Protes Karetaker Bupati Puncak, FPNSP-KP Surati Mendagri

Ketua Tim Zakeus Wakerkwa, S.Sos didampingi Sekteraris Poni Kilungga, SE saat diwawancarai wartawan.

Jayapura - Forum Pegawai Negeri Sipil  Peduli Puncak (FPNSP-KP) akhirnya melayangkan surat protes ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke Jakarta. Mereka memprotes sikap Karetaker Bupati Puncak. Wim Maniagasi yang dinilai tidak mau berkordinasi dengan para PNS yang ada mulai dari Sekda, Para pimpinan SKPD sampai ke kepala Distrik. Karetaker dinilai jalan sendiri-sendiri tidak mau merangkul pada PNS untuk mencari langkah-langkah penyelesaian konflik Puncak yang sudah dianggarkan Rp 41 miliar lebih tersebut. “Mereka bentuk tim, tapi orang-orang itu siapa kami tidak tahu, padahal yang lebih tahu kondisi dan budaya masyarakat di sana adalah kami yang selama ini hidup dan mengabdi untuk masyarakat setempat,” cetus FPNSP-KP  dalam suatu pertemuan yang dilakukan di salah satu rumah makan di Entrop, Rabu (16/5). Pertemuan itu dipimpin  Ketua Tim FPNSP-KP) para pimpinan SKPD dan Sekda Kabupaten Puncak, Reky D Ambrauw, S.Sos, M.Si.

Selain sikap Karetaker yang tidak melibatkan FPNSP-KP yang didalamnya banyak putra daerah setempat, mereka juga memprotes Karetaker karena sejak dilantik 12 April 2012 lalu sampai saat ini (sudah satu bulan lebih) yang bersangkutan belum juga ke Puncak, padahal aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di sana belum jalan sama sekali, karena tidak ada pimpinan daerahnya. Sementara para PNS yang jumlahnya sekitar 550 orang masih terpencar-pencar di berbagai kota pasca konflik seperti di Wamena, Timika dan Jayapura. “Harusnya sebagai karetaker segera ke sana menata dan merangkul kami sebagai bawahan,”kata Ketua FPNSP-_KP Zakeus Wakerkwa, S.Sos kepada wartawan.  Mereka juga menilai ada kesan pembiaran pemerintah soal konflik Ilaga. Dicontohkan ketika konflik Tolikara, maka saat itu Pemerintah provinsi langsung turun tangan sehingga cepat selesai, sementara konflik Ilaga dibiarkan berlarut-larut, padahal korban jiwa sudah cukup banyak.  

Sementara dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan ke Mendagri tertanggal 15 Mei 2012 dan ditanda tangani Ketua Tim FPNSP-KP dan Sekreterisnya Poni Kelungga, SE antara lain mengingatkan ada dana yang dianggarkan untuk proses perdamaian Puncak (rp 41 miliar lebih) tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Juga dikatakan belum kerja sama yang baik antara tim Percepatan Perdamaian, pimpinan SKPD dan berbagai komponen untuk penyelesaian konflik Ilaga.

Penjabat Bupati Puncak juga dinilai tidak mengindahkan sambutan Gubernur tanggal 12 April 2012 tentang tugas Kateraker yaitu menyelesaikan konflik dan Pemilukada Gubernur dan Bupati definitif.

Penjabat bupati tidak melakukan roling atau mutasi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Puncak. Mereka juga menilai banyak intervensi maupun kepentingan politik di dalam kepemimpinan penjabat Bupati Puncak. “Karena itu kami berharap kondisi ini menjadi perhatian Mendagri agar segera mengganti Karetaker yang sudah dilantik itu, apalagi beliau juga  orang yang sudah pensiun tetapi dilantik lagi, makanya tidak melakukan kordinasi dengan kami sebagai staf, dan masyarakat Puncak tidak mau dipimpin dengan  orang pensiuan, sudah ada pengalaman Puncak masa lalu,”kata Zakeus. (don/don/lo2)

 Sumber : BINPA