Veronica Koman Dapat Dukungan dari Presiden Catalonia

Presiden Catalonia Carles Piugdemont memberi dukungan kepada Veronica Koman setelah dapat penghargaan dari ACFID.

Veronica Koman, pengacara sekaligus aktivis HAM yang kekinian diburu Polri dan pemerintah Indonesia. [SBS News]

 Pengacara cum aktivis hak asasi manusia Veronica Koman kembali mendapatkan dukungan dari pihak asing atas sikapnya membela Papua Barat. Kali ini giliran Presiden Catalonia Carles Piugdemont memberi dukungan kepada Veronica.

Hal tersebut disampaikan Carles Piugdemont melalui cuitan di Twitter yang diunggah pada Kamis (24/10/2019).

"Saya mendukung penuh perjuangan panjang orang Papua Barat untuk memenuhi hak atas penentuan nasib sendiri," ucap Puigdemont.

Tokoh separatis Catalonia ini menyebutkan dukungannya dikhususkan juga untuk Veronica Koman yang baru saja meraih penghargaan dari ACFID atas komitmennya terhadap Hak Asasi Manusia.
Veronica Koman kemudian membalas cuitan Carles Piugdemont. Wanita yang jadi buronan di Polri ini mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Presiden Catalonia.

"Komunitas internasional harus bersama-sama memastikan pembebasan tahanan politik dan mengutuk penindasan atas penentuan nasib sendiri di Papua Barat dan Catalonia," ucap Veronica lewat unggahan di Twitter.

Veronica Koman Dapat Dukungan dari Presiden Catalonia Carles Piugdemont (twitter @VeronicaKoman)

Sebelumnya, Veronica Koman,dianugerahi Penghargaan HAM Sir Ronald Wilson oleh Dewan Australia untuk Pembangunan Internasional (ACFID).

ACFID menyerahkan penghargaan itu kepada Veronica Koman pada konferensi tahunannya, Rabu (23/10/2019) malam, di Sydney.

Penghargaan tersebut diberikan atas kerja keras Veronica Koman dalam mengungkap pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat (disebut secara kolektif sebagai Papua Barat).

Saat menerima penghargaan, kepada para delegasi di konferensi, Veronica Koman mengatakan, "Saya mempersembahkan penghargaan ini kepada para korban penumpasan yang terjadi sejak akhir Agustus di Papua Barat, khususnya belasan orang yang tewas di tangan pasukan keamanan, dan 22 tahanan politik yang dituduh melakukan pengkhianatan."

"Saya berharap, penghargaan tahun ini akan meningkatkan kesadaran di Australia tentang pelanggaran hak asasi manusia yang diderita oleh orang Papua Barat dan penolakan selama puluhan tahun atas hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri," imbuhnya.

Sumber: Suara.com Dany Garjito | Rifan Aditya

Sabtu, 26 Oktober 2019 | 13:19 WIB

Read more »

Berani Suarakan HAM Papua, Veronika Koman Dapat Penghargaan

Veronica menerima Sir Ronald Wilson Human Rights Award oleh Australian Council for International Development (ACFID) di Sydney Rabu (23/10/2019).(Foto: Facebook/Veronica Koman)

Melalui unggahan Facebooknya, aktivis Veronica Koman menerima penghargaan HAM di Australia. Penghargaan diterima karena dianggap berani menyuarakan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Veronica menerima Sir Ronald Wilson Human Rights Award oleh Australian Council for International Development (ACFID) di Sydney Rabu (23/10/2019).

Ia pun berterima kasih kepada rakyat Papua karena "mengubah kehidupannya", dan mengklaim suara mereka tak akan teredam lagi di dunia internasional. ACFID menyatakan, mereka sudah meminta kepada Pemerintah Australia supaya melindungi Veronica karena dia dianggap "pembela HAM".

Berikut ini unggahan di Facebooknya

Veronica mengatakan ia berharap penghargaan itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Australia tentang apa yang disebutnya sebagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. (Foto: Facebook/Veronica Koma)

Pidato singkat saya ketika menerima Sir Ronald Wilson Human Rights Award dari ACFID (Australian Council for International Development) tadi:

"Terima kasih banyak atas penghargaan ini.

Pertama-tama saya ingin mengakui orang Gadigal dari Bangsa Eora sebagai penjaga tradisional dari tanah ini. Saya memberikan penghormatan kepada para Tetua masa lalu, sekarang, dan yang baru muncul. Saya hendak menggunakan kesempatan pada malam ini untuk secara formal meminta izin kepada pemilik dan penjaga tanah tradisional di seluruh Australia, untuk diperbolehkan mencari perlindungan di sini. Saya mengakui penderitaan dan perjuangan orang Aborigin yang masih berlangsung hingga saat ini di tanah mereka sendiri, mirip seperti orang West Papua yang juga menderita di tanah mereka sendiri.

Sebagian besar akibat dari operasi gabungan aparat keamanan, terdapat setidaknya 60.000 sipil yang sedang terpaksa mengungsi di West Papua saat ini. Dari para pengungsi asal Nduga sejak Desember tahun lalu, 189 di antaranya, termasuk anak-anak, telah meninggal dunia akibat kelaparan dan penyakit.

Pemerintah Indonesia tidak senang ketika saya membagikan video-video yang menunjukkan lebih dari seratus ribu orang West Papua turun ke jalan di seluruh West Papua dan Indonesia pada Agustus dan September ini, meminta referendum penentuan nasib sendiri.

Pikiran saya ada pada lebih dari seratus orang West Papua yang sedang ditahan dan seratus lebih lainnya yang luka-luka akibat tindakan keras dalam merespon aksi-aksi tersebut. Saya mempersembahkan penghargaan ini bagi semua korban dari tindakan balasan tersebut, terutama yang tewas di tangan aparat keamanan, dan 22 tahanan politik yang dikenakan pasal makar dua bulan belakangan ini.

Saya berterima kasih kepada orang West Papua yang telah mengubah hidup saya. Mereka mengajarkan saya bagaimana untuk menjadi tangguh, bagaimana untuk tetap berjuang, dan bagaimana untuk tetap lanjut meski berada pada keadaan yang mungkin orang lain merasa sudah saatnya untuk berhenti.

Saya berterima kasih kepada keluarga saya atas kesabarannya yang luar biasa. Seakan-akan masa remaja saya belum cukup menimbulkan masalah bagi mereka, kini mereka harus menghadapi bahwa saya kini digambarkan di publik bak musuh negara nomor satu. Saya juga berterima kasih kepada tim-tim yang mendukung saya di Indonesia dan wilayah lainnya.

Akhir kata, saya berharap supaya penghargaan tahun ini bisa meningkatkan kesadaran di Australia tentang pelanggaran HAM yang dialami orang West Papua dan penyangkalan terhadap hak fundamental atas penentuan nasib sendiri mereka yang telah berlangsung selama puluhan tahun."

Read more »

AMP Komite Kota Kupang Sudah Terbentuk

Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua [KK AMP] Kupang telah terbentuk pada 12 Mei 2019. Pembentukan ini dilakukan melalui Pendidikan Politik dan dilanjutkan dengan konferensi tingkat kota selama tiga hari, sejak 10 Mei 2019.

Melalui konferensi telah terpilih struktur Komite Kota, Kamrade Michael Mirip terpilih sebagai ketua Komite Kota, Mina Mabel sebagai sekertaris,  Ayub Yohame sabagai bendahara Komite Kota dan disusul Biro-bironya. Proses pemilihan ini dilakukan secara demokratis oleh peserta dikpol/konferensi.

Secara resmi, oleh pengurus Komite Pusat AMP, Adhen Dimi, disahkan struktur Komite Kota dan ucapkan selamat kepada kawan-kawan terpilih untuk memikul tanggungjawab perjuangan ini, lebih khususnya kerja-kerja penyadaran, pengkaderan, dan melakukan aksi perlawanan yang tak terpisahkan dari perjuangan Pembebasan Nasional West Papua.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat

 

KoranKejora

Read more »

KNPI Desak Polda Papua Bertanggung Jawab atas Peristiwa Penembakan Terhadap Pemuda di Deiyai

Yulianus Mote (25 Thn) Korban Penembakan Aparat Kepolisian di Waghete Deiyai Papua. (FOTO/DOK)

DEIYAI – Polda Papua segera bertanggung jawab dan segera pecat pelakukan penembakan terhadap Yulius Mote di Deiyai Papua. Demikian tegas Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Deiyai, Jeckson Ikomou , Rabu, (22/5) melalui press reases yang di terima media.

