Umat Katolik Papua Berduka Atas Kepergian Pastor Yang Sederhana dan Penolong

Kuberdoa dan menanti semoga esok kita berjumpa lagi, dalam tempat dambaan asri yang penuh dengan arti, surga yang dinanti
 

Almarhum Pastor Trismadi/Istimewa

JAYAPURA,-Usai Misa penutupan tahun 2017, Minggu (31/12) malam di Gereja Kristus Terang Dunia Waena berlangsung dengan khidmat yang dipimpin  pastor Paroki Pastor Bas. Seperti  biasa umat selalu berjabat tangan sebelum baik dalam gereja maupun dihalaman.

Namun, suasana agak berbeda malam itu, kabar datang begitu cepat ketika sejumlah umat mendapat kabar meninggalnya mantan Pastor Paroki Gereja Kristus Terang Dunia Waena Pastor Trismadi yang dirawat di RS Dian Harapan sekitar pukul 20.00 WIT. Suara tangis terdengar  beberapa umat,  suasana  kegembiraan tiba-tiba berubah dihalaman gereja, jadi berita  kesedihan.

Umat pun  mulai beramai-ramai  menuju RS Dian Harapan tempat dimana Pastor Trismadi yang merupakan Pastor Paroki Gembala baik Abepura dirawat hampir sebulan lamanya. Pastor Bas yang merupakan adik dari Pastor Trismadi pun sudah duluan menuju RS Dian Harapan.

Pastor Trismadi nama yang tidak asing dikalangan umat Katolik  Jayapura maupun Papua  juga masyarakat yang lain. Kesederhanaan, kebaikan dan penolong adalah jiwa dari kehidupannya. Ia punya karunia yang diberikan ‘Sang Pencipta’ dan tak dimilik semua orang.

Dengan karunia yang dimilikinya tak terhitung jumlah orang yang ditolongnya baik umat Katolik maupun dari agama yang lain. Dari informasi yang diperoleh wartaplus.com Pastor Trismadi  mulai masuk rumah sakit sejak bulan November 2017.

Suara tangisan dimana-mana ketika almarhum tiba di Gereja Gembala Baik Abepura, anak kecil hingga orang dewasa tak tahan mengeluarkan air mata, tampak juga Uskup Jayapura Uskup Jayapura Leo  Laba Ladjar OFM.

Almarhum disemayamkan ditengah-tengah umatnya, tempat terakhir dirinya berkarya dan mengabdi sebagai pelayan umat.

Jurnalis senior Papua Nety Dharma Somba  yang juga wartawan The Jakarta Pos merasa kehilangan  sosok panutannya yang rendah hati dan sederhana.

 “Ia begitu baik kepada keluarga kami, juga tempat dimana saya sering berbagi cerita. Kami keluarga punya kenangan yang terbaik dan terindah dengan beliau,”ujarnya.

Sejumlah jurnalis nasional maupun lokal tampak di Gereja Gembala Baik memberi penghormatan kepada sosok yang  ramah, sederhana bila para jurnalis meminta nasehat atau bercerita bila bertemu almarhum.

Artis dan pengacara Pieter Ell dalam pesan pendeknya mengatakan, dirinya dan umat  Katolik  merasa kehilangan dan kesedihan atas kepergian  almarhum. “Sosok yang jadi panutan umat Katolik dimana saja dan pengabdiannya di Papua sungguh luar biasa,”ujarnya.

Sementara itu  Senin (1/1)  pagi sekitar pukul 8.00 WIR akan dilakukan  Misa Arwah, kemudian  Misa Awal Tahun bersama Almarhun  pukul 18.00 WIT di Gereja Gembala Baik Abepura. 

Sedangkan Misa Requem, Selasa (2/1) siang  pukul 12.00 WIT yang akan dipimpin Uskup Jayapura Leo  Laba Ladjar OFM, dilanjutkan pemakaman di Bukit Youtefa Graha Waena (Belakang Hospis).

Kuberdoa dan menanti semoga esok kita berjumpa lagi, dalam tempat dambaan asri yang penuh dengan arti, surga  yang dinanti. Selamat jalan  Pastor Trismadi. [Roberth/wartaplus]

Read more »

Filep Karma: Penembakan Bukan Bagian Perjuangan Papua Merdeka

Tokoh Pejuang Kemerdekaan Papua, Filep Karma

Jayapura -- Tokoh pejuang Papua merdeka, Filep Karma menyebut serangkaian aksi penembakan di area PT Freeport Indonesia dalam beberapa waktu ini bukan bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua. Ia memastikan perjuangkan kemerdekaan Papua dengan cara damai dan bermartabat.

“Jika ada penembakan, apa lagi sasarannya ambulance dan lainnya, itu bukan bagian perjuangan rakyat Papua,” kata Filep Karma, di Kantor Redaksi Jubi, Selasa petang, (7/11/2017) .

Filep menilai aksi penembakan murni tindakan kriminal dan dicurigai sebagai skenario oleh aktor yang punya kepentingan lain di Papua. “Di Indonesia ini skenario bukan hal baru, sudah ada sejak dulu,” kata Filep menambahkan.

Ia menyebutkan skenario yang endingnya menyudutkan pihak lain terjadi sejak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Permesta, termasuk G30S PKI dan kasus perjuangan rakyat Timor Leste. Diduga ada gerakan sipil yang dipersenjatai untuk kepentingan pihak yang mungkin merasa dirugikan atau hak-haknya belum diberikan.

“Mungkin mereka yang bikin aksi, tapi distempelkan kepada orang sipil Papua, seakan-anak ini bagian dari perjuangan,” katanya.

 Ia memastikan pola penembakan itu bukan bagian dari perjuangan rakyat Papua. Menurut dia, para pejuang kemerdekaan Papua baik sipil maupun kombatan yang bersenjata telah berkomitmen meletakkan senjata dan berjuang secara damai.

 Mereka belajar dari sejarah perjuangan Papua sejak 1965-1998, yang menunjukan angkat senjata justru tak mendapat dukungan dari dunia.

“Tapi sejak 1998 hingga kini, setelah kami mengganti pola perjuangan dengan damai dan bermartabat, mendapat respon dan dukungan negara-negara luar hingga ke forum PBB,” katanya.

Penembakan menjelang penutupan tahun anggaran dan perayaan Natal, bisa saja sengaja diciptakan agar dana Kamtimbmas tidak disetor kembali ke kas negara.

 Sebelumnya Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf M. Aidi mengatakan, tiga kompi prajurit TNI diperbantukan mengejar kelompok bersenjata yang dalam beberapa waktu terakhir melakukan penembakan di area tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika.

