Mahasiswa Papua di Makassar Tak Nyaman 'Dibayangi' Polisi

Suasana sepi terlihat dari depan asrama papua di Makassar yang berada di kawasan Jalan Lanto Dg. Pasewang, 8 Desember 2018. (CNNIndonesia/Ancha

Sejumlah mahasiswa yang mendiami asrama mahasiswa Papua di Kota Makassar mengaku tak nyaman dengan tindakan polisi membayang-bayangi mereka.

Salah satunya yang dialami sejumlah pelajar di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Makassar pada Sabtu (8/12). Polisi bersenjata lengkap setidaknya dua kali mendatangi asrama tersebut.

"Pertama mereka datang pagi, lalu kedua sore," kata Faisal, seorang penjual bakso di sekitar Asrama Mahasiswa Papua kepada CNNIndonesia.com.


Minus Lambrau, salah seorang penghuni asrama, mengatakan bukan hari itu saja polisi bersenjata lengkap mendatangi tempat mereka. Itu, kata dia, sering dilakukan apalagi semenjak 1 Desember dan teror kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua.

"Terus terang kami tidak nyaman," katanya.

Lihat juga: Rentetan Panjang Insiden Peringatan Papua di Surabaya

Sambil setengah berbisik, Minus yang tak ingin dicurigai mengatakan meski tidak melakukan apa-apa, kedatangan polisi cukup mengganggu aktivitas penghuni asrama. Para penghuni asrama pun diimbau untuk tidak bepergian lebih jauh. Minus mengatakan, situasi itu membuat saling curiga antarsesama penghuni asrama.

Sekretaris Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Makassar Martinus Go mengatakan kedatangan polisi ke asrama mahasiswa bukan hanya terjadi di Jalan Lanto. Nyaris semua asrama ikut diintai polisi. Mereka baik dalam seragam lengkap hingga pakaian biasa sering menunggui asrama-asrama mahasiswa Papua.

"Saya dengar soal kejadian hari ini di Jalan Lanto, tapi saya belum bisa bercerita lebih banyak," katanya.

Salah seorang penghuni asrama mahasiswa Kabupaten Gogiyai Papua di Jalan Hertasning Makassar, Agus Wensiwor, juga mengaku tempat mereka mendapati hal yang sama. Ia bahkan keberatan dengan kedatangan polisi 1 Desember 2018 lalu. Saat itu polisi datang ditemani Ketua RT/RW di lingkungannya.

"Saya tanya surat izinnya, tapi mereka bilang tidak ada, cukup RT/RW saja," kata Agus menirukan ucapan polisi.

Tidak jelas apa maksud kedatangan polisi itu kata Agus. Mereka biasanya datang menanyakan apakah ada acara di dalam asrama atau tidak. Beberapa kali juga meminta data, mulai dari nama lengkap, alamat asal, hingga kuliah di mana di Makassar.

Sejak 1 Desember lalu, kata Agus, polisi-polisi itu selalu datang. Ia sempat menanyakan ke salah satu polisi yang selalu menungguinya di depan asrama.

"Katanya, Kami mengawasi kalian," tutur Agus.

Tapi ia tidak habis pikir. Diawasi dari apa dan siapa? Ia dan kawan-kawannya mengaku tidak tenang, karena sebelum tanggal 1 Desember tidak pernah ada polisi yang selalu datang.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Dicky Sondani membenarkan perihal polisi yang sering datang ke asrama Papua di kota Makassar. Tapi ia berdalih hal itu sebagai bentuk patroli biasa saja.

"Antisipasi jangan sampai terjadi apa-apa," katanya.

Dicky tidak menjelaskan lebih rinci bentuk gesekan apa yang diantisipasi. Ia hanya mengatakan, korban penembakan pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga, Papua baru-baru ini banyak orang dari Sulawesi Selatan. Sehingga ditakutkan risiko 'aksi balas dendam' dari penembakan di Nduga tersebut.

Abdul Azis Dumpa dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar mengatakan, intimidasi dan diskriminasi kepada mahasiswa Papua di kota tersebut merupakan bentuk pembatasan kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat dan berkumpul.

"Pembatasan dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia," tegasnya.

Minggu, 09/12/2018 00:57 WIB  (anc/kid) CNN Indonesia

Read more »

Penikaman Dua Warga di Paniai, Bukti Aparat Memihak Warga Melayu

Salah satu korban yang ditikam anggota TNI saat mendapat perawatan di RS Madi, 1/5/2017. (IST - SP)

JAYAPURA — “Kami biasa heran kalau ada persoalan antara orang pendatang (Melayu) dan warga asli Papua, aparat keamanan justru hanya mau mengamankan suku Melayu, meskipun sudah salah. Kejadian penikaman dua warga sipil di Paniai, itu bukti bahwa aparat memihak warga Melayu.”

Demikian penilaian dari Hanok Herison Pigai, direktur Yayasan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat (Yapkema) Paniai, menyikapi kasus penikaman oleh dua prajurit dari Pos Timsus 753 Argaviratama Nabire di Uwibutu, Kabupaten Paniai, Papua, Senin (1/5/2017) lalu.

Dalam siaran pers yang diterima media ini, ia berharap, aparat keamanan harus profesional dalam semua persoalan. “Karena kalau persoalan sudah menyangkut dengan orang Papua, prosedur dan profesionalisme tidak berlaku. Aparat hanya menjadi anjing galak yang siap menerkam dan memihak pedagang yang nota benenya adalah suku Melayu. Dan suku-suku asli dianggap bukan manusia, apa maksudnya ini?”

Pengalaman selama ini di Paniai, kata Hanok, aparat yang bertugas di sana hanya mau mengamankan warga Melayu. “Ketika ada persoalan antara orang Melayu dan warga asli Papua, apakah tidak perlu diselesaikan secara prosedural? Aparat keamanan perlu mengedepankan nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” ujarnya.

Lanjut Hanok, “Kami sangat tidak bisa menerima tindakan semacam ini, memotong manusia seperti binatang atau tumbuh-tumbuhan. Ini hanya masalah sepeleh yang tentunya sebagai aparat yang terpelajar bisa menengahi antara kedua belah pihak untuk diselesaikan, bukan dengan cara brutal bawa pisau, sangkur, parang dan senjata untuk tikam bahkan bunuh salah satu pihak. Aparat semacam apa ini? Ini kejadian terulang kesekian kalinya dari berbagai peristiwa berdarah yang terus terjadi di Tanah Papua.”

Ia juga minta Danyon 753/AVT Nabire segera bertindak tegas, memecat dan menghukum kedua prajurit yang melakukan kekerasan tersebut. (Baca juga: )

“Berikan efek jera kepada siapa saja yang melakukan tindak kekerasan di atas Tanah Papua. Kami mohon tunjukkan kewibawaan negara di atas tanah ini. Kami sedang berduka dengan pembunuhan 4 orang muda yang tertembak dan ratusan lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa Paniai Berdarah 8 Desember 2014, yang hingga kini pelakunya belum diadili,” ungkapnya.

Penegasan sama diungkapkan John NR Gobai, ketua Dewan Adat Paniai yang juga sekretaris Dewan Adat Papua (DAP). “Saya minta tarik pasukan yang tidak punya tupoksi jelas dari Paniai. Seperti pos Timsus 753/AVT, Kopassus.”

