogiyai, Bapak Presiden Telah dua Kali berkunjung di Papua, namun Bapak Presiden Datang di Kabupaten yang tidak pernah memberikan suara pada pemilu Presiden, lalu tidak seutuhnya diberikan, Namun Kami Kabupaten Dogiyai yang penduduknya 109 Ribu Penduduk telah memberikan suara kepada Pasangan Jokowi – Jk 100% namun tidak pernah dikunjungi dan tidak pernah diberikan penambahan dana bagi para petani Kopi di Kabupaten Dogiyai,

“Kedatangan Meteri ini momen yang tepat untuk menyampaikan kerinduan sentuhan pembangunan langsung Presiden Republik Indonesia Kepada Masyarakat Kabupaten Dogiyai,” Akhiri Herman.

Sementara itu, didepan ribuan masyarakat Kabupaten Dogiyai, Menterian Perdagagan Republik Indonesia, Thomas Lembong, Dalam sambutan singkat menyampiakan bahwa, Pemerintah Kabinet Kerja Presiden Jokowi berterimah kasih kepada Masyarakat Kabupaten Dogiyai atas penghormatan yang luar biasa kepada kami , maka saya mewakili Kerja Jokowi – Jusuf Kalla berkunjung di Dogiyai, oleh karena itu, saya di tugaskan oleh Bapak Presiden Jokowi sendiri untuk menyampaikan salam hangat buat masyarakat Kabupaten Dogiyai,” Kata Lembong.

Selain itu, Kata Menteri bahwa sangat setuju kekurangan yang dialami oleh para pelaku kopi dan petani kopi di kabupaten Dogiyai, tentang sarana prasana serta dana stimulant bagi pelaku produksi kopi dan petani kopi di Kabupaten Dogiyai, 

“Keluhan yang paling di garap adalah Kopi, karena pasokan permintaan Kopi dari Kabupaten Dogiyai di konsumsi baik di dalam negeri maupun luar negeri dari Kopi Kabupaten Dogiyai,” Jelas Menteri

Selain itu, Kata Menteri bahwa kopi dari Kabupaten Dogiyai keunggulan kopi sangat kwalitas mutunya, sehingga sangat di hargai di dalam negeri maupun Luar Negeri, karena Kopi dari Kabupaten Dogiyai punya mutu yang khusus dan aroma yang khusus, 

“Kami Kementerian Perdagagan sangat tertarik sekali untuk membantu mengembangkan Kopi dari Kabupaten Dogiyai, maka kopi yang di tanam oleh rakyat Kabupaten Dogiyai agar dikembangkan secara berkelanjutan, sudah ditanam tetapi tidak tidak rawat  itu mematikan ekonomi saudara saudara dari Kabupaten Dogiyai,” Ujar Menteri.

Semnetara itu, Menteri Perdagagan Republik Indonesia berjanji pada kedatangan kali berikut, akan mengunjungi langsung kepada Pelaku Kopi di Kabupaten Dogiyai, dan datang secara tim dari kementerian Perdagagan Republik Indonesia, 

“saya janji akan berkunjung secara tim dari kementerian perdagagan, karena saya bangga dan senang sekali dengan kwalitas kopi dari Kabupaten Dogiyai, karena itu, saya minta masukan masukan, kritikan, kejujuran, karena Kabinet kerja Presiden era keterbukaan dalam bekerja,” akhiri Menteri, 

Selanjutnya, Robongan Menteri Perdagagan, bersama Muspida Kabupaten Dogiyai, meninggalkan aula pemda Kabupaten Dogiyai menuju Ke Airport Moanemani, untuk dilajutkan perjalanan selanjutnya ke Bandara Udara Sentani di Jayapura – Papua. (rsdofm/Humas Dogiyai) 

Read more »

Banyak Situs Papua Merdeka, Pemerintah Siapkan Tentara Cyber

logo Indonesian Cyber Army

Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan siap membentuk Cyber Army untuk menangkal serangan-serangan radikal yang diluncurkan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab yang merendahkan pemerintah di dunia maya.

Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosita Niken Widiastuti dalam forum konsultasi dan komunikasi (FKK) Bakohumas yang membahas tentang bagaimana Indonesia menghadapi tantangan Global di Mabes TNI Cilangkap (18/05/16) kemarin.

