Papua Butuh Dokter Dan Guru Indonesia Malah Kirim Tentara

Ekspedisi NKRI yang diprakarsai oleh Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), kembali dipertanyakan.

Aroma militerisme terasa dalam Ekspedisi NKRI yang awalnya dikatakan untuk melakukan pemetaan kekayaan alam dan sumber daya manusia tersebut namun dalam Ekspedisi NKRI tersebut bukanlah didominasi oleh para peneliti melainkan anggota militer.

“Sejak kapan TNI/Polri bisa jadi peneliti? Kalau benar ini tujuannya semata-mata penelitian kok yang dikirimkan lebih banyak personel TNI/Polri dibanding tim peneliti? Ini sangat militeristik” kata Veronica Koman, Pengacara publik LBH Jakarta dilansir via Rimanews, Selasa (9/2/2016).

Papua dikatakan Veronica lebih membutuhkan Guru dan Dokter namun apa daya Indonesia hanya mampu untuk terus-terusan mengirimkan tentara militernya sehingga Papua dibuat tak berdaya oleh negaranya sendiri.

“Kami orang Papua tidak butuh ekspedisi NKRI. Kami butuh dokter dan guru” kata salah seorang mahasiswa Papua, Vicky Tebay, dalam aksi penolakan ekspedisi NKRI yang dilakukan di depan istana negara, Selasa (9/2/2016) kemarin.

 FOKUSPAPUA

Read more »

Kasus Paniai, Pangdam Cenderawasih : Nama Negara Dipertaruhkan

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal (TNI) Fransen G Siahaan - Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi/Antara – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menutupi kekerasan yang terjadi di Enarotali, Kabupaten Paniai, pada 8 Desember 2014 yang menewaskan empat warga sipil.
“Kemarin (beberapa waktu lalu) memang tim dari Komnas HAM RI sudah datang. Saya mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada yang ditutupi (kasus Paniai),” kata Fransen di Kota Jayapura, Papua, Kamis.

Dalam pertemuan itu, pihaknya menjelaskan sejumlah hal terkait investigasi internal dari Kodam Cenderawasih.

“Hasil investigasi Kodam kita sampaikan kepada mereka, memang ada beberapa misinformasi yang mereka dapatkan dengan hasil investigasi yang kita dapatkan,” katanya.

Namun, lanjut Fransen, perbedaan hasil investigasi itu perlu dibuktikan lagi keabsahannya di lapangan secara bersama-sama.

“Jadi, fakta di lapangan yang mereka dapatkan, kemudian fakta yang kita dapatkan, perlu diinvestigasi lagi. Baik dari pihak saya maupun dari Komnas HAM,” katanya.

Menurut Fransen, ada tiga perbedaan atau misinformasi antara pihak Kodam dan Komnas HAM. Namun, ia tidak menjelaskan ketiga perbedaan itu.

“Menurut mereka seperti itu, menurut kita seperti ini. Nah, perlu pembuktian di lapangan lagi,” katanya.
“Harapannya, supaya hal ini tidak di blow up, jangan istilahnya ada komentar-komentar bahwa ini akan menjadi pelanggaran HAM berat, jangan dulu dong,” katanya.

Menurut Fransen, perlu dibuktikan tentang pihak yang menembakkan senjata karena bukan hanya TNI yang bersenjata, tapi juga polisi dan kelompok OPM. Demikian juga mengenai kelompok berseragam. Ia berharap semua fakta disampaikan secara proporsional.

“Jangan kita dituduh semua, kelompok-kelompok M (OPM dan pendukungnya) itu berseragam tidak? Jangan kita disudutkan, jangan yang hanya punya senjata itu TNI dan Polri, yang lain juga ada. Bolehkan buktikan itu. Nah, menurut kami, ada kelompok itu (OPM dan pendukungnya) di lapangan,” katanya.
Bahwa nanti akan dibentuk Tim Ad Hoc atau KPP HAM untuk kasus Paniai, Fransen menyatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan itu.

“Tidak apa-apa, silakan. Kita terbuka, siap. Nama negara dipertaruhkan, harga diri dan bangsa dipertaruhkan, kalau mereka katakan ini HAM berat, dan kami siap membuka itu,” katanya.

“Tapi kesulitan-kesulitan yang kami alami di lapangan, mari jangan dihambat oleh oknum-oknum yang lain. Oknum yang lain banyak, masyarakat bunyi (bersuara) dong, jangan tutup mulut dong, berani gak,” lanjutnya.

Untuk itu, tambah Fransen, apa yang diminta oleh Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende agar ada autopsi kepada korban yang telah dimakamkan untuk mencari bukti-bukti atau fakta pendukung lainnya perlu dilakukan guna pengungkapan kasus Paniai.

“Apa yang dikatakan oleh Bapak Kapolda, pembuktian itu harus digali kuburan itu, silakan, jangan dihambat karena itu adat, tidak bisa seperti itu. Kalau mau buktikan itu bahwa ini pelanggaran HAM mari kita bongkar sama-sama, jangan kita-kita disudutkan. Jadi, harus betul-betul demi NKRI, NKRI dipertaruhkan di dunia internasional,” katanya. (*)


 tabloidjubi.com

Read more »

TNI/Polri Jangan Membuat Judul Baru Dalam Penanganan Kasus di Papua

Jayapura,- Anggota DPR Papua, Nason Utti SE yang sudah dua periode duduk di parlemen meminta kepada pihak aparat TNI/Polri  untuk tidak membuat judul baru dalam penanganan kasus yang terjadi di Papua, yang tujuannya untuk mengalihkan isu, bahwa tidak menutup kemungkinan penyebaran kelompok ISIS (Islamic State of  Irak and Sham). 

Terkait dengan kegiatan  ISIS di Papua aparat kepolisian harus memastikan dan menyampaikan akltivitas ISIS di Papua.  jangan polisi menciptakan kasus baru di Papua.