Dalam siaran pers ke media ini, Kamis (4/5/2017) sore, John menyatakan, dari laporan kronologi kejadian yang diterima, tak ada alasan kuat bagi oknum tentara tersebut melakukan tindakan penikaman terhadap Yustinus Degei (32) dan Yosia Degei (27), yang hendak membeli rinso. (Baca juga: )

“Kapolres Paniai dan Pabung Kodim Paniai di Enarotali harus segera menjelaskan kasus ini dan memproses anggota yang terlibat dalam penikaman dua warga sipil.”

Lanjut John, “Pangdam dan Kapolda Papua segera usut kasus ini. Kami tidak mau ada kasus kekerasan, jangan tambah korban di Paniai.”

Diberitakan media ini sebelumnya, penikaman tersebut terjadi di depan kios yang terletak bersebelahan dengan Gereja Kingmi Papua Jemaat Nafiri Uwibutu. Korban saat itu hendak membeli sabun rinso di kios yang ada di pertigaan jalan raya Paniai-Nabire, tetapi karena pemilik kios sibuk dengan urusannya, keduanya keluar. Saat keluar, pemilik kios muncul dari belakang. Si pemilik kios menduga dua pemuda tadi mencuri barang.

Sontak saja terjadi adu mulut karena korban mengaku tidak curi barang. Si pemilik tetap menuduh mereka mencuri sabun rinso. Tak lama kemudian pemilik kios memanggil aparat yang ada dekat dengan TKP yaitu pos Timsus 753/AVT. Karena masih ribut datang orang yang diduga anggota aparat, lalu terjadi adu jotos hingga menikam kedua pemuda.

  SUARAPAPUA.com

Read more »

Tinggalkan Divisi Humas Polri, Boy Rafli Jabat Kapolda Papua

Sertijab Kapolda Papua dari Irjen Paulus Waterpau ke Irjen Boy Rafli Amar. FOTO; JPG

JAKARTA - Jajaran elite Polri resmi berubah hari ini, setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian melantik Kepala Divisi Humas Polri dan enam kapolda baru.

Jabatan Kadiv Humas tidak lagi diemban Irjen Boy Rafli Amar, setelah diserahkan kepada Irjen Setyo Wasisto yang sebelumnya Wakil Kepala Badan Intelkam (Wakabaintelkam). Lantas Boy Rafli dipromosi sebagai Kapolda Papua menggantikan Irjen Paulus Waterpau.

Perwira tinggi lainnya yang dilantik Tito yakni, Kapolda Bengkulu dari Brigjen Yovianes Mahar kepada Brigjen Coki Manurung. Posisi Kapolda Maluku yang dulunya dijabat Brigjen Ilham Salahudin, mulai hari ini resmi dipimpin Irjen Deden Juhara. Ada juga Kapolda Jambi dari Brigjen Yazid Fanani kepada Brigjen Priyo Widyanto.

Jabatan Kapolda Kalimantan Barat yang dulunya dipimpin Irjen Musyafak, mulai hari ini akan dijabat Brigjen Erwin Triwanto dan Kapolda Kalimantan Selatan dari Brigjen Erwin Triwanto kepada Brigjen Rachmat Mulyana.

Pelantikan para kapolda dan kadiv humas tersebut juga dihadiri Wakapolri Komjen Syarfuddin dan Irwasum Komjen Dwi Prayitno, serta para pejabat teras Mabes Polri lainnya.

Para pejabat yang dilantik ini lantas melakukan penandatanganan integritas di hadapan Kapolri. Mereka juga telah diambil sumpah jabatan. Sertijab ini diketahui untuk menindaklanjuti mutasi yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor: ST/1034/IV/2017 ter tanggal 18 April 2017. (JPG)

Editor    : Ali Rahman

Sumber : INDOPOS.CO.ID 

 

 

 

Read more »

100 Personel Brimob Kepri BKO ke Papua

Personel Brimob Kepri saat apel pelepasan. Foto Arrazy aditya,

NONGSA – Polda Kepri mengirim 100 personel Brimob untuk ditugaskan membantu pengamanan PT Freeport Indonesia di Papua. Hal ini berkaitan dengan ancaman pemutusan hubungan karyawan (PHK) apabila pemerintah Indonesia mempertahankan divestasi saham 51 persen.

 

“Pengiriman personel ke Papua berkaitan dengan ancaman PHK di PT Freeport. Ada 100 personel terbaik yang kami kirim,” kata Kapolda Kepri Sam Budigusdian usai upacara pelepasan di Mapolda Kepri, Senin (3/4).

Dia mengatakan, ancaman PHK akan memicu respon dari pekerja yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Papua sehingga perlu diambil kebijakan penebalan keamanan sebagai upaya preventif. “Terlepas dari masalah ekonomi dan persoalan PT Freeport Indonesia, Polri sebagai pengemban tugas keutuhan NKRI berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan yang diharapkan masyarakat,” ujarnya.

Kepada seluruh personel yang ditugaskan, Sam berpesan untuk menjalankan tugas dengan baik sebagai tanggung jawab kepada negara. “Ini harus menjadi perhatian dan menjaga kepercayaan ini sebaik-baiknya. Pengamanan secara menyeluruh tetap dipercayakan kepada Polri dan menjadi tumpuan masyarakat demi terselenggara Indonesia aman dan tertib,” kata Sam.

Jenderal bintang dua ini mengimbau seluruh personel yang diberangkatkan bisa melaksanakan tugas dengan maksimal, mampu menjaga sikap, tutur kata, prilaku yang dapat merusak citra Polda Kepri. Hindari tindakan yang dapat memicu unjuk rasa, hindari tindakan yang bisa membahayakan diri sendiri. “Bertindaklah dengan SOP yang ada. Jaga hati masyarakat dan tetap disiplin jangan membuat pelanggaran skecil apapun,” katanya.

Polda Kepri, sudah beberapa kali mendapat kepercayaan dari Kapolri untuk membantu pengamanan wilayah lain sehingga kepercayaan itu harus dijaga. Sebelumnya Polda Kepri dipercaya membantu pengamanan di Aceh dan Wilayah Polda Metro Jaya. “Kepercayaan ini harus dibuktikan dengan kinerga yang maksimal dari anggota yang dipercaya bertugas,” kata Sam.

SINDO

 

Read more »

Dua Orang Ini Dianiaya Aparat Pada Aksi 19 Desember 2016

Eddy Yalak (22) Korban kekerasan aparat yang mengakibatkan tangan kanan patah saat aksi pada 19 Desember 2016. (Arnold Belau - SP))

JAYAPURA — Edy Yalak (22) dan Jack Mote (24), aktivis KNPB Pusat mengalami luka serius akibat dipukul aparat keamanan Indonesia, Senin (19/12/2016) di Waena, Kota Jayapura, Papua.

Edy Yalak mengalami patah tulang, tangan bagian kanan. Sedangkan, Jack Mote luka serius di uluh hati dan kepala bagian belakang bocor karena dipukul dan ditarik dengan kasar gabungan polisi dan TNI pada 19 Desember 2016.

Keduanya ditangkap aparat keamanan pada pagi hari sekitar pukul 09:30 WP. Mulanya Edy bersama rekan lainnya ditangkap di jembatan Ekspo Waena. Sementara, Jack Mote ditangkap di depan jalan masuk sekretariat KNPB pusat di Vietnam, Perumnas 3 Waena.

Usai keduanya dianiaya hingga luka yang serius, pihak aparat keamanan tak segera melarikan ke rumah saki terdekat. Edy dan Jack bersama rekan-rekan lainnya malah dibawa ke Polresta Jayapura.