Sikap arogan dan agresif yang dilakukan Polisi Indonesia yang bertugas di Deiyai telah menunjukan bahwa satuan kepolisian yang bertugas di Papua khususnya di deiyai  tidak profesional  untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanah UU Nomor 2 Tahun 2002.

“Seharusnya, Polisi amankan kelompok pemuda yang melakukan pemalangan mobil lalu berikan hukuman sesuai dengan tindakannya, jangan langsung tembak macam tembak  binatang”.

“Wah, anehnya aparah langsung melakukan tindakan penembakan tanpa menghargai sesama manusia yang punya hak hidup,” Tegasnya.

Aparat yang  bertugas di Papua khususnya deiyai sangat tidak profesional dalam menjalan tugas dan wewenang, sebab sudah dua kali aparat melakukan tindakan penembakan terhadap masyarakat kecil.

Sebelumnya, Kasus Oneibo berdarah, kasus tersebut belum sepenuhnya di tuntaskan. Sekarang terjadi lagi Deiyai berdarah yang kedua,”Jelasnya.

Terkait Pernyataan  Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal, melalui media jubi adalah pembohongan publik. “Seharusnya turung langsung dulu lalu tinjau masalah, jangan asal mengeluarkan penyataan-pernyataan yang sesat dan menyesatkan publik di media,” Ujar.

Maka, Lanjutnya, Polda Papua segera bertanggung jawab atas tindakan penembakan  yang dilakukan terhadap warga kami dan segera pecat pelaku,”Tegasnya.

Komnnas HAM segera turun ke waghete untuk melakukan investigasi terkait peristiwa penembakan terhadap warga kami. (MWP/MM) majalahwekonews.com

Read more »

Neles Tebay Dibunuh Dengan Cara Yang Profesional.

Dr. Neles Tebay Kebadabi, Pr

Dr.Neles Tebay,Pr itu dibunuh dengan cara yang profesional. Susah memang untuk dibuktikan. Hasil diagnosa dokter membuat kita puas agar tidak diselidiki ahli forensik independen. Tetapi ciri-ciri penyakit yang diderita itu tidak jauh bedah dengan berbagai pemimpin dunia yang dibunuh dengan senjata kimia (racun).

Pemimpin Palestina Yaser Arafat dibunuh dengan racun Polonium-210 oleh intelijen Israel. Zat racun merasuk ke aliran darah, limpa, ginjal, dan liver serta sumsum tulang. Akibatnya, tubuh manusia seperti terkena kanker stadium akhir.

Ibnu Al Khattab, pemimpin pemberontak Chechnya, yang tewas diracun zat sarin pada 2002. Zat ini dicampur lewat minuman atau makanan, atau disemprot ke udara agar dihirup korban. Begitu juga Hugo Chaves yang mati karena kanker.

Saat racun (zat kimia) masuk dalam tubuh, merusak sumsum tulang/belakang, menimbun racunnya menjadi kronis, lalu membunuh sel darah putih. Menyebabkan kerusakan paru-paru, ginjal, hati, dll, akibat Leukimia (kanker darah). Penyebab Leukimia itu karena merokok, Gen turunan, atau mutasi gen.

Apakah Pastor Neles Tebay memiliki penyakit turunan, kelainan gen atau biasa merokok? Tentu tidak. Racun apakah yang menyerang sel darah hingga kanker darah itu diderita, menyebabkan timbulnya sakit paru-paru, ginjal, dll hingga dia meninggal? Tentu dokter bisa memprediksinya.

Tetapi siapa penyebar zat kimia itu? Kalau tidak oleh manusia, barangkali kita salahkan barang-barang produksi kimia yang punya radiasi tinggi. Tetapi apakah Neles Tebay salah mengkonsumsinya? Kalau saja seorang pastor Neles punya kebiasaan bebas pasti ya, tetapi dia di lingkungan bersih dan sehat jasmani dan rohani.

Itulah yang membuat kita semua bertanya-tanya. Tetapi juga mengerti bahwa perjuangan untuk perdamaian (bukan kemerdekaan politik) saja harus menjadi korban buruan. Bahwa untuk berjuang bagi perdamaian saja dia terbunuh oleh senjata kimia. Lalu apa sikap dan tanggapan bangsa Papua?

Saya saksikan sendiri sikap ragu, kaku dan takut itu ditunjukkan oleh semua elemen. Perjuangan damai seorang Neles Tebay dijadikan kain pembalut luka bangsa yang terinfeksi dan kronis. Kematiannya membuat pihak-pihak bicara arti damai tanpa menunjukkan dan menuntut konteks perdamaian yang diperjuangkannya.

Pada perkabungan itu hadir dua kubu: Penjajah dan terjajah. Neles Tebay -sesuai misinya di JDP- adalah meja berunding antar kedua pihak. Diatas meja ini pihak kolonial -dari Presiden sampai agen terkecilnya di Papua-  memenuhi krans bunga. Dikuburkan dalam suasana penghormatan pada
wakil-wakil kolonial -Gubernur, Polda, Pangdam.

Adakah suasana ini menggugah inti perdamaian yang ada di otak Neles Tebay?  Sikap inlander, budak, nurut, itulah yang tercipta dalam suasana penguburan. Seakan lilin damai itu ditiup mati, karena kita bangsa Papua tidak mau berani menunjukkan bahwa Neles Tebay adalah tumbal dari sikap penjajah dan terjajah yang masih bersih keras untuk dialog selesaikan konflik politik ini.

Seakan hendak buat Neles sebagai figur yang mendorong orang Papua untuk hidup damai dalam Indonesia. Bukan! Bukan itu! Damai yang diperjuangkan Neles itu selesaikan akar konflik tentang status hukum dan politik Papua secara damai. Itu poinnya. Bukan bicara, hotbah, pidato damai tanpa
menyentu esensi dan mencari jalan keluarnya.

Tugas pastoral, akademisi, dan LSM saat ini adalah berjuang membela kebenaran yang diperjuangkan. Unsur dasar dari perdamaian adalah pengakuan pada kebenaran sejarah. Hidup berdamai dalam NKRI itu bukan cita-cita Neles Tebay. Dia tahu rakyat Papua sedang terjajah dan Indonesia menjajah. Dia memberi cara damai selesaikan ini dengan prinsip kebenaran, kejujuran dan
pengakuan.

Dia dibunuh untuk padamkan lilin perdamaian. Artinya Neles Tebay itu dibunuh karena pihak yang membunuh tidak ingin selesaian dengan damai. Karena misinya menghabisi orang Papua dan sejarah kebenarannya untuk menguasai Papua. Misi mereka adalah agar Papua menjadi ladang ekonomi
politik yang diperebutkan dan dinikmati dengan damai.

Mari kita semua selesaikan konflik politik tentang keabsahan West Papua dengan damai, jujur dan demokratis. Kematian itu milik semua orang, juga perdamaian adalah milik semua orang. Hidup dalam damai itu indah, tetapi kedamaian tanpa kemerdekaan adalah kematian terindah.

Victor Yeimo
Kamwolker, 20 April 2019
Dihati Gersang

Read more »

Resolusi Tahun Baru ala Sukarno: "Rebut Papua dari Belanda"

Ilustrasi pidato Soekarno menjelang pertempuran Trikora di Papua Barat. FOTO/Istimewa

.Dalam sebuah pidato di Istana Negara pada 19 Mei 1962, Presiden Sukarno berkata kepada hadirin upacara pelantikan penerbang Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Isinya tidak jauh soal kebanggan terhadap militer yang dimiliki Indonesia dan kampanye “pembebasan Irian Barat”.

Menurut Sukarno, meski terdapat beberapa kekurangan, angkatan perang yang dibangun pemerintah Indonesia sejak merdeka, 17 Agustus 1945, semakin sempurna dan kuat. Capaian tersebut, bagi Sukarno, amat penting guna menjadikan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), termasuk AURI di dalamnya, sebagai alat untuk merebut Irian Barat – yang dikenal juga dengan sebutan Papua – dari kuasa Belanda.

Pidato berjudul “Kita: Angkatan Perang yang Kuat” itu termuat dalam buku Bung Karno: Masalah Pertahanan-Keamanan (2010) yang disunting Iman Toto K. Rahardjo dan Suko Sudarso.

Dalam pidato itu tersurat Sukarno punya tekad merebut Papua sebelum tahun 1962 berakhir. Laiknya menyatakan resolusi tahun baru, presiden Indonesia pertama itu berkata, “Irian Barat harus merdeka, bebas masuk ke dalam wilayah kekuasaan Republik sebelum ayam jantan berkokok pada tanggal 1 Januari 1963.”