 “Jangan  polisi menciptakan kasus baru di Papua. Karena kami melihat penanganan beberapa kasus di Papua, seperti Paniai, Yahukimo, Puncak Jaya, Puncak, Serui dan beberapa Kabupaten lainnya belum bisa di ungkap hingga saat ini.  Cukup  sudah polisi dan TNI membuat istilah disebut selama ini OTK, KKB dan sejenisnya, “  kata Nason Utti kepada sejumlah wartawan di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPRP, Selasa (1/4).

Menurutnya, ISIS harus jelas dasarnya apa di Papua. Jangan situasi diciptakan hanya kepentingan internasional lalu ke Papua, apalagi sudah memasuki tahapan Pemilukada. Jangan  seolah-olah mengadovokasi masusk ke Papua.

Diakuinya, penduduk di Papua memang lebih didominasi orang Non Papua. Dimana, dari 3 juta jiwa masyarakat Indonesia di Papua ini, hanya 1 Juta jiwa orang asli Papua dan lebihnya Non Papua. Namun untuk menentukan gerakan-gerakan aktifitas ISIS harus ada pemetaaan.

“Pergerakan ISIS memang kelompok-kelompok garis keras yang harus kita lawan, bukan hanya tokoh agama tapi semua bangsawan, Maka pemerintah dan harus lawan. Sebab, kehadiran mereka sangat mengganggu dan menciptakan hal-hal yang ada di luar agama didalam kehidupan masyarakat,” ucapnya.
Oleh karena itu, kegiatan dari ISIS pergerakaknnya harus dipastikan, karena selama toleransi yang dibangun hanya Polisi yang bisa mengidentifikasi.

“Gereja hanya menyampaikan pencegahan, tapi kalau disampaikan dengan kalimat “Tidak Menutup Kemungkinan Akan Masuk di Papua, maka itu sama saja membuka peluang untuk masuknya ISIS di tanah Papua, “ jelas Nason.

Menurutnya,  FKUB yang juga  membawa semua agama di Papua ini harus bisa menjastivikasi adanya isu-isu yang beredar di Papua. “FKUB kerjanya hanya untuk memberikan pembinaan untuk tidak terlibat untuk masuknya ISIS di Papua. Maka langkah Polisi yang harus dilakukan adalah, penambahan penduduk. Intelejen juga  harus difungskinan dan harus mengetahui kondisi-kondisi yang mencurigakan,” tutup Nason. (Tiara)

 pasificpos.com

Read more »

Pendidikan di Paniai Tak Butuh Tenaga Pengajar dari Prajurit TNI

Guru di ruang kelas. ( Foto: amopiya-pustaka.blogspot.com)

Paniai, MAJALAH SELANGKAH -- Minimnya tenaga pengajar, konon, dirasakan hampir semua daerah di tanah Papua. Khusus di Kabupaten Paniai, jumlah tenaga guru diklaim sudah cukup, sehingga tak perlu ada penambahan, apalagi yang berlatarbelakang non keguruan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai, Drs. Amatus A Tatogo, mengatakan, sekolah-sekolah yang adi wilayah Kabupaten Paniai tak butuh tenaga pengajar dari profesi lain, walaupun memiliki keterampilan.

"Kami telah mendapat informasi kalau Bidang Mutu Pendidikan Dikpora Papua ingin bantu tenaga pengajar dengan para prajurit secara sukarela menjadi guru. Tetapi, kami di Paniai sudah cukup dengan tenaga pengajar yang sedang bertugas di sekolah-sekolah," tutur Amatus kepada majalahselangkah.com melalui telepon selular, Selasa (18/2/2014) kemarin.

Diberitakan majalahselangkah.com, sedikitnya 296 prajurit TNI Kodam XVII/Cenderawasih menerima sertifikat mengajar dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Papua. Sertifikat diberikan setelah mengikuti pelatihan selama 3 pekan oleh Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Cenderawasih (FKIP Uncen) Jayapura. Para prajurit akan bertugas di sekolah-sekolah untuk membantu kekurangan tenaga guru di tanah Papua.

Menurut Amatus, kekurangan guru di Kabupaten Paniai memang sempat terjadi beberapa tahun lalu. Namun, hal itu telah dijawab dengan kebijakan menempatkan para sarjana pendidikan maupun sarjana lainnya di semua sekolah.

"Benar, kalau dibawah tahun 2013 itu ada beberapa guru hengkang dari tempat tugas lantaran minimnya fasilitas. Tetapi, kami telah benahi semua," tuturnya.

Kebijakan yang diambil, kata Tatogo, pihaknya terus membangun seluruh infrastruktur bidang pendidikan di sekolah-sekolah (TK, SD, SMP, SMA dan SMK) yang ada di Kabupaten Paniai.

"Kami pikir saat ini tidak perlu tenaga dari non kependidikan. Susah apa lagi, kan Pak Bupati Paniai sudah kasih mereka punya upah to," kata mantan Kepala SMP YPPK Epouto di Moanemani, Kabupaten Dogiyai.

Terkait hal itu, Bupati Kabupaten Paniai, Hengky Kayame membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran setempat.

"Yo, kami sudah terima surat dari Kadin P&P untuk prioritaskan tenaga pengajar yang benar-benar dari keguruan," demikian isi pesan singkat dari Bupati Hengki Kayame. (Abeth Abraham You/MS)


Sumber: majalahselangkah.com



 

Read more »

TNI Siap Hadapi Kelompok Separatis Bersenjata di Papua

SEMARANG - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman menyatakan TNI siap untuk menghadapi gerombolan separatis bersenjata di Papua menyusul sering terjadinya gangguan keamanan dari kelompok separatis bersenjata.

KSAD mengatakan, kelompok bersenjata di Papua itu berada di daerah tengah sehingga sering terjadi gangguan keamanan sehingga menyebabkan terjadinya kontak tembak antara TNI dan kelompok bersenjata.

"Beberapa waktu lalu kita telah berhasil menembak satu orang dari separatis bersenjata, menawan 10 orang dan menyita sebanyak 18 pucuk senjata rakitan. Dengan mereka terus mengganggu keamanan, kami tetap waspada. Pada prinsipnya masyarakat Papua adalah saudara dan bangsa kita juga yang berhak untuk mendapatkan perhatian, kami tingkatkan kesejahteraan, pendidikannya dan memberikan rasa keadilan bagi rakyat Papua," tegasnya.