 "Sudah ada permintaan bantuan secara resmi dari Polda, sejak pekan lalu. Pasukan kami sudah di sana tiga kompi," katanya, Senin (6/11/2017). Menurut Aidi, TNI menggelar pola operasi tidak hanya pengejaran tapi pendekatan teritorial, pembinaan masyarakat, patroli dan lainnya.

“Ada pola-pola operasi yang dimainkan TNI, yang melibatkan unsur kodim. Tidak langsung masuk ke daerah kelompok bersenjata,” katanya. (*) Simak ini: TPN-PB akan Tingkatkan Serangan Bersenjata

Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Jayapura -- Tokoh pejuang Papua merdeka, Filep Karma menyebut serangkaian aksi penembakan di area PT Freeport Indonesia dalam beberapa waktu ini bukan bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua. Ia memastikan perjuangkan kemerdekaan Papua dengan cara damai dan bermartabat. “Jika ada penembakan, apa lagi sasarannya ambulance dan lainnya, itu bukan bagian perjuangan rakyat Papua,” kata Filep Karma, di Kantor Redaksi Jubi, Selasa petang, (7/11/2017) . Filep menilai aksi penembakan murni tindakan kriminal dan dicurigai sebagai skenario oleh aktor yang punya kepentingan lain di Papua. “Di Indonesia ini skenario bukan hal baru, sudah ada sejak dulu,” kata Filep menambahkan. Ia menyebutkan skenario yang endingnya menyudutkan pihak lain terjadi sejak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Permesta, termasuk G30S PKI dan kasus perjuangan rakyat Timor Leste. Diduga ada gerakan sipil yang dipersenjatai untuk kepentingan pihak yang mungkin merasa dirugikan atau hak-haknya belum diberikan. “Mungkin mereka yang bikin aksi, tapi distempelkan kepada orang sipil Papua, seakan-anak ini bagian dari perjuangan,” katanya. Ia memastikan pola penembakan itu bukan bagian dari perjuangan rakyat Papua. Menurut dia, para pejuang kemerdekaan Papua baik sipil maupun kombatan yang bersenjata telah berkomitmen meletakkan senjata dan berjuang secara damai. Mereka belajar dari sejarah perjuangan Papua sejak 1965-1998, yang menunjukan angkat senjata justru tak mendapat dukungan dari dunia. “Tapi sejak 1998 hingga kini, setelah kami mengganti pola perjuangan dengan damai dan bermartabat, mendapat respon dan dukungan negara-negara luar hingga ke forum PBB,” katanya. Baca ini: Bupati Mimika, Eltinus Omaleng akan Dialog dengan TPN-PB yang Gencar Melakukan Aksi di Tembagapura Penembakan menjelang penutupan tahun anggaran dan perayaan Natal, bisa saja sengaja diciptakan agar dana Kamtimbmas tidak disetor kembali ke kas negara. Sebelumnya Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf M. Aidi mengatakan, tiga kompi prajurit TNI diperbantukan mengejar kelompok bersenjata yang dalam beberapa waktu terakhir melakukan penembakan di area tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika. "Sudah ada permintaan bantuan secara resmi dari Polda, sejak pekan lalu. Pasukan kami sudah di sana tiga kompi," katanya, Senin (6/11/2017). Menurut Aidi, TNI menggelar pola operasi tidak hanya pengejaran tapi pendekatan teritorial, pembinaan masyarakat, patroli dan lainnya. “Ada pola-pola operasi yang dimainkan TNI, yang melibatkan unsur kodim. Tidak langsung masuk ke daerah kelompok bersenjata,” katanya. (*) Simak ini: TPN-PB akan Tingkatkan Serangan Bersenjata Copyright ©Tabloid JUBI "sumber" Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/11/filep-karma-penembakan-bukan-bagian-perjuangan-papua-merdeka.html

Jayapura -- Tokoh pejuang Papua merdeka, Filep Karma menyebut serangkaian aksi penembakan di area PT Freeport Indonesia dalam beberapa waktu ini bukan bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua. Ia memastikan perjuangkan kemerdekaan Papua dengan cara damai dan bermartabat. “Jika ada penembakan, apa lagi sasarannya ambulance dan lainnya, itu bukan bagian perjuangan rakyat Papua,” kata Filep Karma, di Kantor Redaksi Jubi, Selasa petang, (7/11/2017) . Filep menilai aksi penembakan murni tindakan kriminal dan dicurigai sebagai skenario oleh aktor yang punya kepentingan lain di Papua. “Di Indonesia ini skenario bukan hal baru, sudah ada sejak dulu,” kata Filep menambahkan. Ia menyebutkan skenario yang endingnya menyudutkan pihak lain terjadi sejak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Permesta, termasuk G30S PKI dan kasus perjuangan rakyat Timor Leste. Diduga ada gerakan sipil yang dipersenjatai untuk kepentingan pihak yang mungkin merasa dirugikan atau hak-haknya belum diberikan. “Mungkin mereka yang bikin aksi, tapi distempelkan kepada orang sipil Papua, seakan-anak ini bagian dari perjuangan,” katanya. Ia memastikan pola penembakan itu bukan bagian dari perjuangan rakyat Papua. Menurut dia, para pejuang kemerdekaan Papua baik sipil maupun kombatan yang bersenjata telah berkomitmen meletakkan senjata dan berjuang secara damai. Mereka belajar dari sejarah perjuangan Papua sejak 1965-1998, yang menunjukan angkat senjata justru tak mendapat dukungan dari dunia. “Tapi sejak 1998 hingga kini, setelah kami mengganti pola perjuangan dengan damai dan bermartabat, mendapat respon dan dukungan negara-negara luar hingga ke forum PBB,” katanya. Baca ini: Bupati Mimika, Eltinus Omaleng akan Dialog dengan TPN-PB yang Gencar Melakukan Aksi di Tembagapura Penembakan menjelang penutupan tahun anggaran dan perayaan Natal, bisa saja sengaja diciptakan agar dana Kamtimbmas tidak disetor kembali ke kas negara. Sebelumnya Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf M. Aidi mengatakan, tiga kompi prajurit TNI diperbantukan mengejar kelompok bersenjata yang dalam beberapa waktu terakhir melakukan penembakan di area tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika. "Sudah ada permintaan bantuan secara resmi dari Polda, sejak pekan lalu. Pasukan kami sudah di sana tiga kompi," katanya, Senin (6/11/2017). Menurut Aidi, TNI menggelar pola operasi tidak hanya pengejaran tapi pendekatan teritorial, pembinaan masyarakat, patroli dan lainnya. “Ada pola-pola operasi yang dimainkan TNI, yang melibatkan unsur kodim. Tidak langsung masuk ke daerah kelompok bersenjata,” katanya. (*) Simak ini: TPN-PB akan Tingkatkan Serangan Bersenjata Copyright ©Tabloid JUBI "sumber" Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/11/filep-karma-penembakan-bukan-bagian-perjuangan-papua-merdeka.html