Mendekam di ruang tahanan selama beberapa jam dengan harus menahan derita, selanjutnya keduanya dikawal ketat pihak aparat, berobat di RSUD Dok 2 Jayapura. Pada tengah malam, kedua korban dipulangkan atas permintaan pengurus KNPB Pusat.

Edy dan Jack kepada wartawan mengaku mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari aparat keamanan.

“Tangan saya patah karena saya tadah karet mati yang digunakan oleh polisi saat memukul massa aksi, termasuk saya,” kata Edy ketika diwawancarai di sekretariat KNPB pusat, Selasa (20/12/2016).

Di tempat yang sama, Jack Mote juga mengaku mendapat perlakuan buruk dari aparat gabungan. Ia saat itu mengamankan massa aksi yang rencananya akan menuju ke kantor DPR Papua.

Karena masih menderita, keduanya harus menjalani perawatan di sekretariat KNPB Pusat.

Perlakuan sama juga dialami sejumlah massa dari berbagai kabupaten/kota saat aksi damai. Tindakan intimidasi, penangkapan hingga penyiksaan terjadi pada aksi gugat Trikora 55 tahun silam dan mendukung ULMWP menjadi anggota full member di MSG, Senin (19/12/2016).

Setidaknya 511 orang ditangkap di berbagai daerah.

Ones Suhuniap, sekretaris umum KNPB Pusat, dalam keterangannya menjelaskan, di hari itu banyak aktivis yang ditangkap dan dipulangkan. Namun dua orang anggota KNPB atas nama Hosea Yeimo dan Mael Alua ditetapkan sebagai tersangka.

Alasan penahanan kedua aktivis itu, menurut Ones, belum jelas.

“Pihak kepolisian menetapkan keduanya sebagai tersangka karena menolak menandatangani BAP yang diminta penyidik,” katanya.

Ones klaim keduanya tak bersalah karena aksi tersebut tak anarkis. “Mereka dua dikenakan pasal makar dan pasal penghasutan. Bahkan sampai saat ini masih ditahan di Polresta Jayapura.”

Ironisnya, beber dia, di Wamena, beberapa anak kecil dibawah umur juga ditangkap aparat gabungan. Anak-anak kecil itu menjalani proses penahanan di Polres Jayawijaya.

Pewarta: Mary Monireng/ SUARAPAPUA.com

Read more »

Kapolda: Warga, Mohon Jangan Kibarkan Bintang Kejora

Sebentar lagi 1 Juli yang disebut-sebut sebagai hari lahir Organisasi Papua Merdeka (OPM). Karena itu Polda Papua memberikan peringatan keras kepada masyarakat.

Warga setempat dilarang mengibarkan bendera Bintang Kejora pada hari itu. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan, akan ada sanksi hukum apabila ada yang mengibarkan bendera Bintang Kejora. Dia meminta masyarakat sadar sehingga tidak ada yang dirugikan, baik masyarakat maupun aparat.

''Kami sudah tegaskan akan menindak siapa pun yang mengibarkan bendera Bintang Kejora,'' kata Waterpauw, sapaan karib Paulus Waterpauw, di Jayapura.

Selain pengibaran bendera Bintang Kejora, dia melarang aktivitas atau kegiatan memperingati HUT OPM.

''Namun, kami memberikan toleransi jika 1 Juli diperingati dengan kegiatan ibadah syukur,'' ucapnya.

Waterpauw menambahkan, akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Tujuannya, polisi bisa mengambil langkah cipta kondisi agar masyarakat lebih mengerti dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Selain itu, dia mengimbau kepada masyarakat agar tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak terprovokasi isu-isu yang berkembang di masyarakat.

''Masyarakat tetap beraktivitas. Sebab, kami (polisi, Red) selalu siap untuk melindungi masyarakat dari semua ancaman,'' sambung Waterpauw.

Beberapa kali bendera Bintang Kejora pernah ditemukan atau berkibar selama 2016. Seperti yang terjadi di lahan kosong berseberangan dengan Asrama Serui, ruas jalan Manunggal - Amban, pada 5 April lalu.

Bahkan, pada Maret lalu sempat membuat heboh. Ini dikarenakan Bintang Kejora ada di Bali, bukan di Papua. (jo/nat/JPG/c5/diq/flo/jpnn)

Sumber: www.jpnn.com

 Ada apa dengan 1 July ? 

selain HUT OPM juga HUT Proklamasi Papua : Proklamasi-papua-barat

Baca: Manifesto-1961-dan-proklamasi-1971 

Ada juga : Foto Sejarah 1 July 

Juga :Menjelang-45-tahun-proklamasi-negara-Papua

#PapuaTetapMerdeka

Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/06/kapolda-warga-mohon-jangan-kibarkan.html#ixzz4CyX3XYtZ

Read more »

Aktivis KNPB Ditahan Di Polres Nabire, Ketika Mengantarkan Surat Pemberitahuan Aksi

Sejumlah aktivis dibawa ke polresta jayapura, Ilst foto (Potret anak malanesia)

Nabire --  Aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Nabire ditahan di polres Nabire ketika mengatarkan surat pemberitahun aksi demo damai yang akan di gelar pada hari rabu tanggal 15 Juni 2016 mendatang.(13 Juni2016) 

Anggota KNPB yang di tahan adalah 

1. Ketua KNPB Nabire Anton Gobai

2. Sekertaris KNPB Nabire Yakop Ugiba

3. Ketua PRD nabire Akulian Mote

4. Anggota KNPB nabire Melkizedik Yeimo 

Mereka di tahan tampa alasan yang jelas' Sejak pagi Jam 10-20 mereka ditahan masuk dalam sel porles Nabire dan hingga saat ini masih belum pulang,' Kata Che Goo

''Tunggu kami di bawah di porles dan teralih besih yang juga rumah kita itu, Kami akan datang perkelompok,''

Tanggal 15 juni 2016 kami akan turun dengan kekuatan rakyat bangsa papua barat yang ada di nabire. Lebarkan penjara, kami KNPB akan buat sekret dalam penjara.

Maka kami himbau kepada Kaporles Nabire untuk kosongkan penajara porles nabire. Kami Rakyat Papua Bersama Komite Nasional Papua Barat KNPB akan turun dengan kekuatan kami, yang kami akan huni porles nabire. Tegas Goo 

Mepa Kolaitga

Read more »

Kapolres Nabire Papua Pimpin Rakor Bersama Instansi Terkait Bahas Sinergitas Ciptakan Stabilitas Kamtibmas

Nabire - Kepolisian Resor Nabire Papua melaksanakan Rapat Koordinasi bersama instansi terkait. Kegiatan bertempat di Auala RBP Polres Nabire, digelar Jumat (27/05/2016) pukul 10.00 Wit. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan sinergitas serta kerjasama dengan instansi terkait. Terutama untuk menciptakan kamtibselcar lalin dan stabilitas kamtibmas di Kabupaten Nabire.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor Nabire AKBP Semmy Ronny Th Abaa, yang dihadiri Kabag Ops Kompol I Nyoman Putra Sandita SH, S.Ik, Para Kasat Res Nabire, Sub Den Pom Nabire yang diwakili oleh Peltu Saswari, Kasat Pol PP Nabire Drs NICO Wambrauw, Dinas Perhubungan Nabire, Markus, Para Kasie Res Nabire serta Mitra Polri dari Senkom, Wahyudi (Kepala Senkom Nabire) serta 2 anggota Senkom.