Kata-kata “ayam jantan berkokok pada tanggal 1 Januari 1963” itu pun tidak hanya disebut sekali. Ia muncul juga dalam pidato "Menghadapi Saat-saat yang Menentukan" yang disampaikan Sukarno pada Pelantikan Perwira-perwira Remaja Akademi Angkatan Laut (AAL) di Surabaya, 17 Juni 1962.

“Kehendak rakyat ialah bahwa pemerintah Republik Indonesia telah tertanam, tertanam di Irian Barat sebelum ayam jantan berkokok pada tanggal 1 Januari 1963,” sebut Sukarno.

Konfrontasi Sebelum Ayam Jantan Berkokok

Ambisi itu ingin digapai Bung Karno sejak lama. Segala upaya pun dikerahkan. Salah satunya tergambar dalam tindakannya terhadap Papua semasa menjabat presiden dari 1945 hingga 1966.

Ulf Sundhaussen, dalam Politik Militer Indonesia 1945-1967 (1986, hlm. 274-277) menyatakan ada tiga hal yang menjadi program jangka pendek Kabinet Kerja tahun 1959, yakni penyediaan sandang dan pangan bagi rakyat, pemulihan keamanan dalam negeri, "pengembalian" Irian Barat.

Sundhaussen juga mencatat, pada 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Kemudian, pada awal 1961, Sukarno mengimbau para kepala staf angkatan perang mempersiapkan diri untuk melancarkan aksi militer perebutan wilayah Papua.

“Bagi Presiden, masalah Irian Barat mempunyai prioritas paling tinggi,” sebut Sundhaussen. Ini berpuncak kala Sukarno menyatakan konfrontasi terhadap Belanda dalam pidatonya di peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1961.

“Kita tidak akan membuang-buang kata lagi dengan Belanda sekarang! Irian Barat harus secepatnya dikembalikan ke dalam wilayah kekuasaan Republik. Pada waktu ini kebijaksanaan kita terhadap Belanda adalah kebijaksanaan konfrontasi di segala bidang – bidang politik ekonomi ya bahkan dalam bidang militer!” sebut Sukarno.

Di sisi lain, Belanda juga semakin memperuncing. Ester Yambeyapdi, dalam artikel berjudul “Papua Barat dalam Perundingan”, yang dimuat di Jurnal Sejarah (Vol. 6, No. 1, Agustus 2004) membeberkan, pada Sidang Umum PBB September 1961 delegasi Belanda mengajukan "Usulan Luns". Kata Luns diambil dari nama Menteri Luar Negeri Belanda saat itu, Joseph Marie Antoine Hubert Luns.

Isi usulannya agar Papua berada di bawah perwakilan PBB dan kemudian diberikan "penentuan nasib sendiri" menuju kemerdekaan.

Sikap Belanda tersebut dibalas Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Subandrio. Menurutnya, jika PBB menerima usulan Belanda, itu membenarkan hak Indonesia untuk mengusir Belanda dengan kekerasan. Pada akhirnya, usulan Belanda tersebut ditolak Majelis Umum PBB.

 Berselang tiga bulan kemudian, pada 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengumumkan kampanye Tri Komando Rakyat. Dia menyerukan, pertama, untuk menggagalkan pembentukan negara boneka Papua. Kedua, untuk mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Dan ketiga, untuk bersiap-siap bagi mobilisasi umum.

Nugroho Notosusanto, dalam Sedjarah Operasi² Pembebasan Irian Barat (1971), menyebutkan pada 2 Januari 1962, melalui, Keputusan Presiden Nomor 1/1962, Sukarno membentuk Komando Mandala yang bertugas melancarkan operasi militer untuk merebut Papua. Komandan operasi tersebut adalah Seoharto yang saat itu berpangkat mayor jenderal.

“Ini dilakukan sementara Indonesia masih dalam proses merundingkan pengembalian Papua. Dengan Demikian Indonesia menggunakan tekanan militer untuk memperoleh persyaratan yang menguntungkan baginya,” sebut Sundhaussen.

Karena Perjanjian New York

Dua bulan selepas pidato Sukarno di AAL, Indonesia tampak berhasil mendepak Belanda dari Papua.

Pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York. Isinya menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Lembaga tersebut yang bakal menyerahkan kekuasaan atas Papua kepada Indonesia.

Perjanjian itu mengatur bahwa Indonesia harus melaksanakan suatu Act of Free Choice atau penentuan pendapat orang Papua mengenai kesediannya menjadi bagian dari Indonesia atau tidak sebelum akhir tahun 1969. Kegiatan tersebut berada dalam pengawasan PBB.

Akhirnya, pada 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA. Lalu, sebagaimana dicatat Nugroho, pada 31 Desember 1962, bendera merah-putih-biru Belanda resmi diturunkan, diganti bendera merah-putih Indonesia, sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia, di bawah pengawasan PBB, atas Papua.

Mimpi Sukarno untuk menjadikan Papua masuk dalam wilayah Indonesia semakin dekat realisasinya sebelum ayam jantan berkokok 1 Januari 1963. Namun, dia tidak lagi menjabat presiden saat Act of Free Choice yang digelar pada 1969 karena kadung lengser pada 1966 digantikan Soeharto.

Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Husein Abdulsalam

(tirto.id - hsa/ivn) 

 

 

 

Read more »

Filep Karma: Penembakan Bukan Bagian Perjuangan Papua Merdeka

Tokoh Pejuang Kemerdekaan Papua, Filep Karma

Jayapura -- Tokoh pejuang Papua merdeka, Filep Karma menyebut serangkaian aksi penembakan di area PT Freeport Indonesia dalam beberapa waktu ini bukan bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua. Ia memastikan perjuangkan kemerdekaan Papua dengan cara damai dan bermartabat.

“Jika ada penembakan, apa lagi sasarannya ambulance dan lainnya, itu bukan bagian perjuangan rakyat Papua,” kata Filep Karma, di Kantor Redaksi Jubi, Selasa petang, (7/11/2017) .

Filep menilai aksi penembakan murni tindakan kriminal dan dicurigai sebagai skenario oleh aktor yang punya kepentingan lain di Papua. “Di Indonesia ini skenario bukan hal baru, sudah ada sejak dulu,” kata Filep menambahkan.

Ia menyebutkan skenario yang endingnya menyudutkan pihak lain terjadi sejak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Permesta, termasuk G30S PKI dan kasus perjuangan rakyat Timor Leste. Diduga ada gerakan sipil yang dipersenjatai untuk kepentingan pihak yang mungkin merasa dirugikan atau hak-haknya belum diberikan.

“Mungkin mereka yang bikin aksi, tapi distempelkan kepada orang sipil Papua, seakan-anak ini bagian dari perjuangan,” katanya.

 Ia memastikan pola penembakan itu bukan bagian dari perjuangan rakyat Papua. Menurut dia, para pejuang kemerdekaan Papua baik sipil maupun kombatan yang bersenjata telah berkomitmen meletakkan senjata dan berjuang secara damai.

 Mereka belajar dari sejarah perjuangan Papua sejak 1965-1998, yang menunjukan angkat senjata justru tak mendapat dukungan dari dunia.

“Tapi sejak 1998 hingga kini, setelah kami mengganti pola perjuangan dengan damai dan bermartabat, mendapat respon dan dukungan negara-negara luar hingga ke forum PBB,” katanya.

Penembakan menjelang penutupan tahun anggaran dan perayaan Natal, bisa saja sengaja diciptakan agar dana Kamtimbmas tidak disetor kembali ke kas negara.

 Sebelumnya Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf M. Aidi mengatakan, tiga kompi prajurit TNI diperbantukan mengejar kelompok bersenjata yang dalam beberapa waktu terakhir melakukan penembakan di area tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika.

 "Sudah ada permintaan bantuan secara resmi dari Polda, sejak pekan lalu. Pasukan kami sudah di sana tiga kompi," katanya, Senin (6/11/2017). Menurut Aidi, TNI menggelar pola operasi tidak hanya pengejaran tapi pendekatan teritorial, pembinaan masyarakat, patroli dan lainnya.