Jayapura -- Tokoh pejuang Papua merdeka, Filep Karma menyebut serangkaian aksi penembakan di area PT Freeport Indonesia dalam beberapa waktu ini bukan bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua. Ia memastikan perjuangkan kemerdekaan Papua dengan cara damai dan bermartabat. “Jika ada penembakan, apa lagi sasarannya ambulance dan lainnya, itu bukan bagian perjuangan rakyat Papua,” kata Filep Karma, di Kantor Redaksi Jubi, Selasa petang, (7/11/2017) . Filep menilai aksi penembakan murni tindakan kriminal dan dicurigai sebagai skenario oleh aktor yang punya kepentingan lain di Papua. “Di Indonesia ini skenario bukan hal baru, sudah ada sejak dulu,” kata Filep menambahkan. Ia menyebutkan skenario yang endingnya menyudutkan pihak lain terjadi sejak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Permesta, termasuk G30S PKI dan kasus perjuangan rakyat Timor Leste. Diduga ada gerakan sipil yang dipersenjatai untuk kepentingan pihak yang mungkin merasa dirugikan atau hak-haknya belum diberikan. “Mungkin mereka yang bikin aksi, tapi distempelkan kepada orang sipil Papua, seakan-anak ini bagian dari perjuangan,” katanya. Ia memastikan pola penembakan itu bukan bagian dari perjuangan rakyat Papua. Menurut dia, para pejuang kemerdekaan Papua baik sipil maupun kombatan yang bersenjata telah berkomitmen meletakkan senjata dan berjuang secara damai. Mereka belajar dari sejarah perjuangan Papua sejak 1965-1998, yang menunjukan angkat senjata justru tak mendapat dukungan dari dunia. “Tapi sejak 1998 hingga kini, setelah kami mengganti pola perjuangan dengan damai dan bermartabat, mendapat respon dan dukungan negara-negara luar hingga ke forum PBB,” katanya. Baca ini: Bupati Mimika, Eltinus Omaleng akan Dialog dengan TPN-PB yang Gencar Melakukan Aksi di Tembagapura Penembakan menjelang penutupan tahun anggaran dan perayaan Natal, bisa saja sengaja diciptakan agar dana Kamtimbmas tidak disetor kembali ke kas negara. Sebelumnya Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf M. Aidi mengatakan, tiga kompi prajurit TNI diperbantukan mengejar kelompok bersenjata yang dalam beberapa waktu terakhir melakukan penembakan di area tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika. "Sudah ada permintaan bantuan secara resmi dari Polda, sejak pekan lalu. Pasukan kami sudah di sana tiga kompi," katanya, Senin (6/11/2017). Menurut Aidi, TNI menggelar pola operasi tidak hanya pengejaran tapi pendekatan teritorial, pembinaan masyarakat, patroli dan lainnya. “Ada pola-pola operasi yang dimainkan TNI, yang melibatkan unsur kodim. Tidak langsung masuk ke daerah kelompok bersenjata,” katanya. (*) Simak ini: TPN-PB akan Tingkatkan Serangan Bersenjata Copyright ©Tabloid JUBI "sumber" Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/11/filep-karma-penembakan-bukan-bagian-perjuangan-papua-merdeka.html

Read more »

Benny Wenda : Indonesia kehilangan argumen politiknya di NZ

Mengenai tuduhan buronan yang dilemparkan oleh Dubes Indonesia kepadanya, Benny Wenda menegaskan pihak Interpol telah menghapus dirinya dari daftar Red Notice sejak tahun 2012. 

Benny Wenda mengibarkan bendera Bintang Kejora, bendera pembebasan West Papua - Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua menganggap pernyataan Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk New Zealand (NZ), Tantowi Yahya sebagai pernyataan yang menunjukkan Indonesia kehilangan argumen politik dalam kasus West Papua yang belakangan ini semakin sering dibicarakan di Pasifik maupun forum internasional lainnya.

“Indonesia kehilangan argumen politiknya di NZ dan kawasan Pasifik. Sebagai Dubes, Tantowi Yahya sedang kehilangan legal argument untuk mempertahankan West Papua dalam bingkai NKRI. Sehingga  Indonesia hanya bisa mencoba meyakinkan rakyat NZ dan Pasifik dengan mengunakan kata buronan. Ini cerita lama yang dimainkan lagi oleh Tantowi Yahya,” kata Benny Wenda kepada Jubi, melalui sambungan telepon, Kamis (29/7/2017).

Lanjut Benny Wenda, seakan Dubes Indonesia di NZ ini baru terbangun dari tidurnya sehingga terkaget-kaget melihat perkembangan di Pasifik, terutama di NZ. Ia mengatakan rakyat Pasifik dan NZ sudah mengetahui kebohongan Indonesia tentang Papua sejak lama. Kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan impunitas yang dimiliki TNI dan Polri yang selama ini diduga menjadi aktor utama pelanggaran HAM Papua menjadi sorotan publik NZ.

“Saya diberitahu oleh anggota parlemen NZ, bahwa satu minggu sebelum saya tiba Dubes Indonesia melobi pihak Auckland University agar saya tidak diijinkan bicara di universitas tersebut. Tapi NZ menganut demokrasi dan kebebasan kampus, sehingga saya tidak bisa dihentikan berbicara tentang perjuangan kemerdekaan West Papua dan pelanggaran HAM yang terjadi,” jelas Benny Wenda.

Mengenai tuduhan buronan yang dilemparkan oleh Dubes Indonesia kepadanya, Benny Wenda menegaskan pihak Interpol telah menghapus dirinya dari daftar Red Notice sejak tahun 2012.

“Saya mengingat dengan baik bagaimana pemerintah Indonesia berusaha membungkam kampanye pembebasan West Papua dengan menerbitkan Red Notice atas nama saya kepada Interpol pada tahun 2011. Pemberitahuan itu belakangan diabaikan Interpol karena mereka menganggap itu sangat politis. Kata buronan itu bermuatan politis untuk Indonesia. Argumen yang tidak berdasar. Sudah terbukti di pengadilan internasional,” ungkap Benny Wenda.

Pihak Indonesia berupaya memasukkan nama Benny Wenda dalam daftar International Arrest Warrant Interpol sejak tahun 2000, setelah Billy Wibisono, sekretaris bidang informasi dan sosial budaya Kedubes Indonesia di Inggris menuduh Benny Wenda dan beberapa rekannya terlibat dalam penyerangan pos polisi di Abepura pada tanggal 7 Desember 2000 yang menyebabkan beberapa orang tewas dan kerusakan di kantor polisi tersebut.