“Dirjen IKP tengah menyiapkan satu tim untuk membentuk cyber army atau tentara cyber karena musuh dari negara ini kan bukan sesuatu yang nyata, tetapi melalui peran paradigma, perang ideologi, untuk itu perlu ada tentara namun tentara cyber” kata Rosita dalam siaran pers Kemenko Polhukam.

Hadirnya tentara cyber sendiri akan sangat membantu pemerintah dalam berperang melawan derasnya gelombang serangan kelompok separatis Papua pimpinan Benny Wenda yang terus gencar ingin memisahkan Papua dari tubuh NKRI dengan terus mengekspos kelemahan pemerintah via jalur pelanggaran HAM masa lalu.

Sebut saja beberapa situs berita di Papua yang hingga saat ini terus membahas kasus pelanggaran HAM tanpa melihat keseriusan pemerintah Jokowi dalam membangun dan mendorong kemajuan di tanah Papua (HarianPapua.com)

Read more »

Polri Nilai Penahanan Aktivis Karena Pelanggaran Hukum

JAKARTA - Sejumlah aktivis di Papua masih ditahan oleh kepolisian setempat. Menurut Mabes Polri, mereka ditahan bukan karena mereka aktivis. Namun perbuatan mereka telah melanggar hukum.

 

"Masalah Papua ini bukan masalah aktivis ya, tapi (ada) perbuatan melanggar hukum, misalkan adanya penggunaan atribut (bintang kejora)," ujar Kepala Divisi Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (11/5). 

 

Ia berujar, bukan rahasia lagi di Papua ada kelompok dengan semangat separatis. Sehingga Polri perlu memperingati semua pihak di Papua untuk tidak melakukan perbuatan yang berpotensi melanggar hukum. 

 

Terkait Referendum Papua di London, itu adalah salah satu yang melanggar hukum. Mereka memiliki rencana di luar Papua dan Indonesia untuk melakukan suatu perbuatan.

 

"Bahwa kalau fakta-fakta terkait pembicaraan tentang Papua, katakanlah macam-macam, rencana pemikiran yang bertentangan. Ya orang boleh berpendapat bebas, tapi kalau diwujudkan dalam kegiatan, dugaan pelanggaran itu bisa terpenuhi," katanya. 

 

Menurut dia, berdasarkan hukum, tindakan mereka mengarah ke makar. "Maka tindakan yang mengarah ke makar dan sebagainya tentu akan jadi tolok ukur," kata Boy. (republika)

Read more »

Di Papua, Harga Bawang Merah Rp 80 Ribu per Kilogram

Di Papua, Harga Bawang Merah Rp 80 Ribu per Kilogram.

 Harga bawang merah di beberapa pasar tradisional di Kota Jayapura, Papua, melonjak. “Harga bawang merah sebelumnya Rp 53 ribu menjadi Rp80 ribu per kilogram, sedangkan harga bawang putih Rp 78 ribu per kilogram,” kata Handayani salah seorang pedagang bumbu dapur di Jayapura, Senin, 2 Mei 2016. Dia mengatakan, kenaikan harga bawang tidak hanya yang dipasok dari Papua.

tapi juga yang berasal dari luar Papua, khususnya Jawa. “Biasanya saya pesan dari Surabaya, baik bawang merah maupun bawang putih. Saya juga jual bawang lokal biar stoknya ada terus,” ujarnya. Muryono salah seorang pedagang bumbu dapur lainnya di Pasar Youtefa Abepura mengatakan, menjual bawang merah Rp 78-80 ribu per kilogram.

“Semua pedagang bawang juga menjual dengan harga yang sama,” kata dia. Dari pantauan di lapangan, harga cabai merah Rp 60 ribu per kilogram, harga tomat Rp 14 ribu per kilogram, harga bawang putih Rp75 ribu per kilogram. Sedangkan telur ayam Rp 55 ribu per kilogram, harga telur puyuh Rp 36 ribu per kilogram dan gula pasir Rp 15 ribu per kilogram. Harga beras di Papua saat ini sebesar Rp 10 ribu per kilogram.

(red/endarmono/l/idarto/HAS)

redaksi.co.id

Read more »