Tetapi bagi gerakan pengacau keamanan bersenjata mereka akan berhadapan dengan TNI sesuai dengan tugas TNI untuk menghadapi gerombolan separatis bersenjata atau pemberontak bersenjata. Sehingga KSAD meminta untuk terus tingkatkan kewaspadaan dan juga profesionalisme TNI.

Kontak tembak antara TNI dan kelompok separatis bersenjata terjadi Sabtu (1//2) lalu di Kampung Sasawa Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Saat itu Tim Gabungan dari TNI AD dan Polri sedang melakukan patroli di daerah setempat.

Setelah sebelumnya kejadian itu, Tim Gabungan memperoleh informasi dari intelejen adanya "latihan militer" dari kelompok

radikal bersenjata di DistrikYapen Barat. Baku tembak pun tak terhindarkan karena petugas mendapatkan tembakan dari separatis.

( Yulianto / CN26/, suaramerdeka.com )

http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/02/11/190582

Read more »

Pendropan Anggota TNI, Polri, Brimob dan Densus 88 Ke Puncak Jaya

Drop Anggota Brimob Ke Puncak Jaya

Tolikara, KNPBNews -   selama beberapa tahun terakhir ini, terjadi penembakan di Kabupaten Puncak Jaya terus menerus, dan juga terus penambahan TNI, POLRI, Brimob Densus 88, dan pasukan organik maupun non organik ke Puncak Jaya, namun saat terjadi insiden penembakan di disana, wartawan langsung tanya  kepada Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih, begini pertanyaannya; apakah ada penambahan pasukan untuk pengamanan? Namun Kapolda Papua dan Pangdam selalu menjawab; tidak ada penambahan pasukan tetapi anggota polisi setempat dan di back up oleh TNI untuk mengejar pelaku penembakan, namun jawaban tersebut pembohongan publikJawaban di atas hanya menutupi perbuatan mereka yang tidak manusiawi, terhadap rakyat Papua Barat yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, jawaban yang sebenarnya adalah ada penambahan pasukan TNI, POLRI, Brimob dan lain-lain. Melalui Crew Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Toli bahwa selama ini wartawan juga di tipu oleh petinggi TNI dan POLRI.

  Setiap kali penembakan pasti ada penambahan pasukan, terbukti setelah terjadi penembakan di post Kulirik distrik Mulia kota, Kabupaten Puncak Jaya, pada tanggal 18/01/2014. Penambahan pasukan dalam jumlah yang sangat besar ke Kabupaten Puncak Jaya, pantauan dari Komite Nasional Papua Bar at (KNPB) wilayah Toli.

Hari sabtu 25/01/2014, brimob dari wamena menuju ke Mulia, pukul 5:00 wpb, tiba di distrik Kuari, Kabupaten Tolikara 9:00, sebanyak 12 strada, dan ada 3 strada khusus untuk Bama, namun hari sabtu itu tidak sampai ke Puncak Jaya karena jalan rusak para sepanjang jalan distrik Kuari, Kabupaten Tolikara. Brimob juga telah memaksa masyarakat setempat untuk membantu dorong mobil.

Pantauan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Toli, hampir semua Brimob yang pergi ke Puncak Jaya adalah anak Papua, berkulit hitam, berambut keriting, tetapi pergi membunuh saudaranya, oleh karena makan minum dan kepentingan kolonial Republik Indonesia.

Mobil Brimob mogok, masyarakat sedang membantu kasih keluar mobil

   

                                            

Semua Mobil ini drop Anggota Brimob Ke Puncak Jaya

 Sumber : http://knpbnews.com/?p=3506

Read more »

Korban Penembakan Oleh Militer Indonesia, Terhadap Warga Sipil Di Kabupaten Puncak Jaya

Korban Penembakan oleh Militer Indonesia

Puncak Jaya,KNPBNews – Mulia Kabupaten Puncak Jaya, 26/01/2014 pukul 8:00 pagi wpb, Kabupaten Puncak Jaya distrik Mulia, terjadi pengerebekan dan pemukulan terhadap rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa, saat itu, Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) jemaat Dodopaga dan jemaat Kulirik sedang beribadah, secara tiba-tiba ada bunyi tembakan dan anggota Brimob dan Densus 88 langsung di kepung masyarakat di dalam gereja, dan gereja pun di bakar oleh militer Indonesia.

Dalam insiden ini di kabarkan bahwa, Pdt, Gembala dan jemaat Tuhan dalam gereja hari itu dapat penyiksaan dan intimidasi yang luar biasa oleh aparat keamanan Indonesia yang berada di puncak Jaya, mereka ditikam dengan pisau sangkur dan saat ini di rawat di rumah sakit umum di Mulia.  Insiden ini ada dua rakyat sipil yang korban pemukulan oleh militer Indonesia, nama-nama sebagai berikut; 1. Lurugwi Morib, sebagai kepala Desa setempat dan 2. Pamit Wonda, sebagai Gembala jemaat setempat.

Saat ini situasi di Kabupaten Puncak Jaya darurat militer, dan hampir semua masyarakat pengungsi ke hutang, dan ada yang pengungsi ke Kabupaten terdekat seperti Kab, Tolikara, Lani Jaya, dan Puncak Ilaga, dan masyarakat dalam kota juga tidak bisa bergerak keluar tetapi tetap harus terkurung di dalam rumah, karena masyarakat sipil di jalan-jalan semua dia angap anggota TPN-OPM oleh militer Indonesia.

Oleh karena itu dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Yamo, puncak Jaya, memohon kepada seluruh rakyat bangsa Papua Barat dari Sorong sampai Merauke, tolomg mendukung di dalam doa bagi rakyat yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, saat ini sedang mengungsi ke hutang tahan lapar dan haus, tahan dingin, hujan dan panas di hutang rimbah, demi bangsa dan tanah air kita West Papua

. 

Sumber  :  http://knpbnews.com/?p=3516

Read more »

Baku Tembak di Papua: 2 Aparat Tertembak, 1 OPM Tewas

Aparat gabungan TNI-Polri mendatangi tempat Opm.