Kapolres Nabire mengatakan, masalah kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah. Karenanya, perlu dilaksanakan razia terhadap kendaraan, sajam, Narkoba dan miras, termasuk orang mabuk serta memberantas perjudian jenis togel dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan tanggapan dari Dishub Nabire terkait kekurangan rambu lalu lintas. Hal ini dikarenakan ada jalan Kabupaten dan Provinsi. Sehingga pengadaan rambu lalu lintas (traffic light) disesuaikan dengan anggaran masing-masing jalan. Pengendara masih banyak yang tidak mematuhi/melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada di pingir jalan.

Kemudian, disampaikan pandangan dari Kasat Pol PP Nabire. Bahwa, Satpol PP mengalami kendala, dalam hal penertiban miras dan orang mabuk. Dalam giat patroli gabungan, Pemda Nabire merencakan akan membantu memberikan kendaraan mobil patroli serta penertiban kendaraan dinas Pemda Nabire.

Penyampaian saran/masukan dari Senkom Nabire, intinya memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai tertib berlalu lintas dan anak sekolah yang mengendarai sepeda motor yang masih belum cukup usia. Serta, penyampaian juga dari Sub Den Pom Nabire yang menjelaskan bahwa anggota sangat terbatas. Sehingga, hanya melakukan sweeping kendaraan secara ke dalam, yaitu ke Batalyon 753/Raider dan Kompi senapan A Kimi Nabire.

“Dan kami selalu siap dan mendukung dalam pelaksanakan razia yang dilakukan oleh Polres Nabire,” katanya.


Kesimpulan yang diambil dari rakor tersebut adalah, dalam pelaksanaan tugas selalu bersinergi, baik sesama aparat keamanan, baik dari TNI / Polri maupun dengan instansi terkait lainnya. [ Humas Polres Nabire / el ]

Tribratanews.com

Read more »

Komnas HAM Tanggapi Foto Pria Papua Yang Ditelanjangi Dan Dianiaya

PAPUA - Beredarnya foto yang menggambarkan pria Papua yang ditelanjangi dan dianiaya oleh polisi, di media sosial, akhirnya mendapat tanggapan dari Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Sejak kemarin, foto itu kian menyebarluas dan menjadi perbincangan di kalangan para pengguna media sosial, terutama para aktivis HAM.

Tubuh telanjang pria Papua itu tampak dililit tali, yang ujungnya dipegang seorang pria berpakaian polisi. Sedangkan pria satunya lagi, juga berpakaian polisi, menendang pria itu dari belakangnya. Pria tersebut tampak berdarah-darah.

Didiuga, adegan sadis dalam foto itu baru terjadi beberapa hari lalu. Di berbagai pemberitaan disebutkan bahwa pria yang dianiaya itu adalah pelaku pemerkosaan.

Namun, bagi Anggota Komnas HAM yang juga putra daerah Papua, Natalius Pigai, peristiwa yang terjadi di Timika Papua itu dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan penganiayaan dan penyiksaan, mengandung unsur kekerasan fisik dan patut diduga kuat juga kekerasan verbal.

"Inilah potret kejahatan kemanusiaan oleh negara di tanah Papua. Sudah berlangsung lama dan makin terus terjadi secara sistemik," tegas Pigai dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Komnas HAM, lanjut Pigai, menegaskan tidak ada alasan bagi kepolisian untuk melakukan tindakan sadistis itu. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi pelaksanaan tugas kepolisian berbasis hak asasi manusia, dan tentu menyimpang dari SOP penangkapan dan penahanan.

"Kami akan terus memantau proses hukum yang adil, impersial dan nondiskriminatif. Mulai saat ini kami minta pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, harus mempu memutus mata rantai kejahatan kemanusiaan di Papua sebagai akar persoalan utama ketidakpercayaan rakyat Papua kepada pemerintah," pinta Pigai. [ald]

 RMOL

Read more »

TNI/Polri Jangan Membuat Judul Baru Dalam Penanganan Kasus di Papua

Jayapura,- Anggota DPR Papua, Nason Utti SE yang sudah dua periode duduk di parlemen meminta kepada pihak aparat TNI/Polri  untuk tidak membuat judul baru dalam penanganan kasus yang terjadi di Papua, yang tujuannya untuk mengalihkan isu, bahwa tidak menutup kemungkinan penyebaran kelompok ISIS (Islamic State of  Irak and Sham). 

Terkait dengan kegiatan  ISIS di Papua aparat kepolisian harus memastikan dan menyampaikan akltivitas ISIS di Papua.  jangan polisi menciptakan kasus baru di Papua.

 “Jangan  polisi menciptakan kasus baru di Papua. Karena kami melihat penanganan beberapa kasus di Papua, seperti Paniai, Yahukimo, Puncak Jaya, Puncak, Serui dan beberapa Kabupaten lainnya belum bisa di ungkap hingga saat ini.  Cukup  sudah polisi dan TNI membuat istilah disebut selama ini OTK, KKB dan sejenisnya, “  kata Nason Utti kepada sejumlah wartawan di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPRP, Selasa (1/4).

Menurutnya, ISIS harus jelas dasarnya apa di Papua. Jangan situasi diciptakan hanya kepentingan internasional lalu ke Papua, apalagi sudah memasuki tahapan Pemilukada. Jangan  seolah-olah mengadovokasi masusk ke Papua.

Diakuinya, penduduk di Papua memang lebih didominasi orang Non Papua. Dimana, dari 3 juta jiwa masyarakat Indonesia di Papua ini, hanya 1 Juta jiwa orang asli Papua dan lebihnya Non Papua. Namun untuk menentukan gerakan-gerakan aktifitas ISIS harus ada pemetaaan.

“Pergerakan ISIS memang kelompok-kelompok garis keras yang harus kita lawan, bukan hanya tokoh agama tapi semua bangsawan, Maka pemerintah dan harus lawan. Sebab, kehadiran mereka sangat mengganggu dan menciptakan hal-hal yang ada di luar agama didalam kehidupan masyarakat,” ucapnya.
Oleh karena itu, kegiatan dari ISIS pergerakaknnya harus dipastikan, karena selama toleransi yang dibangun hanya Polisi yang bisa mengidentifikasi.

“Gereja hanya menyampaikan pencegahan, tapi kalau disampaikan dengan kalimat “Tidak Menutup Kemungkinan Akan Masuk di Papua, maka itu sama saja membuka peluang untuk masuknya ISIS di tanah Papua, “ jelas Nason.

Menurutnya,  FKUB yang juga  membawa semua agama di Papua ini harus bisa menjastivikasi adanya isu-isu yang beredar di Papua. “FKUB kerjanya hanya untuk memberikan pembinaan untuk tidak terlibat untuk masuknya ISIS di Papua. Maka langkah Polisi yang harus dilakukan adalah, penambahan penduduk. Intelejen juga  harus difungskinan dan harus mengetahui kondisi-kondisi yang mencurigakan,” tutup Nason. (Tiara)

 pasificpos.com

Read more »

Polda Papua Kecam KNPB yang Rampas Senjata Polisi

JAYAPURA, – Kepolisian Daerah Papua membenarkan insiden perampasan senjata milik Kepala Satuan Intelkam Polres Yahukimo saat pembubaran aksi penggalangan dana Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Penggalangan dana dilakukan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Kamis (19/3/2015). Dalam kejadian ini, sejumlah warga sipil terluka akibat penyerangan yang dilakukan oleh ratusan massa KNPB yang tidak terima posko aksi penggalangan dana mereka dibongkar aparat.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Patrige Renwarin, mengatakan bahwa aksi perampasan senjata api tersebut berlangsung sekitar pukul 10.00 WIT ketika aparat Kepolisian Resor Yahukimo berusaha melakukan pendekatan persuasif untuk membubarkan aksi KNPB.