Tahun 2012, Komisi Pengawasan File Interpol (Commission for the Control of Interpol’s Files) mengirimkan surat kepada Fair Trials International, yang berkampanye untuk Benny Wenda. Isi surat tersebut antara lain mengatakan bahwa kasus Benny Wenda telah dihapus dari daftar buronan Interpol.

“Setelah kembali memeriksa semua informasi yang tersedia untuk itu … Komisi akhirnya menilai bahwa kasus terhadap klien Anda adalah masalah politik biasa,” kata surat dari Komisi Pengawasan File Interpol sebagaimana dilansir BBC.

Benny Wenda dalam kunjungannya ke NZ bulan Mei lalu menyempatkan dirinya berbicara dalam “public event” di beberapa kampus NZ. Dalam setiap kesempatan tersebut, Benny Wenda menyampaikan keinginan rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat sebagai negara sendiri, lepas dari Indonesia. Ia juga memaparkan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua sejak tahun 1960an.

Aktivitas Benny Wenda ini menyebabkan Dubes Indonesia untuk NZ, menyampaikan keprihatinan atas penggunaan beberapa kampus di NZ termasuk Victoria University of Wellington (VUW) oleh Benny Wenda. Bahkan saat bertemu dengan Rektor Victoria University of Wellington, Prof. Grant Guilford, Dubes Indonesia ini menyebut Benny Wenda sebagai buronan yang sebenarnya tidak berhak berbicara atas nama masyarakat Papua. Ia juga menuduh Benny Wenda menyampaikan kebohongan tentang Papua.

Namun Sesuai Undang-undang Pendidikan NZ, kampus tidak bisa melarang kebebasan civitas akademika universitas dalam menyampaikan pendapatnya (academic freedom).

Benny Wenda tidak hanya tinggal sejauh 9.000 mil dari Indonesia dan hidup dalam pengasingan di Inggris, tapi ia juga merupakan pemimpin gerakan kemerdekaan yang mencintai perdamaian. Sebagai nominator Nobel Perdamaian, selama ini ia selalu mengadvokasi solusi damai agar warga Papua dapat dengan tenang menjalankan hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri melalui sebuah referendum kemerdekaan. (*)

 Jubi

Read more »

‘Kami siap’: mengapa kemerdekaan Papua bukan sekadar mimpi

"Saya ingin melihat mereka tersenyum, menari, bermain musik dan menikmati hidup mereka. Itu tujuan saya. Saya ingin melihat masyarakat saya bersatu dengan keluarga-keluarga mereka di pengasingan. Saya ingin mereka melihat kelahiran sebuah negeri baru yang penuh cinta dan kebahagiaan. Saya ingin kami mendirikan pemerintahan yang baik yang menghormati hak-hak setiap manusia untuk hidup dan menikmati alamnya serta keindahan bumi ini. Saya ingin melihat West Papua sebagai sebuah burung cenderawasih yang terbang bebas," Benny Wenda.

Penangkapan dalam aksi KNPB mendukung ULMWP di MSG, di depan Universitas Cenderawasi Perumnas III, Waena, 2 Mei 2016 - Jubi/Zely Ariane

Bagaimana sebuah negara West Papua merdeka itu? Benny Wenda dan Rex Rumakiek, dua tokoh Papua Merdeka dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) memaparkan visi mereka mengenai sebuah negeri yang baru.

Benny Wenda (BW): Saya sudah terlibat berjuang sejakkecil. Saya lihat apa yang terjadi di kampung tempat saya tumbuh dewasa, dan sejak saat itu saya mendedikasikan hidup saya untuk berjuang demi kemerdekaan rakyat West Papua.

Rex Rumakiek (RR): Saya ini mantan gerilyawan. Ketika tiba di Australia, saya mendapatkan Master pada studi Politik dan Administrasi Publik, yang saat ini membantu kerja-kerja yang sedang kami lakukan ini.

Baca Selengkapnya di :  JUBI

Read more »

Amnesty International Gembira Filep Karma Dibebaskan

Amnesty Internasional mendesak pihak berwenang Indonesia harus membentuk sebuah mekanisme untuk menyelesaikan budaya impunitas di Papua dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan di masa lalu dan sekarang.

Filep Karma (foto tabloidjubi)

PAPUA - Aktivis pro-kemerdekaan Papua Filep Karma menghirup udara bebas setelah dipenjara selama lebih dari satu dekade karena mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam sebuah upacara politik pada 2004. Filep Karma adalah satu di antara sekitar 200 orang yang ikut ambil bagian dalam sebuah upacara secara damai di Abepura, provinsi Papua pada 1 Desember 2004.

"Filep Karma menghabiskan waktu lebih dari satu dekade dalam hidupnya di penjara ketika seharusnya dia tidak boleh dipenjara bahkan untuk satu hari. Itu adalah sebuah dagelan keterlaluan dari sistem hukum dan dia seharusnya tidak pernah diadili di pengadilan," kata Josef Benedict, Direktur Kampanye untuk Asia Tenggara Amnesty International.

"Setiap Warga Negara Indonesia seharusnya memiliki hak untuk mengekspresikan diri secara bebas (right to free expression) dan hak untuk berkumpul secara bebas (right to freely assemble), tetapi hak tersebut secara kejam ditolak untuk Filep Karma."

Amnesty International sudah lama menganggap Filep Karma sebagai tahanan nurani (prisoner of conscience) dan berkampanye untuk pembebasannya. Pada tahun 2011 para pendukung organisasi ini di lebih dari 80 negara mengirimkan lebih dari 65.000 pesan dukungan kepadanya sebagai bagian dari kampanye tahunan "Menulis untuk Hak Asasi Manusia" (Write for Rights) dan menyerukan pembebasannya tanpa syarat.

Filep Karma secara konsisten menolak untuk menerima remisi yang ditawarkan oleh pemerintah, dan dia mengatakan dia hanya akan menerima pembebasan tanpa syarat dan bahwa seharusnya dia tidak pernah dipenjara sejak awal.

Amnesty International percaya bahwa dia ditangkap secara semena-mena karena dia mengunakan haknya untuk mengekspresikan diri secara bebas (right to free expression) dan untuk berkumpul secara bebas (right to freely assemble), sewaktu dia mengibarkan bendera dan menghadiri sebuah kegiatan politik.

"Kami berharap ini akan menjadi langkah pertama menuju pembebasan semua tahanan nurani yang dipenjara karena ekspresi politik mereka secara damai di Papua dan di daerah lain di Indonesia," kata Josef Benedict.

