Pelaku Penembakan di Papua Diduga Kelompok Bayaran

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin (foto vivanews)

JAKARTA - Rentetan insiden penembakan di Papua ditengarai bukan sekedar karena aksi anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bahkan kini aksi penembakan di Papua diduga dilakukan oleh kelompok bayaran.

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengungkapkan, kasus penembakan terakhir di Papua yang menimpa tukang ojek dan pesawat Trigana Air semakin menguatkan adanya motif politik yang melatarinya. "Situasinya sekarang sudah bergeser , bukan lagi penembakan yang dilakukan oleh OPM tapi oleh kelompok bayaran untuk kepentingan ekonomi dan politik," kata Hasanuddin kepada JPNN di Jakarta, Minggu (20/5).

Mantan Sekretaris Militer era Presiden Megawati itu menambahkan, di bidang ekonimi memang telah terjadi perebutan program/proyek yang terus mengalir ke Papua. "Ini menjadi rebutan segelintir elit di daerah, bahkan mungkin elit di pusat," sebutnya.

Sementara dibidang politik, perebutan kursi kepala daerah di berbagai daerah di Papua ternyata dibarengi dengan kolusi oleh para calon dengan kelompok pemegang. "Ini bukan masalah OPM," ucapnya.

Karenanya pensiunan TNI dengan dua bintang di pundak itu berharap agar aparat intelejen TNI/POLRI agar mencermati masalah tersebut. Selain itu, ia juga wanti-wanti agar aparat di lapangan tidak ikut bermain. "Aparat jangan bermain di air keruh hanya untuk kepentingan sesaat," pintanya.

Hasanuddin juga mensinyalir ada pihak-pihak yang telah melakukan korupsi di Papua tak ingin diganggu. "Koruptor-koruptor elit itulah yang kadang berlindung di balik isu referendum," tudingnya.


Karenanya pensiunan TNI dengan dua bintang di pundak itu berharap agar aparat intelejen TNI/POLRI agar mencermati masalah tersebut. Selain itu, ia juga wanti-wanti agar aparat di lapangan tidak ikut bermain. "Aparat jangan bermain di air keruh hanya untuk kepentingan sesaat," pintanya.

Hasanuddin juga mensinyalir ada pihak-pihak yang telah melakukan korupsi di Papua tak ingin diganggu. "Koruptor-koruptor elit itulah yang kadang berlindung di balik isu referendum," tudingnya.

Lebih lanjut plitisi PDI Perjuangan itu menilai Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) sebenarnya cukup efektif bekerja meski pada awalnya sedikit tersendat. Namun agar program pemerintah pusat untuk Papua dan Papua Barat  bisa berjalan efektif dan efisien, maka UP4B perlu diberi kewenangan lebih besar. "Terutama pada bidang kontrol dan kendali," pungkas mantan TNI jebolan Sorbonne University di Prancis itu.(ara/jpnn)

 Sumber : JPPN.COM