Lokasi kejadian di Sasawa Kabupaten Yapen Waropen Papua (ANTARA/Spedy Paereng)

Baku tembak antara kelompok bersenjata yang diduga OPM dengan aparat keamanan gabungan TNI-Polri terjadi di daerah Sasawa Kabupaten Yapen Waropen Papua, Sabtu 1 Febuari sekitar pukul 10.30 WIT.

Satu anggota opm tewas, sedangkan dua aparat tertembak. Sejumlah senjata api rakitan berhasil disita.

Juru Bicara Polda Papua, Komisaris Besar Pujo Sulistyo mengatakan, kontak senjata terjadi ketika aparat gabungan TNI-Polri mendatangi tempat kelompok bersenjata yang diduga sedang menggelar Konfrensi Tingkat Tinggi.

"Ada informasi kelompok itu sedang menggelar KTT. Lalu aparat keamanan di Pimpin Kapolres dan Dandim Yapen langsung menuju lokasi. Namun setibanya di sana, langsung diberondong tembakan. Kemudian terjadilah baku tembak," kata Pujo menjelaskan.

Kontak senjata selama beberapa menit itu melukai Briptu Robert Danunan, anggota Polisi Air Polres Yapen dan Praka Hasim anggota Kodim Yapen.

"Briptu Danunan terkena tembakan di lutut, Praka Hasim di punggung dan Marlon Bonay warga sipil motoris yang bawa aparat keamanan terkena di pinggang," ucapnya.

Anggota kelompok bersenjata yang tewas atas nama Yohasua Arampay (38). "Ada satu yang tewas dalam baku tembak itu," ujar Pujo

Setelah baku tembak, aparat gabungan berhasil menguasai lokasi dan mengamankan 11 anggota kelompok kriminal bersenjata. "Ada sebelas orang yang diringkus, saat ini sedang diperiksa," kata dia.

Adapun barang bukti yang berhasil disita adalah 13 senjata api rakitan TDR, 11 senjata api laras panjang dan 2 pendek. Kemudian 2 sangkur, 2 dopis (bom ikan), 2 busur, 20 anak panah, 1 tombak, 1 telepon genggam, pakaian loreng, 2 bendera bintang kejora serta bahan makanan dan obat-obatan. (adi/VIVAnews)

 Laporan : Sandy Adam Mahaputra, Banjir Ambarita (Antara.com Papua)
 

Read more »

Penjajahan Freeport Diperkuat oleh Elite TNI di Papua. Selamatkan TNI, Jangan Terlibat Freeport lagi! (2)

Masuknya Freeport di Papua Barat adalah sejarah kelam atas Manipulasi Politik terhadap PEPERA yang tidak adil, Pencurian Sumber Daya Alam Papua, Perampasan Hak Adat, Pelanggaran HAM, Perusakan Lingkungan dan Pembunuhan Nilai-nilai Demokrasi yang merupakan bentuk nyata dari sebuah Penjajahan oleh Freeport, yang harus diadili oleh pengadilan Amerika dan KPK di Indonesia !

Freeport-Rio Tinto dan Pelanggaran HAM Rakyat Papua.

Manipulasi politik yang terjadi antara Multi National Coorparaion (MNC) terhadap negara-negara dunia ketiga menjadi sebuah kenyataan sejarah yang saat ini telah menunjukan betapa buruknya peran enonomi kapitalistik terhadap situasi politik, situasi social-budaya, perusakan lingkungan hidup dan situasi pelanggaran Hak Azasi Manusia terhadap rakyat di negara-negara tersebut. MNC memiliki peran dalam hal mempengaruhi kebijakan sebuah regime yang berkuasa dan bahkan mendikte kehendak-kehendak ekonomi-politiknya kepada negara-negara tersebut. Adalah AS dan Uni Eropa yang secara ekonomi dan politik saat ini sedang merajai pasar modal internasional dengan konsepsi pasar modal atau yang lebih sering disebut sebagai jamannya Neo-Liberalisme. Oleh karena itu, sebagai salah satu Multi National Coorporation (MNC) yang ada di Indonesia, PT.Freeport-Rio Tinto juga hadir dengan membawa semua petaka politik, ekonomi dan HAM bagi rakyat Papua.

Sejak 1962, melalui New York Agreement, sudah jelas terlihat kepentingan ekonomi-politik Barat (AS) sangat berperan secara politis terhadap upaya memasukan Papua ke wilayah Indonesia dengan jaminan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua yang kaya mineral, pertambangan, energi dan kehutanan serta perikanan. Melimpahnya cadangan tembaga, emas, gas alam dan uranium, menjadikan negara-negara dunia pertama (AS dan UE) memiliki kepengtingan langsung terhadap wilayah-wilayah tertentu yang memiliki Sumber Daya Alam melimpah, dalam konteks ini Papua memiliki makna ekonomi dan politik yang kemudian harus menjadi korban keserakahan negara-negara barat dengan pemerintah Indonesia sebagai komprador nomor wahid.

Sejak tahun 1967 PT Freeport Indonesia telah menambang di Tembagapura, sudah 40 tahun lebih proses pencurian hak rakyat Papua terjadi. Sejak tahun 1977 terjadi pelanggaran HAM secara sistematis yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah Indonesia (baca TNI) dengan dukungan penuh PT Freeport Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Indonesia lalu memberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua, sejak tahun 1978 – 5 Oktober 1998, walau secara resmi DOM telah dicabut pada tahun 1998 tetapi kenyataan berbicara lain, penambahan pasukan, pembukaan lembaga-lembaga ekstra-teritorial baru di Papua dan pembunuhan terhadap tokoh Papua Merdeka, Theys Hiyo Eluay pada tahun 2001 adalah bukti nyata dimana represifitas TNI atas rakyat Papua bukannya menyurut bahkan sebaliknya semakin meningkat intensitasnya.

 Selengkapnya baca di : RIMANEWS

Read more »

Kontak Senjata di Mulia 3 OPM tewas 1 orang TNI meninggal.