Amnesty International berharap pembebasan Filep Karma menjadi tanda otoritas akan menjauhi dari tindakan-tindakan represif yang sering digunakan oleh para pihak yang berwenang untuk membungkam perbedaan pendapat secara damai di wilayah Papua.

Di samping pembebasan semua tahanan nurani, pihak berwenang Indonesia harus membentuk sebuah mekanisme untuk menyelesaikan budaya impunitas di Papua dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan di masa lalu dan sekarang.

( Wid / Deb )

 - See more at: http://www.jaringnews.com/internasional/asia/73558/Amnesty-International-Gembira-Filep-Karma-Dibebaskan#sthash.P8Nhxynj.dpuf

Amnesty Internasional mendesak pihak berwenang Indonesia harus membentuk sebuah mekanisme untuk menyelesaikan budaya impunitas di Papua dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan di masa lalu dan sekarang.

PAPUA, Jaringnews.com - Aktivis pro-kemerdekaan Papua Filep Karma menghirup udara bebas setelah dipenjara selama lebih dari satu dekade karena mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam sebuah upacara politik pada 2004. Filep Karma adalah satu di antara sekitar 200 orang yang ikut ambil bagian dalam sebuah upacara secara damai di Abepura, provinsi Papua pada 1 Desember 2004.
"Filep Karma menghabiskan waktu lebih dari satu dekade dalam hidupnya di penjara ketika seharusnya dia tidak boleh dipenjara bahkan untuk satu hari. Itu adalah sebuah dagelan keterlaluan dari sistem hukum dan dia seharusnya tidak pernah diadili di pengadilan," kata Josef Benedict, Direktur Kampanye untuk Asia Tenggara Amnesty International.
"Setiap Warga Negara Indonesia seharusnya memiliki hak untuk mengekspresikan diri secara bebas (right to free expression) dan hak untuk berkumpul secara bebas (right to freely assemble), tetapi hak tersebut secara kejam ditolak untuk Filep Karma."
Amnesty International sudah lama menganggap Filep Karma sebagai tahanan nurani (prisoner of conscience) dan berkampanye untuk pembebasannya. Pada tahun 2011 para pendukung organisasi ini di lebih dari 80 negara mengirimkan lebih dari 65.000 pesan dukungan kepadanya sebagai bagian dari kampanye tahunan "Menulis untuk Hak Asasi Manusia" (Write for Rights) dan menyerukan pembebasannya tanpa syarat.
Filep Karma secara konsisten menolak untuk menerima remisi yang ditawarkan oleh pemerintah, dan dia mengatakan dia hanya akan menerima pembebasan tanpa syarat dan bahwa seharusnya dia tidak pernah dipenjara sejak awal.
Amnesty International percaya bahwa dia ditangkap secara semena-mena karena dia mengunakan haknya untuk mengekspresikan diri secara bebas (right to free expression) dan untuk berkumpul secara bebas (right to freely assemble), sewaktu dia mengibarkan bendera dan menghadiri sebuah kegiatan politik.
"Kami berharap ini akan menjadi langkah pertama menuju pembebasan semua tahanan nurani yang dipenjara karena ekspresi politik mereka secara damai di Papua dan di daerah lain di Indonesia," kata Josef Benedict.
Amnesty International berharap pembebasan Filep Karma menjadi tanda otoritas akan menjauhi dari tindakan-tindakan represif yang sering digunakan oleh para pihak yang berwenang untuk membungkam perbedaan pendapat secara damai di wilayah Papua.
Di samping pembebasan semua tahanan nurani, pihak berwenang Indonesia harus membentuk sebuah mekanisme untuk menyelesaikan budaya impunitas di Papua dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan di masa lalu dan sekarang.
( Wid / Deb ) - See more at: http://www.jaringnews.com/internasional/asia/73558/Amnesty-International-Gembira-Filep-Karma-Dibebaskan#sthash.P8Nhxynj.dpuf

Amnesty Internasional mendesak pihak berwenang Indonesia harus membentuk sebuah mekanisme untuk menyelesaikan budaya impunitas di Papua dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan di masa lalu dan sekarang.

PAPUA, Jaringnews.com - Aktivis pro-kemerdekaan Papua Filep Karma menghirup udara bebas setelah dipenjara selama lebih dari satu dekade karena mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam sebuah upacara politik pada 2004. Filep Karma adalah satu di antara sekitar 200 orang yang ikut ambil bagian dalam sebuah upacara secara damai di Abepura, provinsi Papua pada 1 Desember 2004.
"Filep Karma menghabiskan waktu lebih dari satu dekade dalam hidupnya di penjara ketika seharusnya dia tidak boleh dipenjara bahkan untuk satu hari. Itu adalah sebuah dagelan keterlaluan dari sistem hukum dan dia seharusnya tidak pernah diadili di pengadilan," kata Josef Benedict, Direktur Kampanye untuk Asia Tenggara Amnesty International.
"Setiap Warga Negara Indonesia seharusnya memiliki hak untuk mengekspresikan diri secara bebas (right to free expression) dan hak untuk berkumpul secara bebas (right to freely assemble), tetapi hak tersebut secara kejam ditolak untuk Filep Karma."
Amnesty International sudah lama menganggap Filep Karma sebagai tahanan nurani (prisoner of conscience) dan berkampanye untuk pembebasannya. Pada tahun 2011 para pendukung organisasi ini di lebih dari 80 negara mengirimkan lebih dari 65.000 pesan dukungan kepadanya sebagai bagian dari kampanye tahunan "Menulis untuk Hak Asasi Manusia" (Write for Rights) dan menyerukan pembebasannya tanpa syarat.
Filep Karma secara konsisten menolak untuk menerima remisi yang ditawarkan oleh pemerintah, dan dia mengatakan dia hanya akan menerima pembebasan tanpa syarat dan bahwa seharusnya dia tidak pernah dipenjara sejak awal.
Amnesty International percaya bahwa dia ditangkap secara semena-mena karena dia mengunakan haknya untuk mengekspresikan diri secara bebas (right to free expression) dan untuk berkumpul secara bebas (right to freely assemble), sewaktu dia mengibarkan bendera dan menghadiri sebuah kegiatan politik.
"Kami berharap ini akan menjadi langkah pertama menuju pembebasan semua tahanan nurani yang dipenjara karena ekspresi politik mereka secara damai di Papua dan di daerah lain di Indonesia," kata Josef Benedict.
Amnesty International berharap pembebasan Filep Karma menjadi tanda otoritas akan menjauhi dari tindakan-tindakan represif yang sering digunakan oleh para pihak yang berwenang untuk membungkam perbedaan pendapat secara damai di wilayah Papua.
Di samping pembebasan semua tahanan nurani, pihak berwenang Indonesia harus membentuk sebuah mekanisme untuk menyelesaikan budaya impunitas di Papua dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan di masa lalu dan sekarang.
( Wid / Deb ) - See more at: http://www.jaringnews.com/internasional/asia/73558/Amnesty-International-Gembira-Filep-Karma-Dibebaskan#sthash.P8Nhxynj.dpuf

Amnesty Internasional mendesak pihak berwenang Indonesia harus membentuk sebuah mekanisme untuk menyelesaikan budaya impunitas di Papua dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan di masa lalu dan sekarang.