Menurut Patrige, aksi penggalangan dana KNPB yang sudah berlangsung beberapa hari di Kompleks Ruko Putra Daerah, Blok C di Dekai, Kabupaten Yahukimo sudah meresahkan warga. Kasat Intelkam Polres Yahukimo, Ipda Budi Santoso, yang mencoba melakukan negosiasi dengan massa, justru diserang anggota KNPB dengan batu dan panah.

“Massa yang menolak kehadiran polisi lalu menyerang Ipda Budi Santoso dengan batu dan panah. Dalam pengeroyokan ini, senjata revolver taurus milik Budi Santoso dirampas,” jelas Patrige melalui telepon selulernya, Kamis malam.

Melihat pengeroyokan ini, jelas Patrige, anggota Dalmas Polres Yahukimo dibantu anggota Brimob BKO Polda Papua langsung melepaskan tembakan peringatan membubarkan massa.

“Aparat langsung mengevakuasi Ipda Budi Santoso yang mengalami luka serius ke RSUD Yahukimo,” ungkap Patrige.

TRIBUNNEWS.COM

Read more »

Polres Paniai Sudah Siap Amankan Jalannya Pemilu Di Paniai, Deiyai Dan Intan Jaya

Pengamanan Pemilihan Umum April 2014 di wilayah Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya, akan berada dibawah kendali Kepolisian Resort Paniai.

“Untuk pengamanan dalam rangka pelaksanaan Pileg dan Pilpres nanti, kami sudah awali dengan gelar pasukan pada Kamis, 6 Februari 2014 lalu,” kata Kapolres Paniai, AKBP Semmy Ronny TH Abaa, Sabtu (8/2) sore.

Apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2014 dilakukan di halaman Polres Paniai, lanjut Ronny, dihadiri Bupati Paniai Hengki Kayame dan para perwira, serta seluruh personil TNI/Polri, Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja dari Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai.

“Sedangkan pengamanan di Kabupaten Intan Jaya, terjadwal pekan besok di Sugapa. Di sana ada perwira penghubung, juga Linmas dan Sat Pol PP. Ya kita akan lakukan kegiatan sama seperti yang di sini jelang Pemilu 9 April nanti,” tutur Kapolres Paniai.

Kepada wartawan di lapangan SPN Jayapura, Selasa (4/2) usai memimpin apel pasukan Pemilu 2014, Kapolda Papua, Inspektur Jenderal M. Tito Karnavian mengatakan, ada 9.000 lebih polisi disiagakan untuk amankan jalannya Pemilu 2014 di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kegiatan pengamanannya mulai masa kampanye hingga pemungutan suara dan penetapan nanti.

Jumlah personel yang disiapkan itu menurutnya, belum termasuk bantuan dari TNI maupun Linmas di lapangan atau tempat pemungutan suara (TPS).

Sesuai amanat Kapolri, Jenderal Polisi Sutarman, kepolisian wajib menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sebelum, selama hingga sesudah berlangsungnya Pemilu 2014. Operasi Kepolisian terpusat dengan sandi “Mantap Brata – 2014” bertujuan sebagai bagian dari upaya menyukseskan pengamanan Pemilu 2014.

Kapolres Paniai memastikan, luasnya wilayah dan sulitnya medan di tiga kabupaten itu memaksa pihaknya bekerja ekstra keras. Sementara, situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Paniai, masih kondusif. Hanya, kata Ronny, baru-baru ini sempat ada ketegangan di wilayah perbatasan Kabupaten Mimika dan Deiyai terkait pertikaian warga dua suku di sana.

“Saya sempat turun ke sana, dan kita himbau masyarakat dari distrik Bouwobado agar tidak usah terlibat, apalagi pergi bergabung dengan kelompok tertentu. Sejauh ini situasinya sudah aman, hanya perlu waspada saja,” ungkapnya. (NABIRE.NET)

Read more »

Pendropan Anggota TNI, Polri, Brimob dan Densus 88 Ke Puncak Jaya

Drop Anggota Brimob Ke Puncak Jaya

Tolikara, KNPBNews -   selama beberapa tahun terakhir ini, terjadi penembakan di Kabupaten Puncak Jaya terus menerus, dan juga terus penambahan TNI, POLRI, Brimob Densus 88, dan pasukan organik maupun non organik ke Puncak Jaya, namun saat terjadi insiden penembakan di disana, wartawan langsung tanya  kepada Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih, begini pertanyaannya; apakah ada penambahan pasukan untuk pengamanan? Namun Kapolda Papua dan Pangdam selalu menjawab; tidak ada penambahan pasukan tetapi anggota polisi setempat dan di back up oleh TNI untuk mengejar pelaku penembakan, namun jawaban tersebut pembohongan publikJawaban di atas hanya menutupi perbuatan mereka yang tidak manusiawi, terhadap rakyat Papua Barat yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, jawaban yang sebenarnya adalah ada penambahan pasukan TNI, POLRI, Brimob dan lain-lain. Melalui Crew Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Toli bahwa selama ini wartawan juga di tipu oleh petinggi TNI dan POLRI.

  Setiap kali penembakan pasti ada penambahan pasukan, terbukti setelah terjadi penembakan di post Kulirik distrik Mulia kota, Kabupaten Puncak Jaya, pada tanggal 18/01/2014. Penambahan pasukan dalam jumlah yang sangat besar ke Kabupaten Puncak Jaya, pantauan dari Komite Nasional Papua Bar at (KNPB) wilayah Toli.

Hari sabtu 25/01/2014, brimob dari wamena menuju ke Mulia, pukul 5:00 wpb, tiba di distrik Kuari, Kabupaten Tolikara 9:00, sebanyak 12 strada, dan ada 3 strada khusus untuk Bama, namun hari sabtu itu tidak sampai ke Puncak Jaya karena jalan rusak para sepanjang jalan distrik Kuari, Kabupaten Tolikara. Brimob juga telah memaksa masyarakat setempat untuk membantu dorong mobil.

Pantauan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Toli, hampir semua Brimob yang pergi ke Puncak Jaya adalah anak Papua, berkulit hitam, berambut keriting, tetapi pergi membunuh saudaranya, oleh karena makan minum dan kepentingan kolonial Republik Indonesia.

Mobil Brimob mogok, masyarakat sedang membantu kasih keluar mobil

   

                                            

Semua Mobil ini drop Anggota Brimob Ke Puncak Jaya

 Sumber : http://knpbnews.com/?p=3506

Read more »

Korban Penembakan Oleh Militer Indonesia, Terhadap Warga Sipil Di Kabupaten Puncak Jaya

Korban Penembakan oleh Militer Indonesia

Puncak Jaya,KNPBNews – Mulia Kabupaten Puncak Jaya, 26/01/2014 pukul 8:00 pagi wpb, Kabupaten Puncak Jaya distrik Mulia, terjadi pengerebekan dan pemukulan terhadap rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa, saat itu, Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) jemaat Dodopaga dan jemaat Kulirik sedang beribadah, secara tiba-tiba ada bunyi tembakan dan anggota Brimob dan Densus 88 langsung di kepung masyarakat di dalam gereja, dan gereja pun di bakar oleh militer Indonesia.

Dalam insiden ini di kabarkan bahwa, Pdt, Gembala dan jemaat Tuhan dalam gereja hari itu dapat penyiksaan dan intimidasi yang luar biasa oleh aparat keamanan Indonesia yang berada di puncak Jaya, mereka ditikam dengan pisau sangkur dan saat ini di rawat di rumah sakit umum di Mulia.  Insiden ini ada dua rakyat sipil yang korban pemukulan oleh militer Indonesia, nama-nama sebagai berikut; 1. Lurugwi Morib, sebagai kepala Desa setempat dan 2. Pamit Wonda, sebagai Gembala jemaat setempat.