Jayapura  – Kontak senjata antara TNI dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali terjadi di wilayah Puncak Jaya Jumat (24/01/2014) pkul 07.30.wit . Dari kontak senjata  tersebut menewaskan 3 anggota OPM  dan berhasil amankan 1 buah senjata jenis  AK 47.

      Namun dalam proses evakuasi jenazah anggota OPM, seorang anggota TNI dari Batalyon 753/ Arga Vira Tama Nabire atas nama Prajurit Satu Sugiarto tewas tertembak, kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII Kolonel Infantri  Lismer Lumbar Siantar melalui via selulernya Jumat (24/01/2014) kemarin.

      Menurut Kolonel Lismen Siantar, ada 3 orang tewas dari kelompok OPM yang tewas. awalnya kita kira satu orang tertembak, setelah dilakukan pembersihan ditempat kejadian ditemukan lagi  2 jenasah dari OPM.

      ”Saat kita mau evakuasi jenazah tiba – tiba ada tembakan dari arah kiri sehingga mengenai Pratu Sugiarto di bagian kepala, jenasa sudah diterbangkan ke makassar” kata Lismen

      Sementara Panglima Komando Militer Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Christian Zebua menuturkan selaku Panglima Kodam 17 Cendrawasih merasa berduka atas gugurnya satu prajurit dalam menjalankan tugasnya.

      Dalam melakukan guna mempertahankan kedualatan NKRI, seorang prijurit sudah siap gugur di medan tugas, kata Christian Zebua.

      Namun selaku prajurit, kami  selalu meningkatkan kesiagaan di wilayah tersebut, ada kemungkinan senjata yang dipakai mereka merupakan hasil rampasan dari aparat keamanan beberapa waktu lalu,” tutur Christian.

      Lanjut Pangdam, secara hukum OPM bersalah, namun kami tidak menggap mereka sebagai musu, tetapi sebagai saudara yang harus di panggil secara baik.

      Namun bukan  berarti tidak ada tindakan, jika tindakan mereka mengancam orang lain dan NKRI maka selagi prajurit siap untuk bertidak dengan tegas, tutur Pangdam.

(B/ASH/R2/LO3 ( Sumber: suluhpapua.com)

Read more »

Pendekatan Militer Dibalik Perkebunan Sawit PT. Nabire Baru Dan PT. Sariwana Unggul Mandiri

Menyikapi kamtibmas di papua pada umunya dan nabire pada khususnya, adalah menjadi tanggung jawab bersama semua komponen, tidak saja aparat TNI/ POLRI namun toga, todat, kepala suku dan masyarakat umum. Kerinduan akan sebuah kedamaian adalah menjadi harapan kita bersama sehingga kerja sama dalam menjaga keamanan sangat diharapkan antara institusi tni/polri dan pihak masyarakat luas maupun komponen masyarakat. 

Hal ini sangat jauh dari harapan ketika praktek pendekatan militer yang dilakukan oleh salah satu investasi penanaman modal asing (PMA) perkebunan sawit PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri yang menggunakan pendekatan militer dalam menjaga keamanan atau bertugas di perusahan tersebut. Dalam prakteknya dengan kehadiran anggota pam Brimob (Polri), sangat jauh dari tufoksi polri yang diatur dalam uu kepolisian yaitu sebagai pengayom, pelindung rakyat. Namun yang terjadi adalah tindakan-tindakan kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung yang sering dilakukan terhadap masyrakat pemilik ulayat, pimpinan suku yerisiam maupun karyawan yang sering mengeluh terhadap gaji mereka. 

Ada indikasi upaya pendekatan militer dikedua perusahan tersebut, adalah untuk melindungi sebuah kesalahan hukum atas dilanggarnya UU 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup yang mana dalam pasal tertentu mengatur tentang ijin AMDAL ( analisa dampak lingkungan) yang seharusnya dimiliki sebelum pekerjaan perusahan tersebut beroprasi. Namun yang terjadi adalah pekerjaan yang dilakukan sudah berjalan tiga tahun tanpa memiliki ijin amdal, Pada tanggal 11 bulan September 2013 Panglima xvii cendrawasi melakukan penanaman perdana sawit sementara puluhan pohon sudah ditanam dua tahun berjalan. 

Sebuah upaya pembohongan public yang sedang dilakukan oleh kedua perusahan tersebut dalam upaya melegitimasi kegiatan perkebunan yang illegal selama ini dengan mendatangkan para pejabat Negara yang secara tidak langsung turut melegitimasi kesalahan terhadap uu 32 tahun 2009. Perlu juga diketahui bahwa kehadiran perusahan sawit di tanah ulayat adat pribumi suku yerisiam menuai pro kontra antara masyarakat adat yerisiam, yang jika hal ini dibiarkan akan memicu konflik baik horizontal maupun dengan perusahan tersebut yang berbutunt aparat keamanan akan berada dipihak perusahan seperti kasus-kasus sawit pada umumnya di Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah untuk bebas dari segala bentuk penjajahan namun karakter imperialis sangat jelas diterapkan diatas tanah leluhur masyarakat pribumi suku yerisiam oleh perkebunan sawit PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri tanpa menghormati hak-hak dasar masyarakat pribumi sebagai pemilik Tanah ulayat adat.

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah sangat jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 melegitimasi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah, air dan semua sumber daya alam di Indonesia, yang terkandung di dalamnya sebesarbesarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Lebih khusus di papua sebuah perangkat uu Negara Indonesia tentang otonomi khusus hadir guna merubah pengalaman masa lalu atas kegagalan pemerintah dalam membangun sumber daya papua, sehingga otsus hadir dengan pioritas program salah satu adalah kesejahtraan dan kemakmuran masyarakat pribumi papua, namun praktek kedua perusahan ini mencoreng cita-cita paradigma baru guna mereformasi praktek-praktek orde baru dalam pengelolaan sumber daya alam masyarakat pribumi suku yerisiam.