PAPUA, Jaringnews.com - Aktivis pro-kemerdekaan Papua Filep Karma menghirup udara bebas setelah dipenjara selama lebih dari satu dekade karena mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam sebuah upacara politik pada 2004. Filep Karma adalah satu di antara sekitar 200 orang yang ikut ambil bagian dalam sebuah upacara secara damai di Abepura, provinsi Papua pada 1 Desember 2004.
"Filep Karma menghabiskan waktu lebih dari satu dekade dalam hidupnya di penjara ketika seharusnya dia tidak boleh dipenjara bahkan untuk satu hari. Itu adalah sebuah dagelan keterlaluan dari sistem hukum dan dia seharusnya tidak pernah diadili di pengadilan," kata Josef Benedict, Direktur Kampanye untuk Asia Tenggara Amnesty International.
"Setiap Warga Negara Indonesia seharusnya memiliki hak untuk mengekspresikan diri secara bebas (right to free expression) dan hak untuk berkumpul secara bebas (right to freely assemble), tetapi hak tersebut secara kejam ditolak untuk Filep Karma."
Amnesty International sudah lama menganggap Filep Karma sebagai tahanan nurani (prisoner of conscience) dan berkampanye untuk pembebasannya. Pada tahun 2011 para pendukung organisasi ini di lebih dari 80 negara mengirimkan lebih dari 65.000 pesan dukungan kepadanya sebagai bagian dari kampanye tahunan "Menulis untuk Hak Asasi Manusia" (Write for Rights) dan menyerukan pembebasannya tanpa syarat.
Filep Karma secara konsisten menolak untuk menerima remisi yang ditawarkan oleh pemerintah, dan dia mengatakan dia hanya akan menerima pembebasan tanpa syarat dan bahwa seharusnya dia tidak pernah dipenjara sejak awal.
Amnesty International percaya bahwa dia ditangkap secara semena-mena karena dia mengunakan haknya untuk mengekspresikan diri secara bebas (right to free expression) dan untuk berkumpul secara bebas (right to freely assemble), sewaktu dia mengibarkan bendera dan menghadiri sebuah kegiatan politik.
"Kami berharap ini akan menjadi langkah pertama menuju pembebasan semua tahanan nurani yang dipenjara karena ekspresi politik mereka secara damai di Papua dan di daerah lain di Indonesia," kata Josef Benedict.
Amnesty International berharap pembebasan Filep Karma menjadi tanda otoritas akan menjauhi dari tindakan-tindakan represif yang sering digunakan oleh para pihak yang berwenang untuk membungkam perbedaan pendapat secara damai di wilayah Papua.
Di samping pembebasan semua tahanan nurani, pihak berwenang Indonesia harus membentuk sebuah mekanisme untuk menyelesaikan budaya impunitas di Papua dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan di masa lalu dan sekarang.
( Wid / Deb ) - See more at: http://www.jaringnews.com/internasional/asia/73558/Amnesty-International-Gembira-Filep-Karma-Dibebaskan#sthash.P8Nhxynj.dpuf

Read more »

Peringati 37 Tahun Mambesak, Panitia HUT Mambesak Nabire Akan Gelar “Semalam Mengenang Mambesak”

Grup Mambesak atau dalam bahasa Biak Numfor berarti burung Cenderawasih atau burung kuning. Tidak terlalu banyak yang tahu keberadaan grup ini, namun bagi warga Papua, grup ini merupakan simbol dan kebangkitan seni budaya Papua.

Berdiri 15 agustus 1978, Mambesak digawangi oleh Arnold Clemens AP, Eddy Mofu, Sam Kapisa, Yoel Kafiar, dan Martiny Sawaki. Ide dasar terbentuknya grup ini adalah untuk mengangkat kesenian rakyat Papua yang berakar pada lagu-lagu dan tarian rakyat, dan menampilkannya dalam bentuk nyanyian dengan peralatan ukulele (gitar kecil), tifa (kendang khas Papua), bass, dan gitar.

Pementasan mereka juga diselingi dengan mop (guyonan-goyonan khas Papua) yang dibawakan oleh Arnold Ap. Dalam setiap penampilannya, selain menyanyikan lagu dan menari, Mambesak juga menggunakan logat bahasa Indonesia logat Papua dan menguraikan beberapa unsur-unsur kebudayaan Papua.

Kehadiran Mambesak disambut antusias rakyat Papua yang membayangkan identitas budaya mereka. Kebangkitan budaya Papua yang lama terpendam sempat muncul pada tahun 1970−1980-an ketika Arnold Ap dan Grup Mambesak-nya begitu terkenal di seluruh Papua. Lima volume kaset Mambesak yang berisi reproduksi dan rearrangement lagu-lagu daerah Papua berulang kali habis terjual dan diproduksi kembali. Siaran radio Pelangi Budaya dan Pancaran Sastra yang diasuh oleh Arnold Ap dkk dari Mambesak di Studio RRI Nusantara V Jayapura setiap hari Minggu siang sangat populer.

Kebangkitan identitas budaya Papua melalui kesenian inilah yang dicurigai oleh Pemerintah Indonesia sebagai benih-benih separatisme Papua. Aparat keamanan saat itu, Koppasandha (kini Kopassus) mencurigai gerakan kebudayaan Arnold Ap dan Mambesak adalah benih laten “nasionalisme Papua” dalam “bungkus kultural”. Arnold Ap akhirnya ditembak di pantai Pasir Enam, sebelah timur kota Jayapura pada 26 April 1984, pada saat sedang menunggu perahu bermotor yang konon akan mengungsikannya ke Vanimo, Papua Nugini, ke mana isteri, anak-anak, dan sejumlah teman Arnold Ap telah mengungsi terlebih dahulu pada 7 Februari 1984.

Dalam rangka memperingati hari Mambesak inilah, Panitia lomba HUT Mambesak berinisiatif melaksanakan kegiatan perlombaan tarik suara dalam bentuk group musik dan seni tarik suara yang akan dilaksanakan 13 Agustus 2015 mendatang bertajuk ‘Semalam Mengenang Mambesak’.