Saat ini situasi di Kabupaten Puncak Jaya darurat militer, dan hampir semua masyarakat pengungsi ke hutang, dan ada yang pengungsi ke Kabupaten terdekat seperti Kab, Tolikara, Lani Jaya, dan Puncak Ilaga, dan masyarakat dalam kota juga tidak bisa bergerak keluar tetapi tetap harus terkurung di dalam rumah, karena masyarakat sipil di jalan-jalan semua dia angap anggota TPN-OPM oleh militer Indonesia.

Oleh karena itu dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Yamo, puncak Jaya, memohon kepada seluruh rakyat bangsa Papua Barat dari Sorong sampai Merauke, tolomg mendukung di dalam doa bagi rakyat yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, saat ini sedang mengungsi ke hutang tahan lapar dan haus, tahan dingin, hujan dan panas di hutang rimbah, demi bangsa dan tanah air kita West Papua

. 

Sumber  :  http://knpbnews.com/?p=3516

Read more »

Baku Tembak di Papua: 2 Aparat Tertembak, 1 OPM Tewas

Aparat gabungan TNI-Polri mendatangi tempat Opm.

Lokasi kejadian di Sasawa Kabupaten Yapen Waropen Papua (ANTARA/Spedy Paereng)

Baku tembak antara kelompok bersenjata yang diduga OPM dengan aparat keamanan gabungan TNI-Polri terjadi di daerah Sasawa Kabupaten Yapen Waropen Papua, Sabtu 1 Febuari sekitar pukul 10.30 WIT.

Satu anggota opm tewas, sedangkan dua aparat tertembak. Sejumlah senjata api rakitan berhasil disita.

Juru Bicara Polda Papua, Komisaris Besar Pujo Sulistyo mengatakan, kontak senjata terjadi ketika aparat gabungan TNI-Polri mendatangi tempat kelompok bersenjata yang diduga sedang menggelar Konfrensi Tingkat Tinggi.

"Ada informasi kelompok itu sedang menggelar KTT. Lalu aparat keamanan di Pimpin Kapolres dan Dandim Yapen langsung menuju lokasi. Namun setibanya di sana, langsung diberondong tembakan. Kemudian terjadilah baku tembak," kata Pujo menjelaskan.

Kontak senjata selama beberapa menit itu melukai Briptu Robert Danunan, anggota Polisi Air Polres Yapen dan Praka Hasim anggota Kodim Yapen.

"Briptu Danunan terkena tembakan di lutut, Praka Hasim di punggung dan Marlon Bonay warga sipil motoris yang bawa aparat keamanan terkena di pinggang," ucapnya.

Anggota kelompok bersenjata yang tewas atas nama Yohasua Arampay (38). "Ada satu yang tewas dalam baku tembak itu," ujar Pujo

Setelah baku tembak, aparat gabungan berhasil menguasai lokasi dan mengamankan 11 anggota kelompok kriminal bersenjata. "Ada sebelas orang yang diringkus, saat ini sedang diperiksa," kata dia.

Adapun barang bukti yang berhasil disita adalah 13 senjata api rakitan TDR, 11 senjata api laras panjang dan 2 pendek. Kemudian 2 sangkur, 2 dopis (bom ikan), 2 busur, 20 anak panah, 1 tombak, 1 telepon genggam, pakaian loreng, 2 bendera bintang kejora serta bahan makanan dan obat-obatan. (adi/VIVAnews)

 Laporan : Sandy Adam Mahaputra, Banjir Ambarita (Antara.com Papua)
 

Read more »

MSG DELEGASI TIBA di PAPUA, 42 AKTIVIS DITAHAN POLISI INDONESIA

Papua - MSG delegasi tiba di Papua, beberapa aktivis Papua ditahan oleh polisi Indonesia entah apa alasannya. Markus Haluk, Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia ( AMPTPI ) dengan puluhan aktivis Papua ditangkap di depan kantor DPRP oleh polisi ketika mencoba untuk memilih up delegasi melakulan demonstrasi MSG pada Senin (13/ 1/2014 ) di Jayapura, Papua.

Seperti yang dikutip oleh jubi Papua, bahwa penagkapan dapat dibenarkan oleh salah satu aktivis kemanusiaan di Papua, Usman Yogobi. " Benar, Markus Haluk pagi ini dan puluhan aktivis Papua ditangkap oleh petugas di depan kantor DPRP, "kata Yogobi saat ditemui tabloidjubi.com di Imbi Park, Jayapura, pagi ini.

Dia mengatakan Markus Haluk penangkapan dan puluhan aktivis Papua adalah hasil dari kedatangan delegasi ke Papua MSG MSG harus bertanggung jawab. " Pak Markus Haluk, dan puluhan aktivis ditangkap adalah karena kedatangan delgasi MSG MSG harus bertanggung jawab, " kata Yogobi.

Sekretaris Jenderal KNPB, Suhuniap Ones, dalam pesan teks yang dikirim ke media mengatakan ada 42 anggota pasukan KNPB ditangkap di depan DPRP. "Itu bisa ditangkap ada 42 orang . Mereka ditangkap itu adalah Markus Haluk, Sekretaris AMPTPI umum, Agus Kosay, ketua KNPB 1 CENTER, Ucak.logo, kepala komisaris intelijen pusat KNPB, ogram Wanimbo, ketua diplomasi KNPB Pusat dan 42 orang lain dari tindakan di masa depan Selama protes terhadap kedatangan tim yang tersembunyi MSG.

Selain menangkap aktivis pata, polisi juga mengadakan sejumlah sarana tindakan dalam bentuk menyita spanduk, megaphone, dan kamera.

Untuk sementara, 42 aktivis Papua yang di tahun itu masih berada di rumah tanahan Indonesia untuk dibicarakan lebih lanjut. Yang jelas, polisi menangkap aktivis Papua tanpa alasan yang jelas sebab ativis Papua tidak membuat gerakan onar dan kekerasan terhadap siapa pun yang ada di Papua. Mereka hanya menyambut kedatang SMG di jayapura Papua.(Bidaipouga Mote)

Sumber: AWPA Sydney News

Via : TIMIPOTUNEWS

 

 

Read more »

Pendekatan Militer Dibalik Perkebunan Sawit PT. Nabire Baru Dan PT. Sariwana Unggul Mandiri

Menyikapi kamtibmas di papua pada umunya dan nabire pada khususnya, adalah menjadi tanggung jawab bersama semua komponen, tidak saja aparat TNI/ POLRI namun toga, todat, kepala suku dan masyarakat umum. Kerinduan akan sebuah kedamaian adalah menjadi harapan kita bersama sehingga kerja sama dalam menjaga keamanan sangat diharapkan antara institusi tni/polri dan pihak masyarakat luas maupun komponen masyarakat. 

Hal ini sangat jauh dari harapan ketika praktek pendekatan militer yang dilakukan oleh salah satu investasi penanaman modal asing (PMA) perkebunan sawit PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri yang menggunakan pendekatan militer dalam menjaga keamanan atau bertugas di perusahan tersebut. Dalam prakteknya dengan kehadiran anggota pam Brimob (Polri), sangat jauh dari tufoksi polri yang diatur dalam uu kepolisian yaitu sebagai pengayom, pelindung rakyat. Namun yang terjadi adalah tindakan-tindakan kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung yang sering dilakukan terhadap masyrakat pemilik ulayat, pimpinan suku yerisiam maupun karyawan yang sering mengeluh terhadap gaji mereka. 