“Ada pola-pola operasi yang dimainkan TNI, yang melibatkan unsur kodim. Tidak langsung masuk ke daerah kelompok bersenjata,” katanya. (*) Simak ini: TPN-PB akan Tingkatkan Serangan Bersenjata

Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Jayapura -- Tokoh pejuang Papua merdeka, Filep Karma menyebut serangkaian aksi penembakan di area PT Freeport Indonesia dalam beberapa waktu ini bukan bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua. Ia memastikan perjuangkan kemerdekaan Papua dengan cara damai dan bermartabat. “Jika ada penembakan, apa lagi sasarannya ambulance dan lainnya, itu bukan bagian perjuangan rakyat Papua,” kata Filep Karma, di Kantor Redaksi Jubi, Selasa petang, (7/11/2017) . Filep menilai aksi penembakan murni tindakan kriminal dan dicurigai sebagai skenario oleh aktor yang punya kepentingan lain di Papua. “Di Indonesia ini skenario bukan hal baru, sudah ada sejak dulu,” kata Filep menambahkan. Ia menyebutkan skenario yang endingnya menyudutkan pihak lain terjadi sejak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Permesta, termasuk G30S PKI dan kasus perjuangan rakyat Timor Leste. Diduga ada gerakan sipil yang dipersenjatai untuk kepentingan pihak yang mungkin merasa dirugikan atau hak-haknya belum diberikan. “Mungkin mereka yang bikin aksi, tapi distempelkan kepada orang sipil Papua, seakan-anak ini bagian dari perjuangan,” katanya. Ia memastikan pola penembakan itu bukan bagian dari perjuangan rakyat Papua. Menurut dia, para pejuang kemerdekaan Papua baik sipil maupun kombatan yang bersenjata telah berkomitmen meletakkan senjata dan berjuang secara damai. Mereka belajar dari sejarah perjuangan Papua sejak 1965-1998, yang menunjukan angkat senjata justru tak mendapat dukungan dari dunia. “Tapi sejak 1998 hingga kini, setelah kami mengganti pola perjuangan dengan damai dan bermartabat, mendapat respon dan dukungan negara-negara luar hingga ke forum PBB,” katanya. Baca ini: Bupati Mimika, Eltinus Omaleng akan Dialog dengan TPN-PB yang Gencar Melakukan Aksi di Tembagapura Penembakan menjelang penutupan tahun anggaran dan perayaan Natal, bisa saja sengaja diciptakan agar dana Kamtimbmas tidak disetor kembali ke kas negara. Sebelumnya Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf M. Aidi mengatakan, tiga kompi prajurit TNI diperbantukan mengejar kelompok bersenjata yang dalam beberapa waktu terakhir melakukan penembakan di area tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika. "Sudah ada permintaan bantuan secara resmi dari Polda, sejak pekan lalu. Pasukan kami sudah di sana tiga kompi," katanya, Senin (6/11/2017). Menurut Aidi, TNI menggelar pola operasi tidak hanya pengejaran tapi pendekatan teritorial, pembinaan masyarakat, patroli dan lainnya. “Ada pola-pola operasi yang dimainkan TNI, yang melibatkan unsur kodim. Tidak langsung masuk ke daerah kelompok bersenjata,” katanya. (*) Simak ini: TPN-PB akan Tingkatkan Serangan Bersenjata Copyright ©Tabloid JUBI "sumber" Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/11/filep-karma-penembakan-bukan-bagian-perjuangan-papua-merdeka.html

Jayapura -- Tokoh pejuang Papua merdeka, Filep Karma menyebut serangkaian aksi penembakan di area PT Freeport Indonesia dalam beberapa waktu ini bukan bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua. Ia memastikan perjuangkan kemerdekaan Papua dengan cara damai dan bermartabat. “Jika ada penembakan, apa lagi sasarannya ambulance dan lainnya, itu bukan bagian perjuangan rakyat Papua,” kata Filep Karma, di Kantor Redaksi Jubi, Selasa petang, (7/11/2017) . Filep menilai aksi penembakan murni tindakan kriminal dan dicurigai sebagai skenario oleh aktor yang punya kepentingan lain di Papua. “Di Indonesia ini skenario bukan hal baru, sudah ada sejak dulu,” kata Filep menambahkan. Ia menyebutkan skenario yang endingnya menyudutkan pihak lain terjadi sejak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Permesta, termasuk G30S PKI dan kasus perjuangan rakyat Timor Leste. Diduga ada gerakan sipil yang dipersenjatai untuk kepentingan pihak yang mungkin merasa dirugikan atau hak-haknya belum diberikan. “Mungkin mereka yang bikin aksi, tapi distempelkan kepada orang sipil Papua, seakan-anak ini bagian dari perjuangan,” katanya. Ia memastikan pola penembakan itu bukan bagian dari perjuangan rakyat Papua. Menurut dia, para pejuang kemerdekaan Papua baik sipil maupun kombatan yang bersenjata telah berkomitmen meletakkan senjata dan berjuang secara damai. Mereka belajar dari sejarah perjuangan Papua sejak 1965-1998, yang menunjukan angkat senjata justru tak mendapat dukungan dari dunia. “Tapi sejak 1998 hingga kini, setelah kami mengganti pola perjuangan dengan damai dan bermartabat, mendapat respon dan dukungan negara-negara luar hingga ke forum PBB,” katanya. Baca ini: Bupati Mimika, Eltinus Omaleng akan Dialog dengan TPN-PB yang Gencar Melakukan Aksi di Tembagapura Penembakan menjelang penutupan tahun anggaran dan perayaan Natal, bisa saja sengaja diciptakan agar dana Kamtimbmas tidak disetor kembali ke kas negara. Sebelumnya Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf M. Aidi mengatakan, tiga kompi prajurit TNI diperbantukan mengejar kelompok bersenjata yang dalam beberapa waktu terakhir melakukan penembakan di area tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika. "Sudah ada permintaan bantuan secara resmi dari Polda, sejak pekan lalu. Pasukan kami sudah di sana tiga kompi," katanya, Senin (6/11/2017). Menurut Aidi, TNI menggelar pola operasi tidak hanya pengejaran tapi pendekatan teritorial, pembinaan masyarakat, patroli dan lainnya. “Ada pola-pola operasi yang dimainkan TNI, yang melibatkan unsur kodim. Tidak langsung masuk ke daerah kelompok bersenjata,” katanya. (*) Simak ini: TPN-PB akan Tingkatkan Serangan Bersenjata Copyright ©Tabloid JUBI "sumber" Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/11/filep-karma-penembakan-bukan-bagian-perjuangan-papua-merdeka.html

Jayapura -- Tokoh pejuang Papua merdeka, Filep Karma menyebut serangkaian aksi penembakan di area PT Freeport Indonesia dalam beberapa waktu ini bukan bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua. Ia memastikan perjuangkan kemerdekaan Papua dengan cara damai dan bermartabat. “Jika ada penembakan, apa lagi sasarannya ambulance dan lainnya, itu bukan bagian perjuangan rakyat Papua,” kata Filep Karma, di Kantor Redaksi Jubi, Selasa petang, (7/11/2017) . Filep menilai aksi penembakan murni tindakan kriminal dan dicurigai sebagai skenario oleh aktor yang punya kepentingan lain di Papua. “Di Indonesia ini skenario bukan hal baru, sudah ada sejak dulu,” kata Filep menambahkan. Ia menyebutkan skenario yang endingnya menyudutkan pihak lain terjadi sejak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Permesta, termasuk G30S PKI dan kasus perjuangan rakyat Timor Leste. Diduga ada gerakan sipil yang dipersenjatai untuk kepentingan pihak yang mungkin merasa dirugikan atau hak-haknya belum diberikan. “Mungkin mereka yang bikin aksi, tapi distempelkan kepada orang sipil Papua, seakan-anak ini bagian dari perjuangan,” katanya. Ia memastikan pola penembakan itu bukan bagian dari perjuangan rakyat Papua. Menurut dia, para pejuang kemerdekaan Papua baik sipil maupun kombatan yang bersenjata telah berkomitmen meletakkan senjata dan berjuang secara damai. Mereka belajar dari sejarah perjuangan Papua sejak 1965-1998, yang menunjukan angkat senjata justru tak mendapat dukungan dari dunia. “Tapi sejak 1998 hingga kini, setelah kami mengganti pola perjuangan dengan damai dan bermartabat, mendapat respon dan dukungan negara-negara luar hingga ke forum PBB,” katanya. Baca ini: Bupati Mimika, Eltinus Omaleng akan Dialog dengan TPN-PB yang Gencar Melakukan Aksi di Tembagapura Penembakan menjelang penutupan tahun anggaran dan perayaan Natal, bisa saja sengaja diciptakan agar dana Kamtimbmas tidak disetor kembali ke kas negara. Sebelumnya Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf M. Aidi mengatakan, tiga kompi prajurit TNI diperbantukan mengejar kelompok bersenjata yang dalam beberapa waktu terakhir melakukan penembakan di area tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika. "Sudah ada permintaan bantuan secara resmi dari Polda, sejak pekan lalu. Pasukan kami sudah di sana tiga kompi," katanya, Senin (6/11/2017). Menurut Aidi, TNI menggelar pola operasi tidak hanya pengejaran tapi pendekatan teritorial, pembinaan masyarakat, patroli dan lainnya. “Ada pola-pola operasi yang dimainkan TNI, yang melibatkan unsur kodim. Tidak langsung masuk ke daerah kelompok bersenjata,” katanya. (*) Simak ini: TPN-PB akan Tingkatkan Serangan Bersenjata Copyright ©Tabloid JUBI "sumber" Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/11/filep-karma-penembakan-bukan-bagian-perjuangan-papua-merdeka.html

Read more »

Aliansi Mahasiswa Papua Gelar Aksi Demo Serentak Jawa Bali

Aliansi Mahasiswa Papua Gelar Aksi Demo

Denpasar – Puluhan orang yang menamakan Aliansi Mahasiswa Papua berdemonstrasi di depan kantor Konsulat Jendral Amerika Serikat (Konjen AS) di Denpasar, Kamis 6 Juli 2017.