Pihak panitia dan penanggung jawab kegiatan, yakni Dewan Adat Papua (DAP) dan dari Suku Besar Yerisiam Gua memberi kesempatan kepada semua calon peserta untuk mendaftarkan diri di Sekretariat Panitia Jalan Yos Sudarso Oyehe atau dikediaman Almarhum SP. Hanebora depan SPBU Oyehe.

Menurut Ketua panitia, John Gobai didamping sekretarisnya Robertino Hanebora, latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini pertama, arus perkembangan modern begitu cepat masuk di seantero Indonesia pada umumnya dan Papua pada khususnya, menyebabkan hilangnya nilai-nilai kearifan lokal budaya adat istiadat yang menjadi sebuah identitas suatu komunitas manusia.

Dan kedua, lanjutnya, musik tradisional Papua dengan lagu daerah merupakan sebuah ciri khas yang menunjukan integritas manusia Papua kini diambang kepunahan. Arnold Aap, seorang tokoh antropolog dan pemerhati musik dan budaya Papua yang dalam sejarahnya membuat sebuah group musik ‘Mambesak’ dengan melagukan lagu-lagu daerah asli Papua di era tahun tujuh puluhan dari berbagai bahasa daerah di Tanah Papua, menjadi sebuah sosok yang patut dicontohi oleh generasi muda Papua saat ini.

Tambah John, sehubungan dengan hal tersebut menjadi sebuah motivasi sehingga muncul sebuah ide guna melakukan sebuah perlombaan tarik suara dalam bentuk group musik dan seni tarik suara.

Ada beberapa hal, diantaranya mengangkat nilai-nilai budaya lewat musik daerah lebih khususnya daerah Nabire dari arus modern/globalisasi, mendidik generasi muda Papua/Nabire lewat alat musik tradisional dan budaya Papua yang sesungguhnya dan meningkatkan jati diri masyarakat  Papua/Nabire dari kepunahan budaya Papua dan arus global nasional dan internasional.

Diluar itu, kegiatan yang didukung oleh aliasi masyarakat pesisir dan kepulauan Kabupaten Nabire ini kiranya tercipta generasi penerus Papua/Nabire yang menjaga dan mengormati musik daerah tradisonal sebagai jati dirinya.

NABIRE.NET

 

Read more »

FILEP KARMA DITAHAN KARENA CITA-CITA

Jayapura – Tahanan Politik Papua, Filep Karma mengatakan peringatan 1 Desember sebagai hari ulang tahun Papua beberapa tahun lalu membuat dirinya ditahan aparat kepolisian Indonesia hingga saat ini.

“Saya ditahan hanya karena merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Papua saat itu. Saya dijatuhi hukuman lima belas tahun penjara karena sebuah cita-ciya yaitu kemerdekaan Bangsa Papua,” kenang Filep Karma saat ditemui tabloidjubi.com di Lapas Klas IIA, Abepura, Jayapura, Selasa (3/12).

 

Terkait remisi yang ditawarkan pemerintah Indonesia, Filep menolak remisi tersebut. Masa tahanan bagi Filep Karma baru akan berakhir pada 2019 mendatang tetapi ada yang mengatakan pada dirinya, dirinya akan bebas pada 2017. Filep Karma jelas menolak hal tersebut karena dirinya merasa tidak bersalah sehingga tidak perlu menerima remisi. “Saya salah apa? Apakah karena mimpi saya bahwa Papua akan merdeka? Padahal saya tidak memproklamasikan sebuah kemerdekaan bagi Bangsa Papua,” ungkap Filep Karma lagi.

 

Filep Karma mengatakan, pihaknya berada di dalam penjara tetapi tetap bersemangat dan tidak putus asa dalam memperjuangan aspirasi rakyat Papua. Jadi dirinya berharap, segenap Rakyat Papua yang berada di luar harus tetap memperjuangkan cita-cita Bangsa Papua untuk merdeka.

 

Di tempat yang sama, terkait sikap polisi pasca Kerusuhan Expo (26/11), Victor Yeimo, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyesalkan pembenaran yang dilakukan pihak aparat kepolisian. Dirinya juga berharap, media harus juga bisa mengerti narasumber yang benar itu bukan hanya aparat saja tetapi juga rakyat sipil. Baik yang menjadi korban maupun saksi-saksi. “Saya sesalkan pembenaran polisi. Saya minta polisi stop dengan cara-cara pembenaran,” ungkap Victor Yeimo. (Jubi/Aprila)

Sumber  : Tabloidjubi

Via : http://phaul-heger.blogspot.com

 

Profil

Filep Karma

Filep Jacob Semuel Karma, lebih dikenal dengan nama Filep Karma, adalah aktivis kemerdekaan Papua. Pada tanggal 1 Desember 2004, ia ikut mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam sebuah upacara di Jayapura, Indonesia. Wikipedia

Lahir: 15 Agustus 1959 (54 tahun), Pulau Biak, Indonesia

 

 

 

Read more »

‘Ideologi Papua Merdeka Tak Mungkin Dibunuh’

JAYAPURA—Apabila  menaikkan  bendera Bintang Kejora (BK), hanya  akan  memunculkan  tindakan represif dari  aparat TNI/Polri, seperti  aksi kekerasan, penembakan dan pembunuhan,  rakyat Papua dihimbau  untuk  menahan  diri  untuk tak menaikkan simbol perjuangan rakyat Papua merdeka   pada  1 Juli yang  diklaim sebagai HUT  OPM. 

Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua Dr. Benny  Giay dan Direktur  Yayasan Baptis Papua Mathius Murib  ketika  menyampaikan  himbauan  ini  terkait  situasi kondisi HAM dan Demokratisasi di Tanah Papua menjelang HUT  OPM  1 Juli di Jayapura, Selasa (25/6).  

Beny Giay mengatakan,  naiknya  Bintang Kejora  lebih  disebabkan   orang  Papua  tak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi  Papua  merdeka, tapi justru selalu disoroti dari sudut pandangan makar, separatis atau   hendak  mengganti  ideologi  NKRI.

“Orang Papua selalu dianggap sebagai hama yang harus dibasmi dan hama yang di dalam NKRI yang harus dibasmi.  Saya rasa ada sesuatu yang salah didalam negara ini,  termasuk petinggi-petinggi negara dalam hal ini aparat keamanan,” tukas Beny Giay.