Ada indikasi upaya pendekatan militer dikedua perusahan tersebut, adalah untuk melindungi sebuah kesalahan hukum atas dilanggarnya UU 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup yang mana dalam pasal tertentu mengatur tentang ijin AMDAL ( analisa dampak lingkungan) yang seharusnya dimiliki sebelum pekerjaan perusahan tersebut beroprasi. Namun yang terjadi adalah pekerjaan yang dilakukan sudah berjalan tiga tahun tanpa memiliki ijin amdal, Pada tanggal 11 bulan September 2013 Panglima xvii cendrawasi melakukan penanaman perdana sawit sementara puluhan pohon sudah ditanam dua tahun berjalan. 

Sebuah upaya pembohongan public yang sedang dilakukan oleh kedua perusahan tersebut dalam upaya melegitimasi kegiatan perkebunan yang illegal selama ini dengan mendatangkan para pejabat Negara yang secara tidak langsung turut melegitimasi kesalahan terhadap uu 32 tahun 2009. Perlu juga diketahui bahwa kehadiran perusahan sawit di tanah ulayat adat pribumi suku yerisiam menuai pro kontra antara masyarakat adat yerisiam, yang jika hal ini dibiarkan akan memicu konflik baik horizontal maupun dengan perusahan tersebut yang berbutunt aparat keamanan akan berada dipihak perusahan seperti kasus-kasus sawit pada umumnya di Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah untuk bebas dari segala bentuk penjajahan namun karakter imperialis sangat jelas diterapkan diatas tanah leluhur masyarakat pribumi suku yerisiam oleh perkebunan sawit PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri tanpa menghormati hak-hak dasar masyarakat pribumi sebagai pemilik Tanah ulayat adat.

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah sangat jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 melegitimasi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah, air dan semua sumber daya alam di Indonesia, yang terkandung di dalamnya sebesarbesarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Lebih khusus di papua sebuah perangkat uu Negara Indonesia tentang otonomi khusus hadir guna merubah pengalaman masa lalu atas kegagalan pemerintah dalam membangun sumber daya papua, sehingga otsus hadir dengan pioritas program salah satu adalah kesejahtraan dan kemakmuran masyarakat pribumi papua, namun praktek kedua perusahan ini mencoreng cita-cita paradigma baru guna mereformasi praktek-praktek orde baru dalam pengelolaan sumber daya alam masyarakat pribumi suku yerisiam.

Berhubung dengan hal-hal yang dijelaskan diatas maka sebagai kepala suku yerisiam yang bertanggung jawab teerhadap masyarakat adat pribumi suku yerisiam dengan ini meminta :

1. Demi keamanan dan kenyamanan maka PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri segera mengembalikan pam brimob yang ada di perkebunan sawit.
2. Sangat diharapkan pihak kepolisian dan dinas kehutanan turun ke dua lahan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri untuk memastikan berapa jumlah batang kayu dan berapa jumlah meter kubik dari empat jenis kayu yaitu kayu merbau, kayu indah, kayu meranti dan rimbah campuran untuk dibayarkan atau didenda oleh PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri jika tidak dapat mempertanggung jawabkan data otentik dari puluhan juta meter kubik yang dikuburkan begitu saja. 
3. PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri stop melakukan upaya pembohongan public dengan menghadirkan pejabat provinsi untuk melegitimasi pekerjaan yang illegal. 
4. Demi kelancaran dan kelangsungan pekerjaan perkebunan sawit diatas tanah leluhur masyarakat pribumi suku yerisiam maka penting adanya sebuah pertemuan antara perusahan dan pemilik ulayat adat yang hingga kini belum dibicarakan secara baik tentang hak dan kewjiban antar pemilik ulayat adat dan PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri.  
5.  Pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maka kami Meminta pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan legislative maupun unsure muspida lainya untuk tidak melakukan proses pembiaran terhadap jutaan pohon kayu yang ditebang begitu saja yang secara jelas melanggar Undang – Undang Negara Repoblik Indonesia No 32 THN 2009 Tentang Lingkungan Hidup, maupun hokum-hukum lain yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat. 
6. Harapan suku Yerisiam terhadap pemerintah sebagai wakil rakyat jangan berpihak kepada kaum pemodal dengan menari-nari diatas jeritan rakyat.

Demikian prease lease ini kami keluarkan untuk diketahui dan kiranya mendapat perhatian yang serius dari semua pihak yang berkompoten dalam menggumuli kepentingan rakyat.

Nabire 21 September 2013

Kepala Suku Yerisiam

SP. Hanebora

sumber: http://sukuyerisiam.blogspot.com/2013/09/masyarakat-pribumi-suku-besar-yerisiam.html?spref=fb

Read more »

Kronologi, TNI/Polri Rusak Pintu Sakristi Gereje St. Maria Magdalena di Paniai

Gedung Gereja Katolik Santa Maria Magdalena
Pagubutu, Pugodide, Kabupaten Paniai,
Provinsi Papua. Foto: SK

Paniai -- Aparat gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi merusak pintu ruang Sakristi Gereja Katolik Santa Maria Magdalena Pagubutu, Pugodide, Kabupaten Papua, Provinsi Papua, Minggu 4 Agustus 2013 lalu.

Laporan yang diterima majalahselangkah.com dari Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua wilayah Paniai, penendangan ruang sakral Gereja Katolik itu dilakukan dalam rangka pencarian Senjata Gelap yang dicurigai dimiliki oleh kelompok militan di wilayah Pugodide.

"Pada saat itu, masyarakat siap-siap terima ternak babi yang rencananya akan dibagikan oleh seorang anggota TNI, Jonatan Bunai. Tapi, kegiatan penyerahan bibit ternak babi ini berubah menjadi ajang pemeriksaan senjata oleh oknum pasukan gabungan TNI dan Polri. Mereka (TNI/Polri) mengatakan mencari senjata. Pada saat itu, mereka memeriksa anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, pemuda-pemudi serta orang-orang tua seluruhnya," tulisnya dalam laporan itu.  

Dijelaskan, pasukan gabungan ini tidak menemukan sepucuk senjata pun termasuk amunisinya di komplek Gedung Gereja Katolik Santa Maria Magdalena. Karena kunci pintu masuk ruang Sakristi tidak diberikan oleh jemaat, pintu ruang Sakristi ditendang oleh oknum anggota TNI untuk melakukan pemeriksaan senjata api dalam ruangan itu.

"Saat pencarian itu, gedung Gereja dikeliling oleh TNI sambil cungkil tanah di pinggiran setiap fondasi bangunan gereja. TNI juga naik ke arah plafon gereja dari dalam. Di atas atap daun senk juga dipanjat TNI dengan menggunakan tangga-tangga buatan kayu milik umat Katolik di Pagubutu."

Dikatakan, aparat TNI/Polri tidak menemukan sepucuk senjata pun termasuk amunisinya di dalam ruang Sakristi.Aparat TNI/Polri membawa pergi uang sebesar Rp6 juta yang diisi oleh XD, uang sebesar Rp10 Juta rupiah yang disii oleh NP, dan beberapa handphone milik warga. Semuanya telah dibawa ke Polres Paniai di Madi sekitar pukul 15.00 waktu setempat.  

