 |
| Papua Barat dan Papua. |
Ibu Kota Provinsi Papua tengah lebih layak di Nabire, karena memiliki sejumlah fasilitas pendukung memadai.
Provinsi Papua tengah telah ditetapkan dengan UU Nomor 45/1999 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat, Papua Tengah, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya.
Provinsi Papua Barat, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya telah terealisasi, sementara Provinsi Papua Tengah sampai hari ini masih menggantung.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Nabire, AP You, di Nabire, Rabu (9/5/2012), mengatakan, DPRD Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Biak Nunfor, Yapen Waropen, dan DPRD Supiori, sepakat mengajukan rancangan peraturan mengaktifkan kembali pembentukan Provinsi Papua Tengah segera mungkin.
"Papua Tengah itu sudah dideklarasikan Bapak Andreas Anggaibak tahun 2005 lalu, tetapi kemudian muncul provokator, lalu terjadi keributan, sehingga provinsi itu tidak berjalan sampai hari ini. Sekarang masyarakat menyadari, mereka telah dipermaikan pihak-pihak yang ingin mencari kepentingan pribadi, dan mendesak pemerintah RI segera mengaktifkan kembali Provinsi Papua Tengah itu," kata You.
Mantan Bupati Nabire dua periode berturut-turut (1999-2009) ini mengatakan, dua kabupaten yang dimekarkan sesuai UU Nomor 45/1999 itu pun sudah dimekarkan lagi menjadi beberapa kabupaten yakni Kabupaten Puncak, pemekaran dari Puncak Jaya; Kabupaten Deyai, dan Kabupaten Intan Jaya; pemekaran dari Kabupaten Paniai. Sementara Kabupaten Nabire telah dimekarkan lagi, yakni Kabupaten Dogiyai.
Provinsi Papua tengah meliputi 12 kabupaten antara lain, Nabire, Paniai, Dogiyai, Deyai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Yapen Waropen, Biak Nunfor, dan Supiori. Papua Timur dengan ibu kota Jayapura antara lain meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Wamena, Tolikara, dan Yahukimo.
Ia menegaskan, sebaiknya pemerintah pun segera merealisasikan pemekaran provinsi Papua Selatan yang telah diusulkan masyarakat dan pemda di wilayah selatan Papua. Enam kabupaten di wilayah selatan telah siap yakni Merauke, Mapi, Bovendigul, Asmat, Kaimana, dan Timika.
Meskipun Timika sebagai tempat deklarasi pertama Provinsi Papua Tengah tahun 2005, tetapi dari sisi budaya dan tradisi lebih dekat dengan wilayah Papua Selatan.
Menurut AP You, masyarakat terus mendesak agar pemerintah segera merealisasikan Provinsi Papua Tengah. Desakan itu justru muncul sejak 2004 hingga 2012 ini, saat ia menjabat sebagai bupati Nabire periode kedua, dan kini menjadi anggota DPRD Nabire.
Tahun 2004, ia telah membangun kompleks perkantoran otonom Papua Tengah di Kimi, sekitar 20 kilometer dari arah Timur Nabire.
"Tanah seluas 300 hektar telah dihibahkan begitu saja oleh kepala suku, untuk pusat Provinsi Papua Tengah. Dalam perencanaan, Bandara Udara tetap di Nabire hanya diperluas setaraf Bandara Internasional, dan Pelabuhan Peti Kemas tetap di Samabusa, sekitar 5 kilometerm dari dermaga penumpang," kata You.
Feliks Tekege (67), salah satu tokoh masyarakat yang berdiam di Nabire, mengatakan, Provinsi Papua Tengah sesegera mungkin diaktifkan. Semua urusan terkait pemerintahan provinsi, masyarakat harus datang ke Jayapura dengan pesawat yang menelan biaya sampai Rp 5 juta (pergi-pulang), belum termasuk biaya akomodasi dan lainnya.
Nabire berada persis di tengah, dan diapit Kabupaten Yapen Waropen, Biak Nunfor, Supiori, Paniai, Dogiyai, Deyai, Pania, Intan Jaya, Puncak Jaya, serta Kabupaten Puncak. Nabire berada di dataran rendah dengan luas sekitar 4.862 kilometer persegi, dan sekitar 2.000 kilometer persegi di antaranya berada di perbukitan.
Semua fasilitas pendukung seperti bandara, pelabuhan, infrastruktur jalan dari Nabire ke Dogiyai, Paniai, dan Deyai, telah terhubung. Harga barang kebutuhan di wilayah pun sudah mirip dengan harga-harga yang berlaku di Nabire. Ini berbeda dengan kondisi 10 tahun lalu, sebelum jalan darat belum terbangun dan hanya mengandalkan pesawat.
Hanya ruas jalan dari Paniai ke Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak belum dibangun, karena kondisinya sangat berat. Jika ruas jalan itu telah tersambung maka jalan darat dari Nabire ke Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Wamena, bisa terhubung.
"Kami hanya butuh pembentukan kota otonom seperti Jayapura," kata Tekege.
KOMPAS.com
0 komentar:
Post a Comment