Menurutnya,  Bintang Kejora adalah  sebuah ideologi  rakyat Papua Barat, yang telah tumbuh turun-temurun sejak puluhan  tahun  silam untuk merdeka atau  mendirikan  negara berdaulat   terlepas  dari NKRI. 
“Sebuah ideologi  Papua  merdeka  tak mungkin dibunuh oleh seorang Kapolda Tito Karnavian, karena ideologi  terus ada di sepanjang generasi orang Papua,”  ujar  Beny Giay.

Pertama, tak ada ruang  bagi rakyat  bangsa Papua  Barat  untuk menyampaikan  aspirasi  apapun bentuknya. Tapi  aparat  TNI/Polri  justru  menggiringnya  melalui tindakan represif dan kekerasan.
Kedua, ada  oknum-oknum yang  dimanfaatkan untuk  memprovokasi  dan menciptakan konflik didalam masyarakat, dimana ada pihak ketiga seringkali  menaikan Bintang Kejora. Mereka juga harus diperiksa dan ditindak.

Dijelaskan, apabila berbicara sejarah orang Papua, maka  seorang Kapolda  tak mungkin bisa menghapus sejarah itu, karena  telah  masuk kedalam benak-benak satu juta lebih orang Papua. Demikian pula  perayaan  1 Desember, 1 Mei dan lain-lain.

Senada   dengan itu,  Mathius Murib mengatakan  aparat  TNI/Polri  ketika melakukan penindakan  harus  menggunakan  aturan hukum, karena pertimbangannya keamanan dan ketertiban  (Kamtimas) dan keutuhan negara. Ironisnya,  aturan  hukum kemudian dibenturkan dengan ideologi. Padahal ideologi ini tak ada hubungannya dengan keutuhan NKRI. Tapi  Ideologi    orang Papua  untuk  meraih  kemerdekaan terus-menerus  hidup sepanjang abad.

“Harus ada ruang yang dibuka sehingga ideologi  tetap ada, hukum dan segala macam penegakan yang hendak dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum juga jalan,”  katanya.

Mathius  Murib menadaskan,  ideologi seperti momen-momen  1 Juli, 1 Mei dan 1 Desember dan lain-lain juga harus diberi ruang, karena ini konsekuensi logis dari resiko hukum di konstitusi negara Indonesia, dimana aturan  hukum, mulai UUD  1945, Pancasila, UU HAM, UU  Kepolisian,  UU Demokrasi,  yang memberi ruang kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk pandangan politik.

Karenanya, tandas mantan Wakil Ketua  Komnas HAM Perwakilan Papua ini,  Kapolda   harus lebih profesional,  arif dan , bijaksana melihat masalah ini. Tak bisa dengan sepihak dan dengan cara kekerasan dimana orang baru berkumpul lalu aparat keamanan langsung  membubarkan. Apabila  ini  terjadi, maka  dia tak langsung berhenti mereka malah mengatur kekuatan lain untuk tetap memperjuangkan ideologi Papua merdeka.

“Pendekatan  represif  harus dievaluasi dan ditinjau  kembali atas nama hukum keamanan dengan ideologi hukum yang ada di Papua,” tandasnya.

Mathius  Murib mengatakan,  pihaknya yang fokus  untuk masalah  HAM bahwa nilai manusia lebih penting dari pada kemanan,  keutuhan NKRI dan hukum atau apapun nama lainnya.  Kebebasan manusia, hak hidup manusia itu nilainya lebih penting dari kepentingan NKRI dan kepentingan negara manapun.

“Negara  didirikan untuk  melindungi manusia, termasuk manusia di Tanah Papua ini. Tapi kalau kemudian nilai manusianya direndahkan dan kepentingan keamanan hukum ditonjolkan, ya ini tak sejalan dengan semangat awal mendirikan  sebuah negara,”  tegas Mathius Murib. (mdc/don/l03)

 Sumber : BINPA

Read more »

Selpius Bobi: Stop Mengadaikan Harga Diri Bangsa Papua

Jayapura - Selpius Bobi, salah satu Tawanan Politik Papua Merdeka, menyampaikan pernyataannya dari balik terali besi penjara Abepura Jayapura,  stop   gadaikan  Harga Diri Bangsa  Papua!, demikian yang dilansir di media http://muyevoice.blogspot.com/2013/06/pertarungan-wakil-papua-barat-vs-wakil.html, bagian akhir, Rabu (19/06).

Menurutnya, setiap pribadi yang melacurkan diri dalam perpolitikan Indonesia untuk mengadaikan perjuangan atau menghalangi perjuangan Bangsa Papua agar segera sadar, menyesal dan bertobat.

“Kepada setiap orang Papua, jika anda mengetahui ada anggota keluarga anda atau suku anda menggadaikan perjuangan luhur bangsa Papua, agar diberi peringatan tegas melalui lisan dan atau pun tulisan” Katanya.

Selanjtunya, ia mengatakan kepada pimpinan Melanesian Speardhead Group (MSG)  untuk dapat menerima Papua Barat menjadi anggota penuh di forum MSG.

Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat menghimbau,  Mari kita satukan barisan dan melangkah bersama untuk memutuskan mata rantai penindasan Indonesia dan para sekutunya, menuju pelabuhan kebebasan total, yang telah lama menjadi kerinduan bangsa Papua dan para simpatisan. Amin!.  (Ado.dt)

Sumber : www.papuapost.com

 

 

 

 

Read more »

TAPOL-NAPOL SEPAKAT PAKAI TAWANAN POLITIK PAPUA MERDEKA

Beberapa Tapol/Napol di beberapa penjara di
tanah Papua (Foto: Facebook.com)

Jayapura - Para tapol-napol di lembaga kemasyarakatan Abepura, sejak jumat ( 24/05/13), telah sepakat menggunakan sebutan Tawanan Politik Papua Merdeka (TAPOL PM).

Melalui Via SMS, Selpius Bobii menjelaskan bahwa, dalam kamus bahasa Inggris karya John M Echols dan Hassan Shadily, kata Prisioner dapat di sebut orang hukuman atau tawanan. Maka penggunaan kata tahanan tidak sesuai, yang sesuai adalah tawanan.

"Para tahanan suara hati nurani Papua dalam penjara Abepura sudah sepakat meniadakan penggunaan sebutan Tapol Napol dan sepakat menggunakan sebutan Tawanan Politik Papua Merdeka (TAPOL PM)" ungkap Selpius Bobii melalui Via selulernya.

Selanjutnya, Bobii menharapkan kepada seluruh rakyat bangsa Papua dan simpatisan Internasional dalam kampanyenya menggunakan kata "Tawanan Politik Papua Merdeka.

"kami sampaikan kepada rakyat Bangsa Papua bahwa dalam kampanyenya gunakan TAWANAN POLITIK PAPUA MERDEKA" tulisnya via sms. (Honaratus Pigai/rsdfm)




 

Read more »