Luchifer, selaku juru bicara aksi mengungkapkan Negara Bertanggungjawab atas Kejahatan Kemanusiaan di Papua Barat tindakan kolonisasi (sistim) beserta tuannya imperialis telah-sedang menghancurkan alam serta manusia Papua Historis berdarah-darah pun tercatat sejak Papua di Aneksasi (1 Mei 1963) sejalan Pendudukan Indonesia dengan kekuatan kekuatan Militeristik serta kepentingan 1mperialis di West Papua.

Pada 6 Juli 1998 terjadi pembantaian terhadap manusia Papua di kota Biak, yang disebut Peristiwa Biak Berdarah. Peristiwa berdarah akibat tindakan aparat negara yang berlebihan terhadap rakyat yang mengibarkan bendera Bintang Kejora secara damai itu telah mengorbankan 230 orang 8 orang meninggal 8 orang hilang; 4 orang luka berat dan dievakuasi ke Makasar; 33 orang ditahan sewenang-wenang. 150 orang mengatami penyiksaan dan 32 mayat misterius ditemukan hingga terdampar di perairan Papua New Guinewa (PNG).

Kini, telah 19 tahun berlalu tanpa proses penyelesaian kasus dan pembiaran terhadap aparat Negara sebagai pelaku pembantaian tersebut tindakan pemeliharaan dan melindungi pelaku palanggar HAM, justru melanggengi kepentingan akses eksploitasian Sumber Daya Alam dan menjadi eksistensi mengkoloni Papua.

Masifnya Perampasan tanah-tanah adat, serta meningkat represifitas aparat negara disertai dengan masifnya kebrutalan penangkapan aktivis Papua yang makin meningkat Juga, militer, dibawah kontrol Negara, terus melakukan pelanngaran HAM, Pembunuhan, pemerkosaan, pengejaran dan penangkapan aktivis Papua, bahkan memenjarah hingga mengabisi nyawa.

Setelah Biak Derdarah, terjadi pula tragedi wamewa Berdarah (2000 dan 2003) wasyor Berdarah (2001); Uncen Berdarah (200G), Nabire Berdarah (2012), Paniai berdarah (2014), dan peristiwa lainnya yang Negara pun tak menyelesaikan kasusnya.

Maka, pada 19 tahun peringatan ‘tragedi Biak Berdarah Aiansi’ Mahasiswa Papua menuntut kepada Rezim Jokowi-JK serta dunia internasional dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Pertama. Negara harus bertanggungjawab atas tragedi Biak Berdarah 1998 yang telah menewaskan ratusan nyawa manusia dan Rentetan Pelanggaran HAM lainnya di Papua.

Kedua. Buka ruang demokrasi seluas-luasnya dan Berikan Hak Menentukan Nasib sendiri Bagi Rakyat Papua sebagai Solusi Demokratis.

Ketiga. Tarik Militer (TNI-Polri) organik dan Non-orzanik dari seluruh Tanah Papua. Kempat. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh dan MNC, dan perusahaan lainnya yang merupakan dalang kejahatan Kemanusiaan di atas Tanah Papua.

“Aksi ini dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua yang ada di Denpasar dan serentak seluruh mahasiswa Jawa dan Bali.” Pungkas Luchifer.

BeritaDewata.com

Read more »

Penasihat Spiritual TPN-OPM Papua Goliat Tabuni menyatakan diri bergabung dalam NKRI

Salah satu militan TPN-OPM pendukung Goliat Tabuni yang bermarkas di Tingginambut, Puncak Jaya itu menyatakan diri ikut NKRI adalah penasihat spritual Goliat Tabuni yakni Wanis Tabuni.

Sebanyak 15 orang dari Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) yang selama ini dikenal sebagai militan pendukung Pimpinan TPN-OPM Papua Goliat Tabuni menyatakan diri bergabung dalam NKRI.

Selain 15 orang militan TPN-OPM yanf mendeklarasikan diri untuk masuk NKRI, ada juga 200-an warga Tingginambut yang selama ini sebagai pendukung Papua Merdeka menyatakan diri untuk ikut NKRI. Deklarasi berlangsung, Sabtu.

Mewakili para militan TPN-OPM di Tingginambut itu, Yusko Kogoya membacakan pernyataan sikap di hadapan Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo, Danrem 173/ PWJ Bringjen TNI I Nyoman, Kapolres Puncak Jaya dan Dandim 1714/ Puncak Jaya.

Selah menyatakan diri untuk bergabung ke NKRI dan mendukung Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo menyerahkan bendera merah putih kepada para militan TPN- OPM tersebut.

“Bendera ini saya serahkan untuk kamu dan kibarkan di seluruh wilayah Puncak Jaya bahkan diseluruh wilayah Papua,” kata Bupati.

Lebih jauh Henock Ibo meminta agar tidak ada lagi penembakan-penembakan di daerah ini. “Setop peperangan di daerah ini. Saya hitung-hitung sudah ada 100-an yang menjadi korban baik dari kelompok TNI, Polri, maupun dari sipil. Jadi jangan ada lagi penembakan, mari kita membangun daerah ini,”.

Sementara itu Danrem 173 /PWJ Bringjen TNI I Nyoman, dalam sambutan menyatakan rasa bangganya terhadap masyarakat Tingginambut yang selama ini bisa dikatakan sebagai ‘daerah merah’ di Puncak Jaya, tapi hari ini telah menyatakan diri bergabung ke NKRI dan ingin bersama-sama membangun kabupaten Puncak Jaya.

“Ini hari yang bersejarah bagi kita sebagai anak bangsa di bawah Gunung Tingginambut ini. Sudah terlalu banyak korban di daerah ini karena perang, mari kita hentikan kita semua bersaudara, hentikan semua pertikaian mari kita membangun,” katanya.

Danrem 173/PWJ menengaskan bahwa keberadaan TNI diwilayah Tingginambut adalah membantu pemerintah daerah untuk membangun rakyat, membantu kesulitan masyarakat dan memberikan keamanan seluruh masyarakat.*/rev/2017/

http://tabloidmediapapua.com

Read more »

Aliansi Mahasiswa Papua Desak Indonesia Dan PBB Berikan Kemerdekaan Papua

JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar Peringatan 46 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 1971 di Sekretariat AMP bilangan Tebet, Jakarta Selatanm, Sabtu (1/7/2017).

OPM.[Dok/hanter]

Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jakarta, Frans Nawipa sebelum sesi diskusi digelar mengatakan bahwa dirinya selaku bumiputera 'penduduk asli' Papua menilai bahwa gejolak perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua, awalnya dimulai setelah 'aneksasi' wilayah Papua.

Bahkan, sambung Frans Nawipa yang akrab dengan panggilan James itu mengemukakan,  sejauh ini upaya pembungkaman ruang demokrasi acapkali dilakukan aparat negara Indonesia dengan melarang kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua di depan umum, ditambah pula penangkapan disertai penganiayaan aktivis-aktivis pro-kemerdekaan Papua.

"Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh Indonesia tahun 1969 tidak dilakukan sesuai prinsip prinsip Internasional, New York Agreement, padahal telah jelas diatur dalam amanah Internasional. Namun tidak disesuaikan dengan prinsip prinsip dan norma sebelumnya," ungkapnya.

Dalam proses pemilihan bebas, tambah James, semestinya satu (1) orang 1 suara, akan tetapi dalam Perpera 1969 pemilihan dengan sejumlah 1025 orang, dimana hanya 175 orang yang lakukan pemlihan.