Berhubung dengan hal-hal yang dijelaskan diatas maka sebagai kepala suku yerisiam yang bertanggung jawab teerhadap masyarakat adat pribumi suku yerisiam dengan ini meminta :

1. Demi keamanan dan kenyamanan maka PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri segera mengembalikan pam brimob yang ada di perkebunan sawit.
2. Sangat diharapkan pihak kepolisian dan dinas kehutanan turun ke dua lahan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri untuk memastikan berapa jumlah batang kayu dan berapa jumlah meter kubik dari empat jenis kayu yaitu kayu merbau, kayu indah, kayu meranti dan rimbah campuran untuk dibayarkan atau didenda oleh PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri jika tidak dapat mempertanggung jawabkan data otentik dari puluhan juta meter kubik yang dikuburkan begitu saja. 
3. PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri stop melakukan upaya pembohongan public dengan menghadirkan pejabat provinsi untuk melegitimasi pekerjaan yang illegal. 
4. Demi kelancaran dan kelangsungan pekerjaan perkebunan sawit diatas tanah leluhur masyarakat pribumi suku yerisiam maka penting adanya sebuah pertemuan antara perusahan dan pemilik ulayat adat yang hingga kini belum dibicarakan secara baik tentang hak dan kewjiban antar pemilik ulayat adat dan PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri.  
5.  Pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maka kami Meminta pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan legislative maupun unsure muspida lainya untuk tidak melakukan proses pembiaran terhadap jutaan pohon kayu yang ditebang begitu saja yang secara jelas melanggar Undang – Undang Negara Repoblik Indonesia No 32 THN 2009 Tentang Lingkungan Hidup, maupun hokum-hukum lain yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat. 
6. Harapan suku Yerisiam terhadap pemerintah sebagai wakil rakyat jangan berpihak kepada kaum pemodal dengan menari-nari diatas jeritan rakyat.

Demikian prease lease ini kami keluarkan untuk diketahui dan kiranya mendapat perhatian yang serius dari semua pihak yang berkompoten dalam menggumuli kepentingan rakyat.

Nabire 21 September 2013

Kepala Suku Yerisiam

SP. Hanebora

sumber: http://sukuyerisiam.blogspot.com/2013/09/masyarakat-pribumi-suku-besar-yerisiam.html?spref=fb

Read more »

Kronologi, TNI/Polri Rusak Pintu Sakristi Gereje St. Maria Magdalena di Paniai

Gedung Gereja Katolik Santa Maria Magdalena
Pagubutu, Pugodide, Kabupaten Paniai,
Provinsi Papua. Foto: SK

Paniai -- Aparat gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi merusak pintu ruang Sakristi Gereja Katolik Santa Maria Magdalena Pagubutu, Pugodide, Kabupaten Papua, Provinsi Papua, Minggu 4 Agustus 2013 lalu.

Laporan yang diterima majalahselangkah.com dari Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua wilayah Paniai, penendangan ruang sakral Gereja Katolik itu dilakukan dalam rangka pencarian Senjata Gelap yang dicurigai dimiliki oleh kelompok militan di wilayah Pugodide.

"Pada saat itu, masyarakat siap-siap terima ternak babi yang rencananya akan dibagikan oleh seorang anggota TNI, Jonatan Bunai. Tapi, kegiatan penyerahan bibit ternak babi ini berubah menjadi ajang pemeriksaan senjata oleh oknum pasukan gabungan TNI dan Polri. Mereka (TNI/Polri) mengatakan mencari senjata. Pada saat itu, mereka memeriksa anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, pemuda-pemudi serta orang-orang tua seluruhnya," tulisnya dalam laporan itu.  

Dijelaskan, pasukan gabungan ini tidak menemukan sepucuk senjata pun termasuk amunisinya di komplek Gedung Gereja Katolik Santa Maria Magdalena. Karena kunci pintu masuk ruang Sakristi tidak diberikan oleh jemaat, pintu ruang Sakristi ditendang oleh oknum anggota TNI untuk melakukan pemeriksaan senjata api dalam ruangan itu.

"Saat pencarian itu, gedung Gereja dikeliling oleh TNI sambil cungkil tanah di pinggiran setiap fondasi bangunan gereja. TNI juga naik ke arah plafon gereja dari dalam. Di atas atap daun senk juga dipanjat TNI dengan menggunakan tangga-tangga buatan kayu milik umat Katolik di Pagubutu."

Dikatakan, aparat TNI/Polri tidak menemukan sepucuk senjata pun termasuk amunisinya di dalam ruang Sakristi.Aparat TNI/Polri membawa pergi uang sebesar Rp6 juta yang diisi oleh XD, uang sebesar Rp10 Juta rupiah yang disii oleh NP, dan beberapa handphone milik warga. Semuanya telah dibawa ke Polres Paniai di Madi sekitar pukul 15.00 waktu setempat.  

Kronologi

Pada tanggal 1 Agustus 2013, masyarakat di di Pugodide menerima berita tentang pembagian Bibit Ternak Babi untuk 10 Kelompok sesuai marga/fam yang ada di 3 desa/kampung.   

Bapak Jonatan Bunai Gedeutopaa (Anggota TNI) yang bertugas di Jayapura telah meminta masyarakat yang berdomisili dalam wilayah 3 desa/kampung di Pugodide datang berkumpul menerima bibit ternak babi.

Pada tanggal 4 Agustus 2013, pagi harinya, sebelum Ibadah Minggu dimulai, Bapak Jonatan Bunai didampingi Matias Bunai Odiyaipaa mengantarkan 10 ekor babi betina untuk dibagikan.