Kronologi

Pada tanggal 1 Agustus 2013, masyarakat di di Pugodide menerima berita tentang pembagian Bibit Ternak Babi untuk 10 Kelompok sesuai marga/fam yang ada di 3 desa/kampung.   

Bapak Jonatan Bunai Gedeutopaa (Anggota TNI) yang bertugas di Jayapura telah meminta masyarakat yang berdomisili dalam wilayah 3 desa/kampung di Pugodide datang berkumpul menerima bibit ternak babi.

Pada tanggal 4 Agustus 2013, pagi harinya, sebelum Ibadah Minggu dimulai, Bapak Jonatan Bunai didampingi Matias Bunai Odiyaipaa mengantarkan 10 ekor babi betina untuk dibagikan.

Sepuluh kelompok penerima ternak antara lain (1) Kelompok Perserikatan Fam Bunai Odiyaipaa diwakili oleh Matias Bunai di Tougida; (2)  Kelompok Perserikatan Fam Gedeutopaa diwakili oleh Pewarta Demianus Bunai di Jikai; (3) Kelompok Perserikatan Fam Bunai Wenaapa diwakili oleh Markus Bunai; (3) Kelompok Perserikatan Fam Bunai Maibopaa diwakili oleh Jimunaipiyaa Bunai di Bado Pugoo; (5) Kelompok Perserikatan Fam Bunai Umagopaa diawakili oleh Yohanes Bunai di Papouye; (6) Kelompok Perserikatan Fam Bunai Beukamepaa diwakili oleh Marthen Bunai di Kopai; (7) Kelompok Perserikatan Fam Yeimo Koguwo diwakili oleh Epres Yeimo di Papouye; (8) Kelompok Perserikatan Fam Yeimo Emigai diwakili oleh Yan Yeimo di Kagupugaida; (9) Kelompok Perserikatan Fam Tobai diwakili oleh Januarius Tobai di Waidide; (10) Kelompok Perserikatan Fam Yatipai diwakili oleh Didimus Yatipai di Waidide.

Seusai ibadah, Minggu pagi, para umat Katolik dan jemaat KINGMI memenuhi undangan Jonatan Bunai untuk hadiri acara pembagian bibit ternak babi yang telah disiapkan di halaman Gedung Gereja Santa Maria Magdalena Pugo.

Jonatan dan Matias Bunai berdiri di tengah-tengah anggota penerima ternak babi, posisi mereka tepat di depan pintu gereja. Tiba-tiba tiga mobil berhenti di jalan raya Nabire-Paniai, tepat depan pintu masuk Gereja Katolik.

Dari dalam mobil itu, kurang lebih 15 orang anggota Pasukan Gabungan TNI turun dari mobil yang berwarna putih tersebut. Mereka menuju ke halaman gedung gereja tanpa diketahui alasannya. Mereka masuk di kerumunan warga yang siap menerima ternak babi itu.

Para penerima dan pemberi bibit ternak babi terkejut. Para penerima bibit ternak babi termasuk pemberi dan pendamping membiarkan setiap aksi pemeriksaan dan pembongkaran yang dilakukan oleh pasukan gabungan.

Bapak Jonatan Bunai dan Matias Bunai penerima bibit ternak babi tidak terpancing dengan aksi pemeriksaan dan pembongkaran pintu ruang Sakristi Gereja Katolik Santa Maria Magdalena.

TNI mengatakan, kami melakukan pemeriksaan untuk mencari Senjata Gelap yang telah dimilikinya oleh Kelompok Militan di Pugodide. TNI juga telah memasuki dalam ruangan Gereja Katolik. Gedung Gereja dikeliling oleh TNI sambil cungkil tanah di pinggiran setiap fondasi bangunan suci tersebut.

TNI juga naik ke arah plafon gereja dari dalam. Di atas atap daun senk juga dipanjat TNI dengan menggunakan tangga-tangga buatan kayu milik umat Katolik di Pagubutu.

Di saat menjalankan aksi pemeriksaannya, baik anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, pemuda-pemudi maupun orang-orang tua seluruhnya diperiksa oleh pasukan gabungan TNI di pintu pagar masuk-keluar dari jalan raya Nabire-Dogiyai-Deiyai dan Paniai dengan alasan mencari Senjata Api (Gelap) dimaksud.

Dalam pemeriksaan ini, aparat menyita uang sebesar Rp6 juta yang diisi XD; uang sebesar Rp10 Juta rupiah yang diisi NP; dan beberapa handphone milik warga. Semua barang yang disita dibawa ke Polres Paniai di Madi, sekitar pukul 15.00 waktu setempat.

Atas aksi ini, pasukan Gabungan TNI/Polri belum menemukan sepucuk senjata pun termasuk amunisinya di komplek Gedung Gereja Katolik Santa Maria Magdalena Pagubutu, Pugodide, Paniai, hari Minggu 4 Agustus 2013 itu.

Warga juga belum mengambil gambar pada saat mereka melaksanakan pemeriksaan dan pembongkaran di Gereja. Jonatan Bunai (Anggota TNI) yang sedang bertugas di Jayapura sebagai saksinya terhadap peristiwa pemeriksaan dan pembongkaran tersebut.

Saat ini, umat Katolik dan jemaat KINGMI di Pugodide telah dan sedang merasakan trauma dan takut akibat peristiwa yang terjadi di komplek Gereja Katolik itu.

Lima Permintaan Pekerja HAM di Paniai

1.      KAPOLRI diminta perintahkan KAPOLDA Papua untuk mencopot KAPOLRES Paniai dari jabatannya pada kesempatan pertama. Karena Pasukan Gabungan TNI telah melaksanakan PEMERIKSAAN DAN PEMBONGKARAN DALAM GEREJA PADA HARI MINGGU DI PAGUBUTU.

2.      Para Pimpinan Umat Katolik untuk Wilayah Papua dan Indonesia (Tingkat Keuskupan) diminta segera suarakan kepada Dewan Gereja Sedunia (KEPAUSAN) untuk melihat dari dekat tentang peristiwa pemeriksaan dan pembokaran termasuk TNI karena dengan senjata lengkap memasuki di halaman Gereja Katolik Pagubutu, memasuki di ruang SAKRISTI, melewati batas plafon gedung Gereja dan memanjat ke atas sengk disamping pintu depan/teras Gedung Geraja yang dimaksud untuk mencari tempat persembunyian SENJATA API/GELAP.

3.      Dewan Gereja Sedunia diminta segera meminta pertanggungjawaban KAPOLRES Paniai melalui Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta tentang aksi pemeriksaan dan pembongkaran pintu ruang SAKRISTI (RUANG KERAMAT BAGI UMAT KATOLIK SE-DUNIA) Santa Maria Magdalena Pagubutu di Pugodide 4 Agustus 2013.

4.      Pemerintah Vatican-Roma, Amerika Serikat, Belanda, Australia, Selandia Baru, Inggris dan Indonesia diminta segera bertanggungjawab atas berbagai kasus pelanggaran berat HAM yang telah dan sedang dilakukan oleh Pasukan Gabungan TNI di Tanah Papua sejak 1 Mei 1963.

5.      Dewan Gereja Sedunia diminta segera desak Dewan HAM PBB kirimkan Tim Pemantau Khusus PBB tentang penyalahgunaan kekuatan militer Indonesia (Pembunuhan Kilat dengan menggunakan Senjata Api) dan pelarangan polisi tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum di Tanah Papua untuk percepat proses pelaksanaan dialog antara pemerintah Indonesia dan Orang Asli Papua. (GE/OG/MS)

Sumber :www.majalahselangkah.com

 

 

 

 

Read more »