Padahal, lanjut James, praktek tradisi dan praktek penjajahan telah dilakukan semenjak itu, wilayah Papua dimasukan secara paksa lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh Indonesia tahun 1969, wilayah Papua dijadikan wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah Papua dengan berbagai operasi sapu bersih terhadap gerakan perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.

Atas dasar inilah, jelasnya, pada tanggal 1 Juli 1971 bertempat di Desa Waris, Numbay - Papua, dekat perbatasan PNG dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem selaku Presiden Papua Barat disebabkan karena berada dibawah bayang-bayang teror dan operasi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia di Papua.

Brigjen Zeth Jafet Rumkorem, menurutnya merupakan tokoh adat dan politik Papua yang medeklarasikan Papua Barat."Saat itu deklarasi sebagai sebuah 'Bangsa'. Namun Papua, ditetapkan sesuai dengan konstitusi, lalu kemudian dalam pilkada, dan bahkan dalam praktek pemekaran dan segala bentuk macamnya," paparnya.

"Tahun 1971 merupakan tonggak dasar untuk membentuk sebuah bangsa. Namun setelah terjadi rentetan peristiwa politik yang acap kali semacam invasi militerisme di masa rezim Orde Baru konteksnya saat itu masyarakat Papua masih selalu dalam bayang bayang terasingkan," tukasnya.

Pasca keruntuhan Soeharto, lanjutnya, masih berlangsung bentuk praktek penjajah, bahkan oknum yang memang menyulutkan kekerasan terhadap masyarakat, seperti rentetan peristiwa politik baik itu 'Biak Berdarah', 'Wasir Berdarah', ada indikasinya terkaitan dengan operasa mapenduma dan segala macam kala itu.

Selaku ketua AMP yang juga seorang putera pribumi Papua asli Wamena itu, James menilai, sejauh ini masih dalam perdebatan sengit polemik status politik papua, dikarenakan bentuk kekerasan baik di tingkat pendidikan, ekonomi, sosial tepatnya masih berlangsung.

"Sejumlah 16 negara yang ada di kawasan pasifik telah mendukung untuk 'penentuan nasib sendiri' Papua. Yakni Papua Niugini, Salomon Island, Fanuato, Fiji, Neokolonia, Kanaki, Tongga, Tufalo, Kribati kemudian negar\a negara kawasan Eropa untuk di tingkatan kampanye beberapa negara sudah mengkampanyekan pula," tukasn James.

Selang delapan (8) tahun ini semenjak 2009, kata James, Inggris, Belanda, Australia, NZ, Afrika Selatan, Uruguai, Ghana, Denmark, Timor Leste, Amerika Serikat (AS) tulah yang sudah terlihat jelas, mewakili unsur benua sudah dalam tahapan kampanye, kemudian di setingkat parlemen, maupun lembaga lembaga lainnya bahkan lembaga agama sudah jelas.

"Watak kolonialisnya terhadap rakyat Papua berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi di Papua, hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis," paparnya

Maka itulah, sambung Frans Nawipa, bertepatan dengan momentum ke-46 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut dan mendesak Rezim Penguasa Republik Indonesia, Joko Widodo -JK dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera memberikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua.

"Menutup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua. Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua," kemukanya.

Stop klaim Papua Bagian Dari NKRI, dan kemudian Indonesia, Amerika Serikat dan PBB segera akui Kedaulatan West Papua. Berbagai operasi militer dilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua.

"Kami mengharapkan adanya demokratisasi di Papua," Imbuh Frans Nawipa.[Nicholas]

RADARINDONESIANEWS.COM

Read more »

‘Kami siap’: mengapa kemerdekaan Papua bukan sekadar mimpi

"Saya ingin melihat mereka tersenyum, menari, bermain musik dan menikmati hidup mereka. Itu tujuan saya. Saya ingin melihat masyarakat saya bersatu dengan keluarga-keluarga mereka di pengasingan. Saya ingin mereka melihat kelahiran sebuah negeri baru yang penuh cinta dan kebahagiaan. Saya ingin kami mendirikan pemerintahan yang baik yang menghormati hak-hak setiap manusia untuk hidup dan menikmati alamnya serta keindahan bumi ini. Saya ingin melihat West Papua sebagai sebuah burung cenderawasih yang terbang bebas," Benny Wenda.

Penangkapan dalam aksi KNPB mendukung ULMWP di MSG, di depan Universitas Cenderawasi Perumnas III, Waena, 2 Mei 2016 - Jubi/Zely Ariane

Bagaimana sebuah negara West Papua merdeka itu? Benny Wenda dan Rex Rumakiek, dua tokoh Papua Merdeka dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) memaparkan visi mereka mengenai sebuah negeri yang baru.

Benny Wenda (BW): Saya sudah terlibat berjuang sejakkecil. Saya lihat apa yang terjadi di kampung tempat saya tumbuh dewasa, dan sejak saat itu saya mendedikasikan hidup saya untuk berjuang demi kemerdekaan rakyat West Papua.

Rex Rumakiek (RR): Saya ini mantan gerilyawan. Ketika tiba di Australia, saya mendapatkan Master pada studi Politik dan Administrasi Publik, yang saat ini membantu kerja-kerja yang sedang kami lakukan ini.

Baca Selengkapnya di :  JUBI

Read more »

Aksi Mendesak PBB Tuntaskan Genosida West Papua

Aksi damai yang digelar oleh Front Rakyat Indonesia untuk West Papua bersama Aliansi Mahasiswa Papua yang meminta PBB bertanggungjawab atas genosida dan gagalnya dekolonisasi West Papua yang digelar di depan gedung perwakilan PBB di Jakarta

JAKARTA,  – Front Rakyat Indonesia untuk West Papua bersama Aliansi Mahasiswa Papua menggelar aksi damai mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk meluruskan sejarah penentuan pendapat rakyat dan aneksasi West Papua untuk Indonesia.

Salah satu peserta aksi membawa atribut poster bergambar Bintang Kejora yang dibawa dalam aksi yang digelar di depan gedung perwakilan PBB di Jakarta.

 Aksi damai digelar di depan gedung perwakilan PBB Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, hari Senin (3/4) yang diikuti puluhan mahasiswa dengan membawa atribut berupa spanduk dan juga poster.

“Kami meminta kepada PBB untuk mencari resolusi untuk kemerdekaan bagi West Papua sesuai dengan hukum internasional,” kata salah satu peserta demo saat berorasi.

Aparat polisi yang berusaha merebut atribut poster bergambar Bintang Kejora untuk diamankan yang dibawa oleh peserta aksi yang digelar di depan gedung perwakilan PBB di Jakarta

Selain itu mereka menuntut PBB harus bertanggungjawab atas genosida dan gagalnya dekolonisasi West Papua dalam menjalankan mandatnya untuk memastikan nasib sendiri pada tahun 1969 yang berdampak panjang sampai saat ini.

Sempat terjadi ketegangan ketika polisi ingin mengamankan sebuah poster bergambar Bintang Kejora yang dibawa oleh para peserta aksi. Mereka menilai, aparat berlebihan karena itu bukan bendera, namun atribut poster.

Aksi berlanjut dengan melakukan orasi di depan gedung perwakilan PBB yang dijaga oleh puluhan aparat di Kepolisian Resort (Polres) Jakarta Pusat. (SATUHARAPAN.COM)

Read more »

Dua Orang Ini Dianiaya Aparat Pada Aksi 19 Desember 2016

Eddy Yalak (22) Korban kekerasan aparat yang mengakibatkan tangan kanan patah saat aksi pada 19 Desember 2016. (Arnold Belau - SP))

JAYAPURA — Edy Yalak (22) dan Jack Mote (24), aktivis KNPB Pusat mengalami luka serius akibat dipukul aparat keamanan Indonesia, Senin (19/12/2016) di Waena, Kota Jayapura, Papua.

Edy Yalak mengalami patah tulang, tangan bagian kanan. Sedangkan, Jack Mote luka serius di uluh hati dan kepala bagian belakang bocor karena dipukul dan ditarik dengan kasar gabungan polisi dan TNI pada 19 Desember 2016.

Keduanya ditangkap aparat keamanan pada pagi hari sekitar pukul 09:30 WP. Mulanya Edy bersama rekan lainnya ditangkap di jembatan Ekspo Waena. Sementara, Jack Mote ditangkap di depan jalan masuk sekretariat KNPB pusat di Vietnam, Perumnas 3 Waena.

Usai keduanya dianiaya hingga luka yang serius, pihak aparat keamanan tak segera melarikan ke rumah saki terdekat. Edy dan Jack bersama rekan-rekan lainnya malah dibawa ke Polresta Jayapura.