Sepuluh kelompok penerima ternak antara lain (1) Kelompok Perserikatan Fam Bunai Odiyaipaa diwakili oleh Matias Bunai di Tougida; (2)  Kelompok Perserikatan Fam Gedeutopaa diwakili oleh Pewarta Demianus Bunai di Jikai; (3) Kelompok Perserikatan Fam Bunai Wenaapa diwakili oleh Markus Bunai; (3) Kelompok Perserikatan Fam Bunai Maibopaa diwakili oleh Jimunaipiyaa Bunai di Bado Pugoo; (5) Kelompok Perserikatan Fam Bunai Umagopaa diawakili oleh Yohanes Bunai di Papouye; (6) Kelompok Perserikatan Fam Bunai Beukamepaa diwakili oleh Marthen Bunai di Kopai; (7) Kelompok Perserikatan Fam Yeimo Koguwo diwakili oleh Epres Yeimo di Papouye; (8) Kelompok Perserikatan Fam Yeimo Emigai diwakili oleh Yan Yeimo di Kagupugaida; (9) Kelompok Perserikatan Fam Tobai diwakili oleh Januarius Tobai di Waidide; (10) Kelompok Perserikatan Fam Yatipai diwakili oleh Didimus Yatipai di Waidide.

Seusai ibadah, Minggu pagi, para umat Katolik dan jemaat KINGMI memenuhi undangan Jonatan Bunai untuk hadiri acara pembagian bibit ternak babi yang telah disiapkan di halaman Gedung Gereja Santa Maria Magdalena Pugo.

Jonatan dan Matias Bunai berdiri di tengah-tengah anggota penerima ternak babi, posisi mereka tepat di depan pintu gereja. Tiba-tiba tiga mobil berhenti di jalan raya Nabire-Paniai, tepat depan pintu masuk Gereja Katolik.

Dari dalam mobil itu, kurang lebih 15 orang anggota Pasukan Gabungan TNI turun dari mobil yang berwarna putih tersebut. Mereka menuju ke halaman gedung gereja tanpa diketahui alasannya. Mereka masuk di kerumunan warga yang siap menerima ternak babi itu.

Para penerima dan pemberi bibit ternak babi terkejut. Para penerima bibit ternak babi termasuk pemberi dan pendamping membiarkan setiap aksi pemeriksaan dan pembongkaran yang dilakukan oleh pasukan gabungan.

Bapak Jonatan Bunai dan Matias Bunai penerima bibit ternak babi tidak terpancing dengan aksi pemeriksaan dan pembongkaran pintu ruang Sakristi Gereja Katolik Santa Maria Magdalena.

TNI mengatakan, kami melakukan pemeriksaan untuk mencari Senjata Gelap yang telah dimilikinya oleh Kelompok Militan di Pugodide. TNI juga telah memasuki dalam ruangan Gereja Katolik. Gedung Gereja dikeliling oleh TNI sambil cungkil tanah di pinggiran setiap fondasi bangunan suci tersebut.

TNI juga naik ke arah plafon gereja dari dalam. Di atas atap daun senk juga dipanjat TNI dengan menggunakan tangga-tangga buatan kayu milik umat Katolik di Pagubutu.

Di saat menjalankan aksi pemeriksaannya, baik anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, pemuda-pemudi maupun orang-orang tua seluruhnya diperiksa oleh pasukan gabungan TNI di pintu pagar masuk-keluar dari jalan raya Nabire-Dogiyai-Deiyai dan Paniai dengan alasan mencari Senjata Api (Gelap) dimaksud.

Dalam pemeriksaan ini, aparat menyita uang sebesar Rp6 juta yang diisi XD; uang sebesar Rp10 Juta rupiah yang diisi NP; dan beberapa handphone milik warga. Semua barang yang disita dibawa ke Polres Paniai di Madi, sekitar pukul 15.00 waktu setempat.

Atas aksi ini, pasukan Gabungan TNI/Polri belum menemukan sepucuk senjata pun termasuk amunisinya di komplek Gedung Gereja Katolik Santa Maria Magdalena Pagubutu, Pugodide, Paniai, hari Minggu 4 Agustus 2013 itu.

Warga juga belum mengambil gambar pada saat mereka melaksanakan pemeriksaan dan pembongkaran di Gereja. Jonatan Bunai (Anggota TNI) yang sedang bertugas di Jayapura sebagai saksinya terhadap peristiwa pemeriksaan dan pembongkaran tersebut.

Saat ini, umat Katolik dan jemaat KINGMI di Pugodide telah dan sedang merasakan trauma dan takut akibat peristiwa yang terjadi di komplek Gereja Katolik itu.

Lima Permintaan Pekerja HAM di Paniai

1.      KAPOLRI diminta perintahkan KAPOLDA Papua untuk mencopot KAPOLRES Paniai dari jabatannya pada kesempatan pertama. Karena Pasukan Gabungan TNI telah melaksanakan PEMERIKSAAN DAN PEMBONGKARAN DALAM GEREJA PADA HARI MINGGU DI PAGUBUTU.

2.      Para Pimpinan Umat Katolik untuk Wilayah Papua dan Indonesia (Tingkat Keuskupan) diminta segera suarakan kepada Dewan Gereja Sedunia (KEPAUSAN) untuk melihat dari dekat tentang peristiwa pemeriksaan dan pembokaran termasuk TNI karena dengan senjata lengkap memasuki di halaman Gereja Katolik Pagubutu, memasuki di ruang SAKRISTI, melewati batas plafon gedung Gereja dan memanjat ke atas sengk disamping pintu depan/teras Gedung Geraja yang dimaksud untuk mencari tempat persembunyian SENJATA API/GELAP.

3.      Dewan Gereja Sedunia diminta segera meminta pertanggungjawaban KAPOLRES Paniai melalui Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta tentang aksi pemeriksaan dan pembongkaran pintu ruang SAKRISTI (RUANG KERAMAT BAGI UMAT KATOLIK SE-DUNIA) Santa Maria Magdalena Pagubutu di Pugodide 4 Agustus 2013.

4.      Pemerintah Vatican-Roma, Amerika Serikat, Belanda, Australia, Selandia Baru, Inggris dan Indonesia diminta segera bertanggungjawab atas berbagai kasus pelanggaran berat HAM yang telah dan sedang dilakukan oleh Pasukan Gabungan TNI di Tanah Papua sejak 1 Mei 1963.

