"Kinerja aparat keamanan TNI/POLRI yang bekerja di Papua perlu dievaluasi," kata Koordinator Kontras (komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan) Papua, Olga Helena Hamadi di Jayapura, Papua, Senin (18/6).
Menurut dia, ada baiknya kedatangan rombongan Menkopolhukam tersebut di kota Jayapura pada hari ini bisa juga mengevaluasi kinerja aparat TNI/POLRI.
Karena penilaian warga ibu kota Provinsi Papua belakangan ini, TNI/POLRI diwilayah tersebut dianggap kurang cekatan dalam mengungkap sejumlah kasus kekerasan yang telah terjadi, sehingga rasa aman dan nyaman warga dirasakan kurang terjamin.
"Selain bertemu dengan sejumlah pihak berkompeten lainya di Kota Jayapura/Papua, ada baiknya pemerintah pusat lewat Menkopolhukam bisa melihat kinerja TNI/POLRI yang ada di Papua," katanya.
Olga juga berharap dengan adanya kunjungan Menkopolhukam dan rombongan di Kota Jayapura aparat TNI/POLRI bisa melakukan sejumlah pembenahan dan perbaikan dalam mengantisipasi berbagai gejolak sosial-politik ditengah warga Papua. Sehingga kedepannya nanti TNI/POLRI bisa mendapatkan penilaian yang baik dari warga Papua.
Sementara itu, Hakim Bahabol yang mengatasnamakan koordinator Parlemen Nasional Papua Barat juga meminta kepada rombongan Menkopolhukam agar sejumlah kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini di Kota Jayapura bisa diusut secara serius, termasuk dengan penangkapan yang disertai penembakan Mako Tabuni yang dianggap membuat masalah baru ditengah warga.
"PNPB juga minta kepada menkopolhukam dan rombongan agar kekerasan berupa penembakan oleh OTK di Kota Jayapura bisa diungkap dengan jelas, termasuk penembakan Mako Tabuni yang ujungnya terjadi kerusuhan ditengah warga," katanya.
(KRjogja.com)
0 komentar:
Post a Comment