Mendekam di ruang tahanan selama beberapa jam dengan harus menahan derita, selanjutnya keduanya dikawal ketat pihak aparat, berobat di RSUD Dok 2 Jayapura. Pada tengah malam, kedua korban dipulangkan atas permintaan pengurus KNPB Pusat.

Edy dan Jack kepada wartawan mengaku mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari aparat keamanan.

“Tangan saya patah karena saya tadah karet mati yang digunakan oleh polisi saat memukul massa aksi, termasuk saya,” kata Edy ketika diwawancarai di sekretariat KNPB pusat, Selasa (20/12/2016).

Di tempat yang sama, Jack Mote juga mengaku mendapat perlakuan buruk dari aparat gabungan. Ia saat itu mengamankan massa aksi yang rencananya akan menuju ke kantor DPR Papua.

Karena masih menderita, keduanya harus menjalani perawatan di sekretariat KNPB Pusat.

Perlakuan sama juga dialami sejumlah massa dari berbagai kabupaten/kota saat aksi damai. Tindakan intimidasi, penangkapan hingga penyiksaan terjadi pada aksi gugat Trikora 55 tahun silam dan mendukung ULMWP menjadi anggota full member di MSG, Senin (19/12/2016).

Setidaknya 511 orang ditangkap di berbagai daerah.

Ones Suhuniap, sekretaris umum KNPB Pusat, dalam keterangannya menjelaskan, di hari itu banyak aktivis yang ditangkap dan dipulangkan. Namun dua orang anggota KNPB atas nama Hosea Yeimo dan Mael Alua ditetapkan sebagai tersangka.

Alasan penahanan kedua aktivis itu, menurut Ones, belum jelas.

“Pihak kepolisian menetapkan keduanya sebagai tersangka karena menolak menandatangani BAP yang diminta penyidik,” katanya.

Ones klaim keduanya tak bersalah karena aksi tersebut tak anarkis. “Mereka dua dikenakan pasal makar dan pasal penghasutan. Bahkan sampai saat ini masih ditahan di Polresta Jayapura.”

Ironisnya, beber dia, di Wamena, beberapa anak kecil dibawah umur juga ditangkap aparat gabungan. Anak-anak kecil itu menjalani proses penahanan di Polres Jayawijaya.

Pewarta: Mary Monireng/ SUARAPAPUA.com

Read more »

Kasusnya Dibongkar, Koruptor Ancam Bunuh Aktivis

Kasusnya Dibongkar, Koruptor Thomas Ondy Ancam Bunuh Aktivis Mahasiswa Biak

Mahasiswa asal Kabupaten Biak Numfor bernama Alvares Kapissa belum lama ini diancam akan dibunuh oleh Bupati Kabupaten Biak Numfor Thomas Alva Edison Ondy. Ondy menulis ancamannya diWall Facebook-nya dengan nama akunMansarnapi dan dikutip kembali oleh situsPastiindonesia.org. (Baca : Parah!!! Terlapor Korupsi Mamberamo Raya, Ancam Bunuh Mahasiswa!).

Dalam status yang ditulis dengan nada emosi menggunakan bahasa Indonesia yang sangat buruk itu, Thomas Ondy terlihat mengajak beberapa aktivis Pemuda dan Mahasiswa untuk ‘mengamankan’ Alvares Kapissa yang sudah diketahui alamatnya.

Alvares Kapissa yang membongkar kasus korupsi di Mamberamo Raya dianggap mengganggu kenyamanan Thomas Ondy dan komplotannya.

Salah satu Pemuda yang diajak oleh Ondy untuk membunuh Alvares Kapissa adalah Benny Gurik yang ternyata adalah Aktivis Papua yang vokal dan kritis. Benny Gurik yang tidak mungkin mematuhi perintah Thomas Ondy belum sempat dikonfirmasi oleh Redaksi JayapuraBlog.

Status Thomas Ondy yang ditulis di AkunFacebook-nya bernama Mansarnapi adalah sebagai berikut :

“Kawan2 di jpr anak yg sa bilang de punama alvarez kapisa dia pu foto ada ni ….krn kam minta utk yudas jual dia kita beli….. ada naek Gurik. Hallatu, Om Ayemi…. Cari dia…….dekati….jemput…tanya…..dia kenapa mau menghujat orang….
Sebarkan foto ini ke kawan2 supaya dia tahu siapa kita….Thanks kawan2 yg sdh dapt alamatnya maka amati gerak geriknya tunggu Yudas jual kita beli…..romawa biak yg baca saya punya status ini dan tinggal di jpr…..kasih ingat anak anjing itu….krn mau beli RW biasa anak2 di asrama uncen kita bilang ahhhhh…kita toki di pinggir jalan saja baru bawa masak……kastahu dia kita siap kerjakan… Alvares kapissa, yudas saja JUAL TUYES apalagi kau manusia biasa nanti kita beli kau sama seperti sayur kangkung depan uncen Gedung 2000 lama…..Adik2 cari anak yg namanya alvares kapisa, katanya dia aktifis, dia menghujat kita . Pakai yudas utk cari tahu dia…..dpt langsung kerjakan Adik b3ny gurik,cari anak yg namanya alvares kapisa…….mainkan dia, dia menghujat kita…..“

Alvares Kapissa adalah Aktivis Mahasiswa asal Kabupaten Biak Numfor yang tergabung dalam wadah Forum Peduli Kawasan Byak (FPKB). Dia dan kawan-kawannya beberapa waktu belakangan ini menyoroti Korupsi yang dilakukan oleh Thomas Ondy tapi belum tersentuh hukum walaupun kasusnya sangat terang-benderang dan sudah dilaporkan ke KPK, Kejati Papua dan Polda Papua sejak tahun 2013 lalu.

Thomas Ondy yang kini menjadi Bupati Kabupaten Biak Numfor terbukti telah merampok APBD Kabupaten Mamberamo Raya senilai lebih dari Rp. 200 Milyar saat pria Sentani yang buta bahasa Sentani ini bertugas di Mamberamo Raya pada tahun 2008-2009 silam. (Baca : Thomas Ondy Korupsi Rp 200 Milyar di Mamberamo Raya).

Saat ini Thomas Ondy sedang berkampanye untuk dicalonkan oleh beberapa Partai Politik agar bisa maju bertarung di Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2017 mendatang.

Ondy menggandeng Imam Syafii, Ketua LMR-RI Provinsi Papua yang memiliki kisah mesra dengan Thomas Ondy dan mantan Bupati Mamberamo Raya Demianus Kyeuw Kyeuw. Kisah ini bisa ditelusuri dengan mempelajari laporan LMR-RI tentang Insiden Berdarah di Mamberamo Raya pada tahun 2009. (Baca :Kronologis Insiden Berdarah di Kabupaten Mamberamo Raya).

Kasus Korupsi Thomas Ondy kini menjaditrending topic di mesin pencari Google karena ramai dibahas di media sosial. Netizen bernamaOmAn Agiz Kamis (25/8) kemarin meminta agar Thomas Ondy ditembak mati. (Baca :Facebooker Minta Koruptor Thomas Ondy Ditembak Mati).

Salah satu alasan mengapa Thomas Ondy belum diseret ke meja hijau guna mempertanggungjawabkan kejahatannya adalah karena dia dilindungi oleh Kapolri Tito Karnavian. Karnavian melindungi Thomas Ondy sejak Jenderal ini masih menjabat sebagai Kapolda Papua. @JayapuraBlog.

Sumber: Jprblog

           anginselatan.com

Read more »

Sekjen Presidium Dewan Papua: Referendum Bukan Harga Mati

Thaha Alhamid (Foto: Eben Ezer Siadari)

JAKARTA - Tidak seperti sebagian kalangan Indonesia yang meneriakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai harga mati, tokoh Papua, Thaha Alhamid, justru melihat tuntutan diadakannya referendum bukan merupakan harga mati bagi rakyat Papua. Referendum menurut dia adalah salah satu opsi.

Sekretaris Presidum Dewan Papua (PDP) ini mengatakan paling penting adalah dialog antara Papua dan Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan Papua secara damai, yang sampai saat ini belum dilaksanakan. Dan, dalam dialog, tidak pernah ada kata harga mati.

Thaha Alhamid, yang di era Presiden B.J. Habibie merupakan salah satu personel dari Tim 100 yang diminta merumuskan penyelesaian persoalan Papua, mengatakan hal itu dalam perbincangan dengan satuharapan.com, Kamis (18/8) di Jakarta.