5.      Dewan Gereja Sedunia diminta segera desak Dewan HAM PBB kirimkan Tim Pemantau Khusus PBB tentang penyalahgunaan kekuatan militer Indonesia (Pembunuhan Kilat dengan menggunakan Senjata Api) dan pelarangan polisi tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum di Tanah Papua untuk percepat proses pelaksanaan dialog antara pemerintah Indonesia dan Orang Asli Papua. (GE/OG/MS)

Sumber :www.majalahselangkah.com

 

 

 

 

Read more »

Keluarga Korban Penembakan Tuntut Kepada Aparat Kepolisian

ilustrasi penembakan (google)

Jayapura - Keluarga Arton Kogoya, 24 tahun, korban penembakan pada Sabtu malam, 11 Mei 2013, oleh  anggota TNI Yonif 756 Pos Napua, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, menuntut ganti rugi.

Keluarga almarhum Arton, Lince Kogoya, menjelaskan bahwa Arton ditembak di halaman rumahnya di Jalan Yos Sudarso, Wamena, sekitar pukul 22.00 WIT. Tubuhnya ditembus enam peluru.

”Kami akan selesaikan masalah ini hari Rabu di kantor polisi. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan hukum nasional, kami akan menyelesaikannya dengan hukum adat. Itu artinya kami menuntut denda,” kata Lince, Senin, 13 Mei 2013.

Menurut Lince, sesuai hukum adat, ganti rugi per kepala yang menjadi korban pembunuhan bisa mencapai miliaran rupiah. ”Bagi kami, meskipun dia bersalah, tetap ada aturan, ada hukum, bukan main tembak saja,” ujarnya.

Seluruh keluarga dan kerabat korban, kata Lince, menyesalkan penembakan yang merenggut nyawa Arton. Korban saat ini masih disemayamkan di rumah duka di Wamena. “Kami akan bakar jenazahnya besok sore, tidak dikubur. Anggota TNI yang melakukan penembakan, kami minta dihukum seberat-beratnya,” ucap Lince.

Pastor John Djonga, penerima penghargaan Yap Thiam Hien Award 2009, menegaskan bahwa pelaku penembakan sepatutnya diganjar sanksi berat. “Kejadian seperti ini berulang terus. Ada saja aparat menembak rakyat. Saya kira ini tidak relevan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus yang menyatakan melindungi rakyat Papua,” tuturnya.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Infantri Jansen Simanjuntak mengatakan jajaran TNI menyesalkan insiden penembakan yang dilakukan anggotanya. “Ini tidak diduga. Kami masih mendalami kasus ini. Kalau terbukti bersalah, anggota yang berbuat pasti akan dihukum,” katanya.

Peristiwa itu berawal ketika tiga anggota TNI Yonif 756 Pos Napua, yakni Serda Agung, Pratu Sitanggang, dan Prada Haryono, baru saja selesai bermain futsal di Kota Wamena, sekitar pukul 22.00 WIT. Ketiganya kemudian singgah di warung Wonogiri Tiga Wamena untuk membeli makan. Tiba-tiba datang lima orang dalam keadaan mabuk dan memalak.

Karena tak dikasih uang, terjadilah cekcok mulut yang berujung perkelahian. Pemalak yang membawa parang mengejar tiga anggota TNI itu. Salah seorang dari tiga prajurit TNI tersebut menelpon rekannya di Pos Napua.

Tak berapa lama bantuan pun tiba. Para tentara itu membawa senjata dan menyergap pemalak. Namun, meski sudah diberi peringatan, para pemalak tetap saja melawan dan terus menyerang tentara. Dalam keadaan terjepit, Prada Wahyudi menembak tewas seorang di antara lima pemuda tersebut.  (http://www.tempo.co)

Read more »

Warga Wamena Tewas Ditembak Anggota TNI

Jayapura -- Seorang warga sipil bernama Arton Kogoya, 24 tahun, tewas ditembak anggota TNI di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Sabtu malam, 11 Mei 2013.

Penembakan sekitar pukul 22.45 WIT di Jalan Yos Sudarso Wamena itu dilakukan anggota Yonif 756 Pos Napua. "Benar, mengakibatkan korban satu masyarakat meninggal di tempat," kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Infantri Jansen Simanjuntak, Minggu pagi, 12 Mei 2013.

Ia mengatakan kronologi penembakan berawal ketika tiga anggota TNI Yonif 756 Pos Napua hendak bermain futsal sekitar pukul 20.00 WIT. Ketiganya adalah Serda Agung, Pratu Sitanggang, dan Prada Haryono. Ketiganya turun dari pos ke arah kota memakai sepeda motor, berpakaian preman, dan tak membawa senjata.

Usai bermain futsal, ketiganya mampir di warung Wonogiri Tiga Wamena untuk membeli makanan. Di depan warung, tiba-tiba mereka dicegat oleh lima orang dalam keadaan mabuk dan meminta uang. "Karena tak dikasih terjadi perang mulut serta perkelahian. Salah satu warga mabuk itu membawa parang hendak menikam anggota," kata Simanjuntak.

Selanjutnya, kata Jansen, oknum pemalak itu kemudian mengejar Prada Haryono yang lari menyelamatkan diri ke arah BRI Sinakma dan ke kodim. "Saat itu Serda Agung menelpon Praka Simanjuntak yang berada di Pos Napua meminta bantuan. Tidak berapa lama, tujuh orang di bawah pimpinan Serda Anang Tri Prasetya turun memakai baju preman, menggunakan sepeda motor, dan membawa senjata tiga pucuk," ujar Jansen.

Sesampainya di Jalan Yos sudarso, terjadi lagi aksi kejar-kejaran antara pemabuk dan tentara. Salah satu pemalak sempat membacok anggota, tetapi tak kena. "Dalam keadaan terjepit itu, anggota membuka tembakan peringatan, tapi tak membuat yang mabuk takut. Malah mereka menyerang terus menggunakan parang," kata Jansen.

Akhirnya, karena merasa terancam, anggota menembak ke tanah. "Prada Wahyudi menembak ke tanah. Tapi karena panik, arah senjata ke korban yang langsung meninggal di tempat," kata Jansen. Usai insiden itu, ratusan warga sempat akan melakukan aksi balas dendam. "Namun sudah diarahkan agar mereka tidak anarkis."

Sumber: tempo.co (JERRY OMONA)

Read more »