Jayapura,- Anggota DPR Papua, Nason Utti SE yang sudah dua periode duduk
di parlemen meminta kepada pihak aparat TNI/Polri untuk tidak membuat
judul baru dalam penanganan kasus yang terjadi di Papua, yang tujuannya
untuk mengalihkan isu, bahwa tidak menutup kemungkinan penyebaran
kelompok ISIS (Islamic State of Irak and Sham).
Terkait dengan kegiatan ISIS di Papua aparat kepolisian harus memastikan dan menyampaikan akltivitas ISIS di Papua. jangan polisi menciptakan kasus baru di Papua.
“Jangan polisi menciptakan kasus baru di Papua. Karena kami melihat penanganan beberapa kasus di Papua, seperti Paniai, Yahukimo, Puncak Jaya, Puncak, Serui dan beberapa Kabupaten lainnya belum bisa di ungkap hingga saat ini. Cukup sudah polisi dan TNI membuat istilah disebut selama ini OTK, KKB dan sejenisnya, “ kata Nason Utti kepada sejumlah wartawan di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPRP, Selasa (1/4).
Menurutnya, ISIS harus jelas dasarnya apa di Papua. Jangan situasi diciptakan hanya kepentingan internasional lalu ke Papua, apalagi sudah memasuki tahapan Pemilukada. Jangan seolah-olah mengadovokasi masusk ke Papua.
Diakuinya, penduduk di Papua memang lebih didominasi orang Non Papua. Dimana, dari 3 juta jiwa masyarakat Indonesia di Papua ini, hanya 1 Juta jiwa orang asli Papua dan lebihnya Non Papua. Namun untuk menentukan gerakan-gerakan aktifitas ISIS harus ada pemetaaan.
“Pergerakan ISIS memang kelompok-kelompok garis keras yang harus kita lawan, bukan hanya tokoh agama tapi semua bangsawan, Maka pemerintah dan harus lawan. Sebab, kehadiran mereka sangat mengganggu dan menciptakan hal-hal yang ada di luar agama didalam kehidupan masyarakat,” ucapnya.
Oleh karena itu, kegiatan dari ISIS pergerakaknnya harus dipastikan, karena selama toleransi yang dibangun hanya Polisi yang bisa mengidentifikasi.
“Gereja hanya menyampaikan pencegahan, tapi kalau disampaikan dengan kalimat “Tidak Menutup Kemungkinan Akan Masuk di Papua, maka itu sama saja membuka peluang untuk masuknya ISIS di tanah Papua, “ jelas Nason.
Menurutnya, FKUB yang juga membawa semua agama di Papua ini harus bisa menjastivikasi adanya isu-isu yang beredar di Papua. “FKUB kerjanya hanya untuk memberikan pembinaan untuk tidak terlibat untuk masuknya ISIS di Papua. Maka langkah Polisi yang harus dilakukan adalah, penambahan penduduk. Intelejen juga harus difungskinan dan harus mengetahui kondisi-kondisi yang mencurigakan,” tutup Nason. (Tiara)
pasificpos.com
Terkait dengan kegiatan ISIS di Papua aparat kepolisian harus memastikan dan menyampaikan akltivitas ISIS di Papua. jangan polisi menciptakan kasus baru di Papua.
“Jangan polisi menciptakan kasus baru di Papua. Karena kami melihat penanganan beberapa kasus di Papua, seperti Paniai, Yahukimo, Puncak Jaya, Puncak, Serui dan beberapa Kabupaten lainnya belum bisa di ungkap hingga saat ini. Cukup sudah polisi dan TNI membuat istilah disebut selama ini OTK, KKB dan sejenisnya, “ kata Nason Utti kepada sejumlah wartawan di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPRP, Selasa (1/4).
Menurutnya, ISIS harus jelas dasarnya apa di Papua. Jangan situasi diciptakan hanya kepentingan internasional lalu ke Papua, apalagi sudah memasuki tahapan Pemilukada. Jangan seolah-olah mengadovokasi masusk ke Papua.
Diakuinya, penduduk di Papua memang lebih didominasi orang Non Papua. Dimana, dari 3 juta jiwa masyarakat Indonesia di Papua ini, hanya 1 Juta jiwa orang asli Papua dan lebihnya Non Papua. Namun untuk menentukan gerakan-gerakan aktifitas ISIS harus ada pemetaaan.
“Pergerakan ISIS memang kelompok-kelompok garis keras yang harus kita lawan, bukan hanya tokoh agama tapi semua bangsawan, Maka pemerintah dan harus lawan. Sebab, kehadiran mereka sangat mengganggu dan menciptakan hal-hal yang ada di luar agama didalam kehidupan masyarakat,” ucapnya.
Oleh karena itu, kegiatan dari ISIS pergerakaknnya harus dipastikan, karena selama toleransi yang dibangun hanya Polisi yang bisa mengidentifikasi.
“Gereja hanya menyampaikan pencegahan, tapi kalau disampaikan dengan kalimat “Tidak Menutup Kemungkinan Akan Masuk di Papua, maka itu sama saja membuka peluang untuk masuknya ISIS di tanah Papua, “ jelas Nason.
Menurutnya, FKUB yang juga membawa semua agama di Papua ini harus bisa menjastivikasi adanya isu-isu yang beredar di Papua. “FKUB kerjanya hanya untuk memberikan pembinaan untuk tidak terlibat untuk masuknya ISIS di Papua. Maka langkah Polisi yang harus dilakukan adalah, penambahan penduduk. Intelejen juga harus difungskinan dan harus mengetahui kondisi-kondisi yang mencurigakan,” tutup Nason. (Tiara)
pasificpos.com
0 komentar:
Post a Comment