"Apakah itu dialog atau referendum itu kan hanya salah satu cara," kata Thaha.

Menurut dia, referendum adalah produk. "Dan orang tidak bisa bicara produk tanpa bicara proses. Saya kira komitmen rakyat Papua adalah dialog. Menyelesaikan secara damai. Bukan pakai perang. Dan dialog untuk semua aspek. Aspek ekonominya bagaimana. Otsusnya yang kacau ini bagaimana. Itu harus ada dialog," kata pria yang dikenal dekat dengan pemimpin kharismatik Papua, almarhum Theys Eluay.

Thaha Alhamid mengatakan tuntutan merdeka dari sebagian rakyat Papua harus disikapi proporsional. Demikian juga tuntutan supaya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melakukan intervensi atas berbagai pelanggaran HAM di Papua, harus disikapi dengan tenang.

Tuntutan-tuntutan semacam itu, bagi Thaha Alhamid, adalah suatu hal yang lazim dalam proses negosiasi.

"Soal, call (seruan) tinggi, dulu kami (Presidium Dewan Papua, Red) juga call Papua merdeka. Juga soal intervensi kemanusiaan (PBB). Beberapa kali sudah ada special rapporteur (pelapor khusus), sudah datang di Papua.  Tetapi sama seperti referendum, itu call. Itu bukan menjadi soal. Yang terutama mari kita bicara proses. Dialog," kata Thaha.

Thaha mengingatkan bahwa ketidak adilan di Papua merupakan persoalan yang paling kasat mata. "Tidak perlu menjadi sarjana untuk melihat ketidak adilan di Papua," kata Thaha, seorang Muslim dan keturunan Arab, tetapi lahir dan besar di Fakfak, Papua, serta menjadi salah satu tokoh yang turut menyuarakan ketertindasan Papua sejak masa Orde Baru.

Wikipedia menyebut Thaha Alhamid  seorang aktivis atau pejuang Gerakan Separatis Papua di bidang politik, namun ia sendiri mengatakan tujuan utama perjuangannya adalah menentang ketidak adilan yang dialami oleh rakyat Papua. Ia bersama tokoh Papua lainnya, Tom Beanal,  Willy Mandowen, dan Terrianus Yoku pernah ke Amerika Serikat untuk melobi Kongres AS dan PBB agar sejarah Papua diluruskan dan diadakan referendum untuk menentukan nasib sendiri rakyat Papua.
Sebagai seorang Muslim, Thaha mengatakan ia terpanggil memperjuangkan nasib rakyat Papua karena menurut keyakinannya, itulah panggilan Islam yang sebenarnya. "Semakin Islam seseorang, semakin dia berkeyakinan, bahwa dia tidak boleh tidur di kala orang lain lapar, tertindas. Dia harus berjuang, itu misi, itu khilafah yang sesungguhnya. Kalau kau melihat sesuatu yang munkar, ubahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, ubah dengan lisan atau tulisan. Jika tidak mampu juga, barulah berdoa, tetapi itu yang paling lemah," kata Thaha, yang sejak sekolah dasar, sudah menyaksikan bagaimana kekerasan oknum tentara RI terhadap penduduk Papua.

Thaha mengeritik pemerintah yang seringkali serius memperhatikan masalah Papua bila diangkat di forum internasional. Sedangkan apabila tokoh Papua berbicara di dalam negeri, tidak terlalu diperhatikan.

"Menurut saya masalah Papua itu tidak harus dibicarakan di Vanuatu. Papua itu adalah ujung timur Indonesia. Jangan bicara Papua di Vanuatu.Jangan baru panik bila orang bicara Papua di Washington. Kalau kami berteriak di Papua, Jakarta tutup telinga tetapi kalau ada yang teriak di Oxford, baru panik," sindir Thaha Alhamid.

Dia menegaskan bahwa United Liberation Movement for West Papua (ULMW) yang belakangan ini gencar memperjuangkan referendum adalah sayap diplomasi yang disepakati oleh rakyat Papua.
"ULMWP itu kesepakatan bersama untuk melaksanakan sayap diplomasi. Tetapi yang utama adalah (dialog) dengan rakyat (Papua)," tambah dia.

Thaha Alhamid menyayangkan bila Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum menyentuh substansi permasalahan Papua. Ia menilai kunjungan Jokowi ke Papua berkali-kali justru kurang produktif.

"Justru kami harap dia jangan datang terlalu sering kalau belum bisa melihat Papua dari hati. Kebijakan Jokowi belum menyentuh substansi sama sekali. Lebih banyak cuma mengalirkan angin sorga, dan janji-janji. Itu kami rasa tidak baik lagi," kata dia.

Dia menambahkan, satu-satunya presiden Indonesia yang ia nilai dapat memahami Papua adalah Presiden Abdurrahman Wahid. "Political will itu masalah hati. Ada hati atau tidak di situ?," kata Thaha.

Kabar baiknya, menurut Thaha, adalah Presiden Jokowi memilih Tito Karnavian sebagai Kapolri. "Menurut saya, ini kabar baik bagi Papua. Tidak ada yang lebih baik dari Pak Tito. Karena dia tahu perkembangan di Papua. Dia punya kecerdasan dan punya hati nurani, mengembangkan pendekatan baru dalam tugas-tugas polisi di Papua," kata Thaha.

Lebih jauh, Thaha mengingatkan bahwa pada tahun 1998 sudah ada sejumlah opsi atau skenario bagi masa depan Papua. Opsi-opsi itu, pertama adalah Papua merdeka dan berdaulat penuh.

Opsi kedua, Papua menjadi seperti Hong Kong, one nation two system.
Opsi ketiga adalah otonomi seluas-luasnya.
"Otonomi seluas-luasnya dianggap sebagai solusi politik dan sudah menjadi undang-undang. Tetapi apa efeknya perlu dibicarakan.Apakah setelah (Otsus) yang gagal ini berhenti, akan ada kebangkitan baru rakyat Papua?," ia bertanya.

"Jakarta sebetulnya sudah melewatkan momentum. Apakah di era Otsus ini pernah didorong adanya komisi kebenaran dan rekonsiliasi?. Tidak pernah terjadi. Sekian tahun ini orang hanya pesta dengan uang yang banyak. Tetapi tidak ada trust antara Jakarta dan Papua," kata dia.

"Apakah di atas kapal republik ini kami sudah diakui? Apakah situasi justru tidak lebih buruk? Luhut (Panjaitan, menko polhukam, red) mengatakan uang yang digelontorkan ke Papua tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat Papua. Artinya, Otsus yang sudah jadi UU tidak pernah dilaksanakan pemerintah."

Thaha Alhamid mengatakan saat ini ia mendengar pemerintah sedang merumuskan satu badan otorita yang akan menangani pembangunan di Papua. Thaha mengatakan memang harus dicarikan bentuk yang dapat menyelamatkan Otsus yang sudah gagal tersebut.

"Kongres II Presidium Dewan Papua tahun 2000 sudah menetapkan, masalah Papua sepatutnya diselesaikan melalui jalan damai atau dialog. Dari dulu saya percaya bahwa inilah jalan yang lebih arif. Mari kita bicara terbuka soal sejarah politik, tentang pelanggaran HAM, serta hak-hak dasar lainnya. Toh rujukan sudah ada, pengalaman juga sudah ada, tinggal kemauan politik saja yang belum cukup," ia menambahkan. Thaha adalah pemimpin rapat ketika berlangsungnya Kongres II Rakyat Papua.

Soal agenda apa yang mau dibicarakan, bagaimana menggulirkannya, siapa-siapa yang berdialog, siapa saksi independen dan seterusnya, kata Thaha,  bisa saja lebih dulu disiapkan dalam sebuah frame of dialog yang disetujui oleh kedua belah pihak.

"Yang terpenting kita pegang ialah bahwa orang tidak bisa berdialog di bawah intimidasi dan todongan senjata, sehingga segenap prasyarat ke arah dialog yang damai dan bermartabat memang musti disiapkan."

Menurut Thaha, orang sering bicara tentang NKRI harga mati dan Papua Merdeka Harga Mati.  Padahal, posisi semacam ini tidak mungkin memberi ruang untuk dialog.

"Jujur saja, saya takut mengobral istilah harga mati macam NKRI harga mati atau Papua merdeka harga mati. Kalau kita setuju berdialog, maka kutub yang ekstrem seperti ini baiknya dihindari. Hari ini kita menyanyi harga mati, jangan sampai esok setengah mati dan akhirnya betul-betul mati," kata dia.

Editor : Eben E. Siadari

Sumber: SATUHARAPAN.COM

Read more »